Beranda blog Halaman 121

Kantah Kota Tangsel Teguhkan Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan dalam Penilaian Ombudsman RI Tahun 2026

Penulis
MOCH RAFIQI
-
0

mediaistana.com

Serang – Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi, menghadiri kegiatan Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (4/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Banten, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten beserta jajaran, serta para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten.

Pelaksanaan penilaian ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian sosialisasi, entry meeting, dan koordinasi yang telah dilaksanakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten sejak pertengahan tahun 2026. Penilaian bertujuan mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus mencegah potensi maladministrasi pada seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Banten.

Keikutsertaan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan menjadi bukti nyata komitmen dalam mendukung terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi, menegaskan bahwa penilaian dari Ombudsman merupakan momentum penting untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan layanan.

“Kami memandang penilaian Ombudsman bukan sekadar proses evaluasi, tetapi menjadi kesempatan untuk terus berbenah dan memastikan setiap layanan pertanahan yang kami berikan telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, berintegritas, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Seto Apriyadi.

Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat budaya kerja yang berintegritas, serta menghadirkan layanan pertanahan yang semakin berkualitas demi memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

(Rafiqi)

Entry Meeting Ombudsman 2026, BPN Banten Siap Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Penulis
MOCH RAFIQI
-
0

mediaistana.com

Serang – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten menyatakan kesiapannya mengikuti Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang dilaksanakan Ombudsman Republik Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Entry Meeting Opini Ombudsman Republik Indonesia yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (4/8/2026).

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, hadir bersama seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pertanahan.

Harison menegaskan bahwa penilaian dari Ombudsman menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Penilaian ini sangat penting sebagai bahan koreksi terhadap pelayanan publik, khususnya di bidang pertanahan. Oleh karena itu, kami menghimbau seluruh jajaran BPN di Provinsi Banten, mulai dari pimpinan hingga seluruh pelaksana, agar melakukan standardisasi pelayanan publik yang mampu memberikan kepuasan serta kepastian pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten, Fadli Afriadi, menjelaskan bahwa penilaian tersebut bertujuan mendorong seluruh instansi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Opini Ombudsman ini tentu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan melihat gambaran posisi kita hari ini, tentu kita mengetahui apa yang harus diperbaiki, apa yang sudah baik dan perlu terus ditingkatkan, sehingga ke depan kita dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujarnya.

Fadli berharap seluruh instansi di Provinsi Banten mampu meraih capaian kualitas pelayanan publik terbaik pada tahun ini.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Banten, Andra Soni, mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang semakin berkualitas, mulai dari penguatan sumber daya manusia, penyediaan sarana pendukung, penyempurnaan proses pelayanan, hingga memastikan setiap layanan memberikan manfaat, kemudahan, kepastian, dan kepuasan bagi masyarakat.

Melalui partisipasi dalam penilaian ini, Kanwil BPN Provinsi Banten menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan standar pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

(Rafiqi)

Sumber: Humas BPN Banten

TROTOAR TERDESAK, JALAN MENYEMPIT: WARGA DESAK PEMERINTAH TERTIBKAN PKL DI PORIS PLAWAD UTARA

Penulis
David Emman
-
0

Mediaistana com – Kota Tangerang – Selasa 4 Agustus 2026 – Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diduga memanfaatkan trotoar, bahu jalan, dan sebagian fasilitas umum di kawasan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, kembali menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah warga menilai kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan mengganggu fungsi fasilitas umum yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki serta kelancaran arus lalu lintas.

Berdasarkan pantauan di lapangan dan keterangan sejumlah warga, pada beberapa titik trotoar diduga digunakan sebagai lokasi aktivitas perdagangan sehingga pejalan kaki harus turun ke badan jalan.

Selain itu, aktivitas yang diduga memanfaatkan bahu jalan disebut turut mempersempit ruang lalu lintas jalan umum dan berpotensi menimbulkan kepadatan kendaraan pada waktu-waktu tertentu.

Menurut warga, kondisi tersebut bukanlah persoalan baru. Mereka menyampaikan bahwa aktivitas PKL di kawasan Poris Plawad Utara telah berlangsung cukup lama dan hingga kini belum terlihat penataan yang dinilai efektif dan berkelanjutan.

“Pedagang kaki lima beraktivitas Sudah sangat lama seperti ini. Kami berharap Pemerintah Kecamatan Cipondoh bersama Satpol PP Kota Tangerang bertindak lebih tegas agar trotoar kembali menjadi hak pejalan kaki. Penertiban jangan hanya sesaat, tetapi harus konsisten,” ujar salah seorang warga yang indentitas nya minta di rahasiakan

Keluhan tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai efektivitas pengawasan terhadap penggunaan fasilitas umum.

