Warga Berbondong-bondong Musyawarah, Soroti Kepala Desa Lawe Setul Tak Aktif Tiga Bulan. di sampai kan masyarakat ke mediaistana.com.
Aceh Tenggara — Warga Desa Lawe Setul, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, berbondong-bondong menghadiri musyawarah desa yang digelar pada awal pekan ini. Musyawarah tersebut membahas ketidakaktifan Kepala Desa Lawe Setul yang disebut-sebut sudah hampir tiga bulan tidak menjalankan tugas pemerintahan desa.
Dalam musyawarah yang berlangsung cukup alot itu, sejumlah warga menyampaikan keresahan mereka terkait pelayanan publik yang dinilai terabaikan. Program desa, termasuk urusan administrasi dan kegiatan pembangunan, disebut mengalami stagnasi akibat tidak aktifnya kepala desa.
“Selama beberapa bulan ini tidak atif desa jarang di desa, pelayanan terhambat, dan masyarakat bingung harus mengadu ke siapa,” ujar salah satu warga dalam forum musyawarah.
Tak hanya soal kepala desa, warga juga menyoroti peran Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Muncul dugaan bahwa Ketua BPK tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Bahkan, sebagian warga menduga adanya “sesuatu” atau kepentingan tertentu antara Ketua BPK dan Kepala Desa sehingga persoalan tersebut terkesan dibiarkan berlarut-larut.
“Kami mempertanyakan sikap Ketua BPK yang seharusnya menjadi pengawas, tetapi terkesan diam,” ungkap warga lainnya.
Warga berharap pihak kecamatan dan pemerintah kabupaten segera turun tangan untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi atas persoalan ini. Mereka juga meminta agar roda pemerintahan desa dapat kembali berjalan normal demi kepentingan masyarakat.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Lawe Setul maupun Ketua BPK belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan keterangan resmi terkait tudingan dan dugaan yang disampaikan warga dalam musyawarah tersebut. Di tutu mediaistana.com
Warga Berbondong-bondong Musyawarah, Soroti Kepala Desa Lawe Setul Tak Aktif
_DUKUNGAN ORGANISASI MAUNG GARUDA NUSANTARA DPP KEPADA PLT BUPATI KABUPATEN BEKASI_
Mediaistana.com -Jawa Barat -Bekasi, 20 Januari 2026.MAUNG GARUDA NUSANTARA, dengan motto “Aspiratif, Investigatif, dan Solutif”,
Dengan ini menyatakan dukungan penuh kepada Bapak dr. ASEP SURYA ATMAJA sebagai PLT Bupati Kabupaten Bekasi.
Kami percaya bahwa Bapak dr. ASEP SURYA ATMAJA memiliki kemampuan dan integritas yang diperlukan untuk memimpin Kabupaten Bekasi dengan baik dan amanah, serta menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Kami siap membantu dan mendukung Bapak dr. ASEP SURYA ATMAJA dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PLT Bupati Kabupaten Bekasi, dengan:
– Mendengarkan aspirasi masyarakat Bekasi (Aspiratif)
– Melakukan investigasi atas permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bekasi (Investigatif)
– Mencari solusi yang tepat untuk kemajuan Kabupaten Bekasi (Solutif)
Kami percaya bahwa dengan dukungan bersama, Kabupaten Bekasi dapat menjadi lebih baik menuju, Bekasi Bangkit , Maju dan Sejahtera.
Mediaistana.com
MAUNG GARUDA NUSANTARA
Kapolres Madiun Salurkan Bantuan Sosial, Hadirkan Kepedulian untuk Warga Lansia Desa Bolo
Madiun media istana.com
– Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Pejabat Utama (PJU) Polres Madiun melaksanakan kegiatan bantuan sosial kepada warga kurang mampu di Desa Bolo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Selasa (20/1/2026).
