Mediaistana.com — PANGANDARAN, 25 AGUSTUS 2026
PENDAHULUAN: SAAT HUKUM TIDAK LAGI BERTABI DI TANAH PANGANDARAN

Kabupaten Pangandaran, wilayah yang dikenal dengan keindahan pantai dan kekayaan alamnya, kini sedang berduka. Bukan karena bencana alam, melainkan karena bencana buatan manusia yang terjadi secara terang-benderang, siang dan malam, tepat di bawah hidung aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga kedaulatan negara dan keselamatan rakyat.

Aktivitas galian cabluk ilegal — penambangan pasir dan batu tanpa izin resmi — kini telah menjelma menjadi industri raksasa yang merajalela di sejumlah kecamatan, mulai dari Padaherang, Kalipucang, hingga Parigi. Ratusan hektar lahan rusak parah, bentang alam berubah menjadi luka terbuka, sungai keruh, jalan raya hancur dilalui truk-truk kelebihan muatan, dan warga yang berani protes justru merasa terancam.

Namun yang paling mengerikan bukanlah kerusakan lingkungannya — melainkan keheningan aparat penegak hukumnya. Polsek dan Polres Pangandaran seakan menutup mata, menutup telinga, dan membiarkan perusakan berlanjut tanpa satu pun penindakan tegas. Pertanyaan satu pertanyaan muncul di setiap sudut rumah warga: Apakah hukum di Pangandaran sudah dijual beli?

FAKTA DI LAPANGAN: OPERASI TERBUKA TANPA HAMBATAN

Berdasarkan hasil penyelidikan mendalam tim investigasi media ini, verifikasi langsung ke lokasi, serta wawancara dengan puluhan warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, diperoleh gambaran yang mengkhawatirkan:

TITIK-TITIK GALIAN CABLUK ILEGAL YANG MASIF

– Kecamatan Padaherang — galian beroperasi siang-malam, alat berat bekerja tanpa henti
– Kecamatan Kalipucang — lokasi di pinggir jalan raya nasional, terang-benderang terlihat semua orang
– Kecamatan Parigi — wilayah pedalaman yang kini dijarah materialnya
– Hanya SATU lokasi di seluruh Pangandaran yang tercatat memiliki izin resmi — di Kecamatan Cimerak. Artinya, puluhan lokasi lainnya beroperasi secara ilegal!

POLA OPERASI YANG SISTEMATIS DAN TERORGANISIR

– Alat berat ekskavator bekerja siang dan malam
– Puluhan truk keluar-masuk mengangkut material tanpa dokumen pengiriman resmi
– Saat isu mencuat atau ada rencana penertiban, aktivitas tiba-tiba berhenti, lalu beberapa hari kemudian kembali normal — pola ini mengindikasikan adanya pemberitahuan dari dalam
– Tidak ada satu pun lokasi yang ditutup secara permanen, tidak ada alat berat yang disita, tidak ada satu orang pun yang ditahan

KERUSAKAN YANG DITIMBULKAN

– Lahan pertanian rusak, air sungai keruh, merugikan ratusan petani
– Jalan raya rusak parah, biaya perbaikan ditanggung pemerintah dari pajak rakyat
– Ancaman bencana longsor dan banjir di masa depan akibat perubahan kontur tanah
– Wisatawan enggan berkunjung, merusak citra Pangandaran sebagai kawasan wisata andalan Jawa Barat

HUKUM TUMPUL DI PANGANDARAN — MENGAPA TIDAK ADA PENINDAKAN?

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) berbicara sangat tegas:

Pasal 158: Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 161: Setiap orang yang membantu, melindungi, atau membekingi kegiatan penambangan ilegal dapat dikenai pidana yang sama dengan pelaku utama.

Faktanya: Hukum ini mati suri di Pangandaran. Satpol PP Kabupaten Pangandaran sendiri mengakui bahwa aktivitas galian ilegal itu memang ada, namun berdalih menunggu pendelegasian kewenangan dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Polres Pangandaran dan jajaran Polsek sama sekali tidak memberikan tanggapan berarti. Semua instansi saling lempar tanggung jawab, sementara perusakan terus berjalan.

DUGAAN BERAT: SIAPA YANG MEMBELENGGU HUKUM DI PANGANDARAN?

Ketika sebuah bisnis ilegal berjalan mulus dalam waktu lama, terang-benderang, tanpa takut ditangkap — maka satu kesimpulan tak terhindarkan: ada perlindungan dari pihak yang berwenang.

