MEDIAISTANA.COM – TANGERANG, 16 AGUSTUS 2026 — Republik Indonesia genap memasuki usia 81 tahun. Pemerintah menetapkan tema resmi “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” sebagai pesan utama peringatan kemerdekaan tahun 2026.

Namun bagi insan pers, kemerdekaan tidak boleh berhenti pada pengibaran Sang Merah Putih, seremoni kenegaraan, perlombaan rakyat, ataupun pidato para pejabat.

Kemerdekaan harus diuji di lapangan.

Di situlah pers mengambil posisi: menjadi mata ketika rakyat tidak didengar, menjadi telinga ketika keluhan masyarakat diabaikan, dan menjadi suara ketika persoalan publik berusaha ditutup oleh kepentingan tertentu.

81 TAHUN MERDEKA, APAKAH RAKYAT SUDAH MERASAKAN KEMERDEKAAN?

Pertanyaan ini mungkin tidak nyaman. Tetapi justru pertanyaan semacam inilah yang harus tetap hidup dalam ruang demokrasi.

Indonesia boleh memiliki pemerintahan yang kuat, aparat yang lengkap, regulasi yang berlapis, serta institusi penegak hukum yang tersebar dari pusat hingga daerah.

Tetapi ukuran keberhasilan negara bukan semata-mata seberapa banyak institusi yang berdiri.

Ukuran sebenarnya adalah apakah rakyat merasa aman, mendapatkan keadilan, memperoleh pelayanan yang layak, dan memiliki ruang untuk menyampaikan kritik tanpa rasa takut.

Tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” karena itu bukan sekadar slogan perayaan. Tema tersebut harus diterjemahkan menjadi keberanian untuk memastikan hukum berlaku tanpa pandang bulu dan kebijakan negara benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat.

PERS BUKAN PEMBUNGKAM — PERS ADALAH ALARM DEMOKRASI

Di tengah derasnya arus informasi, tugas pers semakin berat.

Ketika media sosial dapat memproduksi informasi dalam hitungan detik, pers profesional justru dituntut bekerja lebih lambat, lebih teliti, dan lebih berani melakukan verifikasi.

Tajam bukan berarti memfitnah. Keras bukan berarti menghakimi. Investigatif bukan berarti menuduh tanpa bukti.

Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus diuji dengan data, dokumen, kesaksian, konfirmasi pihak terkait, serta ruang hak jawab.

Inilah garis yang membedakan jurnalisme investigasi dengan sekadar kegaduhan informasi.

KEMERDEKAAN PERS ADALAH KEMERDEKAAN RAKYAT UNTUK BERTANYA

Jika masyarakat mempertanyakan kebijakan pemerintah, pers wajib memberikan ruang.

Jika warga melaporkan dugaan pelanggaran, pers wajib menguji informasi tersebut.

Jika aparat mengambil tindakan, pers berhak meminta penjelasan mengenai dasar dan hasil tindakan tersebut.

Dan jika pejabat memilih diam ketika dikonfirmasi, diam itu sendiri harus dicatat sebagai bagian dari proses jurnalistik—bukan dipelintir menjadi bukti kesalahan.

Inilah prinsip penting yang harus dijaga.
Sebab negara demokrasi tidak akan runtuh karena kritik.
Negara justru berbahaya ketika kritik mulai dianggap sebagai ancaman.

DARI TANGERANG UNTUK INDONESIA

Momentum HUT ke-81 RI menjadi pengingat bahwa persoalan kemerdekaan bukan hanya urusan Istana.
Ia hadir di jalan-jalan kampung.

Ia hadir di pasar.
Ia hadir di trotoar.
Ia hadir di ruang pelayanan publik.
Ia hadir ketika seorang warga berhadapan dengan birokrasi.
Ia hadir ketika masyarakat mempertanyakan keadilan.

Dan ia hadir ketika seorang jurnalis mengetuk pintu pejabat untuk meminta klarifikasi.
Karena itu, Mediaistana.com, Dilikkasus86.com, dan IJI.RED menyatakan bahwa peringatan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat keberanian pers dalam mengawal kepentingan publik.

Bukan menjadi corong kekuasaan.

Bukan pula menjadi alat untuk menjatuhkan seseorang.
Melainkan berdiri di tengah dengan satu prinsip:

FAKTA HARUS DIUJI. KEKUASAAN HARUS DIAWASI. RAKYAT HARUS DIDENGAR.