Warga berharap adanya evaluasi menyeluruh serta langkah penataan yang dilakukan secara tegas dan profesional, konsisten, dan sesuai ketentuan PERDA yang berlaku.

Desakan juga ditujukan kepada DPRD Kota Tangerang, Wali Kota Tangerang, jajaran Pemerintah Kota Tangerang, Camat Cipondoh, Satpol PP Kota Tangerang, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait agar segera mengambil langkah nyata. Masyarakat berharap fungsi pengawasan, penegakan peraturan, dan penataan ruang publik dapat berjalan secara terpadu sehingga trotoar dan fasilitas umum kembali digunakan sesuai peruntukannya.

Selain suara warga, perhatian juga disampaikan oleh Saipul Bahri, yang diperkenalkan ikut Menyampaikan as aspirasi masyarakat sebagai pengamat pemerhati kebijakan pemerintah dan Lingkungan ,Menurutnya, persoalan PKL di Kecamatan Cipondoh memerlukan perhatian yang lebih serius dari pemerintah Kota Tangerang, Jangan hanya terima laporan dari anggota sat pol PP,foto dan dokumentasi di meja saja.

“Penertiban harus dilakukan sesuai aturan, tetapi pemerintah juga harus hadir untuk rakyat kecil. Penataan yang baik bukan hanya soal menegakkan ketertiban, melainkan juga memberikan solusi agar para pedagang tetap dapat mencari nafkah tanpa mengganggu fungsi fasilitas umum,” ujar Saipul Bahri.

Saipul menilai penyelesaian persoalan ini membutuhkan keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat. Karena itu, pemerintah didorong untuk tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga menyiapkan pola penataan yang jelas dan berkelanjutan.

Masyarakat berharap apabila dalam proses penataan ditemukan dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum, maka penanganannya dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh tanggapan resmi dari pihak Kecamatan Cipondoh maupun Satpol PP Kota Tangerang terkait berbagai keluhan dan harapan yang disampaikan warga. Media membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Bagi masyarakat, persoalan ini bukan hanya tentang keberadaan PKL, tetapi juga tentang bagaimana ruang publik dikelola secara tertib, aman, dan berkeadilan.

Mereka kini menunggu langkah nyata pemerintah untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki, menjaga kelancaran lalu lintas, serta menghadirkan penataan yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak

,bagi Masyarakat Luas .
Redaksi David E,.S.E.

Cegah Kebakaran Di Musim Kemarau, Sat Binmas Polres Indramayu Sampaikan Imbauan Kamtibmas

Penulis
Haryono Suyono
-
0

Cegah Kebakaran Di Musim Kemarau, Sat Binmas Polres Indramayu Sampaikan Imbauan Kamtibmas

INDRAMAYU-MEDIAISTANA.COM
Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Indramayu Polda Jawa Barat menggelar kegiatan edukasi dan imbauan pencegahan kebakaran kepada pengelola serta pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pecuk, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Selasa (4/8/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Indramayu, IPTU Tasim, S.IP., didampingi anggotanya, Brigadir Triono Juli Dantoso, S.H., M.Si.

Kapolres Indramayu AKBP Prianggo. P.M. melalui Kasat Binmas IPTU Tasim menjelaskan, langkah preventif ini penting dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran di kawasan TPA, terutama di tengah musim kemarau yang kerap disertai cuaca panas dan angin kencang.

“Kami mengingatkan seluruh pengelola maupun pemulung agar bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Pencegahan harus menjadi prioritas sehingga aktivitas di TPA dapat berlangsung dengan aman,” ujar IPTU Tasim.

Dalam kesempatan tersebut, petugas menyampaikan sejumlah poin penting kepada pihak pengelola TPA. Salah satunya adalah kewajiban menjalankan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan sampah dengan tidak menggunakan metode pembakaran.

Pengelola juga diminta memperketat pengawasan di titik-titik rawan serta memantau aktivitas para pemulung di area sekitar. Jelasnya.

Selain itu, para pemulung turut diimbau agar mematuhi aturan keselamatan, seperti tidak memasak di dekat tumpukan sampah dan tidak merokok sembarangan di area pembuangan yang rentan memicu percikan api.

IPTU Tasim menegaskan, sinergi dan kepedulian seluruh pihak sangat dibutuhkan guna melindungi lingkungan TPA dari ancaman bencana kebakaran.

“Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan, diharapkan potensi kebakaran dapat dicegah sejak dini sehingga keselamatan masyarakat, pekerja, maupun lingkungan sekitar tetap terjaga,” pungkasnya.

