Oleh: M. Taib Warhangan, SH. MH.

Pemekaran daerah bukan sekadar pemecahan wilayah administratif. Ia adalah ikhtiar menghadirkan keadilan, mendekatkan negara kepada rakyatnya, serta membuka jalan percepatan pembangunan yang selama ini terhambat oleh jarak, bentang geografis, dan keterbatasan rentang kendali pemerintahan. Dalam konteks inilah, aspirasi pemekaran di Provinsi Maluku menemukan relevansi dan urgensinya.

Hingga akhir 2025, tercatat sedikitnya 13 Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) asal Maluku yang masuk dalam mekanisme Forum Komunikasi Nasional (Forkonas). Dari sekian usulan tersebut, Buru Kaiely tampil sebagai salah satu yang paling siap, paling rasional, dan paling strategis untuk segera diwujudkan.

Buru Kaiely: Bukan Sekadar Layak, tetapi Mendesak

Pulau Buru selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan bentang alam luas, sumber daya alam melimpah, serta posisi strategis di Provinsi Maluku. Namun di balik kekayaan tersebut, terdapat tantangan serius berupa jauhnya akses layanan pemerintahan dan belum optimalnya pengelolaan potensi daerah.

Buru Kaiely hadir sebagai jawaban atas persoalan itu.

Secara administratif, dokumen usulan CDOB Buru Kaiely telah disiapkan secara matang dan resmi diserahkan kepada Senator DPD RI, M. Bisri Latuconsina, menandai kesiapan politik, teknokratis, dan sosial. Dukungan masyarakat adat, tokoh agama, pemuda, hingga pemerintah desa menunjukkan bahwa pemekaran ini bukan kehendak elit semata, melainkan aspirasi kolektif rakyat Pulau Buru.

Kekayaan Alam yang Tak Terbantahkan

Buru Kaiely memiliki fondasi ekonomi yang sangat kuat—bahkan dapat menjadi salah satu daerah otonom baru paling mandiri di Maluku.

Pertama, sektor pertambangan, khususnya emas, telah lama dikenal sebagai potensi unggulan Pulau Buru. Dengan tata kelola yang baik dan pengawasan negara yang kuat melalui pemerintahan baru, sektor ini dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan dan berkelanjutan.

Kedua, potensi energi panas bumi (geothermal) menjadikan Buru Kaiely sebagai wilayah prospektif dalam pengembangan energi baru terbarukan. Di tengah transisi energi nasional, Buru Kaiely memiliki peluang besar menjadi bagian penting dari peta ketahanan energi Indonesia timur.

Ketiga, pertanian. Tak berlebihan jika Pulau Buru dikenal sebagai lumbung padi Maluku. Hamparan sawah yang luas, tanah subur, dan budaya bertani yang mengakar kuat menjadikan Buru Kaiely sebagai penyangga ketahanan pangan regional. Ditopang dengan kehadiran bendungan raksasa yang kini dan terus dikembangkan, sistem irigasi pertanian akan semakin kokoh dan berkelanjutan.

Dengan pemekaran, sektor pertanian tidak lagi berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi dari hulu ke hilir: produksi, pengolahan, hingga distribusi.

Pemekaran sebagai Jalan Pemerataan

Dalam wilayah kepulauan seperti Maluku, satuan pemerintahan yang terlalu besar justru melahirkan ketimpangan. Pemekaran Buru Kaiely akan memperpendek rentang kendali, mempercepat pengambilan keputusan, serta menghadirkan layanan publik yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih manusiawi.

Lebih dari itu, Buru Kaiely memiliki modal sosial yang kuat: masyarakat adat yang solid, nilai-nilai kearifan lokal yang hidup, serta semangat kolektif untuk membangun daerahnya sendiri.

