Jember – WN dan BS akhirnya memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang beredar terkait laporan dugaan penyerobotan lahan warisan, dugaan pemalsuan dokumen, serta tuduhan intimidasi menggunakan benda yang disebut sebagai senjata api.

Klarifikasi tersebut disampaikan saat ditemui awak media di salah satu pujasera di Kabupaten Jember, Minggu (2/8/2026). Dalam kesempatan itu, WN menegaskan bahwa tuduhan dirinya melakukan intimidasi menggunakan senjata api tidak benar.

Menurut WN, benda yang sempat dilihat oleh pelapor di dalam tasnya bukanlah senjata api, melainkan sebuah keris pusaka peninggalan keluarga suaminya yang berasal dari Banten.

“Yang ada di dalam tas itu bukan senjata api. Itu keris karuhun milik keluarga suami saya. Keris itu tidak pernah saya keluarkan dari tas. Jadi tuduhan intimidasi menggunakan senjata api sama sekali tidak benar,” ujar WN.

Ia menjelaskan, kesalahpahaman bermula ketika tas miliknya tertukar dengan tas seorang rekannya yang berprofesi sebagai pengacara. Saat tas tersebut diambil oleh Bobby dari musala, pelapor sempat mengangkat tas dan mengatakan terasa berat. Dari situlah, menurut WN, muncul dugaan yang kemudian berkembang menjadi isu adanya senjata api.

WN juga mengaku telah memperoleh klarifikasi dari Bobby yang menyatakan tidak pernah mengalami intimidasi sebagaimana diberitakan sebelumnya.

Selain membantah tuduhan intimidasi, WN turut menjelaskan duduk perkara sengketa lahan yang saat ini masih bergulir. Ia mengaku memiliki perjanjian sewa lahan selama 10 tahun dan telah menyerahkan pembayaran sebesar Rp10 juta kepada pihak pemilik lahan.

Namun, menurutnya, perjanjian tersebut dihentikan secara sepihak ketika baru berjalan sekitar dua setengah tahun. Karena merasa dirugikan, WN memilih menempuh jalur perdata untuk meminta ganti rugi atas bangunan yang telah didirikannya di atas lahan tersebut.

“Saya menggugat secara perdata karena perjanjian dihentikan sepihak. Saya hanya meminta hak saya sesuai isi perjanjian dan biaya bangunan yang sudah saya keluarkan,” katanya.

WN juga menyebut memiliki bukti pembayaran serta salinan dokumen perjanjian sewa yang akan digunakan dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Di akhir keterangannya, WN kembali menegaskan bahwa isu intimidasi menggunakan senjata api merupakan informasi yang tidak sesuai dengan fakta versi dirinya. Ia berharap masyarakat dapat menunggu hasil proses hukum yang sedang berlangsung agar persoalan tersebut memperoleh kepastian berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum.

MEDIAISTANA.COM -KOTA TANGERANG – Minggu 2 Agustus 2026 – Deru mesin dump truck silih berganti memecah suasana di Jalan Raya Sawah Dalam No. 9, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Kendaraan bermuatan tanah terlihat keluar masuk lokasi yang disebut sebagai area pembangunan sekolah internasional. Di balik aktivitas tersebut, muncul pertanyaan dari sebagian warga mengenai apakah seluruh proses pembangunan, termasuk kegiatan pengurukan tanah, telah memenuhi ketentuan perizinan dan tata ruang yang berlaku.

Berdasarkan hasil pantauan di lokasi, aktivitas pengurukan berlangsung dengan intensitas yang cukup tinggi. Sejumlah kendaraan pengangkut tanah terlihat memasuki area proyek untuk melakukan penimbunan. Hingga saat ini, redaksi belum memperoleh keterangan resmi mengenai status perizinan kegiatan tersebut sehingga proses konfirmasi kepada pihak pengelola dan instansi terkait masih terus dilakukan.

Bagi masyarakat sekitar, persoalan ini bukan sekadar proyek pembangunan. Yang menjadi perhatian adalah kepastian bahwa setiap kegiatan pematangan lahan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, memperhatikan tata ruang, serta meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Tangerang terus mendorong pembangunan investasi. Namun, masyarakat juga berharap setiap investasi berjalan dengan prinsip kepastian hukum, transparansi, dan kepatuhan terhadap seluruh persyaratan administratif.

Apabila suatu kegiatan pembangunan belum memenuhi perizinan yang diwajibkan, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun administratif. Karena itu, pemeriksaan oleh instansi yang berwenang menjadi penting untuk memberikan kepastian kepada publik.

Penelusuran Legalitas dan Tanggung Jawab Pengawasan

Hasil penelusuran redaksi menunjukkan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang dan pematangan lahan pada umumnya harus memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku, termasuk kesesuaian dengan rencana tata ruang, persetujuan yang diperlukan, dan kewajiban lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Karena itu, publik berharap instansi yang memiliki kewenangan— Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Satpol PP—melakukan pemeriksaan apabila terdapat dugaan bahwa suatu kegiatan belum memenuhi persyaratan yang diwajibkan.

Pemeriksaan tersebut dapat mencakup antara lain:

– status perizinan kegiatan;
– kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
– pemenuhan kewajiban dokumen lingkungan apabila dipersyaratkan; dan
– kepatuhan terhadap ketentuan teknis lainnya.

Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, klarifikasi dari pihak pengelola akan memberikan kepastian dan mengakhiri spekulasi yang berkembang di masyarakat. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya kekurangan administratif atau pelanggaran, penanganannya menjadi kewenangan instansi yang berwenang sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

Dampak terhadap Lingkungan dan Warga, serta Hasil Konfirmasi kepada Instansi Terkait.

Mengurai Aspek Tata Ruang dan Lingkungan: Mengapa Kepastian Perizinan Menjadi Penting

Setiap pembangunan berskala besar tidak hanya dinilai dari nilai investasinya, tetapi juga dari kepatuhannya terhadap ketentuan hukum yang mengatur pemanfaatan ruang dan perlindungan lingkungan. Karena itu, munculnya pertanyaan masyarakat mengenai legalitas aktivitas pengurukan tanah di Jalan Raya Sawah Dalam No. 9 menjadi isu yang perlu dijawab melalui pemeriksaan yang objektif oleh instansi berwenang.

Dalam praktiknya, kegiatan pematangan lahan dapat menimbulkan berbagai dampak apabila tidak direncanakan dan diawasi dengan baik, seperti perubahan pola aliran air, peningkatan sedimentasi, debu, kebisingan, hingga gangguan terhadap drainase di sekitar lokasi. Besar kecilnya dampak tersebut bergantung pada karakteristik proyek, kondisi lahan, serta langkah-langkah mitigasi yang diterapkan.

Di sisi lain, pemanfaatan ruang perlu mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Tujuannya adalah memastikan pembangunan berlangsung secara tertib, selaras dengan peruntukan kawasan, dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Oleh sebab itu, kepastian mengenai kesesuaian tata ruang dan kelengkapan perizinan menjadi bagian penting dari akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan.

Sejumlah warga yang ditemui redaksi berharap pemerintah melakukan pemeriksaan secara terbuka agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat. Mereka menyampaikan bahwa yang dibutuhkan bukanlah asumsi, melainkan penjelasan resmi mengenai status perizinan dan hasil pengawasan pemerintah terhadap kegiatan tersebut.

Bagi masyarakat, transparansi merupakan bagian dari pelayanan publik. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, informasi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik. Sebaliknya, apabila ditemukan kekurangan administratif, mekanisme pembinaan atau penegakan hukum dapat dilakukan sesuai kewenangan instansi terkait dan ketentuan yang berlaku.

Dalam setiap pemberitaan investigatif, verifikasi merupakan prinsip utama. Karena itu, redaksi terus berupaya memperoleh penjelasan dari pihak pengelola proyek maupun instansi pemerintah yang berwenang untuk memastikan status kegiatan pengurukan tanah tersebut.

Konfirmasi diperlukan agar publik memperoleh informasi yang utuh, tidak hanya berdasarkan hasil pantauan lapangan atau laporan masyarakat, tetapi juga berdasarkan penjelasan resmi dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan maupun tanggung jawab atas kegiatan tersebut.

Kami juga menilai bahwa pengawasan pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum kepada semua pihak. Pemeriksaan yang dilakukan secara profesional dan berdasarkan ketentuan yang berlaku akan memberikan kejelasan apakah kegiatan telah memenuhi persyaratan administratif, tata ruang, dan lingkungan, atau masih memerlukan penyempurnaan.

Sampai berita ini disusun, redaksi masih menunggu tanggapan resmi dari pihak pengelola proyek dan instansi terkait mengenai status perizinan, kesesuaian tata ruang, serta aspek lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan pengurukan tersebut.

Di balik aktivitas pengurukan tanah di Jalan Raya Sawah Dalam No. 9, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, tersimpan satu pertanyaan mendasar yang hingga kini masih menunggu jawaban resmi: apakah seluruh proses pembangunan telah memenuhi ketentuan perizinan, tata ruang, dan persyaratan lingkungan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan?

Bagi masyarakat, kepastian hukum tidak hanya penting bagi pemerintah, tetapi juga bagi pelaku usaha dan investor. Pembangunan yang dilaksanakan sesuai ketentuan akan memberikan rasa aman, kepastian berusaha, serta mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya kekurangan administratif atau pelanggaran, penanganannya perlu dilakukan melalui mekanisme yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan resmi, bukan atas dasar asumsi.

Karena itu, masyarakat berharap instansi yang memiliki kewenangan, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Satpol PP Kota Tangerang, melakukan pemeriksaan secara profesional untuk memberikan kejelasan mengenai status kegiatan tersebut.

Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menjawab sejumlah pertanyaan yang berkembang di ruang publik, antara lain mengenai kelengkapan perizinan, kesesuaian pemanfaatan ruang, serta pemenuhan kewajiban lingkungan yang berlaku bagi kegiatan pematangan lahan.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak pengelola proyek maupun instansi terkait. Karena itu, pemberitaan ini tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran, melainkan sebagai bentuk penyampaian informasi mengenai pertanyaan publik yang masih memerlukan penjelasan dan verifikasi dari pihak berwenang.

Pada akhirnya, pengawasan terhadap pembangunan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berlangsung sesuai hukum, melindungi kepentingan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung iklim investasi yang sehat. Transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum menjadi fondasi utama agar pembangunan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Tangerang.