Terpisah Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno kembali mengingatkan masyarakat agar tidak ragu untuk segera melapor apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas, kejadian darurat, maupun aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

“Masyarakat dapat memanfaatkan layanan Lapor Pak Polisi, Siap Mas Indramayu di nomor WhatsApp 0819-9970-0110 atau layanan Kepolisian di nomor 110 (Bebas Pulsa),” singkatnya.

Editor:Iyons74

Koramil 1710-07/Mapurujaya Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Kampung Mwuare

Penulis
Hamdan
-
0

Koramil 1710-07/Mapurujaya Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Kampung Mwuare

Jakarta -MEDIA ISTANA,Koramil 1710-07/Mapurujaya kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Kampung Mwuare, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Selasa (4/8/2026).

Kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian Kodim 1710/Mimika dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya penyediaan air bersih bagi warga yang mulai mengalami kesulitan akibat berkurangnya sumber air selama musim kemarau.

Danramil 1710-07/Mapurujaya, Kapten Inf Ahmad Saleh, mengatakan penyaluran bantuan air bersih ini merupakan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak musim kemarau.

“Hari ini kami mendistribusikan air bersih kepada warga Kampung Mwuare. Memasuki musim kemarau, kami melihat masyarakat mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Karena itu, Koramil 1710-07/Mapurujaya berupaya membantu agar kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat,” ujar Kapten Ahmad Saleh.

Dalam pelaksanaannya, air bersih didistribusikan menggunakan mobil tangki ke sejumlah titik yang telah ditentukan. Warga tampak antusias membawa jerigen, ember, hingga galon untuk menampung air yang dibagikan.

Salah seorang warga Kampung Mwuare, Martina, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kepedulian Koramil 1710-07/Mapurujaya. Menurutnya, bantuan air bersih tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di tengah terbatasnya ketersediaan air bersih selama musim kemarau.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Koramil 1710-07/Mapurujaya yang telah membantu menyediakan air bersih bagi warga. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami, terutama saat musim kemarau seperti sekarang,” ungkap Martina.

Melalui kegiatan sosial ini, Koramil 1710-07/Mapurujaya berharap dapat terus hadir membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi warga. (Pendim 1710/Mimika)

HAMDAN ❤️

Satgas TMMD ke-129 Kodim 1505/Tidore Bangun Rumah Layak Huni untuk Warga Kurang Mampu di Wasile Tengah

Penulis
Hamdan
-
0

Satgas TMMD ke-129 Kodim 1505/Tidore Bangun Rumah Layak Huni untuk Warga Kurang Mampu di Wasile Tengah

Jakarta -MEDIA ISTANA,Halmahera Timur – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 Kodim 1505/Tidore terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga kurang mampu di Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Selasa (4/8/2026).

Pembangunan RTLH tersebut merupakan salah satu program TMMD ke-129 yang bertujuan membantu masyarakat agar memiliki tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan nyaman untuk dihuni.

Di lokasi pekerjaan, personel Satgas TMMD bersama warga terlihat bergotong royong menyelesaikan pembangunan rumah. Kebersamaan antara TNI dan masyarakat menjadi bukti nyata semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam setiap pelaksanaan program TMMD.

Dansatgas TMMD ke-129 Kodim 1505/Tidore Letkol Inf Wahyu Widya Sasono mengatakan, pembangunan RTLH ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat yang membutuhkan, sekaligus upaya meningkatkan kualitas hidup warga melalui penyediaan hunian yang layak.

“Melalui program TMMD ini, kami berharap rumah yang dibangun dapat memberikan kenyamanan dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Kehadiran TNI harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, warga penerima bantuan mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada Satgas TMMD ke-129 Kodim 1505/Tidore atas bantuan pembangunan rumah yang selama ini menjadi harapannya.

Program TMMD ke-129 tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi wujud nyata pengabdian TNI dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat serta mempererat hubungan antara TNI dan rakyat. (Pen Kodim 1505)

HAMDAN ❤️

Penulis
Hamdan
-
0

Bupati Parosil Minta BPJS Kesehatan Tingkatkan Layanan Cepat bagi Masyarakat Lampung Barat

DISKOMINFO, Lampung Barat – Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus meminta BPJS Kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam memberikan penanganan yang cepat terhadap peserta yang membutuhkan layanan kesehatan darurat.

Pesan tersebut disampaikan Parosil saat menerima audiensi BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi yang dipimpin Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi, Novi Kurniadi, S.K.M., M.B.A., di Lamban Dinas Bupati, Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Selasa (04/08/2026).

