MEDIAISTANA.COM | SURABAYA -Sebanyak 64 jurnalis dari berbagai media mengikuti Turnamen Domino Jurnalis Kemerdekaan 2026 di Hanaka Social Space, Jalan Flores Nomor 18, Surabaya, Sabtu (22/8/2026). Kompetisi memperebutkan Piala Federasi Olahraga Domino Nasional (ORADO) Jawa Timur dan digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Turnamen tersebut digagas Rumah Literasi Digital (RLD) bersama TIMES Indonesia sebagai media partner. Kegiatan juga dirangkai dengan Lomba Foto On The Spot yang diselenggarakan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Surabaya dan terbuka untuk umum.

Asisten I Provinsi Jawa Timur Imam Hidayat menilai domino memiliki potensi berkembang sebagai olahraga yang tidak membutuhkan sarana besar, tetapi mampu membangun prestasi sekaligus mempererat hubungan antarpemain.

Menurut dia, permainan domino juga menuntut konsentrasi dan kerja sama. Dua aspek itu dinilai relevan untuk membangun kemampuan mengendalikan diri dan bekerja dalam tim.

“Saya rasa ini ada suatu hal yang bisa dikembangkan. Ada suatu olahraga yang memang tidak membutuhkan ruang terlalu besar, tetapi masih bisa berprestasi,” kata Imam usai menjajal meja pertandingan PB ORADO dalam pembukaan Turnamen Domino Jurnalis Kemerdekaan 2026.

Imam juga menilai status domino sebagai olahraga resmi di bawah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) perlu diikuti dukungan pemerintah dan masyarakat. Ia membuka peluang lahirnya atlet-atlet domino dari berbagai kalangan, termasuk para jurnalis yang mengikuti turnamen.

Ia berharap domino dapat diterima masyarakat sebagai olahraga sebagaimana cabang lain yang telah lebih dulu dikenal, seperti bridge dan catur.

Dalam kesempatan ini, Imam juga menyoal pentingnya mengubah pandangan masyarakat yang masih mengaitkan domino dengan permainan atau perjudian.

Menurut dia, peran pengurus organisasi dan jurnalis menjadi penting untuk memperkenalkan domino sebagai olahraga yang berorientasi pada prestasi.

“Bagaimana mengangkat domino sebagai suatu olahraga yang berprestasi. Jadi, tidak melulu sesuatu yang asosiasinya dengan permainan atau judi,” ujarnya.

Ia menilai pemberitaan dan sosialisasi yang positif dapat menjadi jembatan antara ORADO dan masyarakat. Dengan begitu, domino dapat berkembang sebagai aktivitas olahraga yang sehat dan kompetitif.

Sekretaris Umum KONI Jawa Timur Akmal Budiyanto mengatakan pihaknya mengapresiasi penyelenggaraan turnamen yang melibatkan kalangan jurnalis.

Ia berharap media ikut membantu menyosialisasikan bahwa domino telah menjadi cabang olahraga yang resmi dan diakui KONI. Dengan pengakuan tersebut, orientasi domino diarahkan menjadi olahraga prestasi.

“Domino sekarang sudah menjadi cabang olahraga yang resmi dan sah, serta diakui oleh KONI. Karena itu, arahnya harus menjadi olahraga prestasi,” tegasnya.

Akmal mengatakan domino sebenarnya telah lama dikenal luas di tengah masyarakat. Permainan itu kerap hadir dalam berbagai kegiatan berkumpul, termasuk saat masyarakat menghabiskan waktu bersama.

Tantangannya kini adalah mengembangkan aktivitas tersebut menjadi olahraga dengan aturan dan sistem kompetisi yang terukur. ORADO, kata dia, telah menyiapkan aturan yang akan diterapkan dalam berbagai turnamen.

KONI Jatim juga mendorong ORADO mempercepat pembinaan atlet. Akmal menyebut kepengurusan ORADO telah terbentuk di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

“Animonya sangat besar. Tinggal pengurus Orado Jawa Timur membuat program-program yang menyentuh langsung kegiatan-kegiatan yang menghasilkan atlet-atlet berprestasi,” terangnya.