Didampingi Wakapolres Madiun, PJU Polres Madiun, Kapolsek Kare, serta Forkopimcam Kare, Kapolres Madiun secara langsung menyerahkan paket sembako kepada warga lansia yang membutuhkan sebagai wujud kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat.
Adapun penerima bantuan sosial tersebut adalah Sdri. Rebiyah (80 tahun) dan Sdr. Waras (71 tahun), warga Dusun Kembangkuning, Desa Bolo. Dengan kondisi ekonomi yang terbatas serta usia lanjut, bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan semangat di tengah keterbatasan yang mereka hadapi.
Kapolres Madiun menyampaikan bahwa kegiatan bantuan sosial ini merupakan bagian dari komitmen Polres Madiun untuk selalu hadir dan peduli terhadap masyarakat, khususnya warga kurang mampu dan lanjut usia. Selain meringankan beban ekonomi, kegiatan ini juga mendukung program nasional pencegahan stunting melalui penyaluran paket sembako dan nutrisi tambahan bagi keluarga rentan.
Melalui kegiatan ini, Polres Madiun terus berupaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta menegaskan peran Polri yang humanis, responsif, dan peduli, sejalan dengan semangat Polri Presisi dan Polri untuk Masyarakat.
(Tukiyo)
Pernyataan Kasi Humas Polres Tuban Dinilai Mengintimidasi Wartawan dan Melanggar Prinsip Dasar Demokrasi
polri,Tuban | | Mediaistana.com Pernyataan Kasi Humas Polres Tuban yang diduga menuding wartawan memiliki “target tertentu” dalam pemberitaan tidak dapat lagi ditoleransi sebagai kesalahan komunikasi biasa. Sikap tersebut secara tegas dinilai sebagai bentuk intimidasi verbal terhadap pers dan ancaman nyata terhadap kebebasan pers.
Ini bukan soal perasaan wartawan. Ini soal hak publik atas informasi.(20/1/26)
GARIS MERAH TELAH DILANGGAR
Ketika pejabat humas kepolisian—representasi resmi institusi bersenjata—menyerang motif wartawan alih-alih menjawab fakta, maka telah terjadi pelanggaran prinsip fundamental kebebasan pers. Kritik tidak dibantah dengan data, tetapi dilumpuhkan dengan stigma.
Dalam demokrasi, ini garis merah.
HUMAS BERUBAH JADI ALAT TEKAN?
Fungsi Humas Polri adalah pelayan informasi publik, bukan penjaga citra dengan cara membungkam kritik. Pernyataan bernuansa tudingan terhadap wartawan diduga kuat menggeser fungsi humas dari jembatan transparansi menjadi alat tekanan psikologis.
Jika praktik ini dibiarkan, maka pesan yang sampai ke publik jelas dan berbahaya:
kritik akan dibalas kecurigaan, bukan klarifikasi.
BERTENTANGAN TERBUKA DENGAN ARAHAN PIMPINAN POLRI
Sikap ini secara terang bertentangan dengan arahan Wakapolri dan Kadiv Humas Mabes Polri yang menekankan keterbukaan, kemitraan dengan pers, dan penghormatan terhadap kritik. Ketidakpatuhan terhadap arahan ini menunjukkan masalah serius dalam disiplin dan etika kehumasan.
Ini bukan lagi persoalan personal. Ini kegagalan institusional.
EFEK GENTAR: ANCAMAN NYATA DI LAPANGAN
Tudingan terhadap wartawan berpotensi menciptakan efek gentar (chilling effect): jurnalis menjadi ragu, takut distigma, dan enggan mengungkap fakta. Dalam konteks aparat penegak hukum, efek ini jauh lebih berbahaya, karena datang dari pihak yang memiliki kewenangan dan kekuasaan.
Diamnya pers akibat intimidasi adalah kemenangan bagi penyimpangan.
DESAKAN TEGAS TANPA KOMPROMI
Atas dasar ini, publik dan insan pers menuntut langkah tegas dan segera:
Pernyataan resmi dan terbuka dari Polres Tuban yang mengakui kekeliruan dan menghormati kebebasan pers.
