Beranda blog Halaman 692

Pemprov Maluku Tegaskan Tidak Ada Deposito Dana TPP dan Sertifikasi Guru

0

Keterlambatan Akibat Kelalaian Administrasi Guru, Bukan Kesalahan Pemda

Pemerintah Provinsi Maluku dengan tegas membantah pemberitaan sejumlah media yang menyebutkan adanya dugaan deposito dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Sertifikasi Guru SMA oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku. Tuduhan tersebut dinilai tidak berdasar, menyesatkan, serta tidak melalui proses konfirmasi kepada pihak berwenang.

Pemprov Maluku menegaskan bahwa tidak pernah ada praktik pendepositoan dana hak guru sebagaimana yang dituduhkan. Fakta yang sebenarnya, dana TPP maupun sertifikasi guru tetap berada di kas daerah dan siap dicairkan, namun belum dapat disalurkan karena sebagian guru yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban administrasi yang menjadi syarat mutlak pencairan.

“Dana tersebut tidak ditahan, apalagi didepositokan. Jika persyaratan administrasi lengkap dan diunggah sesuai ketentuan, maka dana akan langsung dibayarkan kepada guru yang berhak,” tegas sumber resmi Pemprov Maluku.

Menurut Pemprov, sistem penyaluran tunjangan guru saat ini sudah berbasis mekanisme administrasi dan verifikasi berlapis, baik dari sisi keuangan daerah maupun sistem pendidikan nasional. Keterlambatan yang terjadi bukan akibat kesengajaan pemerintah daerah, melainkan karena kelalaian oknum guru yang belum mengunggah atau melengkapi dokumen administrasi, seperti laporan kinerja, data Dapodik, dan persyaratan teknis lainnya.

Oleh karena itu, sangat keliru jika tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada BPKAD atau Pemprov Maluku, apalagi dengan tudingan bernuansa pidana tanpa bukti yang sah.

Pemprov Maluku juga menyayangkan adanya pernyataan-pernyataan spekulatif dari sejumlah pihak yang langsung mendesak audit dan proses hukum, tanpa terlebih dahulu memahami mekanisme penyaluran anggaran dan akar persoalan yang sebenarnya. Tuduhan tersebut berpotensi mencemarkan nama baik institusi pemerintah dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat serta tenaga pendidik.

“Kritik boleh, pengawasan perlu, tetapi harus berbasis data dan fakta. Jangan membangun opini seolah-olah ada kejahatan, padahal persoalannya administratif,” tambahnya.

Sehubungan dengan itu, Pemprov Maluku mengimbau kepada seluruh media massa agar mengutamakan asas keberimbangan, akurasi, dan konfirmasi sebelum mempublikasikan sebuah informasi ke ruang publik. Media diminta mengecek kebenaran langsung kepada pejabat yang berwenang, bukan hanya mengutip satu sumber yang bersifat asumtif dan provokatif.

Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus menyalurkan hak-hak guru secara transparan dan akuntabel, serta membuka ruang komunikasi bagi guru-guru yang mengalami kendala administrasi agar segera menyelesaikannya.

“Jika administrasi lengkap, tidak ada satu rupiah pun hak guru yang ditahan,” tutupnya.(Tim)

LEMKARI CABANG SURABAYA GELAR UJIAN TURUN KYU, BENTUK KARATEKA DISIPLIN DAN BERPRESTASI

0

Media Istana.com, Surabaya – Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) Cabang Surabaya menggelar kegiatan Ujian Turun Kyu yang diikuti oleh kurang lebih 250 karateka dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Minggu, 25 Januari 2026 di Kecamatan Simokerto, Surabaya.

Ujian Turun Kyu merupakan agenda rutin LEMKARI sebagai bagian dari sistem pembinaan dan evaluasi kemampuan karateka, baik dari sisi teknik, fisik, maupun mental. Dalam kegiatan ini, para peserta diuji pada sejumlah materi, di antaranya kihon (teknik dasar), kata, dan kumite, sesuai dengan tingkat kyu masing-masing.

Ketua LEMKARI Cabang Surabaya menyampaikan bahwa ujian ini tidak hanya bertujuan untuk kenaikan tingkat semata, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter.

