AMBON – Kemenangan Ruslan Arif Soamole, S.H. alias Ucok dalam perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Ambon menjadi babak penting dalam perjalanan hukumnya. Putusan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa setiap proses penegakan hukum harus berjalan berdasarkan ketentuan, prosedur dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara Nomor 16/Pid.Pra/2026/PN Amb, permohonan praperadilan yang diajukan Ruslan melalui tim kuasa hukumnya dikabulkan seluruhnya oleh Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Ambon.

Putusan tersebut menyatakan penetapan Ruslan sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/S-4/77/XI/2025/Ditreskrimum/Polda Maluku tanggal 26 November 2025 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tidak hanya itu, tindakan hukum yang bertumpu pada penetapan tersangka tersebut juga dinyatakan tidak sah. Termasuk tindakan penangkapan, penahanan, penyitaan dan upaya hukum lainnya yang dilakukan berdasarkan penetapan tersangka tersebut.

Bagi Ruslan dan keluarganya, putusan tersebut menjadi momentum penting untuk memulihkan nama baik serta kedudukannya setelah sebelumnya harus menghadapi proses hukum sebagai tersangka.

Kemenangan di Pengadilan, Bukti Konsistensi Tempuh Jalur Hukum

Keberhasilan Ruslan memenangkan praperadilan tidak terlepas dari keberanian dirinya bersama tim kuasa hukum untuk memilih jalur hukum dalam memperjuangkan hak-haknya.

Tim kuasa hukum yang terdiri dari Marten Fordatkosu, S.H., Harkuna Litiloly, S.H., dan H. Adam Hadiba, S.H., M.H. secara konsisten menguji proses hukum yang menempatkan Ruslan sebagai tersangka melalui mekanisme praperadilan.

Langkah tersebut akhirnya memperoleh jawaban melalui putusan pengadilan.

Kemenangan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa seseorang yang berhadapan dengan proses hukum tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan menguji tindakan aparat penegak hukum melalui lembaga peradilan.

Dua Putusan Pengadilan Menjadi Bagian Penting Perjalanan Hukum

Tim kuasa hukum juga menyoroti adanya Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 360/Pdt.G/2025/PN Amb dalam perkara perbuatan melawan hukum.

Menurut kuasa hukum, putusan perdata tersebut memiliki konteks tersendiri dalam melihat hubungan hukum para pihak dan dokumen yang berkaitan dengan perkara yang kemudian beririsan dengan proses pidana.

Sementara itu, Putusan Praperadilan Nomor 16/Pid.Pra/2026/PN Amb secara khusus memberikan penilaian terhadap sah atau tidaknya penetapan Ruslan sebagai tersangka beserta tindakan hukum yang didasarkan pada penetapan tersebut.

Karena itu, kedua putusan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam rangkaian perjalanan hukum Ruslan, meskipun masing-masing memiliki ruang lingkup dan kekuatan hukum yang berbeda.

Tidak Berhenti pada Kemenangan

Usai memenangkan praperadilan, tim kuasa hukum Ruslan menyatakan tidak ingin menjadikan kemenangan tersebut sebagai alasan untuk berhenti.

Sebaliknya, mereka tengah mempersiapkan langkah hukum berikutnya terhadap pihak yang sebelumnya melaporkan Ruslan kepada Polda Maluku.

Kuasa hukum menyatakan akan menyerahkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk menilai secara objektif apakah terdapat dugaan tindak pidana berkaitan dengan laporan atau pengaduan yang menjadi awal proses hukum terhadap Ruslan.

“Kami tidak akan mendahului kewenangan penyidik maupun pengadilan dengan menyatakan seseorang bersalah. Tetapi terdapat rangkaian fakta hukum yang menurut kami layak diuji melalui mekanisme hukum,” tegas tim kuasa hukum.

Ucok: Tetap Berdiri dan Percaya pada Proses Hukum

Perjalanan Ruslan Arif Soamole dalam perkara tersebut memberikan gambaran bahwa menghadapi persoalan hukum membutuhkan keberanian, ketenangan dan keyakinan untuk tetap menempuh jalur yang tersedia.

Bukannya memilih penyelesaian di luar mekanisme hukum, Ruslan bersama kuasa hukumnya memilih membawa persoalan tersebut ke hadapan pengadilan.

Dan hasilnya, permohonan praperadilan dikabulkan seluruhnya.

Kemenangan tersebut tentu tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap pihak mana pun tanpa melihat keseluruhan fakta dan proses hukum. Namun bagi Ruslan, putusan itu menjadi pijakan penting untuk mendapatkan kembali hak, kedudukan, harkat, martabat dan nama baiknya sebagaimana keadaan sebelum penetapan tersangka tersebut.

