Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah Polda Maluku dengan fokus pada tantangan fungsi pembinaan dan operasional Polri guna mendukung transformasi organisasi menuju Polri Presisi.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Tim Penelitian Puslitbang Polri yang menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan penelitian di Polda Maluku. Acara dihadiri oleh pejabat utama Polda Maluku, para Kapolres/ta jajaran, dan pejabat utama Polres setempat. Senin (8/12)

Menurut Kepala Tim Penelitian, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan arahan Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo saat kunjungan kerja ke Puslitbang Polri pada 12 November 2025, serta Keputusan Kepala Puslitbang Polri Nomor Kep/73/X/2024 dan Surat Perintah Kapuslitbang Polri Nomor Sprin/1289/XI/LIT.1./2025. Arahan tersebut menekankan pentingnya evaluasi pelaksanaan tugas Polri, khususnya pada aspek Harkamtibmas, penegakan hukum, dan pelayanan publik, sebagai bagian dari reformasi Polri.

“Kegiatan penelitian ini bertujuan mengidentifikasi data, kendala, masukan, serta potensi yang dihadapi Polda dan Polres jajaran terkait pelaksanaan fungsi pembinaan dan operasional Polri,” ujar Kepala Tim Penelitian. Penelitian ini mencakup fungsi Harkamtibmas, penegakan hukum, dan pelayanan publik.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi Puslitbang Polri untuk merumuskan rekomendasi implementatif kepada pimpinan Polri. Rekomendasi tersebut bertujuan meningkatkan kualitas kinerja organisasi, efektivitas pembinaan, serta optimalisasi operasional kepolisian dalam melayani masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Tim Penelitian Puslitbang Polri juga mengharapkan dukungan penuh dari Polda dan Polres jajaran dalam memberikan data, informasi, dan gambaran riil di lapangan. Hal ini diharapkan dapat memastikan penelitian memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja Polri di seluruh wilayah, termasuk Maluku.

Acara diakhiri dengan apresiasi atas sambutan baik dari Polda Maluku, serta harapan bahwa kerja sama ini akan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan organisasi Polri ke depan.( Ruly)

Mediaistana.com – Indramayu Jawa Barat– Dua hari menjelang pemungutan suara Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak 2025, Polres Indramayu Polda Jabar menggelar rapat koordinasi lintas sektoral membahas terkait kesiapan pengamanan seluruh tahapan pemungutan suara. Kegiatan ini berlangsung di Aula Atmaniwedhana Polres Indramayu. Senin (8/12/2025).

Rapat strategis tersebut dihadiri jajaran Forkopimda dan para pemangku kepentingan. Tampak hadir Wakil Bupati Indramayu H. Syaefudin., S.H., M.H. Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang, S.I.K., M.H., M.I.K. Dandim 0616/Indramayu Letkol Arm Tulus Widodo, S.E., M.Han., Ketua DPRD Indramayu Dra. Hj. Nurhayati, ,M.Pd.I., Ketua Pengadilan Negeri Yogi Dulhadi, S.H., M.H. Kasat Pol PP Teguh Budiarso, S.Sos., M.Si. Kepala BPBD Dadang Oce Iskandar, Wakapolres Kompol Tahir Muhiddin, S.E., S.I.K., M.M., CPHR. PJU Polres, Kapolsek jajaran, Danramil Kodim 0616, para Camat, Panitia Pilwu 139 desa, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memastikan seluruh unsur siap menjalankan peran dalam menjaga keamanan dan kelancaran Pilwu.

Dengan cakupan 139 desa, koordinasi lintas sektoral menjadi kunci mengantisipasi potensi kerawanan, mulai dari mobilisasi massa, distribusi logistik, hingga pengamanan TPS.

Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang menegaskan bahwa seluruh tahapan Pilwu harus berjalan aman, jujur, dan akuntabel.

“Alhamdulillah tahapan demi tahapan dapat kita laksanakan dengan baik. Kita ingin seluruh elemen, dari tingkat kabupaten sampai lingkungan desa, punya komitmen yang sama agar pemilihan kepala desa ini berjalan dengan baik dan hasilnya akuntabel,” ujarnya.

Kapolres menambahkan bahwa Pilwu bukan hanya memilih pemimpin desa, tetapi juga menentukan arah pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kepala desa yang terpilih harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Karena itu, proses pemilihan harus dijaga bersama,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, peserta diberikan pemetaan wilayah rawan, penguatan pola pengamanan TPS, serta penekanan agar seluruh unsur tetap menjaga netralitas dan meningkatkan komunikasi di lapangan.

Edukasi masyarakat terkait bahaya hoaks, provokasi, dan pentingnya menjaga kerukunan antar warga juga menjadi bagian dari pembahasan.