“Melalui Ujian Turun Kyu, kami ingin menanamkan nilai disiplin, sportivitas, tanggung jawab, serta mental juang kepada para karateka. Ini adalah fondasi penting dalam mencetak atlet berprestasi sekaligus pribadi yang berkarakter,” ujarnya.

Pelaksanaan ujian berlangsung tertib dan lancar dengan pengawasan langsung dari tim penguji berlisensi serta dukungan para pelatih dan orang tua peserta. Adapun tim penguji yang bertugas merupakan mandat dari Pengurus Provinsi LEMKARI Jawa Timur, yaitu Sensei Lorentius Bernardus, Sensei Endro Arif S, dan Sensei Devry Don  Batahi Abast sebagai penguji, dengan pengawasan oleh Sensei Muhammad Rafi serta didukung oleh Sdr. Bahyndra sebagai Admin/IT. Sejak pagi hari, para karateka tampak antusias mengikuti setiap tahapan ujian dengan penuh kesungguhan.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, LEMKARI Cabang Surabaya berharap dapat terus meningkatkan kualitas pembinaan karate di Surabaya serta melahirkan karateka-karateka yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, hingga internasional.

Tentang LEMKARI
Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) merupakan salah satu perguruan karate resmi di Indonesia yang bernaung di bawah FORKI, berkomitmen dalam pembinaan prestasi dan pembentukan karakter melalui seni bela diri karate.

*Penumbangan Sawit di Desa Kuning Abadi Diduga Hanya Menjadi Formalitas Penegakan Hukum*

0

*Penumbangan Sawit di Desa Kuning Abadi Diduga Hanya Menjadi Formalitas Penegakan Hukum*

ACEH TENGGARA-MEDIA-ISTANA COM.Kami dari Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Gunung Leuser (MAPALA-UGL) Muhammad Risky menilai bahwa kegiatan penumbangan pohon sawit di Desa Kuning Abadi, Resort Lawe Mamas, Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) pada Tanggal 24 Januari 2026 patut diduga hanya dijadikan formalitas penegakan hukum, tanpa menyelesaikan persoalan utama yang telah berlangsung bertahun-tahun.

MAPALA-UGL melihat adanya pembiaran sistematis sejak awal penanaman sawit hingga tanaman tersebut memasuki masa produksi dan panen. Negara baru hadir ketika sawit telah menghasilkan, lalu dengan mudah menyatakan bahwa sawit bukan tanaman hutan.

Pola ini menunjukkan kegagalan pengawasan, pembiaran yang disengaja, atau ketidakseriusan aparat dalam menjaga kawasan konservasi sejak awal.

Yang lebih memprihatinkan,kami menduga penetapan terdakwa dalam perkara penumbangan lahan sawit dilakukan terhadap seseorang yang diduga mengalami gangguan kejiwaan (sakit rohani). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah negara sedang menegakkan hukum, atau sekadar mencari tumbal untuk menutup kegagalan pengawasan struktural?

MAPALA-UGL juga menilai bahwa pelaksanaan penumbangan sawit di lapangan patut diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Jika benar eksekusi dilakukan di luar objek yang telah ditetapkan, maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang secara langsung merampas hak hidup masyarakat.

“Penegakan hukum yang hanya menyasar masyarakat kecil, sementara pembiaran dan kelalaian struktural dibiarkan tanpa pertanggungjawaban, bukanlah keadilan. Itu adalah pemindahan beban kesalahan,”
ujar Rimba Alas.
Lebih jauh,

MAPALA-UGL menyoroti adanya dugaan rekayasa lahan, di mana lahan yang ditebang diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan lahan yang disebutkan dalam putusan pengadilan. Praktik semacam ini berpotensi memicu konflik sosial, memperdalam ketidakpercayaan publik, dan mencederai prinsip keadilan hukum serta perlindungan kawasan konservasi.