MERDEKA DARI KETAKUTAN

81 tahun Republik Indonesia adalah perjalanan panjang.

Tetapi perjalanan menuju Indonesia yang benar-benar berdaulat, adil, dan makmur belum selesai.
Karena kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan asing.
Kemerdekaan juga berarti bebas dari ketidakadilan, bebas dari kesewenang-wenangan, bebas dari diskriminasi, bebas dari penyalahgunaan kekuasaan, dan bebas dari rasa takut untuk menyampaikan kebenaran.

Maka pada 17 Agustus 2026, ketika Merah Putih dikibarkan di seluruh penjuru negeri, ada satu pesan yang harus menggema:

JANGAN BIARKAN KEMERDEKAAN HANYA MENJADI UPACARA.

Biarkan kemerdekaan menjadi keberanian.
Biarkan hukum menjadi panglima.

Biarkan kritik menjadi vitamin demokrasi.
Dan biarkan pers tetap menjadi cahaya ketika ruang publik mulai gelap.

INSAN PERS MEDIAISTANA.COM — DILIKKASUS86.COM — IJI.RED

MENGUCAPKAN:

🇮🇩 DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-81 🇮🇩

“INDONESIA BERDAULAT, ADIL, DAN MAKMUR.”

MERDEKA!

DARI INDONESIA, UNTUK DUNIA.
DARI KEBENARAN, UNTUK KEADILAN.
DARI PERS, UNTUK RAKYAT.

RED DAVID E,S.E.

Mediaistana.com – Penertiban Panggung, Pungli Berkuasa, Hukum Bungkam — Apakah Ini yang Disebut KEMERDEKAN REPUBLIK INDONESIA .

TANGERANG, 16 Agustus 2026 — Besok, seluruh negeri akan mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Akan ada upacara, pidato, lomba, dan perayaan. Indonesia genap berusia 81 tahun. Delapan puluh satu tahun sejak para pendahulu kita memproklamasikan kemerdekaan, bersumpah melepaskan diri dari segala bentuk penindasan, pemerasan, dan kekuasaan sewenang-wenang.

Tapi di GOR Gondrong, di Kecamatan Cipondoh, di Kota Tangerang — dan di ribuan sudut negeri ini — rakyat bertanya dengan perih di hati:

Apa sesungguhnya arti kemerdekaan bagi kami?

Apakah kemerdekaan hanya berarti tidak lagi dijajah bangsa asing? Atau kemerdekaan berarti rakyat tidak boleh dijajah oleh siapa pun — termasuk oleh oknum negeri sendiri, oleh preman yang dilindungi, oleh kekuasaan yang memeras dan hukum yang diam?

Jika kemerdekaan berarti rakyat kecil bisa hidup tenang, bisa berusaha tanpa dipungut uang di bawah tangan, bisa melapor tanpa takut dibalas, dan bisa mendapatkan keadilan tanpa harus punya koneksi — maka di hari ke-81 ini, rakyat di GOR Gondrong belum merdeka.

KEMERDEKAAN YANG TIDAK DIRASAKAN

Para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan agar rakyat Indonesia bebas dari penindasan. Bebas dari pemerasan. Bebas dari kekuasaan yang sewenang-wenang.

Tapi di GOR Gondrong, rakyat justru merasakan sebaliknya:

– Penertiban dilakukan — bukan untuk menata, tapi untuk panggung. Kamera menyala, aparat gagah, lalu pergi. Dan setelah itu, preman dan oknum kembali berkuasa.
– Pedagang kecil yang ingin mencari nafkah — diusir, ditertibkan, dianggap masalah. Sementara mereka yang memeras pedagang itu setiap hari — berjalan tegak, dihormati, seolah tidak tersentuh hukum.
– Laporan pungutan liar sudah masuk ke kepolisian — berminggu-minggu berlalu, tidak ada tindakan, tidak ada kejelasan, seolah laporan itu ditutup rapat dan dikubur dalam.
– Pelapor justru merasa takut, merasa terancam, merasa bahwa mereka yang berani melaporlah yang dianggap salah — bukan mereka yang memeras.

Inikah kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan kita?

Apakah mereka berjuang agar setelah 81 tahun, rakyat kecil tetap harus membayar upeti untuk boleh bekerja di negeri sendiri? Apakah mereka berjuang agar hukum hanya berlaku untuk yang tidak punya kuasa? Apakah mereka berjuang agar negara tampak merdeka di atas kertas, sementara rakyat masih dijajah di kenyataan?

