Beranda blog Halaman 651

Bupati Lucky Hakim Secara Resmi Lantik Kuwu Desa Kedokan Agung Terpilih Periode 2026-2034

Penulis
Haryono Suyono
-
0

Bupati Lucky Hakim Secara Resmi Lantik Kuwu Desa Kedokan Agung Terpilih Periode 2026-2034

Indramayu-mediaistana. com
Pemerintah Kabupaten Indramayu melantik Kuwu terpilih hasil Pemilihan Kuwu Serentak Kabupaten Indramayu masa jabatan 2026–2034 dalam upacara pengambilan sumpah dan pelantikan yang digelar di Pendopo Kabupaten Indramayu, Kamis
‎
‎Sebanyak 138 Kuwu, resmi dilantik untuk masa jabatan delapan tahun. Prosesi pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara, penyematan tanda jabatan, serta penyerahan petikan Surat Keputusan.
‎
Salah satunya Kuwu yang di lantik tersebut adalah Kuwu terpilih Samsunahar dari desa Kedokan Agung, kecamatan Kedokan Bunder.

“Saya sampaikan terimakasih kepada semua warga Kedokan Agung, insya allah kita prioritaskan dari segala aspek untuk kepentingan masyarakat Kedokan Agung, untuk bersama sama membangun desa yang kita cintai, ” Ujar Samsunahar.
Dilanjutkan menurut Samsunahar,

“Saya juga sampaikan ucapan terimakasih kepada bapak bupati Indramayu ( lukcy hakim)
yang sudah melantik saya, untuk menjabat sebagai Kuwu definitif dalam periode 2026-2034, semoga saya menjalankan jabatan ini amanah untuk masyarakat Kedokan Agung, ” Pungkasnya.

‎Dalam sumpah jabatannya, para Kuwu berikrar untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, jujur, adil, serta setia mengamalkan dan mempertahankan Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar 1945, kehidupan demokrasi, dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
‎
‎Dalam sambutannya, Bupati Lucky Hakim mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2025 di semua tingkatan yang telah bekerja keras sehingga seluruh tahapan, mulai dari pemilihan hingga pelantikan, dapat berjalan lancar, aman, dan sukses.
‎
‎Bupati Lucky juga menyoroti keberhasilan pelaksanaan pemilihan Kuwu secara hybrid yang berlangsung kondusif tanpa permasalahan berarti. Menurutnya, pelantikan 138 Kuwu merupakan simbol amanah besar untuk melayani masyarakat secara langsung, dengan tantangan yang semakin kompleks, termasuk menyeimbangkan pembangunan dan kebutuhan masyarakat di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
‎
‎”Pentingnya sinergi antara Kuwu dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat, khususnya dalam mendukung Asta Cita pembangunan, terutama pembangunan desa sebagai basis pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Diharapkan, para Kuwu berpikir terbuka, inovatif, dan fokus pada upaya nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
‎
‎Selain itu, Bupati Lucky juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi desa agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi di Kabupaten Indramayu.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lucky turut menyampaikan duka cita atas wafatnya Kuwu Sukasari, Kecamatan Arahan, Tarsitem, pada 2 Januari 2026 sebelum pelantikan dilaksanakan, dan mengundang keluarga almarhumah secara langsung untuk berbelasungkawa.
‎
‎Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh Kuwu untuk bersama-sama membangun Kabupaten Indramayu yang lebih religius, berorientasi pada ekonomi kerakyatan, ramah lingkungan, aman, nyaman, serta menjunjung tinggi nilai gotong royong. Bupati juga membuka ruang komunikasi dan diskusi antara Kuwu dengan Bupati dan Wakil Bupati demi kemajuan Desa dan Daerah.
‎
‎Rangkaian kegiatan pelantikan ditutup dengan penyerahan penghargaan Lomba Desa Anugerah Gapura Sri Baduga Tahun 2025, dengan Desa Krasak Kecamatan Jatibarang sebagai juara I, Desa Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis sebagai juara II dan Desa Mundakjaya Kecamatan Cikedung sebagai juara III.
‎
‎Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Indramayu Syaefudin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Ade Afriandi, unsur Forkopimda Indramayu, Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Ketua TP PKK Kabupaten Indramayu, Plt. Kepala DPMD Kabupaten Indramayu, serta para camat se-Kabupaten Indramayu.

