SEKJEN MGN ROBY NABIA S.E.DUKUNG PLT BUPATI BEKASI dr. ASEP SURYA ATMAJA – PEMIMPIN BERANI

Penulis

-

21 Januari 2026

Mediaistana – Rabu 21 Januari – 2026 Kabupaten Bekasi Jawa Barat tidak sedang membutuhkan pemimpin simbolik.
Tidak pula membutuhkan pejabat sementara yang hanya hadir untuk mengisi ruang kosong kekuasaan. Bekasi hari ini membutuhkan kepemimpinan yang berani, tegas, dan berpihak tanpa kompromi kepada rakyat. Dalam konteks itulah Ormas Maung Garuda Nusantara (MGN) menyatakan sikap nasionalnya secara terbuka dan tegas.

Sekretaris Jenderal MGN, Roby Nabia S.E., menyampaikan dukungan penuh, total, dan terbuka kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja, seraya menegaskan bahwa dukungan tersebut bukan basa-basi politik, melainkan sikap ideologis dan moral demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi.

“MGN berdiri bersama kepemimpinan yang berani membela rakyat. Kami menyatakan dukungan penuh kepada Plt Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja selama ia tegak lurus pada kepentingan publik, hukum, dan keadilan sosial,” tegas Roby Nabia S.E dalam pernyataan resminya.
PLT BUKAN PELENGKAP, TAPI PENENTU ARAH

Roby i menilai, jabatan Plt Bupati Bekasi bukanlah posisi administratif yang boleh dijalankan setengah hati. Justru pada masa transisi inilah, ketegasan seorang pemimpin diuji secara nyata. Kabupaten Bekasi adalah wilayah strategis nasional dengan problematika akut: banjir tahunan, kerusakan lingkungan, lemahnya pengawasan industri, maraknya peredaran obat keras ilegal, hingga keluhan layanan publik yang menumpuk.

MGN menilai dr. Asep Surya Atmaja memiliki kapasitas teknokratis dan keberanian politik untuk mengambil langkah tegas, bahkan ketika langkah tersebut tidak populer di kalangan elite.
“Rakyat sudah terlalu lama menjadi korban pembiaran. Bekasi tidak butuh pemimpin yang takut pada tekanan. Bekasi butuh pemimpin yang berani memutus mata rantai masalah,” kata Roby Nabia dengan nada keras.
DUKUNGAN TOTAL, NAMUN TANPA TOLERANSI PENYIMPANGAN
Dalam sikap resminya, MGN menegaskan bahwa dukungan ini bukan dukungan membabi buta. Justru sebaliknya, dukungan ini disertai pengawasan ketat dan sikap kritis tanpa kompromi.

“Jika Plt Bupati berdiri bersama rakyat, MGN berada di barisan terdepan mendukung. Namun jika ada penyimpangan, kami tidak akan ragu berdiri di depan untuk mengingatkan bahkan melawan,” tegas Roby.
Sikap ini menempatkan MGN sebagai kekuatan masyarakat sipil yang independen, bukan perpanjangan tangan kekuasaan, tetapi juga bukan oposisi tanpa arah. Dukungan MGN adalah dukungan bersyarat: pro-rakyat, pro-hukum, dan anti-pembiaran.

BEKASI DALAM KONDISI DARURAT KEBIJAKAN
Redaksi mencatat, berbagai persoalan di Kabupaten Bekasi sudah berada pada tahap darurat kebijakan, bukan sekadar darurat wacana. Persoalan lingkungan hidup, drainase, pencemaran limbah, hingga lemahnya pengawasan terhadap praktik ilegal telah berdampak langsung pada keselamatan dan kesejahteraan warga.
MGN secara tegas mendorong Plt Bupati Bekasi untuk:
bertindak keras terhadap pelanggaran lingkungan,
mempercepat penanganan banjir dan infrastruktur dasar,
membersihkan birokrasi dari pembiaran dan permainan kepentingan,
serta tidak ragu menegakkan hukum terhadap siapa pun yang merugikan rakyat.
“Jangan ada lagi kompromi dengan pelanggaran. Rakyat Bekasi sudah terlalu lama menunggu keberanian pemimpinnya,” ujar Roby Nabia.