PENERTIBAN YANG TIDAK ADIL, PUNGLI YANG BERKUASA

Ada yang sangat keliru terjadi di sini. Pemerintah — Camat Cipondoh, Satpol PP, Pemkot Tangerang, Polsek Cipondoh — begitu cepat dan tegas ketika menghadapi pedagang kaki lima. Mereka datang, menertibkan, mengusir, memasang larangan. Semua itu dilakukan atas nama ketertiban umum.

Tapi di saat yang sama, mereka begitu lamban, begitu diam, begitu takut ketika harus menghadapi mereka yang memeras pedagang itu.

Yang satu — pedagang kecil — hanya ingin makan. Yang lain — oknum dan preman — ingin merampok. Tapi yang ditindak adalah yang lapar. Yang dibiarkan adalah yang merampok.

Lalu atas nama apa penertiban itu dilakukan? Atas nama keadilan? Atau atas nama kekuasaan yang hanya berani menindak yang lemah?

Jika kemerdekaan berarti setiap warga negara sama di hadapan hukum — maka di GOR Gondrong, kemerdekaan itu belum tiba. Jika kemerdekaan berarti negara melindungi rakyatnya — maka di GOR Gondrong, negara sedang berpura-pura tidak melihat.

HUKUM YANG TUTUP MATA, KEMERDEKAAN YANG HANYA DI LAMBANG

Laporan polisi sudah ada: LPB/372/VII/2026/SPKT/Polsek Cipondoh/Polres Metro Tangerang Kota. Para pedagang sudah berani melapor — langkah yang tidak mudah, karena mereka tahu risikonya. Mereka menyerahkan keterangan, nama, bukti.
Dan apa yang mereka dapatkan? Keheningan.

Minggu berganti minggu. Pihak yang diduga menjadi otak pungli — KS — masih berjalan bebas. Masih beraktivitas. Masih menatap mata pedagang. Sementara penyidik yang seharusnya menegakkan hukum — bungkam. Tidak ada panggilan. Tidak ada pemeriksaan. Tidak ada penjelasan. Seolah pintu keadilan sudah ditutup dan dikunci.

Apakah ini kemerdekaan?

Apakah kemerdekaan berarti laporan rakyat bisa diabaikan begitu saja? Apakah kemerdekaan berarti oknum dan preman bisa berkuasa di atas hukum? Apakah kemerdekaan berarti rakyat harus merayakan kebebasan di atas kertas, sementara di kehidupan nyata mereka masih diperintah oleh ketakutan dan pemerasan?

PESAN PRESIDEN YANG BELUM SAMPAI KE JALANAN

Presiden Prabowo Subianto telah berpesan dengan tegas:

“Jika ada oknum TNI, Polri, dan ASN yang sikapnya tidak tegas, beri sanksi sampai pemecatan. Jangan sampai negara diatur oleh oknum dan preman.”

Itu adalah pesan kemerdekaan yang sesungguhnya. Itu adalah perintah agar negeri ini benar-benar merdeka — merdeka dari penindasan, merdeka dari pemerasan, merdeka dari kekuasaan sewenang-wenang, merdeka dari perbudakan di negeri sendiri.

Tapi di GOR Gondrong, pesan itu belum sampai.

Di sana, sebaliknya yang terjadi: negara seolah diatur oleh oknum dan preman. Hukum tunduk pada kekuasaan. Keadilan menjadi barang mewah. Dan rakyat kecil — yang paling berhak merasakan kemerdekaan ini — justru yang paling jauh darinya.

PERTANYAAN UNTUK NEGERI YANG BERUSIA 81 TAHUN

Di ambang ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat di GOR Gondrong mengajukan pertanyaan yang sederhana namun menyakitkan:

Apakah kemerdekaan ini milik semua rakyat, atau hanya milik mereka yang punya kuasa, punya koneksi, dan berani memeras sesamanya?

Apakah kemerdekaan berarti:

– Bisa diusir kapan saja jika pedagang kecil, tapi tidak bisa disentuh jika preman?
– Harus taat aturan jika rakyat biasa, tapi bebas berbuat apa saja jika oknum?
– Laporan harus ditindaklanjuti jika menyangkut orang kecil, tapi bisa dikubur jika menyangkut orang berkuasa?

