Mediaistana.com – Minggu 9 Agustus 2026 – LURAH TONI BENARKAN AKTIVITAS PKL GANGGU FASILITAS UMUM — KOMITMEN CAMAT DAN SATPOL PP KINI DIPERTANYAKAN, WARGA DESAK PENATAAN JANGAN SEKADAR SEREMONIAL

KOTA TANGERANG – Persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Poris Plawad Utara kembali membuka pertanyaan besar tentang efektivitas pengawasan pemerintah terhadap penggunaan fasilitas umum.

Aktivitas perdagangan yang menggunakan ruang publik dinilai telah mengganggu fungsi trotoar sebagai jalur pejalan kaki serta berpotensi memengaruhi kelancaran kendaraan di sekitar lokasi.

Yang membuat persoalan ini semakin menjadi perhatian, Lurah Poris Plawad Utara, Toni, membenarkan adanya aktivitas PKL yang berdampak terhadap pemanfaatan fasilitas umum.

Pernyataan tersebut menjadi pintu masuk bagi pertanyaan yang lebih besar: jika persoalannya memang sudah diketahui pemerintah di tingkat kelurahan, lalu sejauh mana Kecamatan Cipondoh dan Satpol PP melakukan pengawasan dan penataan?

KRONOLOGI: DARI AKTIVITAS PEDAGANG HINGGA PERTANYAAN PUBLIK

1. AKTIVITAS PKL MULAI MENGUASAI RUANG PUBLIK

Aktivitas perdagangan di kawasan Poris Plawad Utara menjadi perhatian karena sebagian ruang yang seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat justru digunakan untuk kegiatan berdagang.

Kondisi tersebut kemudian menimbulkan keluhan mengenai akses pejalan kaki dan ruang kendaraan.

Fasilitas publik seharusnya tidak kehilangan fungsi hanya karena adanya aktivitas ekonomi yang berlangsung di atasnya.

2. LURAH TONI MEMBENARKAN ADANYA GANGGUAN

Dalam konfirmasi awak media, Lurah Poris Plawad Utara, Toni, membenarkan adanya aktivitas PKL yang berdampak terhadap pemanfaatan fasilitas umum.

Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah diketahui di tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat.

Namun, pengakuan adanya persoalan tentu harus diikuti dengan langkah penyelesaian yang nyata.

3. AWAK MEDIA KONFIRMASI KOMITMEN PEMERINTAH

Awak media kemudian melakukan konfirmasi melalui WhatsApp terkait komitmen pemerintah Kecamatan Cipondoh dan Satpol PP dalam menangani persoalan tersebut.

Pertanyaan yang disampaikan bukan semata-mata mengenai keberadaan pedagang, tetapi menyangkut fungsi fasilitas umum, kebersihan, ketertiban, keamanan, serta kepastian penataan kawasan.

Publik membutuhkan jawaban yang konkret, bukan sekadar pernyataan normatif bahwa persoalan akan ditangani.

4. SAMPAH DAN KONDISI LINGKUNGAN IKUT DISOROT

Persoalan PKL juga bersinggungan dengan masalah kebersihan.

Aktivitas perdagangan yang tidak disertai pengelolaan sampah secara baik berpotensi membuat sampah menumpuk di sekitar trotoar maupun ruang publik.

Kondisi tersebut kemudian memunculkan kritik warga yang menilai wajah kawasan Poris Plawad Utara semakin tidak tertata.

Istilah kawasan terlihat seperti “perkampungan kumuh” merupakan kritik atau penilaian dari masyarakat terhadap kondisi lingkungan, bukan kesimpulan resmi pemerintah.

Namun kritik tersebut tetap layak dijadikan bahan evaluasi.

—

BUKAN SEKADAR SOAL PKL: ADA PERTARUHAN WAJAH KOTA

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menjaga agar ruang publik tetap dapat digunakan masyarakat.

Trotoar bukan lapak.

Ruang lalu lintas bukan tempat berdagang.

Fasilitas umum bukan ruang yang dapat dikuasai tanpa aturan.