Lanjutnya Roby Menegaskan BEKASI HARUS DIPIMPIN, BUKAN DIAMATI
Redaksi menegaskan, dukungan MGN kepada dr. Asep Surya Atmaja adalah sinyal kuat bahwa publik menginginkan perubahan nyata, bukan sekadar pergantian nama di kursi kekuasaan.

Plt Bupati Bekasi harus menjadi pemimpin yang bekerja, bukan sekadar hadir. Berani bertindak, bukan sekadar berkomentar. Tegas kepada pelanggaran, lembut kepada rakyat.

“Bekasi tidak butuh pemimpin yang ragu. Bekasi butuh pemimpin yang berani. Dan hari ini, MGN melihat keberanian itu pada sosok dr. Asep Surya Atmaja,” pungkas Sekjen MGN Roby Nabia S.E.

Kolaborasi Antara Polsek Duren Sawit Dan Koramil 08/Duren Sawit Kegiatan Patroli,Siskamling Di Jakarta Timur

Penulis

Nurwandini

-

21 Januari 2026

0

Jakarta, Mediaistana.Com– Selasa (20/1/2026) Polsek Duren Sawit dan Koramil 08/ Duren Sawit Jakarta Timur melaksanakan kegiatan Patroli serta Siskamling keliling bersama pada Selasa malam Dalam rangka menciptakan situasi wilayah yang aman dan kondusif bagi masyarakat, kegiatan tersebut untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Duren Sawit Jakarta Timur.

Patroli dan Siskamling ini bertujuan untuk menjaga adanya tauran dan begal pada malam hari,jadi warga yang berada di wilayah hukum Polresta Duren Sawit Jakarta Timur merasa aman serta untuk masyarakat yang dari wilayah lain di saat melintasi wilayah hukum Polres Duren Sawit Jakarta Timur.

Adapun wilayah hukum Polres Duren Sawit dan Koramil 08/Duren Sawit Jakarta Timur adalah terpusat berada di pos keamanan lapas wanita pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.

Kegiatan Patroli dan Siskamling ini melibatkan berbagai unsur lintas sektoral, di antaranya Polsek Duren Sawit,personel Koramil 08/Duren Sawit, Komduk, Satpol PP, petugas keamanan, serta warga masyarakat setempat.

Polsekta Duren Sawit beserta
Danramil 08/Duren Sawit menyampaikan bahwa kegiatan patroli keliling dan siskamling ini tidak hanya bertujuan mencegah potensi gangguan keamanan, tetapi juga sebagai sarana mempererat komunikasi antara aparat dan masyarakat,” jelas polsekta duren sawit dan.

Dengan meningkatnya curah hujan dan intensitas hujan kita kuatirkan adanya banjir dan kami mengimbau seluruh warga untuk tetap waspada terhadap potensi kerawanan, baik terkait keamanan maupun bencana lingkungan,Penting bagi masyarakat untuk selalu berkoordinasi dengan para stakeholder dan aparat kewilayahan, khususnya dalam memantau titik-titik rawan.

Kegiatan patroli ini diharapkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan semakin meningkat, sehingga tercipta wilayah Duren Sawit yang aman, tangguh dan kondusif dalam setiap kondisi.

NEGARA JANGAN KALAH: BONGKAR MAFIA OBAT KERAS DAN NARKOTIKA DI BEKASI–CIKARANG

Penulis

David Emman

-

21 Januari 2026

0

Mediaistana.com – Rabu 21 Januari 2026 – Bekasi -: Cikarang Jawa Barat Peredaran obat keras dan narkotika di wilayah hukum Bekasi–Cikarang telah mencapai titik darurat nasional. Ini bukan lagi persoalan kriminal biasa, melainkan kejahatan terorganisir yang menggerogoti masa depan generasi bangsa secara terang-terangan.

Ketika tramadol, hexymer, excimer, dan narkotika beredar bebas di lingkungan pemukiman, kawasan industri, bahkan dekat sekolah, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hukum—tetapi wibawa negara.

