Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.
Ada sesuatu yang indah dari sebuah pelayanan ketika ia tidak menunggu masyarakat datang.Ia justru bergerak.Menyeberangi laut, melewati jarak, mendatangi pulau-pulau kecil, mengetuk pintu usaha masyarakat, lalu berkata: negara hadir untuk melayani.
Semangat itulah yang terasa dalam pelaksanaan Teras AKSI (Akselerasi dan Kolaborasi Sistem Perizinan) yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Maluku di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, pada 6–7 Agustus 2026.
Dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Maluku, Dr. Alwiyah F. Alaydrus, SH, MH, pelayanan perizinan tidak sekadar dipindahkan dari sebuah kantor ke tempat lain.
Lebih dari itu, Teras AKSI membawa sebuah pesan tentang bagaimana wajah birokrasi seharusnya dibangun:
birokrasi yang mendekat, bukan menjauh.Laut Bukan Alasan untuk Berjarak Maluku adalah negeri yang dibentuk oleh laut.
Pulau-pulau adalah rumah, laut adalah penghubung, dan jarak geografis adalah bagian dari kenyataan yang tidak bisa dihapus.
Karena itu, pelayanan publik di Maluku tidak bisa sepenuhnya menggunakan pendekatan yang sama dengan daerah daratan.
Masyarakat di pulau-pulau kecil memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan pemerintah.
Hak untuk mendapatkan kemudahan.Hak untuk memperoleh kepastian.Hak untuk mengembangkan usaha.Dan hak untuk tumbuh bersama pembangunan.
Di sinilah Teras AKSI menemukan maknanya.
Ketika masyarakat kesulitan mendatangi pusat pelayanan, maka pelayananlah yang harus mendatangi masyarakat.
Sederhana, tetapi sangat berarti.52 NIB, 52 Langkah Menuju Kepastian Dari 78 pendaftar dalam pelaksanaan Teras AKSI di Kecamatan Banda, sebanyak 52 Nomor Induk Berusaha (NIB) berhasil diterbitkan.
Bagi sebagian orang, angka 52 mungkin hanya sebuah statistik. Tetapi bagi 52 pelaku usaha tersebut, NIB bisa berarti sesuatu yang jauh lebih besar.Ia adalah identitas.Ia adalah kepastian.Ia adalah pintu masuk menuju dunia usaha yang lebih formal.
Di balik setiap NIB ada manusia yang sedang berusaha mempertahankan kehidupan.Ada pedagang kecil.Ada pelaku UMKM.Ada orang yang mungkin memulai usaha dari halaman rumahnya.Ada keluarga yang menggantungkan penghasilan dari usaha kecil.
Dan ada harapan agar usaha yang dirintis hari ini suatu saat dapat tumbuh menjadi lebih besar.Karena itu, penerbitan NIB tidak semestinya dipandang sekadar sebagai pekerjaan administratif.
Ia adalah sebuah langkah kecil menuju kemandirian ekonomi.Alaydrus dan Wajah Birokrasi yang Turun dari Meja Kehadiran langsung Kepala Dinas PMPTSP Maluku, Dr. Alwiyah F. Alaydrus, dalam pelayanan tersebut memberikan warna tersendiri.
Birokrasi sering kali dibayangkan sebagai meja, berkas, nomor antrean dan ruang kantor.Namun pelayanan publik sesungguhnya bukan tentang meja.Pelayanan publik adalah tentang manusia.Ketika pimpinan perangkat daerah hadir langsung di tengah masyarakat, mendengar persoalan pelaku usaha, melihat hambatan administrasi dan memastikan pelayanan berjalan, maka birokrasi sedang menunjukkan wajahnya yang paling manusiawi.
Turun dari meja, mendekat kepada rakyat.Inilah semangat reformasi pelayanan publik yang seharusnya terus dipelihara.Bukan sekadar cepat dalam melayani, tetapi juga hadir ketika masyarakat membutuhkan.
NIB Bukan Garis Akhir Yang lebih penting, Teras AKSI tidak boleh berhenti pada penerbitan NIB.Sebab sebuah dokumen tidak akan memiliki makna besar jika setelah itu pemilik usaha dibiarkan berjalan sendirian.