Namun di sisi lain, para pedagang juga merupakan warga yang mencari penghasilan.

Karena itu, persoalan sebenarnya bukan sekadar “usir atau biarkan”, melainkan bagaimana pemerintah menghadirkan solusi penataan yang jelas.

Jika memang ada lokasi yang diperbolehkan untuk berdagang, pemerintah harus menjelaskan batas dan aturannya.

Jika tidak diperbolehkan, pemerintah harus menegakkan aturan secara konsisten.

Yang menjadi persoalan adalah ketika masyarakat melihat aktivitas tersebut berlangsung berulang-ulang tanpa kepastian.

KEKHAWATIRAN KRIMINALITAS: JANGAN BIARKAN MENJADI ASUMSI

Dalam pembahasan mengenai kondisi kawasan, muncul kekhawatiran bahwa pembiaran terhadap aktivitas perdagangan tanpa pengawasan dapat beriringan dengan meningkatnya gangguan keamanan atau kriminalitas jalanan.

Tetapi media tidak boleh mengubah kekhawatiran menjadi fakta tanpa bukti.

Karena itu, kepolisian perlu berbicara berdasarkan data.

Apakah memang terdapat peningkatan laporan kriminalitas di kawasan tersebut?

Jika ada, jenis kejahatan apa?

Kapan peningkatan itu terjadi?

Dan apakah terdapat hubungan dengan aktivitas perdagangan di ruang publik?

Pertanyaan tersebut penting agar persoalan tidak berubah menjadi tudingan tanpa dasar.

CAMAT CIPONDOH DAN SATPOL PP DITANTANG TRANSPARAN

Kini perhatian publik tertuju kepada Camat Cipondoh dan Satpol PP.

Masyarakat berhak mengetahui:

1. Apakah aktivitas PKL tersebut telah didata?
2. Apakah lokasi tersebut diperbolehkan untuk aktivitas perdagangan?
3. Apakah pernah diberikan teguran atau surat penertiban?
4. Berapa kali penertiban telah dilakukan?
5. Mengapa aktivitas PKL kembali muncul apabila sebelumnya pernah ditertibkan?
6. Bagaimana pengawasan setelah penertiban?
7. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan kawasan?
8. Bagaimana pemerintah menjamin trotoar tetap dapat digunakan pejalan kaki?
9. Apakah ada data resmi mengenai gangguan keamanan di sekitar kawasan?
10. Jika ada pelanggaran, apa tindakan hukum atau administratif yang akan dilakukan?

Ini bukan sekadar pertanyaan media.

Ini adalah pertanyaan publik.

JANGAN SAMPAI PENERTIBAN HANYA JADI FOTO DAN DOKUMENTASI

Masyarakat tidak membutuhkan penertiban yang hanya terlihat sesaat.

Datang.

Berfoto.

Memberikan imbauan.

Kemudian pergi.

Beberapa waktu kemudian aktivitas kembali.

Jika pola seperti itu benar terjadi, maka yang dipertanyakan bukan hanya pedagang, tetapi efektivitas sistem pengawasan pemerintah.

Penertiban harus mempunyai tindak lanjut.

Harus ada pengawasan.

Harus ada evaluasi.

Dan jika terdapat pelanggaran berulang, pemerintah harus menjelaskan langkah berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

RUANG PUBLIK HARUS KEMBALI MENJADI MILIK PUBLIK

Poris Plawad Utara bukan hanya milik pedagang.

Bukan hanya milik pemerintah.

Kawasan tersebut adalah ruang bersama yang harus dapat digunakan seluruh masyarakat.

Pejalan kaki memiliki hak berjalan dengan aman.

Pengendara memiliki hak menggunakan jalan dengan tertib.

Masyarakat memiliki hak menikmati lingkungan yang bersih.

Pedagang juga memiliki hak mencari nafkah secara tertib.

Tugas pemerintah adalah memastikan seluruh kepentingan tersebut tidak saling merampas hak.