Warga secara berani namun dengan ketakutan mendalam menyampaikan dugaan mereka:

“Ada tangan-tangan oknum yang melindungi. Setiap kali mau ditertibkan, informasi sudah masuk lebih dulu. Alat berat disembunyikan, truk berhenti, lalu aparat datang berfoto lalu pergi. Setelah itu semua kembali seperti biasa. Ini bukan kebetulan, ini sudah diatur.” — Seorang warga yang meminta tidak disebutkan namanya

Dugaan kuat mengarah pada kemungkinan adanya jaringan setoran dan upeti yang mengalir dari pengusaha galian ilegal kepada oknum tertentu di lingkungan kepolisian maupun pemerintahan daerah. Keuntungan dari bisnis ini miliaran rupiah per bulan — tidak mungkin dipertahankan tanpa “biaya keamanan” yang dibayarkan kepada pihak yang berwenang.

Pertanyaan besar yang kini menggema di seluruh penjuru Pangandaran:

– Siapa nama-nama oknum yang diduga menerima setoran?
– Mengapa Polres Pangandaran tidak pernah melakukan penyelidikan proaktif?
– Ke mana perginya kekuatan Pasal 158 dan 161 UU Minerba di wilayah ini?
– Apakah Pemkab Pangandaran tahu dan sengaja membiarkan?

SERUAN TERBUKA MASYARAKAT PANGANDARAN — KEPADA PEMIMPIN BANGSA

Kami rakyat Pangandaran, yang tanahnya dijarah, lingkungannya dirusak, suaranya dibungkam — kini mengangkat tangan dan suara kepada para pemimpin tertinggi Republik Indonesia:

KEPADA BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JENDERAL TNI (PURN.) PRABOWO SUBIANTO:

Bapak pernah berkata dengan lantang: “Jangan sampai negara diatur oleh oknum preman.” Kami meminta Bapak membuktikan itu di Pangandaran. Jangan biarkan wilayah kami menjadi kerajaan kecil para penjarah alam yang merasa kebal hukum. Kami miri Bapak mengirimkan tim independen untuk menyelidiki siapa dalang di balik galian cabluk ilegal ini.

KEPADA BAPAK KAPOLRI JENDERAL POLISI LISTYO SIGIT:

Bapak adalah pemegang komando tertinggi kepolisian. Jika di Pangandaran hukum tidak berjalan, maka itu berarti ada yang rusak dalam sistem yang Bapak pimpin. Kami miri Bapak memerintahkan Audit Khusus dan Penyelidikan Internal terhadap Polres Pangandaran dan jajarannya. Mengapa mereka diam? Siapa yang melarang mereka bertindak?

KEPADA BAPAK KAPOLDA JAWA BARAT:

Pangandaran adalah bagian dari wilayah hukum Bapak. Kerusakan yang terjadi di sana adalah aib bagi institusi kepolisian Jawa Barat. Turunlah ke lapangan, jangan hanya menunggu laporan dari bawah yang kemungkinan sudah ternoda kepentingan. Bentuk tim khusus yang independen, di luar unsur Polres Pangandaran, untuk menindak tegas pelaku dan pelindung.

KEPADA BAPAK GUBERNUR JAWA BARAT:

Pemerintah Provinsi pernah menutup dua lokasi galian ilegal di Kalipucang akhir tahun lalu. Namun itu ternyata hanya sementara — kini bangkit kembali dengan lebih masif. Kami minta Bapak tidak berhenti di situ. Cabut izin, sita alat berat, proses hukum tanpa pandang bulu. Jangan biarkan Jawa Barat dijajah penjarah alam.

TUNTUTAN TEGAS YANG TIDAK BISA DITUNDA LAGI

Masyarakat Pangandaran menuntut:

Pembentukan Tim Investigasi Independen — dari pusat, bukan dari daerah yang diduga sudah terkontaminasi, untuk mengusut tuntas jaringan galian cabluk ilegal beserta oknum pelindungnya

Penindakan Tegas Tanpa Ampun — tutup permanen semua lokasi galian tanpa izin, sita alat berat, tangkap dan proses hukum pelaku utama maupun oknum yang diduga membekingi

Pemulihan Lingkungan — wajibkan pengusaha melakukan reklamasi lahan yang rusak, atau biayanya ditanggung dari aset mereka yang disita

Perlindungan Saksi dan Pelapor — jaminan keamanan bagi warga yang berani bersaksi, karena ketakutan kini melingkupi seluruh masyarakat

Transparansi Penuh — nama-nama perusahaan, pemilik modal, dan pihak yang diduga terlibat dipublikasikan secara terbuka, agar rakyat tahu siapa yang menjarah negeri mereka

PANGANDARAN MILIK RAKYAT, BUKAN MILIK OKNUM PENJAHAT

Negara hukum bukanlah slogan di atas kertas. Negara hukum berarti di mana pun, siapa pun, berapa pun uangnya — jika melanggar hukum, pasti dijerat hukum. Jika di Pangandaran hal ini tidak berlaku, maka berarti negara telah gagal di wilayahnya sendiri.

