JAKARTA – Di tengah hiruk-pikuk perang promosi industri kecantikan digital, satu hal yang sering luput dari perhatian adalah bahwa keberhasilan sebuah brand tidak pernah lahir dalam satu malam.

Angka penjualan yang tinggi mungkin terlihat dalam hitungan jam saat event tanggal kembar berlangsung. Tetapi di balik angka tersebut terdapat proses panjang: membangun produk, membaca pasar, mengatur strategi, membangun tim, memilih orang-orang yang tepat, mengelola pemasaran, menjaga kepercayaan konsumen hingga berani mengambil keputusan ketika persaingan semakin keras.

Itulah sisi lain dari keberhasilan Dabe Beaute, brand skincare lokal yang kembali menunjukkan performanya dalam event 8.8 TikTok dan diklaim berhasil menempati posisi Top 1 penjualan tertinggi secara nasional dalam kategori yang diikutinya.

Bagi sebagian orang, capaian tersebut mungkin hanya terlihat sebagai kemenangan sebuah brand dalam event tanggal kembar.

Tetapi bagi dunia bisnis, pencapaian tersebut sesungguhnya menyimpan cerita yang jauh lebih panjang.

Di belakang Dabe Beaute terdapat dua sosok owner, Muhamad Daniel Rigan dan istrinya Bella Shofie, yang membangun dan mengembangkan bisnis tersebut dengan pendekatan yang memadukan keberanian mengambil peluang, kerja keras dan kemampuan membaca perubahan perilaku konsumen.

Bisnis Tidak Cukup Hanya Bermodal NamaDalam industri skincare, nama besar tidak otomatis menjamin keberhasilan.

Persaingannya terlalu brutal.

Brand lokal berhadapan dengan brand global. Seller berhadapan dengan seller. Influencer berlomba mendapatkan perhatian audiens. Setiap hari konsumen dijejali berbagai iklan, promo, review, live streaming dan konten produk.

Dalam situasi seperti itu, pemilik bisnis dituntut bukan hanya memiliki modal, tetapi juga kecerdasan membaca momentum.

Muhamad Daniel Rigan dan Bella Shofie tampaknya memahami bahwa bisnis modern tidak bisa dikelola dengan pola lama.

Pasar bergerak cepat.Algoritma berubah.Selera konsumen berubah.Platform perdagangan digital berkembang.Karena itu, strategi bisnis juga harus bergerak.

Event 8.8 menjadi salah satu contoh bagaimana Dabe Beaute memanfaatkan momentum besar perdagangan digital dengan menggabungkan kekuatan promosi, live streaming, kolaborasi talent, affiliate dan komunikasi langsung dengan konsumen.

Kolaborasi live streaming bersama Diksa dan Syaqirah menjadi bagian dari strategi tersebut.

Kehadiran Soima yang turut mendampingi anaknya dalam momentum tersebut juga memberikan warna tersendiri dalam aktivitas pemasaran Dabe Beaute.

Namun, ada satu hal yang jauh lebih penting.Dabe Beaute tidak hanya menjual promosi.Mereka berusaha menjual kepercayaan.

Kerja Keras di Balik Angka Penjualan

Kesuksesan bisnis sering kali hanya dilihat dari hasil akhirnya.Ketika sebuah brand masuk Top 1, orang melihat angka.Ketika sebuah produk viral, orang melihat popularitas.Ketika omzet meningkat, orang melihat keuntungan.

Tetapi jarang yang melihat berapa banyak keputusan yang harus dibuat oleh seorang owner sebelum hasil itu muncul.

Pemilik bisnis harus berhadapan dengan risiko.

Harus berani mengeluarkan modal.Harus memilih strategi pemasaran.Harus menentukan positioning produk.Harus membangun tim.Harus menghadapi kritik.Harus mengevaluasi kegagalan.

Dan yang paling penting, harus tetap bekerja ketika orang lain hanya melihat hasilnya.

Di sinilah kerja keras Muhamad Daniel Rigan dan Bella Shofie menjadi bagian penting dari perjalanan Dabe Beaute.

Membangun brand bukan pekerjaan satu orang.

Tetapi seorang owner harus memiliki kemampuan untuk mengorkestrasi banyak orang menjadi satu mesin bisnis yang bekerja menuju tujuan yang sama.