MAPALA-UGL menegaskan bahwa perlindungan TNGL tidak boleh dijadikan alat pembenaran untuk tindakan sewenang-wenang, dan penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara simbolik, tebang pilih, dan menyasar pihak yang paling lemah.
Atas dasar itu,

MAPALA-UGL menuntut secara tegas:
1.Audit terbuka atas pembiaran kebun sawit sejak awal di Resort Lawe Mamas
Penghentian sementara penumbangan apabila terbukti tidak sesuai amar putusan.

2.Evaluasi hukum terhadap penetapan terdakwa, khususnya terkait kondisi kejiwaan
Pertanggungjawaban aparat dan pihak terkait yang lalai menjalankan fungsi pengawasan.

3.Negara harus hadir secara adil dan bertanggung jawab, bukan sekadar menunjukkan kuasa melalui penumbangan yang menyasar masyarakat kecil.

(AR/$E)

YAYASAN AMAZING NEW BEGINNING (YANB), Kembali adakan Pengobatan Gratis. 

0

Bakti Kesehatan bagi Warga Binaan Lapas Rangkasbitung.

Mediaistana.com – Reporter IlhamSuasana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III, Rangkasbitung pada Minggu (25/01/2026) tampak berbeda.

Pengobatan gratis bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Meski berangkat dari sudut pandang yang berbeda, para penggerak kegiatan ini sepakat bahwa kemanusiaan adalah jembatan utama menuju pemulihan.

Tiga Perspektif, Satu Aksi Nyata

Kegiatan ini menghadirkan kolaborasi antara aspek medis, sisi kemanusiaan emosional, dan sistem pemasyarakatan. pandangan dari ketiga tokoh utama dalam Kegiatan :

1. dr. Karl H. Silaen, Sp.M., MARS (Ketua YANB): Fokus pada Kualitas Hidup

Dari kacamata medis, dr. Karl menekankan bahwa kesehatan adalah hak fundamental yang sering kali terabaikan dalam lingkungan terbatas. “Pandangan saya sederhana: kesehatan fisik adalah fondasi utama. Tanpa mata yang sehat dan tubuh yang bugar, seorang individu sulit untuk merenungi masa depannya. Kami di sini untuk memastikan bahwa status hukum seseorang tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan,” Perbedaa apapun bukan suatu penghalang untuk memberikan kebermanfaatan bagi kehidupan bermasyarakat dimanapun berada, ujar dr. Karl.

2. Sriwati Jennete (Pendiri YANB): Sentuhan Harapan dan Kasih

Berbeda dengan dr. Karl yang teknis, Jennete melihat kegiatan ini sebagai bentuk dukungan moral. Bagi wanita di balik berdirinya Amazing New Beginning ini, pengobatan hanyalah pintu masuk untuk memberikan harapan.” Saya melihat mereka (WBP) bukan sebagai narapidana, tapi sebagai manusia yang butuh titik balik. Kehadiran kami di sini adalah untuk mengatakan bahwa ada dunia luar yang masih peduli. Tujuan kami adalah memberikan ‘awal baru yang luar biasa’ sesuai nama yayasan kami,” ungkap Jennete dengan penuh empati.

3. Muarif Khakim (Kalapas Rangkasbitung): Bagian dari Proses Reintegrasi

Sebagai pimpinan institusi, Muarif melihat kegiatan ini dari sisi pembinaan. Menurutnya, kesehatan warga binaan adalah aset penting agar program pemberdayaan di Lapas berjalan maksimal. “Kami sangat mengapresiasi kolaborasi ini. Pandangan kami di Lapas adalah bagaimana menyiapkan mereka kembali ke masyarakat. Jika mereka sehat, mereka bisa mengikuti pelatihan kemandirian dengan baik. Jadi, ini bukan sekadar pengobatan, tapi investasi untuk masa depan mereka saat bebas nanti,” jelas Muarif.i

Sinergi untuk Warga Binaan

Meski dr. Karl berfokus pada medis, Bu Jennete pada aspek psikologis-spiritual, dan Muarif pada fungsi administratif-pembinaan, ketiganya melebur dalam satu tujuan: meningkatkan kesejahteraan WBP Lapas Rangkasbitung.

Acara yang berlangsung sejak pagi hari ini meliputi pemeriksaan kesehatan umum hingga konsultasi. Ratusan WBP tampak antusias mengantre, merasakan manfaat dari kolaborasi yang didasari oleh ketulusan dan visi yang searah.

