JAKARTA – Kritik terhadap pola penegakan hukum di kawasan tambang emas Gunung Botak kembali menguat. Tokoh muda Kabupaten Buru yang berdomisili di Jakarta, Dois Wamese, meminta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM membuktikan independensinya dengan memeriksa seluruh pihak yang diduga terkait aktivitas pertambangan di Gunung Botak tanpa terkecuali.
Menurut Dois, publik berhak mempertanyakan arah penegakan hukum apabila perhatian aparat hanya terfokus pada satu pihak, sementara pihak lain yang juga beraktivitas di kawasan yang sama tidak terlihat mendapat perlakuan serupa.
“Kalau PT HAM diperiksa, maka PT Tri M juga harus diperiksa. Jangan sampai ada kesan bahwa hukum hanya diarahkan kepada pihak tertentu. Penegakan hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan, bukan berdasarkan pesanan atau kepentingan tertentu,” tegas Dois kepada media di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Ia mengatakan, asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) harus benar-benar diterapkan dalam penanganan berbagai persoalan di Gunung Botak. Menurutnya, masyarakat Buru saat ini sedang mengawasi secara serius langkah-langkah yang dilakukan aparat penegak hukum.
Dois menilai, apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, maka seluruh pihak yang terlibat wajib diperiksa berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan ada standar ganda. Jangan ada yang diproses dan ada yang dibiarkan. Semua harus dibuka secara terang-benderang agar masyarakat mengetahui siapa yang benar dan siapa yang melanggar aturan,” ujarnya.
Selain menyoroti PT Tri M, Dois juga meminta aparat mengusut berbagai informasi yang berkembang terkait dugaan pencatutan nama sejumlah petinggi TNI dan jenderal yang disebut-sebut dalam berbagai percakapan di sekitar aktivitas pertambangan Gunung Botak.
Menurutnya, informasi tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi rumor berkepanjangan yang justru mencederai nama baik institusi negara.
“Kami mendengar adanya dugaan pihak-pihak tertentu yang menjual atau mencatut nama sejumlah jenderal dan petinggi TNI untuk membangun pengaruh atau menunjukkan seolah-olah mereka memiliki dukungan. Ini harus ditelusuri. Nama para jenderal yang disebut-sebut juga harus dikonfirmasi agar jelas dan tidak terjadi fitnah maupun pencatutan nama,” kata Dois.
Ia menegaskan, jika benar terdapat oknum yang memanfaatkan nama petinggi negara untuk kepentingan bisnis atau aktivitas tertentu, maka tindakan tersebut harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.
“Jangan sampai nama besar institusi dipakai sebagai tameng oleh pihak-pihak tertentu. Jika ada yang mencatut nama jenderal, aparat harus mengungkapnya secara terbuka. Jika tidak terbukti, publik juga berhak mendapatkan penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Lebih jauh, Dois menilai polemik Gunung Botak sudah berlangsung terlalu lama dan belum menunjukkan penyelesaian yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, ia meminta Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap kondisi yang terjadi di Pulau Buru.
“Kami akan meminta Presiden melihat langsung persoalan Gunung Botak. Sudah terlalu lama masyarakat disuguhi konflik, polemik, dan ketidakpastian. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum, kepastian investasi, dan perlindungan lingkungan,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Dois mengaku tengah menyiapkan upaya audiensi dengan sejumlah lembaga penegak hukum di tingkat pusat, termasuk Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, berbagai informasi dan aspirasi masyarakat Buru perlu disampaikan secara langsung kepada institusi penegak hukum nasional agar penanganan persoalan Gunung Botak tidak berhenti pada tindakan parsial semata.
“Kami akan berupaya melakukan audiensi dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Tujuannya agar persoalan Gunung Botak dilihat secara utuh dan ditangani secara menyeluruh. Masyarakat Buru menginginkan kepastian, keadilan, dan penyelesaian yang tuntas,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Ditjen Gakkum ESDM, PT HAM, PT Tri M maupun pihak terkait lainnya atas pernyataan yang disampaikan Dois Wamese.