Itulah kecerdasan bisnis yang sering tidak terlihat dari luar.Marketing Menarik Konsumen, Produk Mempertahankan Mereka

Dabe Beaute juga tampaknya memahami satu hukum sederhana dalam bisnis:

Marketing bisa membuat konsumen datang, tetapi kualitas produk yang membuat konsumen bertahan.

Diskon bisa menciptakan transaksi.Flash sale bisa menciptakan urgensi.Influencer bisa mendatangkan perhatian.Live streaming bisa meningkatkan engagement.

Tetapi setelah produk sampai ke tangan konsumen, semuanya kembali kepada satu pertanyaan: Apakah produknya mampu memenuhi ekspektasi?

Karena itu, penekanan Dabe Beaute terhadap kualitas produk dan pemilihan ingredients menjadi bagian penting dalam membangun fondasi brand.

Di sinilah strategi Muhamad Daniel Rigan dan Bella Shofie terlihat tidak berhenti pada persoalan bagaimana menjual produk sebanyak-banyaknya.

Mereka juga harus berpikir bagaimana membangun repeat order, kepercayaan konsumen dan loyalitas terhadap brand.

Sebab dalam bisnis skincare, pelanggan yang melakukan pembelian kedua, ketiga dan seterusnya jauh lebih berharga dibandingkan sekadar pembeli yang datang karena tergoda diskon.

Kecerdasan Membaca Zaman.Ada perbedaan antara orang yang berjualan dan orang yang membangun bisnis.

Orang berjualan mengejar transaksi hari ini.

Seorang business owner berpikir bagaimana transaksi hari ini dapat menjadi fondasi pertumbuhan bisnis untuk lima atau sepuluh tahun ke depan.

Dabe Beaute berada di industri yang sangat dinamis. Karena itu, kemampuan membaca perubahan zaman menjadi modal yang sangat penting.

Muhamad Daniel Rigan dan Bella Shofie tidak hanya dituntut memahami produk, tetapi juga harus memahami perilaku konsumen digital.

Kapan konsumen berbelanja?Konten seperti apa yang mereka sukai?

Siapa figur yang mampu membangun engagement Bagaimana mengubah viewers menjadi buyers?

Bagaimana menjaga pelanggan agar kembali membeli?Bagaimana menggunakan momentum tanggal kembar untuk memperbesar penjualan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah bagian dari pekerjaan seorang owner di era digital.

Dan ketika Dabe Beaute kembali mencatat performa tinggi dalam event 8.8, publik sebenarnya sedang melihat hasil dari serangkaian keputusan bisnis yang panjang.

Dari Brand Lokal Menuju Kekuatan Nasional

Keberhasilan Dabe Beaute dalam event 8.8 juga memberikan pesan penting bagi pelaku usaha lokal.Bahwa brand lokal tidak harus selamanya menjadi pemain kecil.

Dengan produk yang kompetitif, strategi yang tepat, kerja keras, kemampuan membaca pasar dan keberanian berinovasi, brand lokal dapat berhadapan dengan pemain yang lebih besar.

Inilah wajah baru kewirausahaan Indonesia.Tidak cukup hanya punya produk.Tidak cukup hanya punya modal.Tidak cukup hanya terkenal.

Seorang entrepreneur harus mampu berpikir cepat, mengambil keputusan tepat dan bekerja keras ketika peluang datang.

Muhamad Daniel Rigan dan Bella Shofie sedang menunjukkan bahwa membangun bisnis di era digital membutuhkan kombinasi antara visi, keberanian, kecerdasan membaca pasar dan disiplin eksekusi.

Top 1 pada sebuah event mungkin hanya berlangsung satu hari.Tetapi proses untuk sampai ke sana bisa berlangsung bertahun-tahun.

Karena itu, keberhasilan Dabe Beaute tidak semestinya hanya dibaca sebagai kemenangan dalam perang tanggal kembar.

Ia adalah gambaran bahwa kerja keras yang bertemu dengan strategi, lalu ditopang oleh kualitas produk, dapat mengubah sebuah brand lokal menjadi pemain yang diperhitungkan.

Pada akhirnya, bisnis bukan tentang siapa yang paling banyak bicara.Bukan pula tentang siapa yang paling besar memasang iklan.

