MediaIstana.com
Banyuwangi – Kebakaran lahan tebu produktif di wilayah PTPN 1 (Persero) Regional 5, tepatnya di Pegundangan (19/04), kini menjadi sorotan serius. Insiden ini tidak lagi dipandang sebagai kejadian biasa, melainkan memunculkan dugaan adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan dan pengawasan aset negara.

Data yang dihimpun menyebutkan, sekitar 2 hektar lahan tebu terbakar dan mengalami pencacahan. Namun, dampak kebakaran meluas hingga kurang lebih 7 hektar.

Lebih jauh, beredar informasi adanya titik-titik kebakaran lain di area perkebunan yang sama dengan total dugaan luasan mencapai puluhan hektar.

Jika kondisi tersebut benar, maka potensi kerugian negara tidak bisa dianggap kecil dan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, mengingat tanaman yang terdampak merupakan tebu produktif milik BUMN.

Sikap pihak kebun justru menuai tanda tanya. Saat dikonfirmasi, Asisten Kepala (ASKEP) Fajri N Hidayat, tidak memberikan penjelasan teknis terkait penyebab maupun langkah penanganan kebakaran. Ia hanya mengarahkan konfirmasi kepada bagian Umum kantor KS, yang dinilai sebagai bentuk penghindaran dari tanggung jawab substansial di lapangan, “Silahkan bisa berkoordinasi dengan bagian umum kantor induk.” tegasnya

Namun di sisi lain Fajri saat di konfirmasi terkait tangung jawab pihak perkebunan dengan adanya insiden tersebut memilih diam tanpa penjelasan sama sekali

Situasi ini memperkuat dorongan publik agar dilakukan investigasi terbuka. Pasalnya, kebakaran lahan dalam skala luas tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan unsur kelalaian, lemahnya pengawasan, atau bahkan dugaan kesengajaan yang harus diuji secara hukum.

Secara regulasi, peristiwa ini berpotensi bersinggungan dengan berbagai ketentuan hukum:
Aspek Pidana (KUHP & KUHP Baru):
• Pasal 187 KUHP: pembakaran yang membahayakan umum.
• Pasal 188 KUHP: kelalaian yang menyebabkan kebakaran.
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (berlaku 2026) tetap mengatur sanksi tegas terhadap perbuatan yang menimbulkan kebakaran, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, khususnya jika berdampak luas.

Aspek Proses Hukum:
• Penanganan perkara mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), yang memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana.

Aspek Lingkungan Hidup:
• UU No. 32 Tahun 2009
• Pasal 69 ayat (1) huruf h: larangan membakar lahan
• Pasal 108: ancaman pidana 3–10 tahun dan denda Rp3–10 miliar

Aspek Kerugian Negara dan BUMN:
• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
• UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) Pasal 2 dan 3, apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang komprehensif dari pihak manajemen PTPN terkait penyebab utama kebakaran maupun langkah konkret yang telah diambil untuk mencegah kejadian serupa.

Dengan besarnya potensi dampak dan kerugian, publik mendesak aparat penegak hukum, inspektorat, serta kementerian terkait untuk segera turun tangan melakukan audit dan investigasi menyeluruh. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk memastikan tidak adanya pelanggaran hukum dalam pengelolaan aset negara.

Editorial Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.

Pernyataan yang saling bertolak belakang dalam kasus lahan Gunung Botak ini bukan sekadar perbedaan versi—ini mencerminkan persoalan serius soal transparansi, legitimasi perwakilan, dan potensi konflik internal dalam komunitas adat itu sendiri.

Di satu sisi, pernyataan Helena Ismail dalam forum resmi seperti rapat dengar pendapat bersama DPRD Buru tanggal 28 April 2026 memiliki bobot politik dan hukum. Klaim adanya penyerahan dana sekitar Rp 3 miliar kepada ahli waris dari marga Nurlatu, Besan, dan warga Wael bukanlah pernyataan ringan. Itu berarti ada proses yang diklaim sah—baik secara administratif maupun sosial.

Namun, bantahan keras dari pihak yang juga mengatasnamakan marga yang sama justru membuka kemungkinan yang lebih problematik:

bukan sekadar “tidak ada pembayaran”, melainkan kemungkinan adanya perwakilan yang tidak sah, tidak transparan, atau bahkan manipulatif.

Jika benar uang itu telah diserahkan, tetapi sebagian anggota keluarga besar tidak mengetahuinya, maka ada indikasi kuat bahwa:

-Proses distribusi tidak melibatkan seluruh pemilik hak,

-Ada elite kecil yang bertindak atas nama kolektif tanpa mandat yang jelas,

-Atau terjadi pengaburan informasi secara sengaja.