Penutup: Momentum yang Tidak Boleh Terlewat

Di tengah wacana pemekaran daerah yang kerap dipandang skeptis, Buru Kaiely justru menghadirkan contoh ideal tentang bagaimana pemekaran dirancang: berbasis kebutuhan nyata, potensi riil, dan kesiapan menyeluruh.

Kini, bola berada di tangan pemerintah pusat. Jika keadilan pembangunan benar-benar ingin diwujudkan dari pinggiran, maka Buru Kaiely layak ditempatkan di barisan terdepan CDOB Maluku yang segera dimekarkan—bukan hanya demi Pulau Buru, tetapi demi masa depan Maluku dan Indonesia timur yang lebih berimbang.

Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF. (Ketua Tim Pemekeran Buru Kaiely)

Jakarta — Seiring berjalannya proses pemekaran daerah di Tanah Air, aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah di Provinsi Maluku terus menguat. Hingga 31 Desember 2025, terdapat 13 usulan CDOB yang diajukan melalui mekanisme Forkonas, di mana beberapa di antaranya kini memasuki tahap pengusulan ke pemerintah pusat.

1. Buru Kaiely

Upaya pemekaran wilayah di Pulau Buru terus berlanjut. Dokumen usulan Buru Kaiely secara resmi diserahkan kepada Senator DPD RI, M. Bisri Latuconsina, oleh tim pemekaran wilayah. Penyerahan tersebut menunjukkan kesiapan administratif dan dukungan politik dari aktor-aktor lokal untuk mendorong CDOB ini maju ke tahapan evaluasi berikutnya di tingkat pusat.

2. Maluku Barat Daya (MBD)

Kabupaten ini menjadi salah satu daerah yang diajukan untuk dimekarkan ulang. Wacana pemekaran wilayah ini bahkan membuka peluang terbentuknya Calon Kabupaten Kepulauan Terselatan, yang mencakup beberapa kecamatan di bagian selatan wilayah MBD.

3. Tanimbar Utara

Sebagai bagian dari gugusan Kepulauan Tanimbar, aspirasi pemekaran Tanimbar Utara bertujuan untuk mendekatkan layanan pemerintahan kepada masyarakat di bagian utara kepulauan, yang selama ini mengalami tantangan geografis karena tersebar di laut. Upaya ini termasuk dalam daftar CDOB yang diusulkan dalam desain grand design penataan wilayah CDOB di Maluku.

4. Huamual

Usulan pembentukan CDOB Kota Kepulauan Huamual tercatat sebagai bagian dari upaya pemekaran yang sama, dengan tujuan memberikan otonomi lebih besar di kawasan kepulauan yang memiliki karakteristik budaya dan kebutuhan administratif tersendiri.

5. Talabatai

Calon kabupaten Talabatai semakin menarik perhatian. Beberapa kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat telah diusulkan untuk bergabung dalam wilayah Talabatai jika pemekaran disetujui, memperkuat desakan lokal agar layanan publik dan pembangunan dapat dipercepat.

6. Provinsi Maluku Tenggara Raya (MTR)

Wacana pembentukan provinsi baru di timur Provinsi Maluku, dengan nama Maluku Tenggara Raya (MTR), masih menjadi sorotan utama. Konsep MTR mencakup beberapa kabupaten dan kota di kawasan Maluku tenggara (termasuk Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, MBD, dan Kota Tual), yang selama ini memiliki tantangan jarak dan layanan dari ibu kota provinsi di Ambon. Beberapa pihak bahkan melihat wilayah ini sebagai kawasan strategis nasional karena letaknya di jalur laut utama Indonesia.

Mengapa Pemekaran Ini Penting?

Para pengusul menjelaskan bahwa banyak wilayah di Maluku memiliki ciri geografis kepulauan yang luas dan terpisah-pisah, sehingga pemekaran dianggap solusi strategis untuk:

Memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat pelayanan publik,

Meningkatkan pemerataan pembangunan,

Mengatasi tantangan jarak dan aksesibilitas antar pulau di wilayah tersebut.