Jika itulah kenyataannya, maka kemerdekaan itu belum sempurna. Bahkan bisa dikatakan, kemerdekaan itu belum benar-benar ada bagi rakyat kecil di GOR Gondrong.

KEMERDEKAAN SESUNGGUHNYA ADALAH KEADILAN

Para pahlawan kemerdekaan tidak berjuang hanya agar bendera bisa dikibarkan. Mereka berjuang agar rakyat Indonesia bisa hidup bebas, adil, dan sejahtera. Mereka berjuang agar tidak ada lagi penindasan dari siapa pun — baik penjajah asing maupun penguasa sendiri.

Kemerdekaan bukan hanya soal tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah ketika:

Seorang pedagang kecil bisa berusaha tanpa dipungut uang secara ilegal
Seorang warga bisa melaporkan pelanggaran tanpa takut dibalas
Hukum berlaku sama untuk semua orang — tidak peduli kaya atau miskin, berkuasa atau tidak
Aparat bekerja untuk rakyat, bukan untuk melindungi kejahatan
Negara berpihak pada yang benar, bukan pada yang kuat

Selama hal-hal di atas belum terwujud, maka kemerdekaan itu belum selesai. Selama rakyat masih merasa dijajah oleh oknum dan preman di negeri sendiri, maka perjuangan kemerdekaan belum usai.

TUNTUTAN RAKYAT DI HUT KE-81

Di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, rakyat di GOR Gondrong tidak meminta upacara. Tidak meminta pidato. Tidak meminta seremoni. Mereka menuntut hal yang jauh lebih sederhana namun jauh lebih berharga:

Segera proses laporan pungutan liar. Bukan tutup mulut, bukan diabaikan. Periksa, selidiki, tangkap jika terbukti. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya.
Jangan lagi menertibkan yang lemah saja. Jika ingin menertibkan, tertibkan juga mereka yang memeras. Jika ingin tegas, tegaslah kepada semua orang tanpa pandang bulu. Itulah keadilan.
Jangan biarkan oknum dan preman mengatur negara. Sesuai perintah Presiden — pecat, proses, hukum siapa pun yang membiarkan atau melindungi kejahatan. Itulah supremasi hukum.
Buktikan bahwa kemerdekaan ini milik semua rakyat. Bukan hanya di atas kertas, bukan hanya di dalam pidato, tapi di jalanan, di pasar, di GOR Gondrong — di mana rakyat kecil berjuang hidup setiap hari.

KEMERDEKAAN HARUS DIRASAKAN, BUKAN HANYA DIRAYAKAN

81 tahun kemerdekaan. Bukan waktu yang singkat. Sudah cukup waktu bagi negara ini untuk memastikan bahwa setiap rakyatnya benar-benar merdeka — merdeka dari ketakutan, merdeka dari pemerasan, merdeka dari ketidakadilan.

Tapi di GOR Gondrong, kemerdekaan itu masih terasa jauh.

Jika di hari ke-81 kemerdekaan ini, rakyat masih harus bertanya “apa itu kemerdekaan”, maka itu bukan pertanda baik. Itu adalah peringatan bagi semua pihak yang memegang kekuasaan: Kemerdekaan bukanlah hak milik penguasa untuk dirayakan, melainkan kewajiban penguasa untuk dirasakan oleh rakyat.

Pemkot Tangerang, Camat Cipondoh, Satpol PP, Polsek Cipondoh — di hari kemerdekaan ini, tanyakan pada diri sendiri:

Apakah rakyat di bawah kekuasaan Anda benar-benar merdeka? Atau mereka masih dijajah oleh preman, oknum, dan ketidakadilan yang Anda biarkan berkuasa?

Karena jika rakyat tidak merasakan keadilan, maka kemerdekaan hanyalah kata-kata kosong.

Tanggal: 16 Agustus 2026 — Menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-81
Lokasi: GOR Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang
Nomor Laporan Polisi: LPB/372/VII/2026/SPKT/Polsek Cipondoh/Polres Metro Tangerang Kota.

REDAKSI DAVID E,S.E.

DI HARI KEMERDEKAAN KE-81,RAKYAT MERAYAKAN NAMA KEMERDEKAAN, TAPI MERASAKAN PENJAJAHAN DI NEGERI SENDIRI

MEDIAISTANA.COM – Penertiban Panggung, Pungli Berkuasa, Hukum Bungkam — Apakah Ini yang Disebut KEMERDEKAN REPUBLIK INDONESIA .