Namun melihat pola yang sering terjadi dalam konflik lahan, terutama di wilayah kaya sumber daya seperti Gunung Botak, skenario yang paling masuk akal justru ada di tengah: uang mungkin benar ada, tetapi jalurnya tidak transparan dan tidak inklusif.

Ini yang berbahaya.

Karena konflik seperti ini tidak hanya soal “siapa terima uang”, tapi bisa berkembang menjadi:

-Konflik horizontal antar keluarga/marga,

-Delegitimasi struktur adat,

-Hingga potensi kekerasan sosial.

Opini tajamnya:

Kasus ini menunjukkan bahwa problem utamanya bukan sekadar ada atau tidaknya uang Rp 3 miliar, melainkan krisis kepercayaan dalam representasi adat. Ketika ada pihak yang bisa mengatasnamakan satu marga tetapi tidak diakui oleh anggota lainnya, maka struktur sosial itu sendiri sedang rapuh—dan celah ini sangat mudah dimanfaatkan oleh kepentingan ekonomi.

Jika tidak segera dibuka secara terang—siapa menerima, kapan, dengan dasar apa, dan disaksikan oleh siapa—maka narasi “ketidakterbukaan” yang disebut bukan lagi dugaan, tetapi akan menjadi kesimpulan publik yang sulit dibantah.

Dan dalam situasi seperti ini, diam atau bantahan sepihak tanpa bukti hanya akan memperdalam kecurigaan, bukan menyelesaikan masalah.

Editorial oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.

Sinyal dari ruang rapat Komisi II DPRD Buru tanggal 28 April 2026 itu kini berubah menjadi peringatan yang jauh lebih serius dan berbahaya—bukan lagi sekadar soal etika atau moral, tetapi sudah menyentuh potensi konsekuensi hukum yang nyata.

Keberanian perwakilan PT. HAM, Helena Ismail membuka fakta tentang aliran dana miliaran rupiah, lengkap dengan adanya kwitansi, harus dibaca sebagai sinyal bahwa persoalan ini telah masuk fase pembuktian, bukan lagi sekadar tuding-menuding. Ini penting: ketika bukti mulai disebut di forum resmi, maka narasi berubah menjadi potensi perkara.

Dan di titik inilah semua pihak yang pernah menerima uang perlu benar-benar berhati-hati.

Jika benar ada pihak yang telah menerima pembayaran, lalu masih membuka ruang untuk klaim tambahan—apalagi dari sumber lain untuk objek yang sama—maka risikonya tidak lagi berhenti pada konflik perdata. Ini bisa bergeser ke ranah pidana, dengan dugaan seperti penipuan, penggelapan, atau bahkan perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum.

Perlu disadari, jejak uang tidak pernah benar-benar hilang. Kwitansi, transfer, saksi, hingga rekam komunikasi dapat dirangkai menjadi konstruksi hukum yang utuh. Apa yang hari ini mungkin dianggap “aman” atau “tidak akan terbongkar”, bisa berubah menjadi alat bukti yang sangat kuat di kemudian hari.

Lebih tajam lagi: keberanian Helena menyebut pihak-pihak penerima dana menunjukkan bahwa ada akumulasi kekecewaan atas kondisi yang tidak kunjung selesai meski dana besar telah dikeluarkan. Ini bukan pernyataan spontan—ini indikasi bahwa kesabaran sudah mencapai batas, dan pintu untuk membawa persoalan ini ke jalur hukum semakin terbuka.

Peringatan ini patut secara khusus ditujukan kepada pihak-pihak yang pernah mengambil dana dari Helena. Jika memang sudah ada penerimaan, maka setiap langkah berikutnya harus dihitung dengan sangat cermat. Tidak ada lagi ruang untuk memainkan klaim ganda atau membuka jalur penerimaan lain atas objek yang sama.

Bagi siapa pun yang merasa pernah menerima dana, ini adalah momen untuk melakukan evaluasi diri secara serius. Jangan sampai langkah yang dianggap “mengamankan posisi” justru berubah menjadi jerat hukum. Bermain dua kaki dalam situasi seperti ini bukan lagi taktik—itu adalah risiko.

Gunung Botak sudah terlalu lama menjadi ruang abu-abu. Namun ketika bukti mulai diangkat dan nama mulai disebut, warna abu-abu itu perlahan menghitam: menjadi jelas mana yang bisa dipertanggungjawabkan, dan mana yang berpotensi dipersoalkan secara pidana.

Pesannya sederhana tapi keras: jika sudah menerima, berhentilah di situ. Jika belum, tempuh jalur yang sah. Karena begitu proses hukum mulai berjalan, ruang untuk menjelaskan diri tidak lagi sebebas sekarang—dan konsekuensinya tidak akan ringan.