Evaluasi dan penindakan etik terhadap Kasi Humas Polres Tuban oleh Kapolres dan Polda Jawa Timur.
Intervensi langsung Divisi Humas Mabes Polri untuk menertibkan praktik komunikasi yang menyimpang.
Jaminan tertulis bahwa tidak ada intimidasi terhadap wartawan dalam bentuk apa pun.
Tanpa langkah ini, kepercayaan publik akan runtuh lebih dalam.
KESIMPULAN TEGAS
Jika pejabat humas kepolisian menuding pers alih-alih menjawab fakta, maka publik berhak menyatakan dengan jelas:
Ini bukan miskomunikasi. Ini intimidasi.
Ini bukan kritik berlebihan. Ini pembelaan terhadap kebebasan pers.
Polri tidak sedang diuji oleh pemberitaan kritis. Polri diuji oleh caranya merespons kritik itu.
Dan pada titik ini, publik menunggu: apakah institusi akan menegakkan prinsip demokrasi, atau membiarkan kebebasan pers ditekan oleh sikap defensif aparatnya sendiri?
Redaksi membuka ruang hak jawab. Namun sikap diam atau pembelaan normatif tanpa tindakan akan dibaca publik sebagai pembiaran terhadap ancaman kebebasan pers…..(bersambung)
Kapolda Aceh Bantu 300 Kasur untuk Korban Bencana di Ketambe
Kapolda Aceh Bantu 300 Kasur untuk Korban Bencana di Ketambe
Kutacane Media istana com.Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa 300 unit kasur tidur kepada korban bencana banjir bandang yang rumahnya hanyut di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Selasa, 20 Januari 2026.
Ratusan kasur tersebut merupakan bantuan dari Kapolda Aceh bersama dengan Yayasan PT Mapanbumi, Paramitha Foundation, serta Yayasan HOPE. Seluruh bantuan tersebut diantar langsung oleh Kapolda Aceh ke lokasi terdampak banjir di Kecamatan Ketambe sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Aceh juga bertemu dan berinteraksi langsung dengan para korban banjir bandang. Abituren Akabri 1991 itu ingin melihat secara langsung kondisi warga sekaligus menanyakan kebutuhan mendesak yang diperlukan para korban, terutama dalam menghadapi bulan suci Ramadan pada Februari mendatang.
“Saya bersama pejabat utama Polda Aceh, didampingi Kapolres Aceh Tenggara beserta unsur Forkopimda, mengantar langsung bantuan kasur untuk korban banjir bandang di Kecamatan Ketambe. Sekaligus ingin menanyakan langsung apa saja kebutuhan mendesak para korban, khususnya menjelang bulan suci Ramadan,” ujar Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah di sela-sela kunjungannya.
Jenderal bintang dua asal Tangse itu juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memberikan dukungan serta perhatian berkelanjutan terhadap kebutuhan para korban bencana banjir bandang, terutama menjelang bulan suci Ramadan.
Sementara itu, dalam kunjungan kerjanya itu, Kapolda Aceh turut menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada Kapolres Aceh Tenggara AKBP Yulhendri, unsur Forkopimda, serta seluruh masyarakat atas berbagai upaya penanggulangan bencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada 27 November 2025 lalu.
Berkat sinergi dan kerja sama yang solid dari seluruh pihak, kata Kapolda, Kabupaten Aceh Tenggara tercatat sebagai daerah pertama yang berhasil menurunkan status dari tanggap darurat bencana ke tahap pemulihan pascabencana.
Marzuki juga menilai, kekompakan dan semangat kebersamaan yang ditunjukkan seluruh elemen masyarakat tersebut sejalan dengan moto “sepakat segenep” yang menjadi identitas dan karakter Kabupaten Aceh Tenggara.