Ia menambahkan, dana hibah dari APBD dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pembinaan, termasuk kegiatan dan pembinaan atlet sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua Harian ORADO Jawa Timur Mulyadi mengatakan Turnamen Jurnalis Kemerdekaan 2026 menjadi bagian dari upaya memperluas sosialisasi domino sebagai olahraga resmi.

“Kami berharap domino bisa disosialisasikan melalui teman-teman pewarta dan rekan-rekan media semuanya bahwa domino hari ini telah diakui secara resmi sebagai cabang olahraga,” kata Mulyadi.

Menurut dia, domino nantinya dapat dipertandingkan dalam berbagai kejuaraan, mulai dari tingkat provinsi hingga jenjang yang lebih tinggi.

ORADO Jatim bahkan telah menetapkan kegiatan bersama jurnalis sebagai bagian dari kalender tahunan organisasi.

“Kami sudah menetapkan bahwa event bersama teman-teman jurnalis masuk dalam kalender kegiatan tahunan ORADO Jawa Timur,” ungkapnya.

Mulyadi menjelaskan bahwa agenda ORADO juga terus digelar di berbagai daerah. Hingga saat ini, kegiatan telah berlangsung hampir di seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Pada Sabtu (22/8/2026), selain turnamen jurnalis di Surabaya, ORADO juga menggelar dua agenda lain, masing-masing satu kegiatan di Surabaya dan satu kegiatan di Kabupaten Jombang.

“Kami secara simultan melaksanakan event-event yang berhubungan dengan domino ORADO Provinsi Jawa Timur,” ucap Mulyadi.

Sementara itu, Direktur RLD Andika Ismawan mengatakan domino memiliki karakter sebagai olahraga pikiran atau mind sport yang tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga membutuhkan strategi, daya ingat, konsentrasi, serta kemampuan mengendalikan emosi.

Menurut Andika, karakter tersebut memiliki irisan dengan aktivitas jurnalistik. Jurnalis dituntut mampu berpikir cepat, mengingat informasi, menentukan strategi saat bekerja di lapangan, sekaligus menjaga kontrol emosi ketika menghadapi berbagai situasi.

“Olahraga domino merupakan olahraga pikiran atau mind sport yang melatih strategi, daya ingat, dan kontrol emosi. Hal itu sejalan dengan cara-cara kerja jurnalis di lapangan,” tuturnya.

Turnamen Domino Jurnalis Kemerdekaan 2026 turut mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik perusahaan, lembaga, pelaku usaha, maupun individu.

Para pendukung kegiatan antara lain Bank Jatim, PT Jaya Sejati Logistik, PT Gudang Garam Tbk, Pertamina Gas Negara, PT Sinergi Gula Nusantara, XLSMART, PT Sinergi Inti Mineral, Adella Kanasya Adies, Bambang Haryo Soekartono, Sate Asin Garuda, Unitomo Surabaya, Kayu Jati, Hanaka Social Space, ORADO Kabupaten Gresik, Kokoon Hotel Surabaya, Java Paragon, The Westin Hotel Pakuwon, Excotel, Jamu Iboe, Novotel Samator, Aston Sidoarjo City Hotel & Conference, KHAS Hotel, serta MORA Group.

Dukungan berbagai pihak tersebut memperkuat penyelenggaraan turnamen yang mempertemukan komunitas jurnalis, organisasi olahraga, dan masyarakat. Kolaborasi itu sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkenalkan domino sebagai olahraga yang mengandalkan strategi, konsentrasi, sportivitas, dan orientasi prestasi.
(Redho Fitriyadi)

BURU — Polemik aktivitas pertambangan di kawasan Gunung Botak kembali mencuat. Kali ini, Koperasi Produsen Parusa Tanila Baru (PTB) mempertanyakan tindakan personel TNI yang bertugas di Pos Kali Anahoni, Kabupaten Buru, yang disebut menghadang alat berat milik PTB saat menuju lokasi kerja koperasi, Senin (24/8/2026).

Ketua Koperasi PTB, Ruslan Arif Soamole, SH, meminta kejadian tersebut tidak dibiarkan menjadi persoalan lapangan yang berujung pada polemik antarlembaga. Ia mendesak adanya penjelasan terbuka mengenai dasar kewenangan penghentian alat berat tersebut.