Pernyataan tegas Sekjen Maung Garuda Nusantara (MGN), Roby Nabia S.H, yang mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk berani menangkap aktor utama dan pengendali jaringan, adalah tamparan keras bagi sistem penegakan hukum yang selama ini dinilai tumpul ke atas.

HUKUM JANGAN JADI SANDIWARA
Penangkapan pengedar kecil dan pemakai hanyalah kosmetik hukum. Selama bandar besar, aktor intelektual, dan jaringan pembiaya tidak tersentuh, maka penegakan hukum hanyalah sandiwara untuk meredam opini publik.
Redaksi menilai, mustahil jaringan sebesar ini berjalan tanpa:
Alur distribusi yang rapi
Modal besar
Perlindungan dari pihak tertentu
Maka wajar jika publik bertanya:
siapa yang dilindungi, dan mengapa aktor besarnya selalu lolos?

BEKASI–CIKARANG BUKAN ZONA AMAN MAFIA
Bekasi dan Cikarang adalah kawasan strategis nasional. Jika wilayah ini dibiarkan menjadi sarang mafia obat keras dan narkotika, maka negara secara tidak langsung membiarkan generasi mudanya dirusak dari dalam.
Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, ini adalah kejahatan terhadap masa depan Indonesia.

TUNTUTAN Sekjen Roby nabia SH.,dengan tegas menyatakan:
A.PH wajib membongkar jaringan hingga ke akar-akarnya, bukan berhenti pada pelaku lapangan
Tangkap dan adili bandar besar serta aktor intelektual, tanpa pandang bulu
Usut dan tindak tegas oknum aparat atau pihak mana pun yang membekingi
Buka proses penegakan hukum secara transparan kepada publik
Tidak ada alasan, tidak ada kompromi.

INI UJIAN KEBERANIAN NEGARA
Jika negara gagal menghadapi mafia obat keras dan narkotika, maka negara sedang kalah oleh kejahatan.
Jika aparat ragu bertindak, maka rakyat berhak curiga.
Seperti ditegaskan Roby Nabia S.H, hukum harus menyasar otak kejahatan, bukan hanya kaki tangannya. Negara tidak boleh tunduk, aparat tidak boleh takut, dan mafia tidak boleh diberi ruang hidup.

Bekasi–Cikarang menunggu bukti, bukan janji.
Rakyat menunggu tindakan, bukan retorika.
Tangkap aktor besarnya.
Bongkar jaringannya.
Pulihkan wibawa negara.
Mediaistana.com
Mahdani Lubis.

LIMBAH PERUSAHAAN CEMARI RUMAH WARGA: NEGARA TAK BOLEH KALAH, DLH WAJIB BERTINDAK TEGAS

Penulis

David Emman

-

21 Januari 2026

0

LIMBAH PERUSAHAAN CEMARI RUMAH WARGA: NEGARA TAK BOLEH KALAH, DLH WAJIB BERTINDAK TEGAS.

Mediaistana.com Rabu 21 Januari 2026 Bekasi – Cikarang – Jawa Barat. Masuknya limbah perusahaan ke permukiman dan rumah warga bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan lingkungan yang nyata dan berbahaya. Ketika aktivitas industri mencemari ruang hidup masyarakat, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas lingkungan, tetapi hak dasar warga negara atas kesehatan, keselamatan, dan martabat hidup.

Persoalan ini kembali mengemuka di sejumlah wilayah, termasuk kawasan industri di sekitar permukiman warga. Bau menyengat, perubahan warna air, lumpur limbah, hingga gangguan kesehatan mulai dirasakan masyarakat. Ironisnya, dalam banyak kasus, reaksi pemerintah sering kali lamban, bahkan terkesan ragu menghadapi perusahaan-perusahaan besar.

Menyikapi kondisi tersebut, Sekretaris Jenderal Maung Garuda Nusantara (MGN), Roby Nabia, S.E., menyampaikan sikap keras dan terbuka. Ia menegaskan bahwa pencemaran limbah yang telah masuk ke rumah warga adalah garis merah yang tidak boleh ditoleransi.

“Jika limbah perusahaan sudah mencemari lingkungan dan masuk ke rumah warga, maka ini bukan pelanggaran ringan. Ini kejahatan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup harus bersikap tegas, cepat, dan transparan. Jangan ada kompromi dengan pelaku pencemaran,” tegas Roby Nabia, S.E.