(AR/SE)
Polri “All Out” Evakuasi, Hadirkan Randurlap dan Patroli Kesehatan Door to Door untuk Korban Banjir Karawang
Polri “All Out” Evakuasi, Hadirkan Randurlap dan Patroli Kesehatan Door to Door untuk Korban Banjir Karawang
Karawang —mediaistana.com
Sejak Minggu (17/1/2026), bencana banjir melanda wilayah Kabupaten Karawang akibat meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Berdasarkan data sementara, banjir terjadi di 29 desa yang tersebar di 12 kecamatan. BPBD Karawang mencatat sedikitnya 3.162 rumah warga terendam banjir. Selain itu, terdapat tambahan rumah terdampak, di antaranya 159 unit di Desa Sedari dan 189 unit di desa lainnya, dengan pendataan yang masih terus berlangsung.
Ketinggian air di wilayah terdampak bervariasi, dengan rata-rata genangan mencapai 50 hingga 90 sentimeter di sejumlah permukiman. Sementara itu, di wilayah terdampak parah seperti Desa Karangligar, ketinggian air dilaporkan mencapai sekitar 2 hingga 3 meter, sehingga sangat membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat.
Sebagai wujud kehadiran negara di tengah masyarakat, Polda Jawa Barat mengerahkan Randurlap (kendaraan dapur lapangan) di Desa Karangligar, Kampung Pangasinan, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, pada Senin (19/01/2026). Dapur lapangan ini difungsikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak, khususnya penyediaan makanan siap saji bagi masyarakat yang masih bertahan di lokasi banjir maupun di area pengungsian.
Sejumlah Polisi Wanita (Polwan) Polda Jawa Barat turun langsung ke lapangan, terlibat aktif menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga membagikan makanan siap santap kepada warga terdampak banjir. Hingga saat ini, sebanyak 650 porsi makanan telah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Selain bantuan logistik, Polri juga mengerahkan kekuatan personel untuk mendukung penanganan bencana. Sebanyak 500 personel Polres Karawang, bersama unsur TNI, BPBD, serta relawan, dikerahkan untuk membantu proses evakuasi warga, pengamanan lingkungan, dan pelayanan kemanusiaan lainnya. Penanganan banjir dilakukan secara terpadu melalui koordinasi lintas instansi dan peninjauan langsung oleh unsur pemerintah daerah, mengingat kondisi di lapangan yang masih dinamis.
Tak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, Polri juga mengintensifkan patroli kesehatan door to door dengan mendatangi langsung rumah ke rumah warga terdampak banjir. Langkah ini dilakukan karena keterbatasan mobilitas masyarakat akibat genangan air. Hingga hari ini, 200 warga telah mendapatkan layanan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan Polri. Kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan hingga banjir surut dan masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala.
Karo Penmas Divhumas Polri Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di situasi darurat.
“Polri hadir tidak hanya dalam aspek pengamanan, tetapi juga pada pelayanan kemanusiaan. Melalui dapur lapangan, keterlibatan aktif Polwan Polda Jawa Barat, serta patroli kesehatan door to door, kami memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan dasar. Hingga hari ini, kami laporkan 200 warga telah terlayani oleh patroli kesehatan Polri dan kegiatan ini akan terus dilakukan kepada seluruh warga jika memungkinkan sampai banjir benar-benar surut dan kondisi masyarakat kembali pulih,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.
Ia menambahkan, Polri akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, BPBD, dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir dapat terpenuhi secara optimal. Masyarakat juga diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama.