Menurut Ruslan, alat berat milik PTB sedang dalam perjalanan menuju wilayah kerja yang disebut berada dalam kawasan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) PTB dan dikawal oleh pengawas koperasi.

Namun, kata dia, pihaknya mempertanyakan alasan penghentian karena tidak memperoleh penjelasan yang dinilai memadai mengenai dasar hukum maupun administratif tindakan tersebut.

“Yang kami pertanyakan adalah dasar dan alasan penghentian alat berat milik PTB. Sebelum melakukan aktivitas, kami sudah menyampaikan pemberitahuan kepada Dinas ESDM dan pihak-pihak terkait, termasuk unsur keamanan,” ujar Ruslan.

Ia menegaskan, apabila terdapat persoalan mengenai dokumen, teknis kegiatan, maupun legalitas operasional, seharusnya hal tersebut disampaikan secara resmi kepada koperasi untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum.

PTB Klaim Dokumen Lengkap

PTB juga menegaskan telah melengkapi dokumen yang mereka anggap diperlukan untuk menjalankan kegiatan pertambangan.

Ruslan menyebut kelengkapan tersebut mencakup dokumen pertambangan, termasuk dokumen terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Karena itu, PTB meminta pemerintah dan instansi berwenang menunjukkan secara konkret apabila terdapat dokumen yang masih dianggap kurang.

“PTB sudah melengkapi seluruh administrasi yang dipersyaratkan untuk menjalankan kegiatan pertambangan. Termasuk dokumen PPKH dan RKAB. Kalau memang ada kekurangan administrasi, kami meminta agar ditunjukkan secara resmi dokumen apa yang dianggap belum lengkap,” tegasnya.

Menurut PTB, kepastian hukum menjadi sangat penting karena kegiatan pertambangan menyangkut investasi, alat berat, tenaga kerja, serta kepentingan masyarakat.

Koperasi menyatakan siap membuka seluruh dokumen yang dimiliki untuk diverifikasi pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Pertanyakan Mengapa

Ada yang Boleh Beraktivitas, PTB Dihentikan?

Persoalan yang paling disoroti PTB bukan hanya penghentian alat berat mereka.

Ruslan juga mempertanyakan adanya aktivitas alat berat pihak lain di kawasan Gunung Botak yang menurut informasi yang diterimanya telah berlangsung cukup lama.

Pertanyaannya sederhana: apakah seluruh kegiatan pertambangan di kawasan tersebut diperiksa dengan standar yang sama?

PTB meminta pemerintah memastikan seluruh pelaku kegiatan pertambangan diperiksa berdasarkan ketentuan yang sama, termasuk mengenai legalitas pertambangan, penggunaan kawasan, PPKH, RKAB, serta persyaratan teknis lainnya apabila memang diwajibkan.

“Kalau memang ada aturan yang harus dipatuhi, maka aturan tersebut harus berlaku adil kepada semua pihak. Jangan sampai koperasi yang sudah berusaha melengkapi administrasi justru dihentikan, sementara kegiatan pihak lain tetap berjalan,” kata Ruslan.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pertanyaan terbuka kepada pemerintah dan aparat terkait: apakah pengawasan pertambangan di Gunung Botak benar-benar dilakukan secara konsisten, atau masih terdapat standar berbeda terhadap pelaku yang berbeda?

PTB meminta pertanyaan tersebut dijawab bukan melalui pernyataan, melainkan melalui verifikasi dokumen dan pemeriksaan langsung di lapangan.

Tugas TNI Juga Diminta Diperjelas

PTB secara khusus meminta adanya klarifikasi mengenai tugas dan kewenangan personel TNI yang berada di Pos Kali Anahoni.

Menurut Ruslan, pihaknya tidak bermaksud mempertentangkan koperasi dengan institusi TNI. Namun, setiap tindakan aparat di lapangan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan baru.

PTB meminta Pangdam, Danrem, Dandim 1506 Namlea, serta unsur terkait melakukan klarifikasi internal mengenai apa dasar tindakan penghentian alat berat tersebut.