“Kami mengajak seluruh warga untuk ikut menjaga ketertiban menjelang hari pencoblosan, mengedepankan persaudaraan, serta tidak tergiur ajakan yang berpotensi memicu keributan,” pungkasnya.

Terpisah, Kasie Humas Polres Indramayu AKP Tarno kembali mengingatkan masyarakat agar segera melapor apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas.

“Mediaistana.com

David Tasti

Sepuluh koperasi pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Gunung Botak menegaskan bahwa mereka adalah entitas mandiri yang dikelola oleh masyarakat lokal, bukan kedok perusahaan besar. Pernyataan ini disampaikan menanggapi pemberitaan yang sebelumnya menyebut sebaliknya.

Ketua salah satu koperasi pada Senin (08/12) menekankan bahwa seluruh keputusan operasional, pengelolaan, hingga pembagian hasil sepenuhnya berada di tangan pengurus dan anggota koperasi, sesuai prinsip koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya.

“Koperasi ini dibangun dari rakyat dan untuk rakyat. Semua prosedur perizinan dilakukan secara resmi sesuai ketentuan Pasal 65 PP Nomor 96 Tahun 2021, dan kami terbuka terhadap audit serta pengawasan publik,” jelasnya.

Beberapa anggota koperasi menambahkan bahwa pemberitaan yang mengaitkan mereka dengan perusahaan besar telah menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat. “Ini merugikan nama baik koperasi dan anggota kami yang menambang secara sah untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” ujar salah satu anggota.

Koperasi menegaskan bahwa keberadaan mereka bertujuan memberdayakan masyarakat lokal, membuka akses pertambangan legal, serta menjamin kesejahteraan warga tanpa praktik ilegal atau monopoli. Selain itu, koperasi tetap mengutamakan masyarakat, termasuk masyarakat adat, dalam menjalankan hak dan kewajiban, termasuk penyelesaian masalah lahan dan pengelolaan tambang.

“Kami berharap media dan publik memahami bahwa koperasi ini adalah representasi masyarakat. Penertiban tambang ilegal tetap penting, tetapi koperasi sah yang bekerja sesuai hukum harus dilindungi,” pungkas anggota koperasi tersebut.

Dengan bantahan ini, koperasi menekankan prinsipnya: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kesejahteraan rakyat, memastikan pertambangan di Gunung Botak berjalan legal, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat.

( Ahmad/Ruly )

Hari Antikorupsi Sedunia bukan sekadar seremoni global. Bagi kami, Idham ketua GEBRAK Sulbar, ini adalah pengingat keras bahwa bangsa ini masih dikepung oleh praktik busuk korupsi—dari pejabat, oknum aparat, hingga para aktor yang menggunakan jabatan publik sebagai ladang memperkaya diri.

Di saat rakyat berjuang dengan harga kebutuhan yang melonjak, bencana alam yang terus menghantam, dan pelayanan publik yang makin melemah, para koruptor justru hidup nyaman di balik struktur kekuasaan yang permisif. Koruptor Merampok Masa Depan, Bukan Sekadar Uang Korupsi bukan sekadar kejahatan finansial.

Korupsi adalah kejahatan terhadap hak dasar rakyat, mencuri kesempatan anak-anak untuk sekolah, merampas layanan kesehatan, dan menghancurkan kepercayaan publik pada negara. Setiap rupiah yang dicuri—adalah nyawa yang disia-siakan, kesejahteraan yang dijual murah, dan harapan rakyat yang dirampok secara sistematis.

GEBRAK Sulbar Pada momentum Hari Antikorupsi Sedunia ini, kami menyerukan

Tindak tegas dan terbuka terhadap seluruh dugaan korupsi di Sulawesi Barat dan nasional.

Transparansi penyidikan dan proses hukum, termasuk dalam kasus-kasus TPPU, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang.

Penguatan pengawasan publik untuk mencegah aparat menjadi pelindung koruptor. Gerakkan solidaritas rakyat untuk melawan setiap bentuk pembungkaman suara kritis.

Rakyat Bersatu tak terkalahkan..

Tanggapan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buru atas pengaduan LSM Ekologi Pembangunan terkait proyek perumahan subsidi di Lala, Kecamatan Namlea, menjadi penanda bahwa pengawasan lingkungan hidup di daerah ini mulai bergerak ke arah yang lebih akuntabel. Di tengah pesatnya pembangunan perumahan, perhatian terhadap izin lingkungan—seperti UKL-UPL—sering kali dipinggirkan. Padahal, keberadaan dokumen tersebut bukanlah formalitas, melainkan fondasi penting untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan dan tidak merugikan masyarakat.