Polda Jawa Barat berkomitmen untuk terus hadir memberikan pelayanan, perlindungan, dan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat, khususnya dalam situasi darurat bencana. Langkah cepat dan terpadu ini menjadi bagian dari pengabdian Polri yang Presisi, humanis, dan responsif, sekaligus memastikan informasi penanganan bencana tersampaikan secara cepat dan transparan
Mediaistana reporter Maulana 
Manager Public Affairs HKA Project Bakter Dukung Penuh Program Asta Cita Presiden
Lampung — Haka Aston Bakter sebagai operator dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT.Bakauheni – Terbanggi Besar (BTB) menegaskan komitmennya dalam mendukung Program Asta Cita Presiden melalui pengelolaan infrastruktur jalan tol yang aman, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Manager Public Affairs HKA Project Bakter, M.Alkautsar, menyampaikan bahwa keberhasilan pengelolaan jalan tol tidak hanya diukur dari aspek operasional dan finansial, tetapi juga dari manfaat sosial yang dirasakan masyarakat.
“Bagi HKA, pengelolaan jalan tol harus memberikan nilai tambah yang seimbang antara kinerja operasional, penerimaan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.
Inilah wujud nyata dukungan kami terhadap Asta Cita Presiden dalam pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Alkautsar,kepada wartawan.Selasa 20 Januari 2026.
Alkautsar juga menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2025, HKA Bakter menjalankan strategi pengelolaan jalan tol yang tidak hanya berorientasi pada kinerja operasional, tetapi juga pada penguatan sosial, stabilitas wilayah, perlindungan lingkungan, serta tata kelola yang baik, sebagai fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik dan investor.
*Infrastruktur sebagai Penggerak Stabilitas dan Pertumbuhan*
Sebagai bagian dari jaringan jalan tol strategis nasional di Pulau Sumatra, Ruas Tol Bakauheni–Terbanggi Besar memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas logistik, mobilitas masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi regional.
HKA Bakter memandang bahwa keberhasilan pengelolaan infrastruktur harus diiringi dengan penerimaan sosial dan stabilitas lingkungan sekitar, sehingga jalan tol tidak hanya berfungsi sebagai koridor transportasi, tetapi juga sebagai katalis pembangunan wilayah.
*Penguatan Ketahanan Sosial dan Respons Kemanusiaan*
Dalam rangka memperkuat ketahanan sosial masyarakat sekitar ruas tol, HKA Bakter secara aktif melaksanakan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sepanjang 2025, perusahaan menyalurkan bantuan baik untuk warga sekitar jalan tol maupun daerah yang terdampak bencana disekitar wialayah kerja tol.
Selain itu, HKA Bakter turut memberikan dukungan layanan kemanusiaan melalui pengiriman ambulans serta bantuan sosial lainnya sebagai bentuk kehadiran nyata perusahaan di tengah masyarakat.
*Dukungan Pendidikan dan Peningkatan Kualitas SDM*
Sejalan dengan Asta Cita pada penguatan sumber daya manusia, HKA Bakter melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung sektor pendidikan, antara lain:
• Program Makan Bergizi Gratis dalam rangka Hari Pendidikan Nasional
• Bantuan seragam sekolah bagi siswa di wilayah Lampung Tengah dan Lampung Selatan
• Edukasi keselamatan berlalu lintas dan sosialisasi layanan jalan tol
Program-program ini bertujuan meningkatkan kualitas generasi muda serta membangun kesadaran keselamatan dan literasi infrastruktur sejak dini.
*Penguatan Ketahanan Pangan dan Pembangunan Desa*
Dalam mendukung pembangunan desa dan sektor pertanian, HKA Bakter menyalurkan:
• Bantuan alat berat untuk irigasi pertanian di Desa Kenyayan dan Desa Sidomulyo
• Normalisasi saluran air di Desa Tajimalela dan Desa Canggu
• Dukungan pembangunan fasilitas desa, termasuk sarana lapangan
Langkah ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas pertanian, pengendalian risiko banjir, serta penguatan ekonomi masyarakat desa di sekitar ruas tol.
*Pemberdayaan Ekonomi dan UMKM Lokal*
HKA Bakter turut mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT) dan pemanfataan produk ekonomi kreatif melalui hilirasi limbah sampah botol di desa Panca Tunggal dengan penerapan berbasis ESG.
Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang tertib, produktif, inklusif dan berkelanjutan.
*Keamanan Operasional dan Sinergi Lintas Institusi*
Sebagai Objek Vital Nasional, Ruas Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dikelola dengan standar keamanan tinggi. Sepanjang 2025, HKA BAKTER memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi teknis, termasuk dalam pengamanan aset, pengelolaan lalu lintas, dan kesiapan menghadapi periode arus mudik dan balik Lebaran.
Perusahaan juga aktif berpartisipasi dalam apel siaga nasional dan daerah, serta kegiatan pengamanan terpadu guna memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tol.
*Penerapan ESG dan Tata Kelola Berkelanjutan*
Seluruh program dan kegiatan HKA BAKTER dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Upaya ini mencakup pengelolaan lingkungan, komunikasi publik yang transparan, serta hubungan konstruktif dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, legislatif, media, akademisi, dan masyarakat.
*Komitmen terhadap Stakeholder*
HKA Bakter meyakini bahwa stabilitas sosial, kepastian hukum, dan tata kelola yang baik merupakan faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan investasi pengelolaan jalan tol. Melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan, HKA Bakter terus berupaya menjaga keseimbangan antara kinerja operasional dan tanggung jawab sosial.
Dengan capaian sepanjang 2025, HKA BAKTER optimistis dapat terus mendukung agenda pembangunan nasional melalui Asta Cita, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap pengelolaan jalan tol yang profesional, akuntabel, dan berorientasi jangka panjang. (Tim)
Kapolresta Banyuwangi Pimpin Pergantian Pejabat Strategis, Tekankan Pelayanan Humanis
Mediaistana.com
BANYUWANGI, 20 januari 2026 – Rotasi jabatan kembali dilakukan di lingkungan Polresta Banyuwangi. Sejumlah pejabat utama hingga Kapolsek jajaran resmi berganti melalui upacara serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin langsung Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan, S.I.K., S.H., M.H., Kamis (20/1/2026).
Mutasi tersebut menyentuh posisi strategis, mulai dari Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Kasat Lantas, Kasat Binmas, hingga beberapa Kapolsek di wilayah hukum Polresta Banyuwangi. Pergantian ini disebut sebagai bagian dari mekanisme pembinaan karier sekaligus upaya penyegaran organisasi.
Dalam arahannya, Kapolresta menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam tubuh Polri dan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas.
“Tugas Polri tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagaimana menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang responsif dan berkeadilan,” ujar Kombes Pol Rofiq Ripto Himawan.
Upacara sertijab berlangsung khidmat di Gedung Rupatama Wira Pratama Polresta Banyuwangi dan dihadiri Wakapolresta AKBP Teguh Priyo Wasono, S.I.K., para pejabat utama (PJU), Kapolsek jajaran, serta seluruh personel Polresta Banyuwangi.
Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan antara lain Kasat Reskrim dari Kompol Komang Yogi Arya Wiguna, S.I.K., S.H., M.H. kepada Kompol Lanang Teguh Pambudi, S.I.K. Posisi Kasat Binmas kini dijabat Kompol Basori Alwi, S.H., M.H., menggantikan Kompol Toni Irawan, S.H., M.H., yang bakal mrenempati kursi Wakapolres Situbondo.
Sementara itu, jabatan Kasat Intelkam beralih dari Kompol Catur Sulistyantomo, S.E. kepada AKP Hadi Iswanto, S.S., M.A.P., dan Kasat Lantas dari Kompol Elang Prasetyo, S.Kom., M.H. kepada AKP I Gusti Bagus Krisna Fuady, S.I.K., M.A.P.
Pergantian juga terjadi di tingkat Kapolsek, di antaranya Kapolsek Kabat, Gambiran, Purwoharjo, dan Siliragung. AKP Yaman Adinata, S.H., yang memasuki masa purnatugas, secara resmi menyerahkan jabatan Kapolsek Siliragung kepada AKP Heru Slamet Hariyanto, S.H.