“Kami tidak ingin terjadi benturan di lapangan. Kami hanya meminta kepastian hukum dan perlakuan yang adil. Kalau ada dokumen kami yang harus diperbaiki atau ada ketentuan yang belum dipenuhi, silakan disampaikan secara resmi. Kami siap mengikuti aturan,” ujar Ruslan.

Gubernur Maluku Diminta Turun Tangan

Karena persoalan ini menyangkut aktivitas pertambangan di Gunung Botak dan melibatkan sejumlah institusi, PTB meminta Pemerintah Provinsi Maluku turun tangan.

Gubernur Maluku diminta memerintahkan koordinasi antara Dinas ESDM, instansi kehutanan, aparat keamanan, serta pihak-pihak terkait untuk memeriksa legalitas seluruh aktivitas pertambangan di kawasan tersebut.

PTB menginginkan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya terhadap satu koperasi.

Jika memang ada kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan, maka seluruh pihak yang melanggar harus mendapatkan perlakuan sesuai hukum.

Sebaliknya, jika suatu pihak telah memenuhi persyaratan, maka aktivitasnya tidak semestinya dihentikan tanpa dasar yang jelas.

Jangan Sampai Penegakan Aturan Menjadi Tebang Pilih

PTB menilai persoalan di Gunung Botak tidak boleh diselesaikan dengan pendekatan siapa yang lebih kuat di lapangan.

Hukum, kata mereka, harus menjadi satu-satunya ukuran.

Apabila benar terdapat pelanggaran administrasi atau teknis, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Namun, apabila suatu kegiatan dihentikan, dasar penghentiannya juga harus dapat dijelaskan secara terbuka.

Pertanyaan PTB kini bukan semata-mata soal satu alat berat yang dihentikan di Pos Kali Anahoni.

Pertanyaannya jauh lebih besar: apakah hukum pertambangan di Gunung Botak benar-benar berlaku sama untuk semua pihak?

PTB meminta pemerintah membuktikannya melalui pemeriksaan menyeluruh dan transparan.

“Pertanyaan kami sederhana: apabila semua pihak wajib mengikuti aturan, maka aturan tersebut harus diterapkan secara konsisten. Kami berharap pemerintah hadir untuk memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi semua pihak,” tutup Ruslan.

Dengan munculnya persoalan ini, perhatian publik kini tertuju kepada Pemerintah Provinsi Maluku, Dinas ESDM, aparat TNI-Polri, serta instansi teknis lainnya untuk memberikan klarifikasi resmi mengenai status kegiatan PTB, dasar penghentian alat berat di Pos Kali Anahoni, dan standar pengawasan terhadap seluruh aktivitas pertambangan di Gunung Botak.

Editorial Redaksi

Ada hari-hari yang tidak sekadar dirayakan dengan seremoni. Ada pula pakaian yang tidak sekadar dikenakan sebagai busana. Ketika Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama istri menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku dengan mengenakan pakaian adat KKT, sesungguhnya ada pesan kebudayaan yang sedang disampaikan: bahwa membangun Maluku tidak boleh tercerabut dari akar adat dan tradisinya.

Tanggal 19 Agustus memiliki makna tersendiri bagi Maluku. Ia hadir hanya dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Di tengah semangat kemerdekaan bangsa yang baru lahir, Maluku kemudian menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah Indonesia sebagai sebuah provinsi.

Karena itu, peringatan HUT Provinsi Maluku bukan hanya tentang bertambahnya usia pemerintahan. Ia adalah kesempatan untuk kembali mengingat siapa kita, dari mana kita berasal, dan nilai-nilai apa yang harus kita wariskan kepada generasi berikutnya.

Pakaian adat KKT yang dikenakan Gubernur bersama istri dalam momentum tersebut menjadi simbol yang indah.

Ia seakan mengatakan bahwa adat bukan ornamen, tradisi bukan sekadar kenangan, dan budaya bukan hanya untuk dipamerkan ketika ada perayaan.

Adat adalah identitas.

Tradisi adalah akar.

Dan kebudayaan adalah kekuatan yang membuat sebuah negeri tetap mengenali dirinya sendiri di tengah perubahan zaman.

