JAKARTA media Istana.com  – Pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang mengkritik Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendapat tanggapan dari kalangan aktivis. Ketua Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) Sulawesi Barat, Idham, menilai pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan polarisasi persepsi publik terhadap institusi negara dan relasi antar-lembaga.

Menurut Idham, secara konstitusional Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden dan menjalankan fungsi penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang.

Oleh karena itu, narasi yang menggiring persepsi seolah terjadi pertentangan antara Polri dan Presiden berpotensi disalahpahami oleh publik.

Dalam sistem ketatanegaraan kita, Polri adalah instrumen negara yang berada dalam garis komando Presiden.

Penegasan loyalitas kepada konstitusi dan Presiden adalah bagian dari mandat hukum, bukan pernyataan politis,” ujar Idham, Minggu (8/2/2026).

Ia menekankan bahwa kritik terhadap institusi negara merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan dengan kehati-hatian agar tidak memicu delegitimasi kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Wacana Penempatan Polri di Bawah Kementerian Dinilai Tidak Sejalan dengan Semangat Reformasi Idham juga menanggapi kembali wacana lama mengenai penempatan Polri di bawah kementerian tertentu.

Menurutnya, gagasan tersebut perlu dikaji secara hati-hati karena berpotensi tidak sejalan dengan semangat Reformasi 1998 yang menekankan profesionalisme dan independensi institusi penegak hukum.

Reformasi 1998 menandai pemisahan peran militer dan kepolisian serta penguatan prinsip supremasi sipil.

Setiap gagasan yang berpotensi mengaburkan prinsip tersebut perlu dikritisi secara terbuka dan rasional,” katanya.

Reformasi Polri Perlu Difokuskan pada Penguatan Internal
Lebih lanjut, Idham menilai reformasi Polri seharusnya difokuskan pada penguatan internal institusi, termasuk sistem karier, transparansi promosi jabatan, serta kesejahteraan personel.

Tugas Polri sangat kompleks, mulai dari penegakan hukum, konflik sosial, terorisme hingga kejahatan siber. Negara perlu memastikan sistem kesejahteraan dan manajemen karier yang adil agar profesionalisme dan integritas institusi tetap terjaga,” ujarnya.

Imbauan bagi Tokoh Publik
Idham mengingatkan para tokoh publik untuk berhati-hati dalam menyampaikan pandangan ke ruang publik, khususnya yang menyangkut institusi negara, agar tidak menimbulkan interpretasi yang berpotensi memecah kepercayaan masyarakat.

Perbedaan pandangan adalah hal wajar dalam demokrasi. Namun, narasi publik sebaiknya disampaikan secara konstruktif, berbasis data, dan berorientasi pada penguatan institusi negara,” pungkasnya.

Mamasa | MediaIstana.com — Ketika negara tidak hadir, rakyat memilih bergerak. Pemerintah Desa Sangpeparrikan, Kecamatan Mappak, Kabupaten Tana Toraja, bersama masyarakat secara swadaya penuh membangun rabat beton jalan setapak di wilayah Kabupaten Mamasa, Sabtu (07/02/2026).

Jalan tersebut merupakan akses vital yang selama ini menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Namun, bertahun-tahun lamanya, jalur ini luput dari perhatian pemerintah lintas wilayah, meski menjadi penghubung utama aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan dasar warga.

Kepala Desa Sangpeparrikan, Erwin Manglo, menegaskan bahwa pembangunan ini bukan pilihan, melainkan keterpaksaan akibat absennya peran negara.

“Kami terpaksa patungan dana dan tenaga. Jalan ini mendaki, licin saat hujan, dan sangat berbahaya. Warga sering hampir celaka. Tapi karena tidak ada perhatian pemerintah, masyarakat memilih berbuat sendiri. Ini urat nadi kami,” tegas Erwin.

Ironisnya, lokasi pembangunan rabat beton ini berada di luar wilayah administrasi Desa Sangpeparrikan, namun justru menjadi jalur utama masyarakat menuju Desa Matande dan Desa Tanete Batu, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa.

Erwin juga mengungkap adanya janji politik dan administratif yang tidak pernah direalisasikan.

“Kepala Desa Tanete Batu pernah berjanji akan mengerjakan rabat beton ini. Tapi itu hanya janji. Tidak pernah ada realisasi. Akhirnya masyarakat lelah menunggu,” ungkapnya.