TANGERANG, 16 Agustus 2026 — Besok, seluruh negeri akan mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Akan ada upacara, pidato, lomba, dan perayaan. Indonesia genap berusia 81 tahun. Delapan puluh satu tahun sejak para pendahulu kita memproklamasikan kemerdekaan, bersumpah melepaskan diri dari segala bentuk penindasan, pemerasan, dan kekuasaan sewenang-wenang.

Tapi di GOR Gondrong, di Kecamatan Cipondoh, di Kota Tangerang — dan di ribuan sudut negeri ini — rakyat bertanya dengan perih di hati:

Apa sesungguhnya arti kemerdekaan bagi kami?

Apakah kemerdekaan hanya berarti tidak lagi dijajah bangsa asing? Atau kemerdekaan berarti rakyat tidak boleh dijajah oleh siapa pun — termasuk oleh oknum negeri sendiri, oleh preman yang dilindungi, oleh kekuasaan yang memeras dan hukum yang diam?

Jika kemerdekaan berarti rakyat kecil bisa hidup tenang, bisa berusaha tanpa dipungut uang di bawah tangan, bisa melapor tanpa takut dibalas, dan bisa mendapatkan keadilan tanpa harus punya koneksi — maka di hari ke-81 ini, rakyat di GOR Gondrong belum merdeka.

KEMERDEKAAN YANG TIDAK DIRASAKAN

Para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan agar rakyat Indonesia bebas dari penindasan. Bebas dari pemerasan. Bebas dari kekuasaan yang sewenang-wenang.

Tapi di GOR Gondrong, rakyat justru merasakan sebaliknya:

– Penertiban dilakukan — bukan untuk menata, tapi untuk panggung. Kamera menyala, aparat gagah, lalu pergi. Dan setelah itu, preman dan oknum kembali berkuasa.
– Pedagang kecil yang ingin mencari nafkah — diusir, ditertibkan, dianggap masalah. Sementara mereka yang memeras pedagang itu setiap hari — berjalan tegak, dihormati, seolah tidak tersentuh hukum.
– Laporan pungutan liar sudah masuk ke kepolisian — berminggu-minggu berlalu, tidak ada tindakan, tidak ada kejelasan, seolah laporan itu ditutup rapat dan dikubur dalam.
– Pelapor justru merasa takut, merasa terancam, merasa bahwa mereka yang berani melaporlah yang dianggap salah — bukan mereka yang memeras.

Inikah kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan kita?

Apakah mereka berjuang agar setelah 81 tahun, rakyat kecil tetap harus membayar upeti untuk boleh bekerja di negeri sendiri? Apakah mereka berjuang agar hukum hanya berlaku untuk yang tidak punya kuasa? Apakah mereka berjuang agar negara tampak merdeka di atas kertas, sementara rakyat masih dijajah di kenyataan?

PENERTIBAN YANG TIDAK ADIL, PUNGLI YANG BERKUASA

Ada yang sangat keliru terjadi di sini. Pemerintah — Camat Cipondoh, Satpol PP, Pemkot Tangerang, Polsek Cipondoh — begitu cepat dan tegas ketika menghadapi pedagang kaki lima. Mereka datang, menertibkan, mengusir, memasang larangan. Semua itu dilakukan atas nama ketertiban umum.

Tapi di saat yang sama, mereka begitu lamban, begitu diam, begitu takut ketika harus menghadapi mereka yang memeras pedagang itu.

Yang satu — pedagang kecil — hanya ingin makan. Yang lain — oknum dan preman — ingin merampok. Tapi yang ditindak adalah yang lapar. Yang dibiarkan adalah yang merampok.

Lalu atas nama apa penertiban itu dilakukan? Atas nama keadilan? Atau atas nama kekuasaan yang hanya berani menindak yang lemah?

Jika kemerdekaan berarti setiap warga negara sama di hadapan hukum — maka di GOR Gondrong, kemerdekaan itu belum tiba. Jika kemerdekaan berarti negara melindungi rakyatnya — maka di GOR Gondrong, negara sedang berpura-pura tidak melihat.

HUKUM YANG TUTUP MATA, KEMERDEKAAN YANG HANYA DI LAMBANG

Laporan polisi sudah ada: LPB/372/VII/2026/SPKT/Polsek Cipondoh/Polres Metro Tangerang Kota. Para pedagang sudah berani melapor — langkah yang tidak mudah, karena mereka tahu risikonya. Mereka menyerahkan keterangan, nama, bukti.
Dan apa yang mereka dapatkan? Keheningan.