(Red/Ilham)

Gubernur Jawa Barat Tegaskan Cinta,Toleransi,Kepedulian Lingkungan dalam Perayaan Natal GBI Kamboja 2026

0

Jakarta, Mediaistana.Com- Minggu (25/1/2026) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa perayaan Natal bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan momentum meneguhkan nilai cinta, kemanusiaan, dan toleransi lintas iman. Hal itu disampaikan dalam sambutannya pada Perayaan Natal Gereja Bethel Indonesia (GBI) Kamboja, Kota Depok, tahun 2026.

Acara tersebut dihadiri Wali Kota Depok Bapak Dr.H.Supian Suri,M.M,Kapolresta Metro Depok KBP Abdul Waras,S.I.K, Dandim 0508/Depok Letkol Infanteri (Inf)Triano Iqbal,unsur Forkopimda, jajaran DPRD, tokoh lintas agama, serta berbagai elemen masyarakat, Kehadiran para pemimpin daerah dan aparat negara dinilai sebagai penanda sejarah baru bagi Kota Depok sebagai kota yang terbuka dan toleran dalam merayakan keberagaman.

“Cinta tidak pernah mengenal batas Jika cinta masih dibatasi oleh sekat-sekat, maka itu bukan cinta yang sejati,” ujar Dedi Mulyadi dalam sambutannya.

Ia menekankan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari hati yang penuh kasih, bukan dari simbol atau atribut keagamaan semata, Menurutnya cinta tanpa tindakan nyata hanyalah kepalsuan, seperti iman yang tidak diwujudkan dalam kepedulian sosial.

Dalam refleksinya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa pemimpin kerap “patah hati” karena menghadapi hujatan dan perbedaan,Namun justru dari luka itulah lahir karya, ketulusan, dan keberanian untuk tetap mengabdi demi kepentingan masyarakat luas.

Lebih jauh, ia mengajak seluruh umat beragama untuk kembali pada esensi ajaran agama, yakni cinta dan pembebasan manusia dari penderitaan. Ia mengkritik praktik keberagamaan yang berhenti pada simbol, organisasi, dan kebanggaan institusional, namun kehilangan kepekaan terhadap keadilan sosial dan kelestarian alam.

“Seluruh alam raya ini adalah tempat ibadah kita yang sesungguhnya Ketika kita merusak alam, sesungguhnya kita sedang merusak kehidupan kita sendiri,” tegasnya.

pentingnya keadilan sosial sebagai ukuran keberhasilan kepemimpinan. Menurutnya, kesejahteraan daerah tidak diukur dari banyaknya seremoni keagamaan, melainkan dari terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat,jalan yang layak, pendidikan yang adil, rumah yang manusiawi, serta perlindungan bagi kaum miskin dan yatim.

“Keberagamaan yang matang akan selalu melahirkan kedamaian, bukan ketakutan; kehadiran yang membahagiakan, bukan menghakimi,” ujarnya.

Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat mengajak seluruh jemaat dan masyarakat Depok menjadikan Natal sebagai energi cinta yang nyata—cinta yang menghangatkan keluarga, merawat bumi, dan memperkuat persaudaraan lintas iman demi masa depan kota dan bangsa yang lebih beradab.

Polri Laksanakan Mutasi 85 Pati dan Pemen Pada Januari 2026

0

mediaistana.com

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali melaksanakan mutasi terhadap perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) pada Januari 2026. Total terdapat 85 personel yang mengalami mutasi berdasarkan dua Surat Telegram Kapolri.

Mutasi tersebut tertuang dalam ST ST/99/I/KEP./2026 tanggal 15 Januari 2026 yang mencakup 53 personel, serta ST Nomor ST/143/I/KEP./2026 tanggal 22 Januari 2026 dengan jumlah 32 personel.

Dari total tersebut, sebanyak 69 personel masuk dalam kategori promosi jabatan dan pergeseran setara (flat). Mutasi ini mencakup pengisian strategi di tingkat Mabes Polri hingga kewilayahan.