Kami rakyat Pangandaran tidak akan diam. Kami tidak akan menyerah. Jika aparat daerah tidak sanggup atau tidak mau bertindak, maka kami meminta negara dari pusat turun tangan. Jangan biarkan nisan bertuliskan “Di sini pernah ada hukum dan keadilan di Pangandaran” kelak ditanam di tanah kami.

Kami percaya pada keadilan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami percaya pada komitmen Bapak Kapolri. Kami menunggu tindakan nyata, bukan janji manis. Pangandaran menuntut keadilan — sekarang juga!

Red David E, S.E.

Namlea, 24 Agustus 2026- Sengketa lahan yang digunakan SD Negeri 6 Batuboy, Desa Batuboy, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, kembali memanas. Ahli waris Yohanis Limba kembali akan melayangkan somasi kepada Pemerintah Kabupaten Buru melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait lahan yang hingga kini menurut pihak ahli waris belum mendapatkan penyelesaian maupun kompensasi.

Ancaman penyegelan kembali mencuat.

Jika Pemkab Buru dinilai tidak kooperatif dan tidak memberikan kepastian penyelesaian, ahli waris menyatakan tidak menutup kemungkinan akan kembali melakukan penutupan terhadap bangunan sekolah tersebut.

Persoalan ini bukan perkara baru. Bahkan, menurut pihak ahli waris, penyegelan terhadap sekolah pernah dilakukan pada 2021, namun kemudian dibuka setelah adanya komunikasi baik dan harapan bahwa pemerintah daerah akan menyelesaikan persoalan tersebut.

Namun hingga kini, penyelesaian yang dijanjikan disebut belum terealisasi.

Pertanyaannya: sampai kapan persoalan lahan sekolah ini akan dibiarkan menggantung?

Ahli Waris Pertanyakan Dasar Penguasaan Lahan

Ahli waris Yohanis Limba melalui Hengky Limba, SH, saat ditemui wartawan di kediamannya di Batuboy, mengatakan somasi kembali dilayangkan karena pemerintah daerah dinilai belum memberikan kepastian mengenai status dan penyelesaian lahan yang digunakan SD Negeri 6 Batuboy.

Menurut Hengky, lahan tersebut pada awalnya bukan diberikan untuk menjadi milik pemerintah daerah, melainkan dipinjam-pakaikan oleh orang tuanya kepada pemerintah untuk pembangunan sekolah.

Namun dalam perkembangannya, menurut dia, lahan yang digunakan sekolah justru mengalami perluasan hingga mencapai sekitar 5.000 meter persegi tanpa izin

Perluasan tersebut, kata Hengky, kemudian menimbulkan persoalan karena pihak ahli waris tidak pernah merasa memberikan persetujuan atas penguasaan seluruh lahan tersebut.

Dengan demikian, menurut versi ahli waris, persoalannya bukan semata-mata mengenai keberadaan bangunan sekolah, tetapi menyangkut dasar hukum penguasaan dan perluasan lahan yang digunakan sebagai aset pemerintah daerah.

Surat Hibah Dipersoalkan

Hengky juga mempersoalkan keberadaan surat keterangan hibah yang dikeluarkan oleh La Buja, almarhum Kepala Desa Batuboy ketika itu.

Ia menyebut surat tertanggal 12 Februari 2013 Nomor 140/08/DSS/II/2013 tersebut menerangkan adanya hibah lahan pada 1983 untuk pembangunan SD Negeri Batuboy.

Namun menurut Hengky, surat tersebut diterbitkan tanpa sepengetahuan ahli waris.

Tidak hanya itu, ia mengklaim surat tersebut kemudian telah dibatalkan atau dicabut oleh La Buja melalui surat pernyataan tertanggal 6 Maret 2020.

Klaim tersebut tentu perlu diuji berdasarkan dokumen asli dan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku.

Sebab status sebuah bidang tanah tidak semestinya hanya ditentukan berdasarkan satu surat keterangan, melainkan harus dilihat secara menyeluruh berdasarkan riwayat penguasaan, alas hak, dokumen pertanahan, batas-batas bidang, serta bukti administrasi lainnya.

Pernah Dicegah Saat Pengukuran Aset Daerah

Persoalan semakin serius ketika, menurut pihak ahli waris, pernah dilakukan pengukuran terhadap lahan SD Negeri 6 Batuboy oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buru untuk kepentingan pencatatan sebagai aset daerah.

Hengky mengaku pihak ahli waris melakukan pencegahan terhadap proses pengukuran tersebut karena masih mempersoalkan status tanah.

Jika benar demikian, maka persoalannya sudah tidak lagi sebatas sengketa antara warga dengan pemerintah.

Ada pertanyaan penting mengenai bagaimana sebuah bidang tanah dapat diproses sebagai aset pemerintah apabila status penguasaannya masih dipersoalkan oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik atau ahli waris.