PUBLIK MENUNGGU TINDAKAN, BUKAN SEKADAR JAWABAN

Pernyataan Lurah Toni yang membenarkan adanya aktivitas PKL yang mengganggu pemanfaatan fasilitas umum seharusnya menjadi momentum bagi Kecamatan Cipondoh dan Satpol PP untuk melakukan evaluasi.

Persoalan ini tidak boleh berhenti pada pengakuan.

Tidak boleh berhenti pada rapat.

Tidak boleh berhenti pada dokumentasi.

Publik menunggu tindakan nyata dan terukur.

Jika memang terjadi pelanggaran, lakukan penataan sesuai aturan.

Jika pedagang masih dapat ditata, berikan solusi yang jelas.

Jika ada dugaan pungutan liar, intimidasi, atau pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari aktivitas PKL, maka hal tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Dan jika tidak ada pelanggaran, pemerintah juga harus menjelaskannya secara terbuka kepada masyarakat.

Media akan terus mengawal persoalan Poris Plawad Utara sampai ada kejelasan mengenai status penggunaan fasilitas umum, langkah penataan PKL, kebersihan lingkungan, serta komitmen pemerintah dalam menjaga ketertiban kawasan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Lurah Poris Plawad Utara, Camat Cipondoh, Satpol PP, kepolisian, serta seluruh pihak yang disebut atau berkepentingan dalam pemberitaan ini.

Redaksi David E,.S.E.

Ada Apa ?! Papan Proyek Rehabilitasi Kantor Kecamatan Karangampel Tak Terlihat, Diduga Disembunyikan.

INDRAMAYU-MEDIAISTANA.COM
Diduga proyek siluman tanpa memasang papan proyek semakin marak terjadi di kabupaten Indramayu, salah satunya terjadi dipembangunan rehabilitasi kantor kecamatan Karangampel,
Jum’at, 7/08/2026.

Kegiatan ini tidak menutup kemungkinan akan membuka celah terjadinya dugaan tindakan korupsi.

Diketahui, papan nama proyek adalah hal penting sebagai sarana informasi kepada masyarakat untuk mengetahui jenis kegiatan proyek yang bersumber dana besaran anggaran.

Kontraktor pelaksana serta tanggal dan pelaksanaannya merupakan implementasi azas transfarasi sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan.

Seperti terjadi Dikecamatan Karangampel, kabupaten Indramayu kini dalam proses pembangunan kantor kecamatan dengan rehabilitasi.
Pantauan MEDIAISTANA.COM dilokasi,
Kuat dugaan proyek tersebut dengan sengaja menyembunyikan informasi terhadap masyarakat, proyek sudah berjalan beberapa hari kerja, namun papan informasi proyek atau pagu anggaran tidak terdapat dilokasi pembangunan.

Namun dari hasil investigasi wartawan mediaistana.com dilokasi, setelah menanyakan kepada salah satu pekerja mengatakan,
“Papan proyek tadinya sih ada pak, terpasang Didepan ruangan UPTD DLH, “ujarnya.
Namun setelah di lakukan pencarian bersama salah satu pekerja, ditemukan papan proyek yang tergeletak dengan tertindih oleh tumpukan spanduk, dan kayu.

Sementara Dijelaskan menurut keterangan salah satu pekerja menyebutkan,
“Pelaksana kalau tidak salah pak yoga dari desa jatisawit/Jatibarang, jelas pekerja.

Setelah ditemukannya papan proyek terlihat
Penyedia jasa: CV. ARJUNA PANCA PERKASA dari kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu.
Disisi lain kasi MP yang berada di kantor nya mengatakan,

“Kita juga gak tau ya mas, ini dari CV mana dan siapa pelaksana nya, “Ucap Edi, kecamatan Karangampel.

Sementara berita ini diterbitkan wartawan mediaistana belum bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari plt, camat Karangampel hj. Dinar Novitasari.
Begitu pun Pelaksana, yang tidak tidak ada dilokasi pekerjaan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan amanah undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ( KIP), serta Perpres nomor 54 tahun 2010 dan nomor 70 tahun 2012 dimana mengatur setiap pembangunan fisik yang anggaran dari Negara wajib untuk memasang papan nama proyek.