Pernyataan ini mencerminkan kegelisahan publik yang selama ini merasa tidak terlindungi secara maksimal. Dalam banyak kasus, warga mengeluh sudah berulang kali melapor, namun penanganan berhenti pada inspeksi singkat tanpa kejelasan hasil dan sanksi.

Redaksi menilai, lemahnya penegakan hukum lingkungan akan melahirkan preseden berbahaya. Perusahaan akan merasa aman melanggar, sementara masyarakat terus menanggung dampak jangka panjang—mulai dari pencemaran air tanah, rusaknya ekosistem, hingga meningkatnya risiko penyakit.
Roby Nabia menegaskan bahwa DLH tidak boleh sekadar menjadi pengamat, melainkan harus tampil sebagai penegak aturan.

“DLH harus turun langsung ke lapangan, melakukan uji laboratorium yang objektif, membuka hasilnya ke publik, dan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang terbukti melanggar. Jika ada unsur pidana, libatkan aparat penegak hukum. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan industri,” ujarnya.
Dalam tajuk rencana ini, Maung Garuda Nusantara menyampaikan tuntutan nasional, antara lain:

Investigasi menyeluruh dan independen terhadap dugaan pencemaran limbah.
Uji laboratorium terbuka dan akuntabel, bukan formalitas.
Sanksi tegas dan berjenjang, hingga pencabutan izin usaha.
Pemulihan lingkungan dan kompensasi bagi warga terdampak.
Pengawasan berkelanjutan terhadap aktivitas perusahaan.

Lebih jauh, MGN mengingatkan bahwa pencemaran lingkungan adalah kejahatan lintas generasi. Dampaknya tidak berhenti hari ini, tetapi bisa diwariskan kepada anak cucu jika tidak ditangani dengan serius.

Redaksi menegaskan, pembangunan dan investasi tidak boleh mengorbankan rakyat. Industri yang sehat adalah industri yang patuh hukum dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jika ada perusahaan yang melanggar, maka negara wajib hadir di sisi korban, bukan pelaku.

Maung Garuda Nusantara menyatakan akan mengawal kasus-kasus pencemaran limbah hingga tuntas, membuka ruang pengaduan warga, serta mendorong pengawasan publik secara luas. Jika diperlukan, MGN siap mendesak langkah hukum dan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi.

Lingkungan yang bersih bukan bonus, melainkan hak.
Jika limbah dibiarkan mencemari rumah warga, maka yang tercemar bukan hanya tanah dan air—tetapi wibawa negara.
Mediaistana.com
(DE/RED)

Masalah Baru,Proyek Puskesmas Siantan Tengah Dipertanyakan,dimana Transparansi dan Kepatuhan Teknis?

Penulis

Siti Nurzana

-

21 Januari 2026

0

Mediaistana.Com
Pontianak, Kalimantan Barat ,-
Proyek pembangunan Puskesmas Siantan Tengah Tahun Anggaran 2025 kembali memicu tanda tanya besar. Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kota Pontianak melalui Budi Gautama menemukan dugaan kuat ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, yang dinilai berpotensi menyalahi aturan, merugikan keuangan negara, dan membahayakan mutu bangunan fasilitas kesehatan.

Temuan Lapangan: Bukan Opini, Tapi Fakta
Budi Gautama menegaskan bahwa sorotan AWI bukan berdasarkan asumsi, melainkan hasil pemeriksaan lapangan, dokumentasi visual, serta telaah dokumen kontrak dan spesifikasi teknis.
Sebagai tindak lanjut, AWI Kota Pontianak telah melayangkan surat resmi kepada:
* Wali Kota Pontianak
* Dinas PUPR Kota Pontianak (Bidang Cipta Karya)
* PPK Dinas Kesehatan Kota Pontianak
* CV Firaz selaku pelaksana proyek
Surat tersebut memuat laporan awal terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi, indikasi mutu pekerjaan yang meragukan, serta potensi penyimpangan pelaksanaan proyek dari kontrak dan ketentuan hukum yang berlaku.
Potensi Pelanggaran Regulasi
Jika dugaan penyimpangan terbukti, proyek ini berpotensi melanggar berbagai regulasi, antara lain:

1. Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi
3. Permen PUPR 14/2020 tentang Standar Jasa Konstruksi dan peran konsultan pengawas
4. Regulasi Kementerian Kesehatan terkait standar bangunan fasilitas kesehatan
Pelanggaran spesifikasi teknis dapat berimplikasi pada sanksi administratif hingga pidana apabila merugikan keuangan negara.
Minim Klarifikasi, Publik Justru Disuguhi Seremonial
Hingga berita ini diturunkan, tidak satu pun pihak memberikan klarifikasi teknis terbuka kepada publik.
Tidak ada penjelasan mengenai:
1. Spesifikasi teknis pekerjaan
2. Standar mutu material
3. Kesesuaian hasil pekerjaan dengan dokumen kontrak

Sebaliknya, publik justru diarahkan pada kegiatan seremonial kontraktor bersama tokoh lingkungan yang tidak relevan dengan persoalan teknis dan tidak memiliki dasar hukum dalam kontrak.
“Kegiatan simbolik tidak menjawab masalah. Yang ditanyakan adalah spesifikasi, bukan seremonial,” tegas AWI.
AWI: Klarifikasi Harus Teknis, Bukan Pencitraan
Ketua Tim Monitoring AWI Kota Pontianak, Budi Gautama, menegaskan bahwa pemberitaan bernuansa pencitraan justru memperkeruh situasi dan menyesatkan opini publik.
“Judul *‘Wajah Baru Puskesmas Siantan Tengah Dipertanyakan, Diduga Tak Sesuai Spesifikasi Teknis’* tetap tepat dan berbasis fakta. Klarifikasi harus teknis, terbuka, dan sesuai regulasi—bukan sekadar pencitraan,” tegasnya.

### **Desakan AWI: Buka Data Teknis dan Lakukan Audit**

AWI Kota Pontianak mendesak:

* CV Firaz
* Konsultan pengawas
* PPK Dinas Kesehatan Kota Pontianak
* Dinas PUPR Kota Pontianak

untuk segera:

1. Membuka seluruh data teknis pekerjaan secara transparan
2. Melakukan audit teknis menyeluruh
3. Mengevaluasi pelaksanaan proyek secara profesional dan akuntabel

Langkah ini penting untuk:
1. Melindungi keuangan negara
2. Menjamin mutu bangunan fasilitas kesehatan
3. Menjaga hak masyarakat atas pelayanan medis yang aman dan layak

AWI menegaskan, pengawasan publik bukan bentuk penghambatan pembangunan, tetapi kontrol penting untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai hukum dan kepentingan rakyat.
Sumber: DPD AWI Kalimantan Barat
Redaksi

(Tim redaksi)

Polsek Teluk Bayur Fasilitasi Mediasi Bapasak dan PT PSG,Aksi Damai Dibatalkan

Penulis

Aroel Mandang

-

21 Januari 2026

0

Polsek Teluk Bayur bersama Satintelkam Polres Berau memfasilitasi kegiatan mediasi antara DPC Bapasak Teluk Bayur dengan PT. Prima Sarana Gemilang (PSG) terkait pengaduan pemenuhan hak mantan karyawan, Sdr. Harianto, berupa sisa gaji dan tali asih.

Mediasi tersebut dilaksanakan pada Rabu (21/01/2026) bertempat di Sekretariat DPC Bapasak Teluk Bayur, Jalan Kampung Baru Gang Perumahan Guru RT 016, Kelurahan Teluk Bayur. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Teluk Bayur AKP Budi Witikno, S.H., didampingi Kanit 3 Satintelkam Polres Berau Ipda Moh Agus Hidayat, S.H., serta dihadiri Ps. Kanit Intelkam Polsek Teluk Bayur, perwakilan DPD dan DPC Bapasak Berau, personel pengamanan, dan sekitar 15 anggota Ormas Bapasak.