Minggu berganti minggu. Pihak yang diduga menjadi otak pungli — KS — masih berjalan bebas. Masih beraktivitas. Masih menatap mata pedagang. Sementara penyidik yang seharusnya menegakkan hukum — bungkam. Tidak ada panggilan. Tidak ada pemeriksaan. Tidak ada penjelasan. Seolah pintu keadilan sudah ditutup dan dikunci.

Apakah ini kemerdekaan?

Apakah kemerdekaan berarti laporan rakyat bisa diabaikan begitu saja? Apakah kemerdekaan berarti oknum dan preman bisa berkuasa di atas hukum? Apakah kemerdekaan berarti rakyat harus merayakan kebebasan di atas kertas, sementara di kehidupan nyata mereka masih diperintah oleh ketakutan dan pemerasan?

PESAN PRESIDEN YANG BELUM SAMPAI KE JALANAN

Presiden Prabowo Subianto telah berpesan dengan tegas:

“Jika ada oknum TNI, Polri, dan ASN yang sikapnya tidak tegas, beri sanksi sampai pemecatan. Jangan sampai negara diatur oleh oknum dan preman.”

Itu adalah pesan kemerdekaan yang sesungguhnya. Itu adalah perintah agar negeri ini benar-benar merdeka — merdeka dari penindasan, merdeka dari pemerasan, merdeka dari kekuasaan sewenang-wenang, merdeka dari perbudakan di negeri sendiri.

Tapi di GOR Gondrong, pesan itu belum sampai.

Di sana, sebaliknya yang terjadi: negara seolah diatur oleh oknum dan preman. Hukum tunduk pada kekuasaan. Keadilan menjadi barang mewah. Dan rakyat kecil — yang paling berhak merasakan kemerdekaan ini — justru yang paling jauh darinya.

PERTANYAAN UNTUK NEGERI YANG BERUSIA 81 TAHUN

Di ambang ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat di GOR Gondrong mengajukan pertanyaan yang sederhana namun menyakitkan:

Apakah kemerdekaan ini milik semua rakyat, atau hanya milik mereka yang punya kuasa, punya koneksi, dan berani memeras sesamanya?

Apakah kemerdekaan berarti:

– Bisa diusir kapan saja jika pedagang kecil, tapi tidak bisa disentuh jika preman?
– Harus taat aturan jika rakyat biasa, tapi bebas berbuat apa saja jika oknum?
– Laporan harus ditindaklanjuti jika menyangkut orang kecil, tapi bisa dikubur jika menyangkut orang berkuasa?

Jika itulah kenyataannya, maka kemerdekaan itu belum sempurna. Bahkan bisa dikatakan, kemerdekaan itu belum benar-benar ada bagi rakyat kecil di GOR Gondrong.

KEMERDEKAAN SESUNGGUHNYA ADALAH KEADILAN

Para pahlawan kemerdekaan tidak berjuang hanya agar bendera bisa dikibarkan. Mereka berjuang agar rakyat Indonesia bisa hidup bebas, adil, dan sejahtera. Mereka berjuang agar tidak ada lagi penindasan dari siapa pun — baik penjajah asing maupun penguasa sendiri.

Kemerdekaan bukan hanya soal tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah ketika:

Seorang pedagang kecil bisa berusaha tanpa dipungut uang secara ilegal
Seorang warga bisa melaporkan pelanggaran tanpa takut dibalas
Hukum berlaku sama untuk semua orang — tidak peduli kaya atau miskin, berkuasa atau tidak
Aparat bekerja untuk rakyat, bukan untuk melindungi kejahatan
Negara berpihak pada yang benar, bukan pada yang kuat

Selama hal-hal di atas belum terwujud, maka kemerdekaan itu belum selesai. Selama rakyat masih merasa dijajah oleh oknum dan preman di negeri sendiri, maka perjuangan kemerdekaan belum usai.