Keputusan menghadirkan pakaian adat KKT dalam momentum penting daerah juga dapat dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat dan kekayaan budaya yang hidup di Maluku. Setiap wilayah memiliki cerita, simbol, bahasa budaya, pakaian, tarian, musik, serta tata nilai yang lahir dari perjalanan panjang leluhurnya.

Karena itu, jika hari ini pakaian adat KKT mendapat ruang untuk tampil dalam panggung kehormatan pemerintahan daerah, maka ke depan semestinya ruang yang sama juga diberikan kepada pakaian adat dari berbagai negeri dan wilayah lain di Maluku.

Hari ini KKT, esok Maluku Tenggara, Buru, Seram, Ambon, Lease, Aru, Tanimbar, Maluku Barat Daya, dan seluruh kekayaan adat Maluku lainnya mendapat tempat yang sama.

Sebab Maluku tidak dibangun dari satu warna budaya.

Maluku adalah rumah besar yang berdiri di atas begitu banyak akar adat.

Di sanalah letak keindahannya.

Pemimpin yang mencintai daerahnya bukan hanya pemimpin yang berbicara tentang pembangunan jalan, pelabuhan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Ia juga harus mampu menjaga sesuatu yang tidak dapat diukur dengan angka: jati diri masyarakatnya.

Pembangunan yang maju tetapi kehilangan identitas akan terasa kosong.

Modernisasi yang tidak disertai penghormatan terhadap adat dapat membuat generasi muda mengenal dunia, tetapi lupa mengenal rumahnya sendiri.

Karena itu, kebijakan pembangunan dan kebijakan kebudayaan seharusnya berjalan beriringan.

Maluku membutuhkan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan ingatan.

Maluku membutuhkan investasi, tetapi juga membutuhkan identitas.

Maluku membutuhkan kemajuan, tetapi tidak boleh kehilangan adat.

Di sinilah pakaian adat menjadi lebih dari sekadar kain dan motif. Ia menjadi bahasa simbolik seorang pemimpin kepada rakyatnya: bahwa setiap negeri, setiap komunitas, dan setiap warisan leluhur memiliki tempat dalam rumah besar bernama Maluku.

HUT Provinsi Maluku ke-78? Bukan sekadar angka yang bertambah di kalender. Ia adalah perjalanan panjang yang harus terus diisi dengan kerja, persatuan, penghormatan terhadap sejarah dan keberanian menatap masa depan.

Dan mungkin, dari sebuah pakaian adat yang dikenakan pada sebuah upacara, kita belajar satu hal sederhana tetapi penting:

Kemajuan tidak harus membuat kita meninggalkan akar.

Justru karena memiliki akar yang kuat, sebuah pohon mampu tumbuh semakin tinggi.

Begitu pula Maluku.

Biarlah negeri ini tumbuh dengan pembangunan yang modern, tetapi tetap berwajah adat. Biarlah pemerintahan bergerak dengan visi masa depan, tetapi tetap berpijak pada kearifan leluhur.

Sebab pada akhirnya, membangun Maluku bukan hanya tentang bagaimana kita ingin dilihat oleh dunia.

Tetapi juga tentang bagaimana anak cucu kita kelak masih mampu mengenali wajah Maluku dari warisan yang kita jaga hari ini.

Selamat HUT Provinsi Maluku.Dari KKT untuk Maluku.Dari adat untuk pembangunan.

Dan dari akar tradisi, kita menatap masa depan dengan kepala tegak sebagai satu Maluku—Siwalima.

(Mus Latuconsina)

Editorial Redaksi

Ada hari-hari yang tidak sekadar dirayakan dengan seremoni. Ada pula pakaian yang tidak sekadar dikenakan sebagai busana. Ketika Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama istri menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku dengan mengenakan pakaian adat KKT, sesungguhnya ada pesan kebudayaan yang sedang disampaikan: bahwa membangun Maluku tidak boleh tercerabut dari akar adat dan tradisinya.

Tanggal 19 Agustus memiliki makna tersendiri bagi Maluku. Ia hadir hanya dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Di tengah semangat kemerdekaan bangsa yang baru lahir, Maluku kemudian menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah Indonesia sebagai sebuah provinsi.