Begitupun pekerja terlihat tidak memakai alat pelindung diri ( APD), karena ini pun jelas melanggar aturan keselamatan dan kesehatan kerja ( K3).
Hal ini bisa meningkatkan risiko cedera parah atau kecelakaan fatal. Perusahaan wajib menyediakan SPD secara gratis, sementara pekerja wajib memakai nya sesuai potensi bahaya di area kerja.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana belum dapat dikonfirmasi, mediaistana.com akan terus berupaya menghimpun informasi dan meminta konfirmasi kepada seluruh pihak terkait guna menyajikan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan sesuai dengan kaidah jurnalistik.

Editor: Iyons74

Mediaistana.com – Minggu 9 Agustus 2026 – Tangerang – Kecamatan Cipondoh – Kelurahan Gondrong – Penertiban berulang dipertanyakan. Warga meminta dugaan pungutan, penguasaan lapak, dan pihak yang diduga berada di balik aktivitas PKL ditelusuri berdasarkan bukti serta diproses tanpa pandang bulu.

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan GOR Gondrong kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena pemerintah tidak pernah turun tangan, melainkan karena setelah berbagai penertiban dilakukan, aktivitas pedagang masih kembali terlihat.

Pantauan pada Kamis, 6 Agustus 2026 sekitar pukul 19.48 WIB menunjukkan sejumlah gerobak masih beroperasi di kawasan Jl. Sawah Dalam No. 17, RT 003/RW 005, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, pada titik koordinat yang dicatat 6.185905°S, 106.695156°E.

Fakta lapangan tersebut melahirkan pertanyaan yang semakin keras:
Jika sudah berkali-kali ditertibkan, mengapa PKL bisa kembali beraktivitas?
Pertanyaan itu bukan sekadar persoalan keberadaan gerobak.

Lebih jauh, masyarakat ingin mengetahui seberapa efektif pengawasan pasca penertiban, siapa yang bertanggung jawab terhadap kondisi kawasan setelah operasi selesai, serta apakah seluruh prosedur penataan telah dijalankan secara konsisten.

WARGA DESAK JANGAN HANYA TERTIBKAN YANG TERLIHAT ISAT MATA

Masyarakat meminta aparat tidak berhenti pada pedagang yang berada di lapangan apabila memang terdapat laporan mengenai dugaan pungutan, penguasaan lapak, atau pihak tertentu yang diduga memperoleh keuntungan dari keberadaan PKL.

Namun perlu ditegaskan, informasi mengenai dugaan pihak yang berada di balik aktivitas tersebut belum merupakan fakta hukum dan wajib diverifikasi melalui proses yang sah.

Karena itu, warga mendorong unsur Tipiring/Siber Pungli dan aparat penegak hukum terkait untuk melakukan pemeriksaan apabila terdapat laporan serta bukti yang cukup.

Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan secara terbuka.
Jika terdapat bukti dugaan pungli, telusuri.
Jika ada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, proses sesuai hukum.

Tidak boleh ada tebang pilih.

“TANGAN TAK TERLIHAT” HARUS DIBUKTIKAN, BUKAN SEKADAR DITUDUHKAN

Istilah “tangan tak terlihat” yang berkembang di tengah masyarakat tidak boleh berhenti menjadi rumor.

Justru aparat perlu membuktikan apakah memang terdapat pihak tertentu yang mengatur atau mengambil keuntungan dari aktivitas PKL, atau persoalan tersebut semata-mata terjadi akibat lemahnya pengawasan.

Penelusuran, apabila dilakukan, harus berbasis bukti dan kewenangan hukum.

Bukan berdasarkan tekanan.
Bukan berdasarkan kedekatan.
Dan bukan pula berdasarkan siapa yang paling keras berbicara.

WARGA MINTA HUKUM BEKERJA TANPA PANDANG BULU

Masyarakat meminta prinsip yang sederhana:

Yang salah diproses. Yang tidak terbukti jangan dikriminalisasi.