IYONS74

Hari ke-11 Operasi Keselamatan Seulawah 2026, Polres Aceh Timur Edukasi an

Penulis
Muhammad Nasir
-
0

 

Aceh Timur-Mediaistana. Com 

Memasuki hari ke-10 pelaksanaan Operasi Keselamatan Seulawah 2026 yang dimulai sejak 2 Februari 2026, Polres Aceh Timur, Polda Aceh melalui jajaran Satuan Lalu Lintas terus mengintensifkan edukasi, sosialisasi, serta pengawasan di lapangan guna meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

 

Kasat Lantas Polres Aceh Timur AKP Hardi, S.H. menyebutkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

 

“Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, petugas kami di lapangan secara masif mengedukasi dan serta melakukAn pengawasan secara masif kepada pengguna jalan,” ujar AKP Hardi. Kamis, (12/02/2026).

 

Menurutnya, Operasi Keselamatan Seulawah 2026 lebih mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif melalui edukasi serta himbauan kepada masyarakat pengguna jalan.

 

Dikatakan, penegakan hukum tetap dilakukan secara professional dan proporsional, khususnya terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

 

“Kami mengajak seluruh pengguna jalan untuk terus mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan helm dan sabuk pengaman, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Seiring sinergi antara edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang terukur diharapkan menjadi indikator positif bahwa kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas semakin meningkat.”Terang Kasat Lantas Polres Aceh Timur, AKP Hardi, S.H.

Deklarasi Perlawanan Moral GMKR Satukan Jenderal Purnawirawan,Tokoh Bangsa,Rebut Kedaulatan Indonesia”

Penulis
Nurwandini
-
0

Jakarta, Mediaistana.Com -Gedung Joang 45 kembali menjadi saksi lahirnya sebuah gerakan besar, Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan (GMKR) secara resmi menggelar deklarasi nasional bersama sejumlah jenderal purnawirawan TNI, tokoh nasional, serta aktivis lintas elemen bangsa,Kamis (12/2/2026) pukul 10.00 WIB.

Deklarasi tersebut bukan sekadar seremoni simbolik, tetapi menjadi momentum konsolidasi nasional yang mengusung misi besar, memperjuangkan kedaulatan bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

GMKR menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari kegelisahan kolektif atas berbagai persoalan fundamental bangsa, terutama terkait degradasi nilai keadilan dan melemahnya kedaulatan hukum.

Dalam forum tersebut, GMKR menyerukan pentingnya kesadaran publik untuk menjaga kedaulatan negara dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara mulai dari hukum, politik, ekonomi, hingga moral kebangsaan.

Salah satu tokoh yang dikaitkan dengan GMKR, Azam Khan, menyampaikan kritik tajam terhadap proses hukum yang tengah berlangsung dalam perkara kasus ijazah yang menjadi perhatian publik, Ia menilai proses tersebut sarat kejanggalan dan tidak mencerminkan prinsip rasionalitas maupun rasa keadilan.

“Hanya soal satu lembar ijazah, saksinya hampir 140 orang, Kalau ditambah ahli ada 22, kemudian barang bukti petunjuk sekitar 710. Ini tidak masuk akal secara logika hukum,” tegas Azam.

Lebih jauh, Azam menyatakan bahwa proses tersebut menunjukkan indikasi penyimpangan dari prinsip penegakan hukum yang semestinya, Ia menilai situasi ini berpotensi membangun persepsi publik bahwa hukum sedang berada dalam tekanan kepentingan tertentu.

“Proses seperti ini tidak lagi berpegang pada aturan yang semestinya, sehingga memunculkan kesan adanya pesanan tertentu dalam sistem penegakan hukum,” ujarnya.

GMKR menegaskan bahwa deklarasi ini menjadi titik awal konsolidasi nasional lintas sektor untuk membangun kembali komitmen bersama dalam menegakkan kedaulatan hukum, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat secara seimbang dan berkeadaban.

Gerakan ini juga menyerukan persatuan elemen bangsa dari tokoh militer purnawirawan, intelektual, aktivis, hingga masyarakat sipil untuk bersama-sama menjaga arah perjalanan demokrasi Indonesia agar tetap berada dalam koridor konstitusi dan nilai keadilan.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait atas pernyataan yang disampaikan dalam deklarasi GMKR tersebut.

Dewan Buruh Pelabuhan Resmi Dibentuk,Perkuat Peran Strategis Pekerja Logistik Nasional

Penulis
Nurwandini
-
0

Jakarta, Mediaistana.Com – Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu bersama Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) Bersatu resmi membentuk Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia dalam sebuah agenda konsolidasi nasional yang digelar di Sekretariat SPPI Bersatu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (12/2/2026).

