Diduga Bungkam Media & Redam Protes, Pemkab Bogor Dikecam: Alih-Alih Berbenah, Sibuk
Menyumpal Mulut
KABUPATEN BOGOR — mediaistana.com
Kondisi penegakan hukum dan keterbukaan informasi di Kabupaten Bogor dinilai kian mengkhawatirkan. Di tengah sorotan tajam publik terkait serangkaian kasus dugaan korupsi yang sedang didalami KPK, Pemerintah Kabupaten Bogor justru diduga melakukan upaya sistematis untuk membungkam suara kritis dan mengontrol narasi pemberitaan.
PERTEMUAN TERTUTUP DENGAN MEDIA CETAK
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pekan lalu Bupati Bogor secara khusus mengundang para Pimpinan Media Cetak di wilayah Bogor dalam sebuah pertemuan tertutup. Agenda utamanya diduga kuat adalah melakukan “kondisioning” agar media tidak lagi memublikasikan pemberitaan yang dinilai merugikan terkait kasus-kasus korupsi yang sedang diperiksa KPK.
Yang mencolok: undangan tersebut tebang pilih. Pimpinan media online justru sengaja tidak diundang.
Pemkab Bogor disinyalir menganggap media online sudah “kondusif” dan berhasil diredam, menyusul pemberian fasilitas keberangkatan umroh gratis kepada sejumlah pihak sebelumnya.
AKTIVIS: INI PELECEHAN TERHADAP KEMERDEKAAN PERS
Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik sekaligus aktivis pemuda yang menggunakan nama samaran Rena, mengecam keras langkah Pemkab Bogor:
“Kabupaten Bogor ini sudah masuk fase darurat korupsi. Alih-alih fokus berbenah, membersihkan birokrasi, dan kooperatif dengan KPK, penguasa justru sibuk menyumpal mulut media. Mengundang media cetak untuk menahan berita dan ‘menjinakkan’ media online dengan fasilitas umroh adalah bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis dan pembodohan publik.”
Pembungkaman tidak hanya menyasar media. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Pemkab Bogor menjadwalkan pertemuan darurat pada hari Senin dengan mengundang aktivis mahasiswa dan pemuda.
“Pertemuan itu patut dicurigai sebagai gerakan meredam gejolak. Pemkab ketakutan jika gelombang protes membesar di tengah pemeriksaan KPK. Kami mengingatkan rekan-rekan mahasiswa dan pemuda: jangan mau didikte, jangan mau dibeli, tetaplah jadi penyambung lidah rakyat,” tegas Rena.
KEBENARAN TIDAK BISA DIBELI
Di tengah situasi yang semakin tertutup ini, publik didesak untuk terus mengawal jalannya penyidikan KPK secara mandiri. Taktik lama “beli bungkam” ditegaskan tidak akan mampu menyembunyikan fakta di era keterbukaan informasi.
“Kebenaran tidak bisa dibungkam dengan undangan, perjalanan ibadah, atau pertemuan tertutup. Semakin ditutupi, semakin terbongkar. Rakyat Bogor berhak tahu, dan akan terus mengawal sampai tuntas.”
(Maulana mediaistana)