Swadaya Total Tanpa Dana Pemerintah

Pembangunan rabat beton ini dilakukan tanpa satu rupiah pun dana pemerintah, murni hasil gotong royong masyarakat:

Semen dibeli dari patungan warga

Batu gunung digali manual sebagai kerikil

Pasir diangkut dari sungai menggunakan karung

Tenaga kerja murni gotong royong tanpa upah

Jika dikonversi ke nilai anggaran proyek, pekerjaan ini setara ± Rp 50.000.000, dengan keterlibatan sekitar 100 warga setiap hari Sabtu.

Rabat beton dikerjakan sepanjang ± 2 kilometer, lebar 60 cm, tebal 15 cm, dari Desa Tanete Batu hingga perbatasan Desa Sangpeparrikan.

Pembangunan ini menjadi potret telanjang gagalnya koordinasi lintas wilayah antara Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Mamasa, sekaligus cermin absennya negara dalam pemenuhan hak dasar infrastruktur rakyat.

Ketika pemerintah terjebak pada batas administrasi, rakyat justru melampaui batas itu dengan solidaritas.

Negara bicara pembangunan, rakyat membangun.

Negara menjanjikan, rakyat membuktikan.

Rabat beton swadaya ini bukan sekadar jalan.

Ia adalah simbol perlawanan sunyi,

kritik sosial nyata,

dan tamparan keras bagi sistem perencanaan pembangunan yang abai terhadap kebutuhan riil masyarakat akar rumput.

(Nurdin)

dr. Hj. Ratnawati. M. KKK. Melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan TA 2026

Indramayu-mediaistana.com
Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, dr. Hj. Ratnawati, M.KKK, dari Dapil Jabar XII ( kota cirebon,kab.cirebon dan kab. Indramayu) melaksanakan agenda pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, pada Sabtu (7/2/2026).

Kegiatan ini menjadi ajang dialog terbuka antara wakil rakyat dengan pemerintah desa dan masyarakat yang tengah menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang cukup signifikan.

Kepala Desa Kalianyar, Syahroni Agus (yang akrab disapa Ade), menyampaikan apresiasinya atas kehadiran dr. Ratnawati. Namun, di sisi lain, ia tidak dapat menyembunyikan kekhawatirannya terkait kondisi keuangan desa saat ini.

Menurut Ade, pemerintah desa merasa “dikebiri” dengan adanya pemangkasan anggaran yang sangat tajam. Dari yang sebelumnya mampu mengelola dana hingga Rp1 miliar untuk pembangunan infrastruktur, kini Desa Kalianyar hanya menerima sekitar Rp300 juta.

“Pemerintah desa yang selalu diharapkan masyarakat untuk membangun wilayahnya, sekarang seolah tidak ada anggaran. Kami hanya bisa mengandalkan wakil-wakil kami yang duduk di legislatif karena kebutuhan masyarakat tetap banyak sementara dana terbatas,” ungkap Ade.

Selain masalah anggaran pembangunan, Ade juga menitipkan aspirasi mendesak terkait pengadaan mobil siaga. Fasilitas ini sangat dibutuhkan untuk membantu mobilitas warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat.

Menanggapi keluhan tersebut, dr. Hj. Ratnawati yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar, menjelaskan bahwa kondisi efisiensi anggaran tidak hanya dirasakan di tingkat desa.

Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri mengalami pemangkasan anggaran yang mencapai Rp2,8 triliun. Sebagai anggota Komisi 3 (Bidang Keuangan), Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Musyawarah (Banmus), ia memahami betul kesulitan fiskal yang sedang terjadi.

“Cukup tidak cukup, harus cukup. Kita berharap pemerintah desa tetap bisa kreatif membangun, baik melalui dana aspirasi maupun pengajuan lewat SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah),” ujar dr. Ratnawati.M.kkk

Terkait kebutuhan mobil siaga, dr. Ratnawati memberikan angin segar. Meskipun hibah langsung dari Pemprov Jabar sudah ditiadakan, masih ada celah melalui pengajuan proposal ke Rumah Aspirasi di Jatibarang yang siap melayani 24 jam.

Lebih lanjut, dr. Ratnawati menegaskan bahwa arah pembangunan Jawa Barat tahun ini tetap fokus pada tiga sektor utama, yakni Infrastruktur, Pertanian dan Kesehatan. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan di lapangan.

“Jika menemukan pembangunan jalan atau infrastruktur yang tidak sesuai spesifikasi, silakan laporkan. Bawa datanya saat kami rapat di DPRD, akan kami tindak lanjuti,” tegasnya.

IYONS74