Bisnis adalah tentang siapa yang mampu membaca peluang, bekerja lebih keras, mengambil keputusan dengan cerdas dan konsisten memberikan nilai kepada konsumennya.

Dan di balik performa Dabe Beaute hari ini, ada dua nama yang layak disebut dalam cerita tersebut:

Muhamad Daniel Rigan dan Bella Shofie.Mereka bukan hanya sedang menjual skincare.Mereka sedang membangun sebuah brand.

Dan membangun brand berarti membangun kepercayaan—satu konsumen, satu produk, dan satu keputusan bisnis pada satu waktu.

Budi Gautama: Terus Kawal Kebenaran dan Penegakan Hukum

MEDIA ISTANA.COM

PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – Ketua DPD Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Kalimantan Barat, Budi Gautama, bersama keluarga besar ASWIN Kalbar menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas launching Media Hukum86.com sebagai media nasional.

Ucapan tersebut disampaikan kepada Nurjali, S.Pd.I., selaku Chief Executive Officer (CEO) Hukum86.com, seraya berharap kehadiran media tersebut dapat memberikan warna baru dalam dinamika pers dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Budi Gautama menegaskan, hadirnya sebuah media bukan semata-mata menambah jumlah media di tengah derasnya arus informasi digital. Lebih dari itu, media memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menghadirkan informasi yang akurat, faktual, terverifikasi, independen, dan berimbang.

«“Selamat dan sukses atas launching Hukum86.com. Semoga semakin profesional, independen, terpercaya, serta konsisten menyuarakan kebenaran dan mengawal penegakan hukum di Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik,” ujar Budi Gautama.»

Menurutnya, pers memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi. Media tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendorong transparansi, kontrol sosial, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan penegakan hukum.

Namun, Budi mengingatkan bahwa fungsi kontrol sosial harus dijalankan secara bertanggung jawab. Setiap informasi yang disajikan kepada publik harus melalui proses jurnalistik yang profesional, mengedepankan verifikasi, konfirmasi, keberimbangan, serta asas praduga tak bersalah.

“Pers harus berani mengungkap fakta, tetapi keberanian itu harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Kritik boleh tajam, namun tetap harus berbasis data dan fakta. Jangan sampai pemberitaan justru menggiring opini tanpa dasar yang jelas,” tegasnya.

Budi Gautama juga berharap Hukum86.com mampu menjadi media yang konsisten memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkualitas, khususnya terkait persoalan hukum, pemerintahan, pelayanan publik, serta berbagai kepentingan masyarakat lainnya.

Ia menilai, kepercayaan publik merupakan modal utama sebuah media. Karena itu, integritas wartawan, independensi redaksi, akurasi informasi, dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik harus menjadi fondasi dalam menjalankan aktivitas jurnalistik.

Atas nama pribadi dan keluarga besar DPD ASWIN Kalbar, Budi Gautama menyampaikan doa dan harapan agar Hukum86.com terus tumbuh, berkembang, profesional, serta mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui karya-karya jurnalistik yang berkualitas.

“Jadikan media sebagai instrumen untuk mencerdaskan masyarakat, mengawal transparansi, menyuarakan kebenaran, dan mendorong tegaknya hukum secara adil. Terus berkarya dan tetap independen,” pungkasnya.(Sy Husin)

Media istana.com  –  PERS MENGETUK PINTU INFORMASI, YANG DATANG JUSTRU TANDA TANYA — PENERTIBAN PKL CIPONDOH KEMBALI DIPERTANYAKAN

KOTA TANGERANG – 8 Agustus 2206 – Ada yang lebih mengkhawatirkan daripada sekadar Pedagang Kaki Lima (PKL) kembali memenuhi ruang publik: ketika pertanyaan media mengenai penertiban justru berhadapan dengan komunikasi yang diduga tertutup.

Inilah persoalan yang kini menjadi sorotan setelah insan pers Saipul Bahri menyampaikan kekecewaannya terkait upaya konfirmasi melalui WhatsApp kepada pihak yang disebut sebagai Hendra, S.I.P., Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Gakumda).