Selain itu, AKP Kusmin kini mengemban amanah baru sebagai Wakil Kabag Ops dengan jabatan Kasubagkerma Bag Ops. Posisi Kanit Turjawali Satlantas yang ditinggalkan AKP Dwi Wijayanto, S.H., diisi oleh Ipda Rudi.
Kapolresta Banyuwangi menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas, sekaligus berharap pejabat baru dapat segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah dan dinamika tugas di lapangan.
Perkuat Geliat UMKM di Hari Jadi ke-195, Bupati Purworejo Lakukan Koordinasi Strategis ke Kementerian UMKM RI
PURWOREJO | Mediaistana.com – Menjelang peringatan Hari Jadi ke-195 Kabupaten Purworejo, Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH melaksanakan kunjungan dalam rangka audiensi ke Kantor Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM RI di Jakarta, pada Senin (19/01/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk membangun sinergi serta memohon dukungan dan arahan dari Pemerintah Pusat terkait rencana penyelenggaraan berbagai kegiatan rangkaian Peringatan Hari Jadi ke-195 Kabupaten Purworejo, salah satunya yaitu Purworejo Expo yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026 mendatang.
Dalam kegiatan audiensi tersebut, Bupati didampingi oleh jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Purworejo yang terdiri dari Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Suranto SSos MPA, Asisten Administrasi Umum Budi Wibowo SSos MSi, Kepala Dinsosdaldukkb Andang Nugerahatara Sutrisno SSTP MSi, Kepala Dinkominfostasandi Ganis Pramudito SSTP MSi, serta Kepala DINKUKMP Kabupaten Purworejo Ir. Hadi Pranoto bersama Kabid Koperasi dan Usaha Mikro Rimi Ani SE MM.
Rombongan tersebut diterima secara langsung oleh Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM RI Riza Damanik yang didampingi oleh Asisten Deputi beserta jajaran terkait, serta turut dihadiri oleh perwakilan dari Ditjen Bina Pemdes Kemendagri RI.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati memaparkan berbagai rangkaian agenda Hari Jadi dan menekankan pentingnya kolaborasi pusat-daerah untuk mengangkat potensi ekonomi lokal melalui ajang pameran tersebut. Bupati Yuli Hastuti menyampaikan bahwa Purworejo Expo merupakan momentum penting untuk membangkitkan sektor ekonomi kerakyatan di wilayahnya.
“Dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-195 Kabupaten Purworejo, kami akan menyelenggarakan giat Purworejo Expo. Kami sangat mengharapkan dukungan dan arahan dari Kementerian UMKM, utamanya terhadap rencana giat tersebut. Secara khusus, kami juga memohon kehadiran Bapak Deputi untuk berkenan hadir pada pembukaan Purworejo Expo nanti,” tutur Bupati.
Menanggapi permohonan tersebut, Deputi Bidang Usaha Mikro, Riza Damanik, menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Purworejo dan menyatakan kesiapan kementerian untuk memberikan dukungan nyata. Riza menjelaskan bahwa saat ini Kementerian UMKM tengah fokus membantu pemulihan ekonomi masyarakat korban banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara melalui sektor UMKM.
Lebih lanjut disampaikan, sebagai bentuk dukungan dan kolaborasi pada Purworejo Expo nanti, pihak Kementerian berencana membuka booth khusus yang akan memasarkan produk-produk UMKM dari tiga daerah terdampak bencana tersebut. Riza menilai Purworejo adalah wilayah strategis dengan potensi ekonomi yang besar yang sejalan dengan target kementerian dalam upaya pengurangan kemiskinan ekstrem.
