Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.

Di Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, suara-suara kecil dari warga kembali mengetuk nurani kekuasaan. Bukan sekadar keluhan, melainkan jeritan panjang yang telah menggema sejak puluhan tahun silam—tentang jalan yang tak kunjung hadir, dan jembatan yang hanya hidup dalam janji.

Sejak pemekaran daerah pada 1999, Batabual seolah berjalan di tempat. Aspal belum pernah menyentuh tanahnya, jembatan belum pernah benar-benar menghubungkan harapan-harapannya. Di tengah narasi pembangunan yang kerap digaungkan, wilayah ini justru tetap terperangkap dalam keterisolasian yang sunyi.

Apa arti kemerdekaan jika akses menuju kehidupan yang layak masih harus dipertaruhkan di atas gelombang? Bagi warga Batabual, laut bukan sekadar jalur transportasi, tetapi medan ujian nyawa. Setiap musim timur datang, ombak besar menjadi ancaman nyata—dan tak jarang merenggut korban. Tragedi demi tragedi seakan menjadi rutinitas yang diterima dengan getir, seolah keselamatan adalah kemewahan yang belum menjadi prioritas.

Nama Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa kini kembali disebut. Bukan untuk dipuji, tetapi untuk diingatkan. Janji tentang pembangunan jalan yang pernah disampaikan kini diuji oleh waktu dan realitas. Sebab dalam politik, janji bukan sekadar kata—ia adalah hutang moral yang menuntut pelunasan.

Editorial ini bukan hendak menghakimi, melainkan mengingatkan: pembangunan sejati tidak diukur dari gemerlap pusat kota, tetapi dari seberapa jauh negara menjangkau mereka yang berada di pinggiran. Batabual bukan titik kecil yang bisa diabaikan, melainkan bagian utuh dari wajah Provinsi Maluku yang berhak atas keadilan yang sama.

Jalan dan jembatan bukan sekadar infrastruktur fisik. Ia adalah urat nadi kehidupan—yang mengalirkan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan harapan. Tanpanya, masyarakat hanya dipaksa bertahan, bukan berkembang.

Kini, waktu terus berjalan. Ombak masih berdebur. Dan warga Batabual masih menunggu.

Pertanyaannya sederhana: sampai kapan janji itu akan tetap menjadi wacana?

Gawi Gibrihi, salah satu warga Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, kembali menyuarakan tuntutan kepada Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa untuk merealisasikan janji pembangunan infrastruktur jalan menuju wilayah mereka.

Kata Gawi, sejak pemekaran Kabupaten Buru pada tahun 1999, masyarakat di Kecamatan Batabual belum pernah merasakan pembangunan jalan beraspal. Hingga kini, akses darat ke wilayah tersebut masih sangat terbatas, bahkan jalan dan jembatan yang layak disebut belum tersedia sama sekali.

Kondisi ini memaksa warga untuk mengandalkan jalur laut sebagai satu-satunya akses transportasi utama menuju pusat kabupaten maupun daerah lainnya. Namun, perjalanan laut tersebut dinilai berisiko tinggi, terutama saat musim timur yang dikenal dengan gelombang besar dan cuaca ekstrem.

“Setiap tahun pasti ada saja korban jiwa karena tenggelam di laut. Ini bukan hal baru, tapi seperti tidak pernah mendapat perhatian serius,” ujar Gawi, Rabu, (25/3/2026).

Ia menilai janji pembangunan jalan yang sebelumnya disampaikan oleh Gubernur Maluku belum menunjukkan realisasi nyata di lapangan. Ia berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret untuk membuka akses darat demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain untuk mengurangi risiko kecelakaan laut, pembangunan jalan juga dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mempermudah distribusi barang, serta membuka keterisolasian wilayah.

Masyarakat Kabupaten Buru kini menunggu komitmen nyata dari pemerintah daerah, khususnya Gubernur Maluku, agar janji yang telah disampaikan tidak sekadar menjadi wacana, melainkan benar-benar diwujudkan.

Diduga Oknum Ormas Intimidasi Wartawan, Ancaman Serius terhadap Kebebasan Pers”

Mediaistana.com – Bekasi – Cikarang – Jawa Barat, 25 Maret 2026 — Penegasan terhadap prinsip negara hukum kembali mengemuka menyusul dugaan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) terhadap seorang wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik.

Peristiwa ini memicu perhatian publik karena dinilai mencederai kebebasan pers yang dijamin dalam sistem demokrasi Indonesia. Wartawan sebagai pilar keempat demokrasi memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa tekanan, ancaman, maupun intervensi dari pihak mana pun.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, oknum ormas yang tidak dapat disebutkan identitasnya diduga melakukan tindakan verbal yang bernada ancaman serta upaya intimidasi terhadap wartawan di lapangan.

Insiden tersebut terjadi saat proses peliputan berlangsung, yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang.
Sejumlah tokoh masyarakat dan insan pers menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan tersebut. Mereka menegaskan bahwa segala bentuk intimidasi terhadap wartawan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

“Wartawan bekerja dilindungi undang-undang. Tidak boleh ada pihak mana pun yang menghalangi, apalagi mengintimidasi.

Jika ada keberatan terhadap pemberitaan, tempuh jalur hukum atau hak jawab, bukan dengan ancaman,” ujar salah satu perwakilan insan pers.
Secara hukum, kebebasan pers di Indonesia dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan bahwa wartawan memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Setiap upaya menghalangi kerja jurnalistik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Selain itu, keberadaan ormas sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, yang secara tegas melarang tindakan yang mengganggu ketertiban umum atau bertentangan dengan hukum.

Masyarakat mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan dan mengambil langkah tegas terhadap oknum yang terlibat. Penegakan hukum yang adil dan transparan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik serta melindungi kebebasan pers di Indonesia.
Pengamat sosial juga mengingatkan bahwa jika tindakan intimidasi terhadap wartawan dibiarkan, maka hal tersebut berpotensi menjadi preseden buruk bagi kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi publik.

Negara hukum harus berdiri tegak dalam melindungi seluruh warganya, termasuk insan pers. Tidak ada ruang bagi intimidasi, tekanan, maupun gaya premanisme terhadap wartawan. Kebebasan pers adalah fondasi demokrasi yang wajib dijaga bersama oleh seluruh elemen bangsa.

Red : David E SE