Konfirmasi tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan mengenai komitmen penegakan produk hukum daerah serta penertiban PKL, khususnya dalam rangkaian persoalan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

Namun berdasarkan keterangan narasumber, komunikasi tersebut diduga mengalami hambatan. Bahkan muncul dugaan bahwa nomor WhatsApp Saipul Bahri diblokir oleh pihak yang hendak dikonfirmasi.
Belum ada bukti independen yang cukup untuk menyatakan dugaan tersebut sebagai fakta.

Tetapi justru di sinilah masalahnya.
Mengapa komunikasi itu terputus?
Apa alasan sebenarnya?

Mengapa pertanyaan mengenai kebijakan publik harus berakhir menjadi tanda tanya?

Dan yang paling keras:

“Buat apa menjadi pejabat publik kalau tidak mau dikritik dan dipublikasikan?”
Pernyataan tersebut disampaikan Saipul Bahri sebagai bentuk kekecewaannya.

Menurutnya, pejabat publik merupakan pelayan masyarakat dan harus siap menerima kritik, pertanyaan, serta pengawasan dari pers.

INI BUKAN SEKADAR CERITA TENTANG WHATSAPP

Jangan salah membaca persoalan.
Ini bukan perang antara Saipul Bahri dengan seorang pejabat.
Ini bukan pula persoalan siapa yang lebih kuat dalam komunikasi.

Ini adalah persoalan keterbukaan pejabat publik ketika kebijakannya dipertanyakan.
Media bekerja dengan pertanyaan.

Pemerintah bekerja dengan kebijakan.
Masyarakat bekerja dengan harapan.
Ketiganya bertemu pada satu titik: informasi yang benar.

Ketika media bertanya, pemerintah semestinya memberikan klarifikasi.

Jika informasi media salah, bantah.
Jika data media keliru, luruskan.
Jika ada tudingan yang tidak berdasar, tunjukkan bukti.
Jika kebijakan pemerintah sudah benar, buka dasar hukumnya.

Tetapi ketika yang muncul adalah dugaan komunikasi terputus dan tidak ada penjelasan, maka publik memiliki alasan untuk bertanya lebih jauh.

Bukan untuk menuduh, tetapi untuk memastikan tidak ada informasi publik yang sengaja dibiarkan gelap.

SAIPUL BAHRI: PEJABAT PUBLIK HARUS SIAP DIKRITIK

Kekecewaan Saipul Bahri bukan tanpa konteks.

Ia mempertanyakan sikap pejabat yang disebut sulit dikonfirmasi ketika media ingin meminta penjelasan mengenai penertiban PKL.

“Buat apa menjadi pejabat publik kalau tidak mau dikritik dan dipublikasikan? Jabatan publik itu amanah. Pejabat adalah pelayan masyarakat dan harus siap memberikan penjelasan ketika masyarakat dan pers bertanya.”

Pernyataan tersebut menohok pada satu persoalan mendasar:
Apakah kritik dianggap ancaman?
Padahal kritik merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial.

Pers tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman.
Pers tidak memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang bersalah.
Pers hanya mengumpulkan informasi, melakukan verifikasi, meminta konfirmasi dan menyampaikan kepada publik.
Jika kemudian sebuah pemberitaan dianggap merugikan, terdapat mekanisme hak jawab dan klarifikasi.

Maka pertanyaannya:
Mengapa harus menghindar dari pertanyaan?

PENERTIBAN PKL SUDAH BERULANG, LALU APA HASILNYA?

Di balik polemik konfirmasi ini terdapat isu yang jauh lebih besar.
PKL.
Persoalan yang berulang.
Petugas turun.
Lokasi ditertibkan.
Dokumentasi dibuat.
Pemberitaan muncul.
Namun ketika waktu berjalan, masyarakat kembali melihat aktivitas perdagangan di ruang yang seharusnya digunakan sesuai peruntukan.

Jika siklus tersebut benar terjadi, maka pemerintah harus berani melakukan evaluasi.

Di mana titik kegagalannya?
Apakah pada pengawasan?
Apakah pada konsistensi penindakan?
Apakah pada koordinasi antarinstansi?
Apakah pada lemahnya tindak lanjut?
Atau ada faktor lain yang belum terungkap?
Tidak cukup mengatakan “sudah ditertibkan”.

Publik ingin mengetahui setelah ditertibkan, apa yang terjadi?