Pada jajaran Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, terdapat empat personel yang menduduki jabatan strategis, yakni Kalemdiklat Polri Irjen Pol Dr. Achmad Kartiko, SIK, MH, Kadivhumas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, SIK, MTCP, Kapusjarah Polri Kombes Pol Abas Basuni, SIK, MH, serta Kayanma Polri Kombes Pol Yudi Arkara Oktobera, SIK, MH

Sementara itu, pada jabatan kewilayahan, Polri juga melakukan rotasi terhadap tiga Kapolda, yakni Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK, SH, M.Hum., Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare, SIK, serta Kapolda Papua Tengah Kombes Pol Jermias Rontini, SIK, M.Si.

Selain pengisian jabatan PJU dan Kapolda, mutasi juga mencakup 8 personel jabatan IB (Irjen Pol), 15 personel jabatan IIA (Brigjen Pol), serta 29 personel jabatan IIB (Kombes Pol) yang terdiri dari 15 personel nivelering IIB1, 9 personel nivelering IIB2, dan 5 personel nivelering IIB3.
Mutasi juga menyasar 1 jabatan Kapolresta, 5 AKBP Mantap, serta 4 Kapolres.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari mekanisme pelatihan organisasi dan karier personel Polri.

“Mutasi jabatan adalah hal yang rutin dan wajar dalam organisasi Polri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran, penguatan struktur organisasi, serta pembinaan karier guna memastikan pelaksanaan tugas Polri berjalan optimal dan profesional,” ujar Brigjen Trunoyudo, Sabtu (24/1).

Ia menambahkan, melalui pengobatan ini diharapkan para pejabat yang mendapatkan amanah baru dapat segera menyesuaikan diri dan memberikan kontribusi terbaik dalam menjaga stabilitas kamtibmas serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

( Toni )

Belum Ada Tersangka, Korban Pengeroyokan di Mamuju Mengaku Tertekan

0

Mamuju, Media istana—
Seorang warga Sulawesi Barat bernama Sahir masih menunggu kepastian hukum atas laporan dugaan pengeroyokan yang disampaikannya ke Polda Sulawesi Barat sejak 13 November 2025. Hingga memasuki bulan ketiga, belum terdapat informasi resmi terkait penetapan tersangka dalam perkara tersebut.

Selain menunggu perkembangan kasus pengeroyokan, Sahir mengaku mengalami tekanan psikologis setelah menerima sejumlah pesan ancaman melalui aplikasi WhatsApp. Ia menyebut pesan tersebut berisi permintaan agar dirinya mencabut laporan dan meninggalkan Mamuju.

“Saya sudah beberapa kali menerima pesan ancaman melalui WhatsApp. Isinya menyuruh saya mencabut laporan dan meninggalkan Mamuju,” ujar Sahir kepada media istana

Sahir mengatakan, tangkapan layar (screenshot) pesan ancaman tersebut telah diserahkan kepada penyidik sebagai bagian dari laporan tambahan. Namun hingga kini, ia mengaku belum mendapatkan kejelasan terkait perkembangan penanganan perkara yang dilaporkannya.

Bukti pesan sudah kami serahkan ke penyidik. Tapi sampai sekarang belum ada penetapan tersangka. Secara psikologis saya merasa terancam dan takut dalam beraktivitas, khawatir kejadian serupa terulang kembali,” katanya.

Sahir juga menyampaikan bahwa dirinya berencana melaporkan dugaan pengancaman tersebut secara terpisah setelah adanya kejelasan penetapan tersangka dalam kasus pengeroyokan. Ia merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, di mana perbuatan pengancaman merupakan tindak pidana.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pengancaman diatur dalam Pasal 336, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan ancaman dengan maksud menimbulkan rasa takut atau memaksa orang lain dapat dipidana dengan ancaman penjara hingga 4 tahun atau pidana denda sesuai ketentuan.

“Saya hanya meminta keadilan. Tolong jangan berlarut-larut tanpa kepastian hukum yang jelas,” ucap Sahir.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kepada seluruh jajaran kepolisian pentingnya respons cepat, transparansi, serta komunikasi perkembangan perkara kepada pelapor sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik.

