Ketegangan di Kaku Lea (Gunung Botak) Kabupaten Buru kembali memuncak. Kuasa hukum keluarga besar Nurlatu, Jitro Nurlatu, SH, melontarkan peringatan keras kepada seluruh koperasi maupun pihak mana pun: jangan pernah mencoba melakukan aktivitas apa pun di wilayah tersebut tanpa izin resmi dari ahli waris dan pemilik lahan kelurga Nurlatu dan Wael.

Pernyataan tegas itu disampaikan Jitro, yang didampingi ahli waris Hasan Wael dan Matatemun Yohanes Nurlatu, usai Matatemun melakukan sasi adat terhadap satu unit ekskavator dan tujuh (bukan empat) dompeng yang beroperasi di kawasan tersebut. Tindakan sasi itu disebut sebagai bentuk perlawanan adat terhadap aktivitas yang dinilai berjalan tanpa koordinasi dan persetujuan pemilik hak ulayat.

Kuasa hukum menegaskan, pihaknya tidak akan lagi mentolerir aktivitas sepihak. Menurutnya, tindakan masuk dan beroperasi tanpa izin bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang serius.

“Ini peringatan terakhir. Jangan ada yang coba-coba beraktivitas di Kaku Lea Bumi tanpa persetujuan ahli waris Nurlatu dan Wael. Jika masih nekat, kami akan tempuh jalur hukum, pidana maupun perdata. Tidak ada kompromi,” tegasnya, Senin (23/2/2026).

Ia juga menekankan bahwa hak ulayat dan mekanisme adat bukan simbol semata, melainkan memiliki legitimasi yang harus dihormati setiap pihak. Langkah hukum disebut sudah disiapkan jika ditemukan kembali aktivitas tanpa izin.

LSM Desak Inspektorat dan APH Audit BUMDes Sanleko, Dugaan Penyimpangan Harus Diusut Tuntas

LSM Investigasi Nasional Independen Indonesia Timur mendesak Inspektorat Kabupaten Buru dan aparat penegak hukum (APH) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sanleko, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.

Desakan ini muncul setelah LSM tersebut mengaku menerima berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dana desa yang dialokasikan untuk pengembangan BUMDes Sanleko. LSM menilai, indikasi lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran harus segera ditindaklanjuti secara serius oleh aparat berwenang.

Ahmad, salah satu perwakilan LSM menyampaikan bahwa hingga kini BUMDes Sanleko tidak pernah mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat. Kondisi ini memicu kecurigaan terkait arus kas dan penggunaan dana desa yang nilainya disebut cukup besar.

Selain itu, aktivitas usaha BUMDes dinilai tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Meski telah menerima suntikan modal dari dana desa, unit usaha yang dijalankan terkesan stagnan dan belum memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) maupun peningkatan kesejahteraan warga.

LSM juga menyoroti adanya dugaan praktik nepotisme dalam struktur pengelolaan BUMDes. Beberapa pengurus disebut memiliki hubungan kekerabatan dengan perangkat desa, sehingga memunculkan kekhawatiran konflik kepentingan dalam pengelolaan aset dan keuangan.

Atas dasar itu, LSM secara tegas meminta Inspektorat Kabupaten Buru segera turun tangan melakukan audit investigatif secara independen dan transparan. Mereka juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengambil langkah hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran, termasuk dugaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

“Dana desa adalah uang rakyat yang harus dikelola secara akuntabel dan terbuka. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, maka harus ada tindakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu,” tegas perwakilan LSM tersebut, Minggu, (23/2/2026)

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Sanleko maupun pengelola BUMDes belum memberikan klarifikasi resmi atas tudingan tersebut. Masyarakat berharap audit dan penegakan hukum dapat segera dilakukan guna memastikan pengelolaan dana desa benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan warga Desa Sanleko.

Gunung Botak kembali memanas. Pada Senin (23/2/2026), Matatemun Yohanes Nurlatu mengambil langkah tegas dengan melakukan sasi adat terhadap aktivitas pertambangan yang dijalankan tiga koperasi yang disebut memiliki bapak angkat pada PT Tri M. Tiga koperasi tersebut yakni Koperasi Produsen Putri Daramanis Mandiri, Koperasi Produsen Kai Wai Bumi Lalen, dan Koperasi Produsen Baheren Floly Kai Wai.

Dalam aksi sasi adat tersebut, satu unit ekskavator yang berada di jalur H dusun Wamsait, Desa Dava Kecamatan Wailata, serta empat unit dompeng yang tengah beraktivitas di kawasan Gunung Botak resmi disasi secara adat. Tindakan ini menjadi bentuk protes keras atas dugaan aktivitas tanpa izin dari pemilik lahan.

Matatemun Yohanes, yang merupakan bagian dari keluarga besar Nurlatu, didampingi sejumlah toloh adat, menyatakan kekecewaan mendalam. Ia menilai koperasi-koperasi tersebut telah memulai kegiatan tanpa berkoordinasi maupun meminta persetujuan dari pihak pemilik hak ulayat. Menurutnya, langkah sepihak itu bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga bentuk pelecehan terhadap martabat dan hak-hak keluarga pemilik lahan.

“Kami merasa tidak dihargai. Aktivitas berjalan tanpa seizin kami sebagai pemilik lahan. Ini bukan hanya soal tambang, ini soal harga diri dan hak adat,” tegas Yohanes, Senin, (23/2026)

Sasi adat yang dilakukan menjadi simbol penegasan bahwa hak ulayat dan norma adat tetap berdiri di atas setiap aktivitas usaha di wilayah tersebut. Matatemun menuntut agar seluruh aktivitas dihentikan sampai ada penyelesaian yang jelas dan menghormati mekanisme adat yang berlaku.

Langkah ini diperkirakan akan memicu polemik lanjutan, mengingat Gunung Botak selama ini menjadi wilayah dengan dinamika kepentingan ekonomi dan adat yang kerap bersinggungan.