AMBON – Sebuah kecelakaan yang diduga dipicu kabel yang melintang di badan jalan mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor mengalami luka cukup serius di kawasan Desa Tawiri, Ambon, tepatnya di depan pabrik pengolahan ikan, Senin malam (3/8/2026) sekitar pukul 11.00 WIT.

Korban diketahui bernama Jamaludin Henaulu, seorang sekuriti Pertamina Wayame, Ambon. Saat kejadian, korban sedang mengendarai sepeda motor dari arah Wayame menuju Laha.

Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, pada saat bersamaan sebuah truk tronton milik Balai Sungai Kementerian PUPR melintas dari arah Laha. Diduga, kendaraan tersebut mengenai kabel yang melintang di jalan sehingga kabel itu tertarik dan mengenai bagian leher korban hingga korban terlempar dari sepeda motornya.

Akibat kejadian tersebut, Jamaludin Henaulu mengalami luka-luka dan kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Leimena, Ambon.

Pihak keluarga menyatakan telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kota Jawa agar dilakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan serta pihak yang bertanggung jawab.

Keluarga korban juga mengungkapkan bahwa telah dilakukan mediasi antara para pihak untuk membahas pembiayaan pengobatan korban. Namun, hingga kini mereka mengaku belum melihat adanya tindak lanjut yang jelas mengenai penyelesaian tanggung jawab tersebut.

“Kami berharap ada tanggung jawab yang nyata terhadap korban. Biaya pengobatan terus berjalan, sementara korban masih menjalani perawatan di rumah sakit,” ujar adik korban Ahmat Henaulu

Menurut Ahmat, tanggung jawab perlu menjadi perhatian, terutama apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya kelalaian dalam penataan jaringan kabel maupun pengoperasian kendaraan yang terlibat dalam insiden tersebut.

Karena itu, keluarga meminta pihak kepolisian mengusut tuntas penyebab kecelakaan, sekaligus meminta PT Telkom Indonesia sebagai pihak yang diduga mengelola jaringan kabel di lokasi serta pemilik truk tronton untuk memberikan penjelasan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum apabila terbukti terdapat kelalaian.

Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari PT Telkom Indonesia, Balai Sungai Kementerian PUPR, serta Polsek Kota Jawa terkait kronologi, hasil penyelidikan, dan tindak lanjut penyelesaian perkara tersebut.

(Mus Ltc)

BURU – Pemerintah Desa Lemanpoli, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru, melakukan pemalangan atau sasi terhadap lima unit ekskavator yang diduga digunakan dalam aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Sungai Waemeho dan Sungai Wainibe.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya menjaga ketertiban dan melindungi lingkungan di wilayah desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, pemerintah desa memiliki kewajiban menyelenggarakan pemerintahan desa, menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta melindungi kepentingan masyarakat desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Hasil investigasi media ini pada Senin (3/8/2026) menunjukkan tidak ada pekerja yang berada di lokasi. Namun, sejumlah ekskavator masih terlihat berada di area yang selama ini diduga menjadi lokasi aktivitas pertambangan emas tanpa izin.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai bagaimana aktivitas tersebut dapat berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Karena itu, masyarakat meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas siapa pemilik alat berat, pihak yang mendanai kegiatan, serta siapa pun yang terbukti memberikan perlindungan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

Pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Masyarakat juga meminta Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi TNI dan Panglima TNI memastikan seluruh prajurit memegang teguh profesionalisme dan tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum. Apabila dalam penyelidikan ditemukan bukti adanya keterlibatan oknum aparat, masyarakat mendesak agar dilakukan penindakan secara tegas sesuai hukum, disiplin, dan ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu.

Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Pemerintah Desa Lemanpoli, Kodim 1506/Namlea, Polres Buru, serta instansi terkait lainnya guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.

BURU – Pemerintah Desa Lemanpoli, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru, melakukan pemalangan atau sasi terhadap lima unit ekskavator yang diduga digunakan dalam aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Sungai Waemeho dan Sungai Wainibe.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya menjaga ketertiban dan melindungi lingkungan di wilayah desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, pemerintah desa memiliki kewajiban menyelenggarakan pemerintahan desa, menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta melindungi kepentingan masyarakat desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Hasil investigasi media ini pada Senin (3/8/2026) menunjukkan tidak ada pekerja yang berada di lokasi. Namun, sejumlah ekskavator masih terlihat berada di area yang selama ini diduga menjadi lokasi aktivitas pertambangan emas tanpa izin.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai bagaimana aktivitas tersebut dapat berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Karena itu, masyarakat meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas siapa pemilik alat berat, pihak yang mendanai kegiatan, serta siapa pun yang terbukti memberikan perlindungan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

Pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Masyarakat juga meminta Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi TNI dan Panglima TNI memastikan seluruh prajurit memegang teguh profesionalisme dan tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum. Apabila dalam penyelidikan ditemukan bukti adanya keterlibatan oknum aparat, masyarakat mendesak agar dilakukan penindakan secara tegas sesuai hukum, disiplin, dan ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu.

Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Pemerintah Desa Lemanpoli, Kodim 1506/Namlea, Polres Buru, serta instansi terkait lainnya guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.

Mediaistana.com – Kota Tangerang — Selasa 4 Agustus 2026 Topeng sudah terbuka.
Kawasan GOR Gondrong, Cipondoh, kembali dipermalukan. Bukan oleh PKL-nya saja, tapi oleh kinerja aparat yang datang, Makam mie duduk ,foto buat dokumentasi lalu pergi, tanpa bekas.

Hasil pemantauan langsung Insan pers – Senin pagi, 3 Agustus 2026, membuktikan satu hal pahit: *kedatangan Satpol PP Kecamatan Cipondoh ke GOR Gondrong tidak menghasilkan apa-apa selain jepretan kamera untuk arsip laporan.*

KRONOLOGI

Pukul 09.17 WIB. Dua mobil dinas Satpol PP masuk ke area GOR Gondrong. Pintu terbuka. Beberapa petugas turun.
Apa yang mereka lakukan?
Bukan menertibkan. Bukan memberi peringatan lewat pengeras suara. Bukan membongkar lapak yang sudah menutup akses publik.
Yang terlihat, mengangkat HP, memotret, mendokumentasikan.Titik.

Tidak ada tindakan. Tidak ada teguran keras. Tidak ada penyitaan. Tidak ada pembongkaran.
Pukul .09.34 WIB, kurang dari 20 menit kemudian, rombongan pergi.

Dan seperti sulap, kurang dari 10 menit setelah mobil dinas menghilang, lapak-lapak PKL kembali tegak berdiri.Dagangan digelar lagi. Jalanan yang sedari tadi menyempit karena tenda dan gerobak, tetap menyempit. Anak-anak, warga olahraga, dan pengendara kembali harus berdesakan.

Sejak pukul 09.00 WIB sebelum aparat datang, puluhan lapak sudah menguasai pintu masuk GOR. Gorengan, pakaian, minuman, aksesoris. GOR yang seharusnya jadi ruang olahraga dan ruang publik, berubah jadi pasar tumpah.

PENGAKUAN WARGA DI PEMUKIMAN KAWASAN GOR“CUMA FOTO BUAT LAPORAN, LALU NONGKRONG”MINUM KOPI DAN MAKAN MIE

Saat dikonfirmasi pukul 12.00 WIB, seorang warga Gondrong dengan nada kecewa dan geram membenarkan apa yang dilihat media.

“Iya bang, anggota Satpol PP Cipondoh datang ke sini cuma foto-foto buat laporan dokumentasi. Abis itu nongkrong, minum kopi, ngerokok, makan mie di warung. Gitu doang,” ujar warga yang enggan disebut namanya karena takut di intimidasi.

Bukan cuma pagi. Sorenya pun begitu lagi.
Warga menyebut hal yang sama terulang,petugas datang, memantau pedagang, “cuma foto-foto buat bikin laporan dokumentasi lalu Pergi pulang.”

Ini bukan penertiban. Ini rutinitas formalitas. Datang, absen, foto, pulang pencitraan selemonial omon – omon

TUNTUTAN WARGA JANGAN MAIN-MAIN LAGI
APALAGI FOTO BUAT LAPORAN SELEMONIAL PENCITRAAN OMON – OMON

Warga pemukiman sekitar GOR Gondrong sudah muak. Tuntutan mereka sederhana dan keras:

1. Penertiban harus serius, bukan teater dokumentasi. Kalau datang, tertibkan. Kalau tidak mampu, jangan datang.
2. Amankan oknum preman dan pungli.Warga menduga ada pihak yang mengambil keuntungan dari kekacauan ini. “Pedagang juga minta yang diduga oknum preman dan pungli itu segera diamankan dan diproses hukum,” tegas warga.