Pembentukan dewan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan solidaritas buruh pelabuhan nasional, sekaligus mempertegas posisi pekerja pelabuhan sebagai tulang punggung (backbone) sistem logistik Indonesia, Langkah tersebut juga dinilai sejalan dengan visi pembangunan nasional serta arah strategis menuju Indonesia Emas 2045.

Ketua Umum SPPI Bersatu, Dodi Nurdiana, menegaskan bahwa Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia dibentuk sebagai wadah perjuangan kolektif untuk menciptakan tata kelola pelabuhan yang adil, berdaya saing, dan menjunjung tinggi hak-hak pekerja.

“Ini bukan sekadar organisasi, tetapi instrumen perjuangan untuk mewujudkan pelabuhan yang berkeadilan sosial, profesional, dan menghormati martabat buruh,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri HAM Mugiyanto dalam sambutannya menekankan bahwa hak buruh merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia, Ia menyampaikan bahwa negara telah memberikan penghargaan simbolik terhadap perjuangan buruh melalui pemberian gelar pahlawan kepada Marsinah sebagai bentuk pengakuan atas gerakan buruh di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian HAM juga membentuk Ruang Marsinah sebagai ruang pengaduan khusus, serta memberikan apresiasi terhadap para aktivis gerakan buruh yang telah berjasa bagi bangsa.

Selain itu, Gedung Kementerian HAM turut diberi nama Gedung Abdurrahman Wahid sebagai simbol penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Acara pembentukan Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia ini menegaskan komitmen kolektif buruh pelabuhan untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional, tidak hanya sebagai pekerja sektor logistik, tetapi sebagai aktor strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, demokrasi industrial, dan keadilan sosial di Indonesia.

Instruksi Bupati Garut, Aktifkan Kembali 70 Ribu Peserta BPJS Kesehatan PBI

Penulis
Beni Nugraha
-
0

Garut, Mediaistana.com – Bupati Garut, Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., I.P.U., memimpin Apel Gabungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang berlangsung di Lapangan Sekretariat Daerah (Setda), Jalan Pembangunan. Senin (9/2/2026)

Bupati Garut menyoroti dinamika penghapusan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan serta etos kerja ASN di bulan Ramadhan.

“BPJS PBI APBN 70 Ribu, Warga Garut di Non Aktifkan Kemensos RI”

Syakur mengungkapkan kekhawatirannya atas pencoretan sekitar 70.000 warga Garut dari daftar PBI oleh pemerintah pusat pada akhir Januari lalu. Langkah ini diprediksi akan menimbulkan dinamika signifikan dilapangan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan gratis.

“Ini bukan jumlah yang sedikit, dibayangan saya pasti akan banyak dinamika di lapangan. Saya minta Dinas Kesehatan juga Puskesmas-Puskesmas untuk tetap bisa melayani masyarakat karena itu adalah pelayanan dasar,” ujar Bupati Garut.

Menyikapi hal tersebut, Pemkab Garut telah melakukan langkah proaktif dengan berkoordinasi bersama Kementerian Sosial untuk mendapatkan rincian data warga yang terdampak.

“Meskipun terjadi pengurangan, secara akumulatif jumlah penerima bantuan sebenarnya menunjukkan tren positif berkat proses pengajuan kembali yang dilakukan secara konsisten oleh pemerintah daerah,” tandasnya.

“Selama Bulan Suci Ramadhan ASN, tidak Menurunkan Kualitas Pelayanan”

Memasuki bulan Ramadhan, Bupati juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak menjadikan ibadah puasa sebagai alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Ia menekankan bahwa bekerja sebagai pelayan publik merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

“Jadi tidak berarti bulan puasa menjadi malas, tidak serius, tidak disiplin, tidak sungguh-sungguh, malah merupakan momentum yang baik,” ungkapnya.

Bupati Garut menutup arahannya dengan memberikan apresiasi atas perbaikan kinerja yang telah dilakukan melalui berbagai program, termasuk optimalisasi sistem seperti Srikandi.

Ia meminta seluruh jajaran untuk tidak cepat berpuas diri karena tantangan pembangunan di Kabupaten Garut kedepan masih sangat berat, tandasnya.