PENERTIBAN BUKAN PERTUNJUKAN SATU HARI
Penertiban yang hanya terlihat ketika petugas hadir tidak akan menyelesaikan persoalan.

Kawasan publik membutuhkan pengawasan.
Jika pelanggaran kembali terjadi, tindakan harus jelas.
Jika ada pihak yang mengorganisasi aktivitas ilegal, informasi tersebut harus diverifikasi.
Jika ada dugaan pungutan liar, harus ditelusuri berdasarkan bukti.

Jika ada dugaan pembekingan, aparat harus bekerja berdasarkan fakta dan kewenangan hukum.
Tidak boleh ada tuduhan sembarangan.
Tetapi tidak boleh pula ada persoalan yang sengaja dibiarkan tanpa pemeriksaan.

Negara tidak boleh hanya hadir ketika kamera menyala.

Negara harus hadir ketika kamera pergi.

GAKUMDA DITUNTUT BUKA SUARA
Di sinilah posisi Gakumda menjadi penting.
Sebagai pihak yang disebut memiliki fungsi penegakan produk hukum daerah, publik tentu ingin mengetahui bagaimana strategi penertiban PKL dilakukan.
Bukan hanya operasi.
Bukan hanya penindakan.

Tetapi juga pencegahan, pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut.

Pertanyaan publik sederhana:

Apa target penertiban?
Apa indikator keberhasilannya?
Berapa lama pengawasan dilakukan setelah penertiban?
Apa prosedur terhadap PKL yang kembali?
Bagaimana memastikan penegakan aturan tidak tebang pilih?
Dan apabila ada dugaan pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari keberadaan PKL, apakah informasi tersebut pernah ditelusuri secara resmi?

Ini bukan tuduhan.

Ini daftar pertanyaan yang harus dijawab jika pemerintah ingin membangun kepercayaan.

KALAU SALAH, BANTAH. KALAU BENAR, JELASKAN.

Media tidak membutuhkan pejabat yang selalu berkata “iya”.
Media justru membutuhkan pejabat yang mampu menjawab pertanyaan sulit.

Jika wartawan salah, bantah dengan data.
Jika wartawan keliru memahami kebijakan, jelaskan.
Jika ada informasi yang belum lengkap, lengkapi.
Jika pemberitaan tidak sesuai fakta, gunakan hak jawab.

Itulah mekanisme demokrasi.
Yang menjadi persoalan justru apabila kritik dibalas dengan keheningan.
Sebab diam tidak otomatis berarti salah, tetapi diam juga tidak menyelesaikan pertanyaan publik.

DUGAAN PEMBLOKIRAN HARUS DIBUKTIKAN, BUKAN DIJADIKAN VONIS

Redaksi menegaskan satu hal.

Dugaan bahwa WhatsApp Saipul Bahri diblokir belum boleh diperlakukan sebagai fakta final tanpa bukti dan klarifikasi.

Karena itu, pihak yang disebut melakukan tindakan tersebut harus diberikan ruang menjelaskan.
Jika tidak benar, bantah.
Jika benar terjadi, jelaskan konteksnya.
Jika ada alasan keamanan, administratif atau komunikasi resmi, sampaikan.
Dengan begitu, publik mendapatkan informasi dari kedua sisi.
Inilah prinsip jurnalistik.
Keras dalam pertanyaan, disiplin dalam fakta.

PERS TIDAK AKAN DIAM HANYA KARENA PINTU KOMUNIKASI TERTUTUP

Saipul Bahri menyatakan kekecewaannya.

Namun kekecewaan itu tidak boleh berhenti menjadi persoalan pribadi.

Jika substansinya adalah penertiban PKL dan penegakan produk hukum daerah, maka persoalan tersebut merupakan kepentingan masyarakat.
Media memiliki kewajiban mengawal.
Publik memiliki hak untuk mengetahui.
Pemerintah memiliki kewajiban menjelaskan.
Tiga hal tersebut tidak boleh diputus oleh persoalan komunikasi pribadi.
Karena jika satu pintu tertutup, pertanyaan tidak otomatis hilang.
Media dapat mencari sumber lain.
Media dapat meminta dokumen.
Media dapat melakukan verifikasi lapangan.

Media dapat meminta keterangan instansi lain.
Dan pada akhirnya, fakta akan berbicara melalui bukti.