Hingga berita ini diturunkan, penanganan laporan dugaan pengeroyokan tersebut masih berada dalam proses di Polda Sulawesi Barat sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Foto-Sahir korban pengeroyokan

Bupati Ozan dan Cahaya dari Seram Utara: Ketika Listrik dan Internet Menjadi Jalan Masa Depan Pendidikan

0

Di balik sunyi pegunungan dan lebatnya hutan Seram Utara, cahaya perlahan menyala—bukan sekadar cahaya listrik, melainkan harapan. Setelah menghadirkan konektivitas digital melalui Starlink pada 2025, Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, kembali menegaskan komitmennya pada awal 2026 dengan menghadirkan SuperSun Listrik di wilayah 3T Seram Utara.

Langkah ini bukan gebrakan biasa. Ia adalah jawaban atas keterisolasian yang selama puluhan tahun membatasi ruang belajar anak-anak di pedalaman. Di daerah di mana malam datang lebih cepat dan akses energi kerap menjadi kemewahan, listrik kini hadir sebagai hak—bukan lagi pengecualian.

Bupati yang akrab disapa Ozan itu memandang pembangunan dari akar yang paling mendasar: pendidikan. Baginya, sekolah bukan sekadar bangunan, melainkan pusat tumbuhnya masa depan. Maka ketika SuperSun Listrik menyala di SD Negeri 263, SD 266, SD 343, SD 351, SD 40, SD YPPK Maneo, SD YPPK Manusela, dan SD Negeri 355, yang diterangi bukan hanya ruang kelas, tetapi juga mimpi-mimpi anak Seram Utara.

“Program ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah memastikan anak-anak di Seram Utara mendapatkan akses pendidikan yang layak dan setara,” tegas Bupati.

SuperSun Listrik, bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui PLN UP3 Masohi, dirancang sebagai solusi energi berkelanjutan. Ia menopang bukan hanya pendidikan, tetapi juga layanan publik, kesehatan, dan denyut ekonomi lokal. Inilah pembangunan yang tidak meninggalkan jejak ketergantungan, melainkan menanamkan kemandirian.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, Husen Mukadar, menyebut program ini sebagai berkah nyata bagi sekolah-sekolah di wilayah geografis yang menantang. Sinergi antara Kemendikdasmen, PLN UP3 Masohi, pemerintah daerah, dan Dinas Dikbud menjadi contoh bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghadirkan perubahan yang terasa langsung.

Seram Utara hari ini mengajarkan kita satu hal penting: pembangunan sejati tidak selalu dimulai dari kota, tetapi dari keberanian menghadirkan keadilan di tempat yang paling jauh. Ketika listrik dan internet sampai ke ruang kelas di pedalaman, maka bangsa ini sedang menepati janjinya pada masa depan.

Dan dari Seram Utara, cahaya itu kini menyebar.(Tim)

Remaja Masjid TPQ Al Hurriyah 45 Namlea Gelar Pelantikan Pengurus dan Khatam Al-Qur’an

0

Remaja Masjid TPQ Al Hurriyah 45 Namlea melaksanakan kegiatan Pelantikan Pengurus Remaja Masjid sekaligus Khatam Al-Qur’an, yang berlangsung di Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, pada Minggu (25/1/2026) pukul 08.30 WIT.

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan penuh kebahagiaan dengan dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh penting, di antaranya Wakil Bupati Buru H. Sudarmo, SP, M.Si, Anggota DPRD Kabupaten Buru Rustam Fadly Tukuboya, SH, Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Buru H. La Fata, S.Ag, M.H, Camat Namlea Ibu Gita K. Kiahaly, D.Pd.I, Ketua Umum BKPRMI Kabupaten Buru Asnawi Syam, Ketua Bidang BKPRMI Muhammad Tahir, SH.I, Kasi Pendidikan Islam Muhammad Ikbal Naya, S.Sos, M.Si, jajaran pengurus Masjid Al Hurriyah 45, para orang tua santri, serta masyarakat setempat.