Jika pedagang melanggar aturan, lakukan penertiban sesuai prosedur.

Jika ditemukan pihak lain yang terbukti melakukan pungutan ilegal atau pelanggaran lainnya, proses pula sesuai ketentuan.

Jika tuduhan terhadap pihak tertentu tidak terbukti, hentikan spekulasi dan pulihkan nama baiknya.

Inilah yang disebut penegakan hukum yang adil.

PERTANYAAN UNTUK PEMKOT TANGERANG

Publik kini menunggu jawaban atas sejumlah pertanyaan:

1. Mengapa PKL kembali beroperasi setelah penertiban?
2. Bagaimana pengawasan kawasan tersebut setelah petugas meninggalkan lokasi?
3. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pengawasan pada malam hari?
4. Apakah terdapat laporan resmi mengenai dugaan pungutan atau penguasaan lapak?
5. Apa langkah Pemkot apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak tertentu?
6. Apa solusi jangka panjang untuk PKL di kawasan GOR Gondrong?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan upaya menghakimi pemerintah.

Sebaliknya, ini merupakan ruang bagi pemerintah untuk menunjukkan transparansi dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

PENERTIBAN BUKAN SEREMONI OMON – OMON

Masyarakat tidak membutuhkan penertiban yang hanya terlihat ketika personel lengkap berada di lokasi.

Masyarakat membutuhkan hasil setelah operasi selesai.

Jika kawasan kembali tertib, publik akan melihat bahwa kebijakan berjalan.

Tetapi jika aktivitas yang sama terus muncul kembali, maka pemerintah harus berani mengevaluasi sistem pengawasan dan penataan.

Jangan sampai penertiban berubah menjadi siklus: datang, tertibkan, dokumentasikan, pergi, kemudian PKL kembali.

ASPIRASI WARGA: “BONGKAR JIKA TERBUKTI”

Harapan masyarakat bukan untuk mencari kambing hitam.

Warga meminta akar persoalan ditelusuri.
Apabila terdapat dugaan pungli, periksa.
Apabila ada dugaan penguasaan lapak, verifikasi.
Apabila ada pihak yang disebut-sebut berada di balik aktivitas PKL, periksa berdasarkan bukti.
Apabila tidak terbukti, sampaikan hasilnya.

Warga hanya meminta satu hal: hukum bekerja tanpa pandang bulu.

MARWAH PEMERINTAH DIUJI SETELAH PETUGAS PERGI

GOR Gondrong kini menjadi cermin bagi konsistensi penegakan aturan di Kota Tangerang.

Marwah pemerintah bukan hanya terlihat ketika aparat turun dengan seragam dan kendaraan dinas.

Marwah pemerintah justru diuji ketika operasi selesai.

Apakah kawasan tetap tertib?
Apakah pengawasan berjalan?
Apakah dugaan pelanggaran ditindak?
Apakah pedagang mendapatkan solusi?
Dan apakah masyarakat mendapatkan jawaban?

Di situlah publik menilai apakah penertiban benar-benar bekerja atau hanya menjadi seremoni.

Warga GOR Gondrong meminta Pemerintah Kota Tangerang dan aparat terkait tidak alergi terhadap kritik.

Jika kebijakan sudah benar, jelaskan.
Jika ada kelemahan, evaluasi.
Jika ada pelanggaran, tindak.
Jika ada dugaan pungli, periksa.

Dan apabila benar ditemukan pihak yang berperan di balik aktivitas PKL, bongkar berdasarkan bukti dan proses hukum.

Bukan karena siapa orangnya.
Bukan karena jabatannya.
Bukan karena kedekatannya.
Tetapi karena hukum harus berlaku sama bagi semua pihak.

Media membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Pemerintah Kota Tangerang, Satpol PP Kota Tangerang, Kecamatan Cipondoh, Kelurahan terkait, aparat penegak hukum, para pedagang, serta pihak lain yang berkepentingan memberikan penjelasan.

Redaksi David E,S.E.