JANGAN JADI PEJABAT KALAU TAK SIAP DIAWASI

Kalimat ini keras.

Tetapi harus dikatakan.

Jangan menjadi pejabat publik jika hanya ingin menerima pujian tetapi alergi terhadap kritik.

Jangan menerima kewenangan publik jika tidak siap menjelaskan penggunaan kewenangan tersebut.

Jangan berbicara atas nama pelayanan masyarakat jika komunikasi dengan masyarakat dan pers justru ditutup tanpa penjelasan.

Jabatan publik bukan tameng.

Jabatan publik adalah amanah.

Semakin besar kewenangan, semakin besar pula tanggung jawab untuk memberikan penjelasan.

Pejabat tidak harus menjawab semua tudingan.

Tetapi pejabat harus mampu membedakan antara serangan pribadi dan pertanyaan mengenai kepentingan publik.

Kritik tidak membunuh pemerintahan. Ketertutupanlah yang dapat menghancurkan kepercayaan.

—

PUBLIK MENUNGGU, BUKAN MENEBak

Kini ada sejumlah pertanyaan yang menunggu jawaban:

Benarkah nomor WhatsApp Saipul Bahri diblokir?

Jika benar, siapa yang melakukan dan apa alasannya?

Jika tidak benar, bagaimana kronologi komunikasi sebenarnya?

Mengapa konfirmasi mengenai penertiban PKL tidak memperoleh jawaban?

Bagaimana komitmen Gakumda dalam melakukan penertiban secara berkelanjutan?

Apa indikator keberhasilan penertiban?

Bagaimana pengawasan dilakukan setelah operasi?

Apa tindakan terhadap PKL yang kembali?

Bagaimana pemerintah memastikan penegakan hukum tidak tebang pilih?

Dan pertanyaan paling mendasar:

APAKAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG BENAR-BENAR SIAP MEMBUKA RUANG KRITIK DAN KONFIRMASI SECARA TERBUKA?

Publik tidak membutuhkan jawaban emosional.

Publik membutuhkan fakta.

Media tidak membutuhkan perlakuan istimewa.

Media membutuhkan akses untuk melakukan verifikasi.

Dan pemerintah tidak perlu takut terhadap pertanyaan jika memang seluruh proses telah berjalan sesuai aturan.

—

PENUTUP: KETIKA MEDIA BERTANYA, JANGAN TUTUP PINTUNYA

Pers bukan musuh pemerintah.

Pers adalah salah satu mata masyarakat.

Ketika mata melihat sesuatu yang janggal, tangan pers menulis.

Ketika masyarakat mengeluh, media bertanya.

Ketika pejabat mengambil kebijakan, media meminta penjelasan.

Itulah demokrasi.

Maka polemik mengenai dugaan terhambatnya konfirmasi Saipul Bahri seharusnya tidak berakhir dengan saling tuding.

Buka komunikasi.
Buka data.
Buka ruang klarifikasi.
Dan jika semua berjalan sesuai aturan, tunjukkan kepada publik.

Sebab pada akhirnya, yang diuji bukan hanya keberanian media dalam bertanya.

Yang diuji adalah keberanian pejabat publik dalam mempertanggungjawabkan kewenangannya.

PERS BERTANYA.

PUBLIK MENGAWASI.

PEJABAT MENJAWAB.

Dan jika memang tidak ada yang perlu disembunyikan, seharusnya tidak ada alasan untuk takut membuka fakta.

CATATAN REDAKSI

Tulisan ini merupakan laporan dan analisis berdasarkan keterangan narasumber yang diterima redaksi. Dugaan pemblokiran nomor WhatsApp Saipul Bahri serta dugaan sikap bungkam pihak terkait belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti. Redaksi tidak menyimpulkan adanya pelanggaran atau kesalahan hukum oleh pihak tertentu tanpa bukti yang terverifikasi.

Redaksi membuka ruang hak jawab, koreksi dan klarifikasi kepada Hendra, S.I.P., pihak Gakumda, serta Pemerintah Kota Tangerang untuk memberikan penjelasan secara utuh dan berimbang.

Tajam dalam mengkritik. Ketat dalam verifikasi. Berani mengungkap, tetapi tetap berpijak pada fakta.

Red David E, S E.