Pelajaran Penting bagi Penegakan Hukum

Kasus Ruslan Arif Soamole juga memberikan pesan bahwa hukum harus ditempatkan sebagai jalan mencari keadilan, bukan sebagai instrumen untuk menekan pihak lain.

Setiap orang memiliki hak untuk membuat laporan kepada aparat penegak hukum. Namun setiap laporan juga harus didasarkan pada fakta dan dilakukan dengan itikad baik.

Sebaliknya, setiap orang yang merasa dirugikan oleh proses hukum memiliki hak untuk menguji tindakan tersebut melalui mekanisme yang disediakan negara.

Tim kuasa hukum Ruslan menegaskan bahwa pihaknya tidak meminta seseorang dihukum tanpa proses hukum.

“Kami hanya meminta prinsip yang sama diberlakukan kepada semua pihak. Jika laporan terhadap klien kami diproses berdasarkan hukum, maka apabila kami memiliki dugaan hukum yang didukung putusan pengadilan dan alat bukti, kami juga akan menempuh mekanisme hukum yang tersedia.

Biarkan aparat penegak hukum dan pengadilan yang menentukan,” ujar tim kuasa hukum.

Ucok dan Arti Sebuah Kemenangan

Bagi Ruslan Arif Soamole alias Ucok, kemenangan di Pengadilan Negeri Ambon bukan sekadar kemenangan pribadi.

Lebih dari itu, putusan tersebut menjadi simbol bahwa seseorang yang merasa haknya dirugikan masih memiliki ruang untuk mencari keadilan melalui lembaga peradilan.

Perjalanan belum selesai. Masih ada langkah hukum yang akan ditempuh dan masih ada proses yang harus dijalani.

Namun satu hal telah dicatat dalam perjalanan tersebut: Ruslan memilih berdiri, melawan melalui jalur hukum, dan akhirnya memperoleh putusan yang menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah.

Kemenangan itu patut menjadi momentum bagi Ucok untuk menatap ke depan dengan kepala tegak, tetap menghormati hukum, serta menyerahkan setiap dugaan pelanggaran kepada proses hukum yang objektif dan transparan.

Sebab pada akhirnya, kemenangan hukum yang paling bermakna bukanlah ketika seseorang berhasil menjatuhkan lawannya, melainkan ketika seseorang mampu mempertahankan haknya dengan tetap menghormati hukum dan keadilan.

BURU – Upaya membangun kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas sejak usia sekolah terus dilakukan jajaran Polsek Namlea. Melalui program Polisi Mengajar, personel Polsek Namlea memberikan edukasi tentang keselamatan dan disiplin berlalu lintas kepada siswa-siswi SMK Negeri 6 Buru, Desa Jamilu, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Rabu (12/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di ruang aula SMK Negeri 6 Buru tersebut dimulai pukul 09.20 WIT dan diikuti para siswa kelas X, XI dan XII. Ps. Kapolsek Namlea, Iptu Charles Langitan, S.H., M.H., hadir langsung memberikan materi sekaligus berdialog dengan para pelajar.

Turut hadir Kepala SMK Negeri 6 Buru La Minggu, S.P., M.T., Ps. Kanit Binmas Polsek Namlea Aipda Marhamah Fitriani Ely, Bhabinkamtibmas Desa Jamilu Aipda Asmuni Tan, Bhabinkamtibmas Desa Sanleko Aipda Husen Kaimudin, Bhabinkamtibmas Desa Namlea Brigpol Hardiyanti Kasongat, Guru Informatika Jumrin Siompo, S.Kom., serta dewan guru dan siswa-siswi.

Dalam penyampaiannya, Kapolsek Namlea menjelaskan bahwa disiplin berlalu lintas bukan hanya sebatas menaati aturan, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya.

Para siswa diberikan pemahaman mengenai pentingnya kelengkapan administrasi kendaraan, termasuk kepemilikan SIM sesuai jenis kendaraan serta STNK sebagai bukti pengesahan kendaraan.

Kapolsek juga mengingatkan para pelajar agar selalu berkonsentrasi ketika berkendara dan tidak menggunakan telepon seluler, mengemudi dalam kondisi mengantuk atau kelelahan maupun di bawah pengaruh alkohol dan obat-obatan.

“Keselamatan harus menjadi yang utama. Jangan sampai karena terburu-buru atau ingin terlihat hebat di jalan, justru membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya,” pesan Kapolsek.

Selain perilaku berkendara, para siswa diingatkan mengenai kewajiban menggunakan helm SNI bagi pengendara dan penumpang sepeda motor serta penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang kendaraan roda empat.