Karena itu, peringatan HUT Provinsi Maluku bukan hanya tentang bertambahnya usia pemerintahan. Ia adalah kesempatan untuk kembali mengingat siapa kita, dari mana kita berasal, dan nilai-nilai apa yang harus kita wariskan kepada generasi berikutnya.

Pakaian adat KKT yang dikenakan Gubernur bersama istri dalam momentum tersebut menjadi simbol yang indah.

Ia seakan mengatakan bahwa adat bukan ornamen, tradisi bukan sekadar kenangan, dan budaya bukan hanya untuk dipamerkan ketika ada perayaan.

Adat adalah identitas.

Tradisi adalah akar.

Dan kebudayaan adalah kekuatan yang membuat sebuah negeri tetap mengenali dirinya sendiri di tengah perubahan zaman.

Keputusan menghadirkan pakaian adat KKT dalam momentum penting daerah juga dapat dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat dan kekayaan budaya yang hidup di Maluku. Setiap wilayah memiliki cerita, simbol, bahasa budaya, pakaian, tarian, musik, serta tata nilai yang lahir dari perjalanan panjang leluhurnya.

Karena itu, jika hari ini pakaian adat KKT mendapat ruang untuk tampil dalam panggung kehormatan pemerintahan daerah, maka ke depan semestinya ruang yang sama juga diberikan kepada pakaian adat dari berbagai negeri dan wilayah lain di Maluku.

Hari ini KKT, esok Maluku Tenggara, Buru, Seram, Ambon, Lease, Aru, Tanimbar, Maluku Barat Daya, dan seluruh kekayaan adat Maluku lainnya mendapat tempat yang sama.

Sebab Maluku tidak dibangun dari satu warna budaya.Maluku adalah rumah besar yang berdiri di atas begitu banyak akar adat.

Di sanalah letak keindahannya.

Pemimpin yang mencintai daerahnya bukan hanya pemimpin yang berbicara tentang pembangunan jalan, pelabuhan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Ia juga harus mampu menjaga sesuatu yang tidak dapat diukur dengan angka: jati diri masyarakatnya.

Pembangunan yang maju tetapi kehilangan identitas akan terasa kosong.

Modernisasi yang tidak disertai penghormatan terhadap adat dapat membuat generasi muda mengenal dunia, tetapi lupa mengenal rumahnya sendiri.

Karena itu, kebijakan pembangunan dan kebijakan kebudayaan seharusnya berjalan beriringan. Maluku membutuhkan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan ingatan.

Maluku membutuhkan investasi, tetapi juga membutuhkan identitas.Maluku membutuhkan kemajuan, tetapi tidak boleh kehilangan adat.

Di sinilah pakaian adat menjadi lebih dari sekadar kain dan motif. Ia menjadi bahasa simbolik seorang pemimpin kepada rakyatnya: bahwa setiap negeri, setiap komunitas, dan setiap warisan leluhur memiliki tempat dalam rumah besar bernama Maluku.

HUT Provinsi Maluku ke-78? Bukan sekadar angka yang bertambah di kalender. Ia adalah perjalanan panjang yang harus terus diisi dengan kerja, persatuan, penghormatan terhadap sejarah dan keberanian menatap masa depan.

Dan mungkin, dari sebuah pakaian adat yang dikenakan pada sebuah upacara, kita belajar satu hal sederhana tetapi penting:

Kemajuan tidak harus membuat kita meninggalkan akar.

Justru karena memiliki akar yang kuat, sebuah pohon mampu tumbuh semakin tinggi.

Begitu pula Maluku.

Biarlah negeri ini tumbuh dengan pembangunan yang modern, tetapi tetap berwajah adat. Biarlah pemerintahan bergerak dengan visi masa depan, tetapi tetap berpijak pada kearifan leluhur.

Sebab pada akhirnya, membangun Maluku bukan hanya tentang bagaimana kita ingin dilihat oleh dunia.

Tetapi juga tentang bagaimana anak cucu kita kelak masih mampu mengenali wajah Maluku dari warisan yang kita jaga hari ini.

Selamat HUT Provinsi Maluku.Dari KKT untuk Maluku.Dari adat untuk pembangunan.

Dan dari akar tradisi, kita menatap masa depan dengan kepala tegak sebagai satu Maluku—Siwalima.

(Mus Latuconsina)