Laporan LSM Ekologi Pembangunan mengenai pembangunan perumahan tanpa dokumen UKL-UPL dan penggunaan material galian C tanpa izin telah mendapat respons resmi dari DLH Kabupaten Buru. Melalui surat balasan yang ditandatangani Kepala Dinas, Arifin La Tejo, DLH menegaskan bahwa laporan tersebut telah masuk dalam sistem pengelolaan pengaduan dan sedang diverifikasi. Bahkan, DLH memastikan bahwa proses penyusunan perizinan lingkungan oleh pengembang sedang berjalan, sementara aspek penggunaan material galian C juga akan dikomunikasikan dengan instansi teknis terkait.

Sikap ini patut diapresiasi—dan itu pula yang disampaikan Ketua LSM Ekologi Pembangunan, Chairul Syam. Namun apresiasi tidak boleh membuat semua pihak lengah. Justru inilah momentum menggugah seluruh pemangku kepentingan untuk memandang isu lingkungan dengan lebih serius, bukan sekadar merespons ketika laporan muncul atau ketika persoalan sudah membesar.

Persoalan izin galian C, misalnya, adalah masalah klasik yang terus berulang. Banyak aktivitas penambangan dilakukan tanpa IUP, SIPB, maupun izin lingkungan. Padahal, kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas galian C ilegal bisa bersifat permanen: sedimentasi sungai, longsor, hilangnya vegetasi, hingga konflik sosial. Karena itu, desakan agar pemerintah menindak tegas pelaku usaha tanpa izin adalah langkah yang tepat. Penegakan hukum diperlukan bukan hanya untuk memberi efek jera, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang adil dan tertib.

Pemerintah daerah harus melihat kasus ini sebagai sinyal kuat bahwa tata kelola lingkungan memerlukan pembenahan. Penertiban pelaku galian C ilegal, penegakan aturan bagi pengembang, serta optimalisasi potensi penerimaan daerah harus dilakukan secara berimbang dan berkelanjutan. Pembangunan yang baik bukanlah pembangunan yang sekadar cepat dan masif, melainkan pembangunan yang tunduk pada regulasi dan memikirkan keberlanjutan generasi mendatang.

Bumi Buru adalah rumah bersama. Setiap proyek pembangunan harus memastikan bahwa rumah ini tetap layak di huni—hari ini, esok, dan seterusnya. Dan itu hanya bisa terwujud jika pemerintah, pengembang, dan masyarakat bergerak dengan visi yang sama: pembangunan yang beretika, berizin, dan berwawasan lingkungan.

Pewarta ( Ahmad )

Kabupaten Buru tengah menghadapi ancaman serius yang tak boleh diabaikan. Dugaan aktivitas penebangan hutan tanpa izin di wilayah Teluk Kayeli oleh PT Wainebe Wood Industri (PT WWI) bukan sekadar isu lingkungan biasa, tetapi potensi bencana yang nyata. Inspeksi dua anggota DPRD Kabupaten Buru, Muhammad Rustam Fadly Tukuboya dan Muid Wael, menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan: akses jalan ke kawasan hutan dipalang dengan rantai besi dan digembok, sementara kendaraan loging perusahaan bebas masuk- keluar, menandakan aktivitas pemuatan kayu terus berlangsung di tengah masyarakat yang dibatasi aksesnya.

Sejarah mengajarkan kita bahwa banjir bandang besar di beberapa daerah saat ini seperti di Sumatra dipicu oleh kerusakan hutan akibat penebangan liar. Jika praktik serupa dibiarkan di Buru, keselamatan masyarakat Kayeli dan sekitarnya terancam. Lingkungan rusak, aliran sungai terganggu, dan bencana tak terelakkan.

PT WWI, sebagai pelaku usaha di kawasan ini, memiliki tanggung jawab besar. Perusahaan tidak bisa hanya mengutamakan keuntungan, sementara masyarakat menghadapi risiko bencana. Pemerintah provinsi maupun pusat harus segera menindaklanjuti temuan DPRD dan memastikan bahwa izin operasi perusahaan jelas, sah, dan diawasi dengan ketat. Jika ditemukan pelanggaran, penghentian sementara aktivitas wajib dilakukan untuk melindungi hutan dan warga.

Buru bukan sekadar tanah produksi kayu. Ia adalah rumah bagi masyarakat, hutan, dan ekosistem yang rapuh. Jika kita menunda tindakan, bencana besar mengintai. Sudah waktunya PT WWI menegaskan komitmen terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat. Bukan hanya kata-kata di atas kertas, tetapi langkah nyata yang bisa mencegah tragedi sebelum terjadi.( Syam )