TUNTUTAN RAKYAT DI HUT KE-81

Di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, rakyat di GOR Gondrong tidak meminta upacara. Tidak meminta pidato. Tidak meminta seremoni. Mereka menuntut hal yang jauh lebih sederhana namun jauh lebih berharga:

Segera proses laporan pungutan liar. Bukan tutup mulut, bukan diabaikan. Periksa, selidiki, tangkap jika terbukti. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya.
Jangan lagi menertibkan yang lemah saja. Jika ingin menertibkan, tertibkan juga mereka yang memeras. Jika ingin tegas, tegaslah kepada semua orang tanpa pandang bulu. Itulah keadilan.
Jangan biarkan oknum dan preman mengatur negara. Sesuai perintah Presiden — pecat, proses, hukum siapa pun yang membiarkan atau melindungi kejahatan. Itulah supremasi hukum.
Buktikan bahwa kemerdekaan ini milik semua rakyat. Bukan hanya di atas kertas, bukan hanya di dalam pidato, tapi di jalanan, di pasar, di GOR Gondrong — di mana rakyat kecil berjuang hidup setiap hari.

KEMERDEKAAN HARUS DIRASAKAN, BUKAN HANYA DIRAYAKAN

81 tahun kemerdekaan. Bukan waktu yang singkat. Sudah cukup waktu bagi negara ini untuk memastikan bahwa setiap rakyatnya benar-benar merdeka — merdeka dari ketakutan, merdeka dari pemerasan, merdeka dari ketidakadilan.

Tapi di GOR Gondrong, kemerdekaan itu masih terasa jauh.

Jika di hari ke-81 kemerdekaan ini, rakyat masih harus bertanya “apa itu kemerdekaan”, maka itu bukan pertanda baik. Itu adalah peringatan bagi semua pihak yang memegang kekuasaan: Kemerdekaan bukanlah hak milik penguasa untuk dirayakan, melainkan kewajiban penguasa untuk dirasakan oleh rakyat.

Pemkot Tangerang, Camat Cipondoh, Satpol PP, Polsek Cipondoh — di hari kemerdekaan ini, tanyakan pada diri sendiri:

Apakah rakyat di bawah kekuasaan Anda benar-benar merdeka? Atau mereka masih dijajah oleh preman, oknum, dan ketidakadilan yang Anda biarkan berkuasa?

Karena jika rakyat tidak merasakan keadilan, maka kemerdekaan hanyalah kata-kata kosong.

Tanggal: 16 Agustus 2026 — Menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-81
Lokasi: GOR Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang
Nomor Laporan Polisi: LPB/372/VII/2026/SPKT/Polsek Cipondoh/Polres Metro Tangerang Kota.

REDAKSI DAVID E,S.E.

MEDIAISTANA.COM | GRESIK-Perayaan HUT RI ke 81 bukan hanya Seremonial dan bukan hanya sekedar meneriakkan kata ‘merdeka!!’, tapi momentum ini waktunya Negera intropeksi dan berbenah serta memperbaiki diri.

Fakta kemerdekaan RI betul betul belum di rasakan bagi kaum masyarakat di akar rumput terbukti dengan masih banyaknya suara suara sumbang penilaian, kritik dan mengarah pada perlawanan terhadap kebijakan kebijakan Pemerintah selaku pengelola negara.

Begitu pula semakin meningkatkan letupan letupan disana sini bukan hanya ancaman disintergrasi sosial, politik tapi mengarah disintegrasi bangsa. Hal ini ditandainya sejak 3 hari terakhir ini bagaimana Aceh ada sebuah gerakan untuk ngotot minta lepas dan merdeka dari Negara Republik Indonesia.

Seorang nasionalis revolusioner bernama Tan Malaka telah mengingatkan kepada Soekarno pada saat itu yang intinya ‘kemerdekaan hanyalah milik kalian para elit, tidak dirancang untuk kemaslahatan bersama, merdeka itu harus 100 persen, kita mengalami perjalanan yang salah tentang arti merdeka, apabila kalian tidak memperbaikinya maka sampai kapanpun bangsa ini tidak akan pernah merdeka !. Inilah kata kata Tan Malaka, suka tidak suka yang kita rasakan bersama hingga saat ini banyak kebijakan pemerintah, penegakakan hukum belum berpihak kepada prinsip prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maka untuk momentum HUT RI ke 81 ini, Pemerintah harus lebih berjuang keras untuk memenuhi arti kemerdekaan itu bagi seluruh bangsa Indonesia. Merdeka itu tidak ada lagi rakyat yang kesulitan mencari makan, terjerat pinjaman Online, hingga mengais rejeki melalui Judi Online, kesulitan mencari kerja, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang bebas dari keluhan teknis bagi masyarakat akar rumput.