Mereka tidak anti PKL. Mereka anti pembiaran. Mereka butuh kepastian,GOR dikembalikan sebagai fasilitas olahraga, bukan pasar liar yang dibiarkan tumbuh karena tidak ada ketegasan, pungutan liar semakin meningkat Merajalela.

PEMERINTAH DIAM. HAK JAWAB DIBUKA,INI NEGARA BUKAN SARANG MAFIA OKNUM PUNGUTAN LIAR

insan pers sudah mengirim permintaan konfirmasi ke Camat Cipondoh, Marwan, via WhatsApp. Isinya telak, tujuan kegiatan Satpol PP, rencana penertiban lanjutan, kendala di lapangan, dan strategi nyata menata GOR Gondrong.

Hingga berita ini naik pukul 1:15 WIB, tidak ada jawaban. Tidak ada klarifikasi. Sepi.
Padahal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin hak jawab dan hak klarifikasi. Ruang itu tetap kami buka. Tapi diam juga adalah jawaban.

SOROTAN HUKUM, INI SOAL KEPASTIAN, BUKAN PENCITRAAN

Advokat PERADI Nadya Bella, S.E., S.H., C.L.A. angkat suara:

“Aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti pada pendataan atau dokumentasi semata. Pemerintah perlu memberikan kejelasan mengenai langkah yang akan ditempuh sehingga masyarakat memperoleh kepastian. Penataan harus dilakukan sesuai kewenangan, prosedur hukum, dan mengedepankan kepentingan publik.”

Ia menekankan, tujuan penataan bukan membunuh mata pencaharian. Tapi menyelamatkan fungsi ruang publik,Dan Mengurangi tindak kejahatan yang semakin meningkat.seperti oknum preman dan oknum Pungli
“Penataan yang konsisten, transparan, dan berkelanjutan akan memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan ruang publik yang aman, tertib, bersih, dan nyaman,” lanjutnya.

PESAN KERAS UNTUK PEMKOT TANGERANG, JANGAN DUDUK MANIS DI DEPAN MEJA, RAKYAT BUTUH PERHATIAN KARENA PEMKOT PELAYANAN MASARAKAT.

Yang terjadi di GOR Gondrong bukan sekadar soal PKL.
Ini soal wibawa pemerintah.
Ini soal apakah negara masih hadir saat rakyat butuh ketertiban, atau hanya hadir saat butuh foto untuk laporan dokumentasi pencitraan selemonial omon – omon.

Kalau dokumentasi ini bagian dari tahapan, buktikan dengan tindakan lanjutan 24 jam ke depan. Bongkar, tata, awasi, dan jangan beri ruang lagi untuk pembiaran.
Kalau ini hanya pemantauan tanpa tindak lanjut, maka warga berhak bertanya: untuk apa pajak kami, untuk apa gaji aparat kami.

GOR Gondrong bukan milik segelintir pedagang. Bukan milik oknum. GOR Gondrong milik publik. Dan publik berhak mendapatkannya kembali dalam keadaan tertib.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan pemantauan langsung di lapangan, kesaksian warga, dan upaya konfirmasi berulang ke pihak berwenang. insan pers tidak menyimpulkan adanya pelanggaran pidana oleh pihak tertentu sebelum ada putusan. Tapi kami berkewajiban menyuarakan fakta,di lapangan, hari ini, tidak ada penertiban. Yang ada hanya dokumentasi.

Hak jawab dan hak klarifikasi terbuka untuk Camat Cipondoh, Satpol PP Kecamatan Cipondoh, dan Pemerintah Kota Tangerang.

Pada Hari Selasa, 4 Agustus 2026, seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan kembali menyampaikan aspirasinya kekecewaannya terhadap penanganan PKL di kawasan GOR Gondrong.

Dengan nada menyindir, Warga di penghuni di kawasan GOR gondrong mengatakan:

“Halo, Pak Satpol PP, apa kabar di pagi hari yang cerah indah ? Apakah hari ini sudah foto-foto untuk dokumentasi laporan? Sudah sarapan makan mie pagi ini, Yang kami harapkan bukan dokumentasi, tetapi tindakan nyata sesuai kewenangan agar kawasan GOR Gondrong kembali tertib.”

Pernyataan tersebut merupakan pendapat dan ekspresi kekecewaan keriting keras warga sebagai narasumber terhadap kondisi yang menurutnya belum mengalami perubahan.

MEDIAISTANA.COM
Redaksi David E,S.E.