NIB seharusnya menjadi pintu pertama menuju proses yang lebih panjang:
NIB terbit → usaha terdata → dibina → difasilitasi pembiayaan → dikembangkan → naik kelas → siap berinvestasi.Di sinilah tantangan berikutnya.
Pemerintah harus memastikan bahwa data pelaku usaha yang telah masuk ke dalam sistem dapat diikuti dengan pembinaan, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, akses pasar dan berbagai bentuk fasilitasi lainnya sesuai kewenangan dan regulasi.
Sebab tujuan akhirnya bukan sekadar banyaknya NIB yang diterbitkan.Tujuan akhirnya adalah lahirnya pelaku usaha yang lebih kuat.Dari Pulau-Pulau, Ekonomi Maluku Harus Tumbuh
Maluku tidak boleh membangun ekonomi hanya dari pusat-pusat kota.
Kekuatan ekonomi Maluku sesungguhnya tersebar di pulau-pulau.
Ada potensi pariwisata.Ada ekonomi kreatif.Ada perikanan.Ada perdagangan.Ada kuliner.Ada kerajinan.Ada UMKM. Ada begitu banyak usaha kecil yang jika mendapatkan ruang, pendampingan dan akses yang tepat dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi daerah.
Karena itu, pelayanan perizinan yang menjangkau pulau-pulau kecil memiliki makna strategis.
Ketika pemerintah membantu satu pelaku usaha mendapatkan legalitas, pemerintah sesungguhnya sedang membuka satu pintu.
Ketika pintu itu terbuka, kesempatan pembiayaan dapat datang.Pasar dapat diperluas.Kemitraan dapat dibangun.Usaha dapat berkembang.Dan pada akhirnya, ekonomi masyarakat bergerak.Pelayanan yang Bergerak adalah Negara yang Hadir
Teras AKSI juga mengajarkan satu hal sederhana:jarak tidak boleh menjadi alasan untuk menghadirkan ketidakadilan pelayanan.
Masyarakat Banda Neira tidak boleh merasa jauh dari pemerintah hanya karena mereka hidup di kepulauan.
Justru karakter geografis Maluku harus menjadi alasan bagi pemerintah untuk menciptakan inovasi pelayanan yang lebih kreatif.
Di sinilah kolaborasi antara Dinas PMPTSP Provinsi Maluku, Pemerintah Daerah Maluku Tengah dan Gerakan Ekonomi Kreatif Provinsi Maluku menjadi penting.
Karena pembangunan tidak pernah selesai dikerjakan oleh satu tangan.Ia membutuhkan kolaborasi.Ia membutuhkan keberanian untuk keluar dari pola lama.
Dan ia membutuhkan pemimpin yang mau turun melihat persoalan dari dekat.Pada Akhirnya, Pelayanan Adalah Tentang Harapan Banda Neira bukan hanya sebuah nama dalam peta.
Ia adalah bagian dari sejarah Maluku.Ia adalah pulau dengan masyarakat yang terus bergerak mencari kehidupan yang lebih baik.
Dan di tengah denyut kehidupan itu, kehadiran pelayanan pemerintah menjadi penting.
Bukan karena pemerintah ingin terlihat bekerja.Tetapi karena masyarakat memang membutuhkan negara yang hadir.
Maka Teras AKSI seharusnya tidak berhenti sebagai sebuah program.Ia harus menjadi budaya pelayanan.
Budaya yang mengatakan bahwa masyarakat tidak harus selalu mengejar birokrasi.
Birokrasilah yang harus mengejar kebutuhan masyarakat.Sebanyak 52 NIB telah diterbitkan di Banda Neira.
Tetapi sesungguhnya, yang sedang dibangun bukan hanya 52 identitas usaha.Yang sedang dibangun adalah 52 pintu harapan.Harapan agar usaha kecil tumbuh.
Harapan agar keluarga memiliki penghasilan yang lebih baik.Harapan agar UMKM naik kelas. Harapan agar ekonomi pulau-pulau bergerak.
Dan harapan bahwa pembangunan Maluku tidak hanya terdengar dari pusat pemerintahan, tetapi benar-benar terasa hingga ke pulau-pulau kecil.
Sebab ketika pelayanan berani menyeberangi laut, sesungguhnya negara sedang mengatakan kepada rakyatnya:
“Jarak boleh memisahkan pulau, tetapi pelayanan dan harapan tidak boleh berjarak.”