Dalam arahannya, Kapolsek Teluk Bayur AKP Budi Witikno, S.H. menyampaikan bahwa Polri hadir sebagai fasilitator untuk menjembatani komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Ia menegaskan bahwa kepolisian akan terus mengawal proses penyelesaian permasalahan tersebut agar berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan hukum. Kapolsek juga mengimbau seluruh pihak agar tetap menjaga situasi kamtibmas yang kondusif serta mengedepankan musyawarah dan komunikasi yang baik.

Sementara itu, Ketua DPD Bapasak Berau Sdr. Agustiansyah menyampaikan aspirasi agar pihak manajemen PT. PSG dapat memenuhi hak mantan karyawan, termasuk pemberian tali asih dan sisa gaji yang menjadi tuntutan utama. Ia juga berharap komunikasi dengan pihak perusahaan dapat terus terjalin dengan baik, serta menyampaikan adanya biaya transportasi yang telah dikeluarkan selama upaya komunikasi dilakukan.

Menanggapi hal tersebut, Kanit 3 Satintelkam Polres Berau Ipda Moh Agus Hidayat, S.H. menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan manajemen pusat (HO) PT. PSG. Dari hasil komunikasi tersebut, pihak HO menyampaikan belum dapat memenuhi permintaan terkait kompensasi biaya transportasi, namun membuka peluang dukungan melalui mekanisme pengajuan proposal kegiatan Ormas Bapasak sebagai bentuk solusi alternatif. Pihak kepolisian juga menyatakan kesiapan untuk terus memfasilitasi apabila masih terdapat permasalahan lanjutan.

Berdasarkan hasil mediasi, tuntutan utama yang disampaikan telah menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Atas dasar tersebut, rencana aksi damai DPC Bapasak Teluk Bayur terhadap PT. Prima Sarana Gemilang dibatalkan, sehingga situasi kamtibmas di wilayah Kecamatan Teluk Bayur tetap terjaga aman, tertib, dan kondusif.

Aroel Mandang / Humas Polres Berau

Polsek Teluk Bayur Fasilitasi Mediasi Bapasak dan PT PSG , Aksi Damai Dibatalkan

Penulis

Aroel Mandang

-

21 Januari 2026

0

Polsek Teluk Bayur bersama Satintelkam Polres Berau memfasilitasi kegiatan mediasi antara DPC Bapasak Teluk Bayur dengan PT. Prima Sarana Gemilang (PSG) terkait pengaduan pemenuhan hak mantan karyawan, Sdr. Harianto, berupa sisa gaji dan tali asih.

Mediasi tersebut dilaksanakan pada Rabu (21/01/2026) bertempat di Sekretariat DPC Bapasak Teluk Bayur, Jalan Kampung Baru Gang Perumahan Guru RT 016, Kelurahan Teluk Bayur. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Teluk Bayur AKP Budi Witikno, S.H., didampingi Kanit 3 Satintelkam Polres Berau Ipda Moh Agus Hidayat, S.H., serta dihadiri Ps. Kanit Intelkam Polsek Teluk Bayur, perwakilan DPD dan DPC Bapasak Berau, personel pengamanan, dan sekitar 15 anggota Ormas Bapasak.

Dalam arahannya, Kapolsek Teluk Bayur AKP Budi Witikno, S.H. menyampaikan bahwa Polri hadir sebagai fasilitator untuk menjembatani komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Ia menegaskan bahwa kepolisian akan terus mengawal proses penyelesaian permasalahan tersebut agar berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan hukum. Kapolsek juga mengimbau seluruh pihak agar tetap menjaga situasi kamtibmas yang kondusif serta mengedepankan musyawarah dan komunikasi yang baik.

Sementara itu, Ketua DPD Bapasak Berau Sdr. Agustiansyah menyampaikan aspirasi agar pihak manajemen PT. PSG dapat memenuhi hak mantan karyawan, termasuk pemberian tali asih dan sisa gaji yang menjadi tuntutan utama. Ia juga berharap komunikasi dengan pihak perusahaan dapat terus terjalin dengan baik, serta menyampaikan adanya biaya transportasi yang telah dikeluarkan selama upaya komunikasi dilakukan.