Republik Indonesia jika ingin merdeka 100 persen maka harus lakukan perbaikan dan kembali pada tatakelola negara merujuk komitmen pada pasal 33 UUD 1945 sebagai perspektif kemerdekaan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Begitu pula komitmen menetapi Pasal 27 UUD 1945 sebagai perspektif cerminan masyarakat yang merasakan sebuah keadilan.
Kemerdekaan bukan hanya ketika bangsa terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan baru memiliki makna substantif ketika setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum, memperoleh kesempatan bekerja dan hidup layak, serta menikmati hasil pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Inilah yang dinamakan Merdeka 100 persen.

Sebagai warga negara yang baik, maka lalu kita tidak boleh apatis dan patah semangat untuk terus melakukan kritik, saran, konstruktif solutif kepada pengelola Negera untuk memperbaiki diri tatakelola negara kembali kepada nilai nilai UUD 1945. dan Pemerintah sendiri janganlah memposisikan diri super power anti kritik.

Dirgahayu Indonesiaku. Merdeka !!*Indonesia Belum Merdeka 100 persen.*

(Andi Fajar Yulianto /Dir. Ylbh Fajar Trilaksana)

GRESIK-Perayaan HUT RI ke 81 bukan hanya Seremonial dan bukan hanya sekedar meneriakkan kata ‘merdeka!!’, tapi momentum ini waktunya Negera intropeksi dan berbenah serta memperbaiki diri.

Fakta kemerdekaan RI betul betul belum di rasakan bagi kaum masyarakat di akar rumput terbukti dengan masih banyaknya suara suara sumbang penilaian, kritik dan mengarah pada perlawanan terhadap kebijakan kebijakan Pemerintah selaku pengelola negara.

Begitu pula semakin meningkatkan letupan letupan disana sini bukan hanya ancaman disintergrasi sosial, politik tapi mengarah disintegrasi bangsa. Hal ini ditandainya sejak 3 hari terakhir ini bagaimana Aceh ada sebuah gerakan untuk ngotot minta lepas dan merdeka dari Negara Republik Indonesia.

Seorang nasionalis revolusioner bernama Tan Malaka telah mengingatkan kepada Soekarno pada saat itu yang intinya ‘kemerdekaan hanyalah milik kalian para elit, tidak dirancang untuk kemaslahatan bersama, merdeka itu harus 100 persen, kita mengalami perjalanan yang salah tentang arti merdeka, apabila kalian tidak memperbaikinya maka sampai kapanpun bangsa ini tidak akan pernah merdeka !. Inilah kata kata Tan Malaka, suka tidak suka yang kita rasakan bersama hingga saat ini banyak kebijakan pemerintah, penegakakan hukum belum berpihak kepada prinsip prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maka untuk momentum HUT RI ke 81 ini, Pemerintah harus lebih berjuang keras untuk memenuhi arti kemerdekaan itu bagi seluruh bangsa Indonesia. Merdeka itu tidak ada lagi rakyat yang kesulitan mencari makan, terjerat pinjaman Online, hingga mengais rejeki melalui Judi Online, kesulitan mencari kerja, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang bebas dari keluhan teknis bagi masyarakat akar rumput.

Republik Indonesia jika ingin merdeka 100 persen maka harus lakukan perbaikan dan kembali pada tatakelola negara merujuk komitmen pada pasal 33 UUD 1945 sebagai perspektif kemerdekaan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Begitu pula komitmen menetapi Pasal 27 UUD 1945 sebagai perspektif cerminan masyarakat yang merasakan sebuah keadilan.

Kemerdekaan bukan hanya ketika bangsa terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan baru memiliki makna substantif ketika setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum, memperoleh kesempatan bekerja dan hidup layak, serta menikmati hasil pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Inilah yang dinamakan Merdeka 100 persen.

Sebagai warga negara yang baik, maka lalu kita tidak boleh apatis dan patah semangat untuk terus melakukan kritik, saran, konstruktif solutif kepada pengelola Negera untuk memperbaiki diri tatakelola negara kembali kepada nilai nilai UUD 1945. dan Pemerintah sendiri janganlah memposisikan diri super power anti kritik.

(Andi Fajar Yulianto /Dir. Ylbh Fajar Trilaksana)

Dirgahayu Indonesiaku. Merdeka !!