Riza Damanik juga memaparkan lima prioritas Kementerian UMKM tahun 2026 yang diharapkan dapat langsung diimplementasikan dalam gelaran Purworejo Expo. Prioritas tersebut mencakup legalisasi dan sertifikasi perizinan, peningkatan kapasitas pelaku UMKM yang berfokus pada program afirmasi perempuan dan disabilitas, digitalisasi pasar, hingga akses pembiayaan melalui penyaluran KUR secara langsung di lokasi acara.
Selain itu, kementerian juga berkomitmen menghubungkan pelaku UMKM lokal dengan rantai pasok usaha besar seperti ritel modern.
“Kementerian UMKM akan mengundang lembaga-lembaga pembiayaan penyalur KUR dalam Purworejo Expo sehingga para pelaku UMKM dapat langsung terlayani,” ungkap Riza.
Sebagai tindak lanjut, pihak Kementerian meminta Pemerintah Kabupaten Purworejo segera menyiapkan data pelaku UMKM peserta expo agar proses fasilitasi terhadap lima prioritas tersebut dapat berjalan optimal selama kegiatan berlangsung. (Joko)
Sumber: IKP
Senter Maluku: Mengaku Api Rakyat, Padahal Percikan Sepihak
Editorial Redaksi
Senter Maluku tampil bak obor di siang bolong—menyala terang dalam klaim, namun redup dalam legitimasi. Dengan percaya diri mereka menyebut diri sebagai puncak kemarahan rakyat Maluku, seolah jutaan warga telah bersepakat menitipkan suara pada satu kelompok yang entah mewakili siapa, berbicara untuk apa, dan berdiri di atas mandat yang mana.
Narasi yang dibangun lebih menyerupai gelembung sabun politik: besar, mengilap, namun pecah ketika disentuh nalar. Mengutip riuh media sosial lalu menyimpulkan “rakyat marah” adalah lompatan logika yang malas. Media sosial adalah ruang gaduh, bukan sensus. Ia penuh emosi sesaat, bukan peta utuh kehendak publik Maluku yang beragam dan kompleks.
Lebih problematis lagi, Senter Maluku memproduksi kritik tanpa data. Pembangunan disebut mandek, ekonomi diklaim tertekan, pemerintah dituding absen—semua dilontarkan tanpa satu pun indikator yang bisa diuji. Tidak ada angka, tidak ada tren, tidak ada perbandingan lintas waktu. Yang tersisa hanya slogan, diulang-ulang, berharap kerasnya suara menutup bolongnya substansi.
Desakan agar gubernur dan wakil gubernur Maluku mundur pun terdengar seperti teriakan dari pinggir lapangan. Negara bukan panggung orasi bebas. Jabatan publik bukan kursi plastik yang bisa dipindah karena diteriaki. Ada hukum, ada konstitusi, ada mekanisme evaluasi yang sah. Mengabaikan semua itu demi sensasi politik adalah bentuk ketidakdewasaan berdemokrasi.
Masalah Maluku—konflik sosial, ketimpangan ekonomi, tantangan pembangunan—bukan cerita satu malam. Ia adalah akumulasi panjang, lintas rezim, lintas kebijakan nasional dan daerah. Menimpakan seluruh beban sejarah itu ke satu kepemimpinan adalah jalan pintas yang tidak jujur, sekaligus pengkhianatan terhadap analisis yang serius.
Jika Senter Maluku sungguh berpihak pada rakyat, seharusnya mereka hadir dengan kerja intelektual, bukan sekadar kerja teriak. Kritik berbasis data, solusi kebijakan yang konkret, dan pengawalan program yang objektif—itulah advokasi. Selebihnya hanyalah agitasi yang dibungkus kata-kata besar.
Demokrasi tidak tumbuh dari klaim sepihak dan kemarahan yang direkayasa. Ia tumbuh dari mandat rakyat yang sah, kritik yang bertanggung jawab, dan keberanian menyodorkan argumen yang bisa diuji. Mengaku paling marah tidak otomatis berarti paling mewakili. Dan berteriak paling keras tidak pernah menjadi bukti bahwa suara itu adalah suara Maluku.