Pertanyaan inilah yang seharusnya dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah.

Sekolah Jangan Dijadikan Korban

Sengketa

Yang paling mengkhawatirkan dari persoalan ini adalah ancaman penyegelan sekolah.

Di satu sisi, ahli waris memiliki kepentingan untuk mempertahankan apa yang mereka yakini sebagai hak atas tanah warisan.

Di sisi lain, SD Negeri 6 Batuboy adalah fasilitas pendidikan yang digunakan anak-anak untuk belajar.

Jika sengketa kembali berujung pada penyegelan, maka yang paling pertama merasakan dampaknya bukan pejabat pemerintah dan bukan pula pihak yang bersengketa.

Anak-anak sekolah yang akan menjadi korban.

Mereka tidak tahu-menahu mengenai surat hibah, alas hak, aset daerah, maupun sengketa ganti rugi.

Mereka hanya tahu bahwa sekolah adalah tempat untuk belajar.

Karena itu, pemerintah daerah tidak boleh membiarkan persoalan ini terus berlarut sampai akhirnya ruang belajar anak-anak menjadi arena konflik kepentingan.

Bupati Buru Harus Turun Tangan

Pihak ahli waris berharap Bupati Buru Ikram Umasugi mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Harapan ini wajar.

Sebab jika benar terdapat penggunaan lahan masyarakat untuk kepentingan fasilitas pemerintah tanpa penyelesaian kompensasi sebagaimana yang diklaim ahli waris, pemerintah tidak boleh menganggap persoalan itu sebagai masalah kecil.

Sebaliknya, apabila pemerintah memiliki dokumen dan dasar hukum yang kuat bahwa lahan tersebut memang telah sah menjadi hak pemerintah, maka hal tersebut juga harus dijelaskan secara terbuka kepada ahli waris dan publik.

Jangan biarkan masyarakat terus berada dalam ketidakpastian.Jika tanah itu milik pemerintah, tunjukkan dasar hukumnya.

Jika tanah itu milik masyarakat dan digunakan pemerintah, selesaikan hak pemiliknya sesuai ketentuan.

Jika statusnya masih sengketa, tempuh mekanisme hukum untuk memperoleh kepastian.

Itulah prinsip negara hukum.Jangan Menunggu Sekolah Disegel Baru Bergerak

Ancaman penyegelan seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemkab Buru.

Pemerintah tidak boleh menunggu sampai gerbang sekolah benar-benar ditutup, proses belajar mengajar terganggu, dan anak-anak kehilangan ruang belajar baru kemudian mencari solusi.

Penyelesaian harus dilakukan sebelum konflik kembali meledak.

Pemkab Buru perlu mempertemukan ahli waris, Dinas Pendidikan, bagian aset daerah, pemerintah desa, BPN, dan pihak terkait lainnya untuk memeriksa seluruh dokumen serta riwayat tanah secara terbuka.

Jika diperlukan, lakukan verifikasi batas dan status tanah secara independen.

Jika memang terdapat kewajiban pemerintah kepada pemilik lahan, hitung dan selesaikan sesuai mekanisme hukum dan kemampuan keuangan daerah.

Jangan lagi membiarkan persoalan ini hidup dari satu janji ke janji berikutnya.

Jangan Korbankan Hak Warga, Jangan Korbankan Pendidikan Anak

Sengketa SD Negeri 6 Batuboy sesungguhnya menghadapkan pemerintah pada dua kewajiban yang sama-sama penting:

melindungi hak masyarakat dan memastikan pendidikan anak tetap berjalan.

Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Pemerintah harus mampu mencari jalan keluar yang adil.Ahli waris berhak mendapatkan kepastian.Pemerintah berhak memastikan aset negara terlindungi.

Dan anak-anak berhak mendapatkan sekolah yang aman tanpa harus terseret dalam konflik pertanahan.

Karena itu, Pemkab Buru perlu menjadikan persoalan SD Negeri 6 Batuboy sebagai prioritas penyelesaian, bukan sekadar arsip lama yang kembali muncul setiap kali ahli waris melayangkan somasi.

Ancaman penyegelan sudah pernah terjadi.

Somasi kembali dilayangkan.

Pengukuran aset daerah pernah dipersoalkan.Dan hingga kini status serta penyelesaian lahan masih menjadi pertanyaan.

Maka jangan tunggu sampai palang kembali berdiri di depan gerbang sekolah.

Bupati Buru harus segera turun tangan.

Selesaikan sengketanya, pastikan hak masyarakat, dan selamatkan ruang belajar anak-anak Batuboy.

Sebab tanah dapat diukur, dokumen dapat diperiksa, dan sengketa dapat diselesaikan melalui hukum.

Tetapi waktu belajar anak-anak yang hilang tidak akan pernah kembali.