Kapolsek juga menjelaskan pentingnya memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan, antara lain kaca spion, klakson, lampu utama, lampu pengereman dan sistem rem berfungsi dengan baik.

Penggunaan knalpot yang sesuai standar juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Materi kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai sejumlah risiko dan sanksi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tidak hanya berbicara tentang aturan, Kapolsek Namlea turut mengajak para siswa memahami faktor-faktor yang dapat memengaruhi kedisiplinan berlalu lintas, mulai dari kelelahan, kebiasaan melanggar, pengaruh teman sebaya hingga kondisi emosional.

Menurutnya, generasi muda harus mampu menjadi contoh positif bagi lingkungan sekitarnya.

“Mulailah dari diri sendiri. Tahu aturan, menjadi contoh yang baik, kemudian ajak teman dan keluarga untuk bersama-sama menjaga keselamatan berlalu lintas,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, para siswa juga diajak mengenali berbagai potensi bahaya di jalan, seperti melanggar batas kecepatan, menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm atau sabuk keselamatan serta menggunakan telepon seluler saat berkendara.

Kapolsek menekankan bahwa menghormati pengguna jalan lain merupakan bagian penting dari etika berlalu lintas. Memberikan kesempatan kepada pejalan kaki menyeberang, berhenti di belakang garis marka, tidak melawan arus serta tidak parkir sembarangan merupakan bentuk sederhana dari kepedulian terhadap keselamatan bersama.

Kegiatan berlangsung semakin menarik ketika Kapolsek mengadakan sesi tanya jawab dengan para siswa. Sejumlah pertanyaan diberikan untuk menguji pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

Para siswa terlihat antusias menjawab pertanyaan. Sebagai bentuk apresiasi, Kapolsek Namlea memberikan hadiah berupa uang jajan kepada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar.

Kepala SMK Negeri 6 Buru bersama dewan guru menyambut positif kegiatan Polisi Mengajar tersebut. Edukasi yang diberikan dinilai sangat bermanfaat bagi siswa, terutama karena materi keselamatan berlalu lintas bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari para pelajar.

Sebelum menutup kegiatan, Kapolsek Namlea berharap seluruh materi yang disampaikan tidak hanya dipahami di dalam aula sekolah, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Yang kami harapkan dari materi ini agar adik-adik dapat memahami dan menjadikannya sebagai pegangan. Ketika nanti keluar dari Buru atau berada di mana pun, budaya tertib dan disiplin berlalu lintas tetap diterapkan,” pesannya.

Kegiatan Polisi Mengajar di SMK Negeri 6 Buru berakhir pada pukul 10.22 WIT. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib dan kondusif, serta mendapat respons positif dari kepala sekolah, dewan guru dan para siswa.

Melalui kegiatan tersebut, Polsek Namlea tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pendidikan yang berupaya menanamkan kesadaran hukum dan keselamatan sejak dini kepada generasi muda Kabupaten Buru.

Ambon, 13 Agustus 2026 — Polres Buru Polda Maluku kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang pelayanan publik. Polres Buru menerima Piagam Penghargaan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. sebagai Unit Pelayanan Publik Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Instansional Tahun 2025 Kategori Pelayanan Prima (A).

Penghargaan tersebut tertuang dalam Piagam Penghargaan Nomor: Kep/666/V/2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 7 Mei 2026. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Polres Buru dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang memenuhi standar dan menunjukkan kinerja pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Penyerahan piagam penghargaan dilaksanakan di Plaza Presisi Ambon Manise dan diserahkan secara langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si kepada Kapolres Buru Akbp Sulastri Sukidjang, S.H., S.I.K., M.M. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh para Pejabat Utama Polda Maluku, Kapolres/ta jajaran serta para tamu undangan.

Dalam penyerahan penghargaan tersebut, Kapolres Buru diminta menampilkan video pelayanan publik sebagi bukti public trust dan diminta menyampaikan testimoni secara lisan. Kegiatan ini juga berlangsung dalam rangkaian Rapat Kerja Fungsi Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Maluku Tahun Anggaran 2026 dengan tema “Tindak Lanjut Rapat Kerja Perencanaan Umum dan Anggaran Polri Tahun 2026.”

Penghargaan Kategori Pelayanan Prima (A) menjadi sebuah pencapaian sekaligus motivasi bagi Polres Buru untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Prestasi tersebut mencerminkan komitmen jajaran Polres Buru dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi pemacu bagi seluruh personel Polres Buru untuk terus memberikan pelayanan terbaik serta menghadirkan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat.

Dengan semangat transformasi menuju Polri yang Presisi, Polres Buru berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut melalui inovasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.