Menanggapi hal tersebut, Kanit 3 Satintelkam Polres Berau Ipda Moh Agus Hidayat, S.H. menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan manajemen pusat (HO) PT. PSG. Dari hasil komunikasi tersebut, pihak HO menyampaikan belum dapat memenuhi permintaan terkait kompensasi biaya transportasi, namun membuka peluang dukungan melalui mekanisme pengajuan proposal kegiatan Ormas Bapasak sebagai bentuk solusi alternatif. Pihak kepolisian juga menyatakan kesiapan untuk terus memfasilitasi apabila masih terdapat permasalahan lanjutan.

Berdasarkan hasil mediasi, tuntutan utama yang disampaikan telah menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Atas dasar tersebut, rencana aksi damai DPC Bapasak Teluk Bayur terhadap PT. Prima Sarana Gemilang dibatalkan, sehingga situasi kamtibmas di wilayah Kecamatan Teluk Bayur tetap terjaga aman, tertib, dan kondusif.

Aroel Mandang / Humas Polres Berau

Proyek Drainase Di Gunung Tabur, Mutu Beton Dipertanyakan

Penulis

Aroel Mandang

-

21 Januari 2026

0

Proyek pembangunan drainase yang berada di bawah kewenangan Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten Berau kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat.

Kegiatan Pembangunan Drainase di Jalan Tajuk Kesuma RT 01, Kelurahan Gunung Tabur, diduga dikerjakan asal jadi dan jauh dari harapan warga. Rabu (21/01/2026).

Proyek yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dengan nilai anggaran mencapai Rp348.279.000 tersebut dilaksanakan oleh CV Najaha Karunia.

Namun di lapangan, kualitas pekerjaan justru memunculkan banyak tanda tanya.

Sejumlah warga menilai kualitas beton drainase tidak layak untuk menopang beban jalan. Padahal, posisi drainase yang berada tepat di sisi badan jalan semestinya menggunakan mutu beton minimal K-250 atau lebih, demi menjamin kekuatan struktur dan usia pakai bangunan.

Fakta di lapangan menunjukkan beberapa bagian beton tampak keropos, rapuh, dan mudah retak, sehingga memunculkan dugaan kuat ketidaksesuaian spesifikasi teknis.

Ironisnya, fungsi utama drainase sebagai pengendali aliran air justru tidak berjalan optimal. Di beberapa titik, air terlihat menggenang dan tidak mengalir langsung ke saluran utama, yang mengindikasikan lemahnya perencanaan teknis serta minimnya ketelitian dalam pelaksanaan pekerjaan.

Kondisi tersebut mempertegas dugaan lemahnya pengawasan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun pihak pengawas teknis Dinas PUPR. Pengawasan yang seharusnya menjadi benteng utama pengendalian mutu proyek justru dinilai longgar, sehingga membuka ruang terjadinya kegagalan mutu dan inefisiensi penggunaan anggaran Daerah

Berbagai tanggapan miring pun bermunculan dari masyarakat terhadap kinerja Dinas PUPR Kabupaten Berau, khususnya di Bidang SDA. Proyek yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur dan keselamatan lingkungan, justru dinilai berpotensi menjadi pemborosan anggaran apabila kualitasnya tidak sesuai dengan spesifikasi dan perencanaan.

Masyarakat mendesak agar Dinas PUPR Kabupaten Berau segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk uji mutu beton dan audit teknis di lapangan. Tak hanya itu, warga juga meminta adanya pertanggungjawaban dari pihak pelaksana dan pengawas, agar kejadian serupa tidak terus berulang dan merugikan kepentingan publik.

Aroel Mandang

P 2025 APBD – P 2025 Tidak Efektif Diduga Asal Jadi Dan Sarat Masalah Mutu

Penulis

Aroel Mandang

-

21 Januari 2026

0

Proyek Drainase Gunung Tabur Diduga Asal Jadi, Mutu Beton Dipertanyakan.

Proyek pembangunan drainase yang berada di bawah kewenangan Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten Berau kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat. Kegiatan Pembangunan Drainase di Jalan Tajuk Kesuma RT 01, Kelurahan Gunung Tabur, diduga dikerjakan asal jadi dan jauh dari harapan warga. Rabu (21/01/2026).