Audiensi tersebut menjadi pertemuan perdana Novi Kurniadi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sejak dipercaya memimpin BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi. Selain bersilaturahmi, pertemuan juga membahas berbagai program BPJS Kesehatan yang telah dan akan dijalankan di Lampung Barat guna meningkatkan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Turut hadir dalam pertemuan itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Aliyurdin, S.Sos., M.H., Kepala Bappeda Erik, dr. Wawan, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumadi dan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Lampung Barat

Dalam audiensi itu, Bupati Parosil menyampaikan apresiasi atas kinerja BPJS Kesehatan yang selama ini dinilai telah menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah membuktikan kinerjanya bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kerja sama yang sudah terjalin dengan baik ini harus terus dipertahankan,” kata Parosil.

Meski demikian, Parosil berharap kualitas pelayanan terus ditingkatkan. Menurutnya, masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, khususnya dalam kondisi mendesak, harus mendapatkan penanganan yang cepat dan tidak dipersulit.

“Saya minta kepada BPJS agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kalau ada persoalan terkait pelayanan, segera ditindaklanjuti. Masyarakat yang sedang sakit membutuhkan pelayanan yang cepat. Jangan sampai mereka kecewa karena lambatnya pelayanan yang diberikan,” tegasnya.

Ia juga berharap sinergi antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat semakin erat sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat diselesaikan melalui koordinasi yang baik.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi, Novi Kurniadi, mengatakan kunjungannya merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus memperkenalkan diri sebagai pimpinan baru BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi.

Ia menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi memiliki wilayah kerja yang meliputi empat kabupaten, yaitu Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat, dan Pesisir Barat.

“Kunjungan ini merupakan silaturahmi sekaligus memperkenalkan diri sebagai Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi yang baru. Kami ingin memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar pelayanan kepada masyarakat terus meningkat,” kata Novi.

Menurutnya, sinergi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah menjadi salah satu kunci dalam menghadirkan layanan jaminan kesehatan yang lebih efektif, cepat, dan mudah diakses masyarakat.

Melalui audiensi tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan berbagai program BPJS Kesehatan di Kabupaten Lampung Barat.

“Kolaborasi yang semakin solid diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam memperoleh hak atas layanan kesehatan,” Pungkasnya.

HAMDAN

Kwarda Sumatera Utara Matangkan Pelepasan Hibrida Kontingen Jambore Nasional XII Tahun 2026

Penulis
Nasution AK
-
0
Lanjutkan

Prestasi Berlanjut, Pemkab Aceh Timur Kembali Raih Opini WTP ke-12

Penulis
Muhammad Nasir
-
0

 

 

Prestasi Berlanjut, Pemkab Aceh Timur Kembali Raih Opini WTP ke-12

 

Banda Aceh –Mediaistana.com

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Selasa, 4 Agustus 2026. LHP tersebut diterima oleh Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Timur, T. Reza Rizki, S.H., M.Si.

 

Torehan tersebut merupakan opini WTP ke-12 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan Kabupaten Aceh Timur dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRK Aceh Timur serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Timur.

 

Menanggapi capaian tersebut, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang telah bekerja keras mempertahankan opini WTP hingga ke-12 kalinya.

 

“Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, dukungan DPRK Aceh Timur, serta pendampingan dari BPK RI Perwakilan Aceh. Opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bukti bahwa kita terus berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Al-Farlaky.

 

Bupati menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP harus menjadi motivasi bagi seluruh aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat sistem pengendalian internal, serta memastikan setiap program dan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

“Prestasi ini bukanlah tujuan akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap rupiah uang rakyat dikelola secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan mampu mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh Timur. Karena itu saya mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus menjaga integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan amanah ini,” tegasnya.

 

Al-Farlaky juga menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Aceh atas pembinaan, masukan, dan rekomendasi yang selama ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola keuangan daerah.

 

Bupati Al- Farlaky mengakui Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkomitmen untuk terus mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang melalui peningkatan akuntabilitas.

 

“Kita tentunya akan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik demi terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas di kabupaten Aceh Timur,” demikian tutup Bupati Al- Farlaky.(TM)

Bupati Aceh Timur Temui Mensos, Fokus Perjuangkan Jadup Korban Banjir

Penulis
Muhammad Nasir
-
0

 

Bupati Aceh Timur Temui Mensos, Fokus Perjuangkan Jadup Korban Banjir

Aceh Timur– Mediaistana.com

Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., menemui Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Yang disapa (Gus Ipul) di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Selasa (4/8/2026), guna memperjuangkan percepatan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Timur.

 

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Al-Farlaky menyerahkan langsung usulan gelombang kedua yang mencakup bantuan dana hidup (Jadup), stimulus ekonomi, serta bantuan perabotan rumah tangga bagi warga yang terdampak bencana banjir pada November 2025 lalu.