Dalam laporan singkatnya, Ketua Panitia menyampaikan bahwa pelantikan pengurus Remaja Masjid TPQ Al Hurriyah 45 merupakan bagian dari upaya pembinaan dan regenerasi kepengurusan remaja masjid, agar mampu berperan aktif dalam memakmurkan masjid, menjaga nilai-nilai keislaman, serta menjadi teladan di tengah masyarakat.

Sementara itu, kegiatan Khatam Al-Qur’an menjadi wujud rasa syukur atas capaian para santri TPQ Al Hurriyah 45 yang telah menyelesaikan pembelajaran membaca Al-Qur’an. Sebanyak 22 orang santri dinyatakan khatam pada kesempatan tersebut.

“Ini merupakan hasil kerja keras para ustaz dan ustazah, serta dukungan penuh dari orang tua santri. Kami berharap kegiatan ini tidak menjadi akhir dari proses belajar, melainkan menjadi motivasi bagi anak-anak untuk terus meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, baik secara moril maupun materil, sehingga acara dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Buru, H. La Fata, S.Ag, M.H, dalam sambutannya menegaskan bahwa keberadaan TPQ dan remaja masjid merupakan implementasi dari misi Kementerian Agama dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat dan patuh beragama, sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Buru untuk menciptakan masyarakat yang religius.

“Religius bukan hanya simbol, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. TPQ menjadi wadah penting dalam mendidik anak-anak sejak usia dini agar mengenal dan mencintai Al-Qur’an,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Buru juga menyerahkan bantuan 25 buah Al-Qur’an kepada TPQ Al Hurriyah 45 sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan keagamaan.

Sementara itu, Wakil Bupati Buru H. Sudarmo dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga sebagai orang tua melihat anak-anak mampu menyelesaikan bacaan Al-Qur’an hingga khatam.

“Apa yang telah dicapai oleh anak-anak kita hari ini semoga menjadi amal jariyah bagi para ustaz yang mengajar dan para orang tua yang telah memberikan perhatian serta pendampingan kepada anak-anak di TPQ Al Hurriyah 45,” tuturnya.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Buru, ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus TPQ Al Hurriyah 45 dan masyarakat atas terselenggaranya pelantikan remaja masjid dan khatam Al-Qur’an. Ia berharap para remaja masjid ke depan dapat terus dirangkul dan diberdayakan untuk memakmurkan masjid serta menjadi generasi muda yang berakhlak mulia dan berperan positif dalam pembangunan daerah.(Tim)

Ciptakan Kamtibmas yang Kondusif, Polres Bandara Soetta Gelar Patroli Gabungan

0

mediaistana.com

Tangerang – Polsubsektor Terminal 1 Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) menggelar patroli gabungan guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayahnya, Minggu (25/1).

Kapolsubsektor Terminal 1, Ipda Nurjaja, menjelaskan bahwa patroli gabungan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya aksi premanisme dan praktik debt collector ilegal.

“Termasuk untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jasa penerbangan serta masyarakat lainnya,” ujar Nurjaja saat memantau patroli gabungan di area parkir kendaraan.

Menurutnya, dalam kesempatan tersebut pihaknya juga mengimbau para petugas parkir agar meningkatkan kewaspadaan guna mencegah terjadinya tindak kejahatan, seperti pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), dan kejahatan lainnya.

Selain itu, pihaknya berpesan kepada pengguna jasa parkir agar tidak meninggalkan barang-barang berharga di dalam kendaraan untuk menghindari aksi kejahatan dengan modus pecah kaca.

Nurjaja menambahkan, apabila masyarakat melihat atau mengalami gangguan kamtibmas, agar segera melapor kepada petugas kepolisian terdekat atau menghubungi Call Center 110 Polresta Bandara Soekarno-Hatta.

Di sisi lain, ia juga mengimbau masyarakat di sekitar Bandara Soetta untuk tidak menerbangkan layang-layang karena dapat mengganggu proses penerbangan pesawat.

Terakhir, ia mengingatkan masyarakat agar bijak dalam bermedia sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh ajakan anarkis yang dapat merugikan semua pihak.

“Mari bersama-sama kita ciptakan rasa aman, nyaman, dan tertib di wilayah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kamtibmas kondusif, masyarakat produktif,” pungkasnya.

( Fiqi )