 

Dihadapan Mensos, Bupati Al-Farlaky menyampaikan bahwa penyaluran bantuan Tahap I Gelombang I telah terealisasi hampir seluruhnya. Untuk bantuan Jaminan Hidup (Jadup), dari alokasi Rp38.999.800.000 bagi 7.659 KPM, telah tersalurkan Rp38.730.150.000 kepada 7.592 KPM atau mencapai 99,12 persen.

 

Sementara itu, bantuan Stimulan Ekonomi terealisasi sebesar Rp.38.090.000.000 kepada 7.618 KPM dari total alokasi Rp.38.280.000.000 untuk 7.656 KPM, dengan tingkat realisasi 99,50 persen. Untuk bantuan Isi Hunian, telah tersalurkan Rp.22.854.000.000 kepada 7.618 KPM dari total alokasi Rp.22.986.000.000, atau juga mencapai 99,50 persen.

 

Selain itu, bantuan santunan bagi 98 korban meninggal dunia telah terealisasi 100 persen dengan nilai Rp1.470.000.000, sedangkan bantuan bagi 21 korban luka-luka juga telah tersalurkan seluruhnya sebesar Rp105.000.000 atau 100 persen.

 

Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga memperjuangkan percepatan penyaluran bantuan Tahap I Gelombang II bagi masyarakat terdampak banjir. Usulan tersebut kata Al- Farlaky, saat ini telah masuk pada Tahap 10 proses penyaluran di pemerintah pusat.

 

Adapun total usulan bantuan meliputi Jaminan Hidup (Jadup) sebesar Rp89.241.750.000 untuk 18.281 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Stimulan Ekonomi sebesar Rp91.265.000.000 untuk 18.253 KPM, serta Isi Hunian sebesar Rp54.759.000.000 bagi 18.253 KPM.

 

Selain memperjuangkan pencairan Tahap I Gelombang II, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga mengusulkan bantuan Tahap II. Seluruh dokumen administrasi, termasuk Surat Keputusan (SK) Bupati, telah selesai sebagai syarat pengajuan ke Kementerian Sosial.

 

Pada usulan Tahap II, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengajukan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) sebesar Rp129.018.150.000 untuk 26.775 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

 

Selain itu, bantuan Stimulan Ekonomi diusulkan sebesar Rp133.875.000.000 bagi 26.775 KPM, serta bantuan Isi Hunian sebesar Rp.80.325.000.000 untuk jumlah penerima yang sama.

 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Sosial yang telah menerima langsung Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Hari ini kami menyerahkan usulan bantuan dana hidup, stimulus ekonomi, dan bantuan perabotan rumah tangga bagi masyarakat terdampak banjir. Alhamdulillah, Bapak Menteri menyampaikan bahwa seluruh usulan tersebut sedang berproses. Kami berharap seluruh usulan dari Kabupaten Aceh Timur dapat segera dicairkan sehingga masyarakat yang terdampak banjir bisa segera menerima bantuan yang menjadi hak mereka,” ujar Al-Farlaky.

 

Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur akan terus mengawal seluruh proses administrasi hingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat.

 

Menurutnya, percepatan penyaluran bantuan menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan dengan baik.

 

Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mengawal kebutuhan masyarakat terdampak banjir.

 

Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah pusat terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah agar seluruh bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

 

“Kami akan terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk memberikan dukungan kepada keluarga terdampak bencana. Proses penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi secara berjenjang agar benar-benar tepat sasaran,” kata Menteri Sosial.

 

Ia menjelaskan bahwa data penerima bantuan berasal dari pemerintah daerah, kemudian diverifikasi bersama unsur terkait sebelum diproses oleh pemerintah pusat. Setelah seluruh tahapan verifikasi selesai, bantuan akan disalurkan langsung kepada penerima manfaat tanpa melalui pemerintah daerah maupun pihak lainnya.

 

Menurut Menteri Sosial, penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap karena data usulan juga diterima secara bertahap. Untuk wilayah Aceh dan Sumatera, proses penyaluran saat ini telah memasuki tahap 9 (kesembilan) sementara usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam pertemuan tersebut masuk dalam proses tahap 10 (kesepuluh.)

 

“Kami mengajak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk terus mengawal proses ini bersama-sama. Kepada masyarakat yang datanya masih dalam proses, kami mohon bersabar. Pemerintah akan bekerja secepat mungkin agar bantuan segera diterima oleh seluruh keluarga yang berhak,” pungkas Gus Ipul.(*).

1...120121122...969Halaman 121 dari 969