“Harapan Warga Masyarakat, Peserta BPJS Kesehatan di Aktifkan Kembali, dan Penambahan Jumlah Penerima BPJS PBI”

“Ditempat terpisah, Pak Iwan mengatakan sebagai pendukung Presiden RI, Bapak Haji Prabowo, menyimpan harapan besar, semua kartu BPJS kesehatan bagi masyarakat Indonesia semua diaktifkan kembali, khususnya warga masyarakat Garut agar dapat berobat dengan maksimal,” ucap Pak Iwan Kelahiran Jakarta.

Selain itu, sebaiknya kuota ditambah lagi jumlah penerima jaminan kartu BPJS kesehatan, dan membebaskan biaya BPJS bagi warga yang Sakit dan tidak mampu membayar seperti Saya, karena kesehatan lebih penting, dibanding pembangunan Infrastruktur, tuturnya.

“Bangsa yang sehat, negara akan kuat, tentunya sebagai prinsip dasar pembangunan yang menekankan bahwa rakyat yang sehat secara fisik, mental, dan sosial merupakan fondasi utama pertahanan, produktivitas, dan kemajuan sebuah negara,” ujarnya.

Menurutnya, kesehatan adalah hak konstitusional yang dijamin negara, krusial untuk menciptakan SDM unggul, dan didukung melalui gaya hidup sehat, gizi seimbang, serta sistem layanan kesehatan yang merata, tutup Pak Iwan.

Sumber : (Humas Diskominfo Garut)
Jurnalis : (Beni Nugraha, AMD., KD., C.BJ., C.EJ., C.In., C.Par)

Jual Tanah Negara Kades Cibogo dan Perangkat desa ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Subang.

Penulis
Aep Saepudin
-
0

Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang menetapkan Kepala Desa Cibogo dan 4 Perangkat desa,termasuk Ketua BPD desa Cibogo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan Mafia tanah.Kamis,(12/02/26)

Kejaksaan Negeri Subang menggelar konfrensi pers di gedung Kejaksaan Negeri Subang,Kepala Kejaksaan Negeri Subang Dr.Noerdin Kusumanegara,SH.MH.didampingi jajaranya Kasie Pidsus Bayu SH,kasie Intel Reza SH.

Kejari Subang menyampaikan”Berdasarkan dari temuan satgas investasi dan satgas mafia tanah,Kejari Subang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi praktik mafia tanah berupa penjualan tanah negara yang merugikan keuangan negara dalam pelaksanaan investasi PT.Vinfest Automobile Indonesia di desa Cibogo tahun 2025″ujar Kejari Subang.

Kasus ini berawal pada saat PT.Vinfest Automobile Indonesia melakukan Akuisisi lahan di desa Cibogo,pada tahun 2024,ditemukan lahan seluas 15.579 meter persegi (1,5 hektar)yang merupakan fasilitas umum berupa jalan setapak dan selokan pertanian,para tersangka diduga secara bekerja sama melawan hukum untuk menjual lahan tersebut kepada PT.Vinfest Automobile Indonesia.

Berdasarkan dua alat bukti yang sah team penyidik menetapkan lima pejabat desa sebagai tersangka”AM (Kades Cibogo),TA (Ketua BPD Cibogo),IS (Kadus),US (anggota BPD),QS (kasi Pemerintahan desa Cibogo),kelima orang tersebut merupakan perangkat desa Cibogo.

Akibat perbuatan para tersangka negara mengalami kerugian sebesar Rp.2.492.640.000.Kami menjerat para tersangka dengan pasal 603 dan pasal 20 UU Nomor 1 tahun 2023(KUHP baru)serta pasal 18 nomor 31tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi”imbuh Kejari.

Kejari Subang Nooerdin Kusumanegara,SH.MH. menambahkan”kelima tersangka ini terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan saat ini telah ditahan diilafas kelas A”pungkasnya.

Upacara Militer Iringi Pemakaman Sertu Arifin Cepa yang Gugur dalam Tugas

Penulis
Hamdan
-
0

Upacara Militer Iringi Pemakaman Sertu Arifin Cepa yang Gugur dalam Tugas

Jakarta -MEDIA ISTANA Timika – Upacara militer mengiringi prosesi pemakaman Sertu Arifin Cepa yang gugur dalam tugas negara, bertempat di Jalan Budi Utomo Ujung, Kab. Timika, Kamis (12/2/2026). Suasana haru dan penuh khidmat menyelimuti jalannya upacara yang diawali dengan persemayaman di rumah duka sebelum dilanjutkan ke tempat pemakaman. Upacara tersebut dihadiri jajaran TNI-Polri, Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXV, keluarga besar almarhum, kerabat, serta masyarakat yang turut memberikan penghormatan terakhir.

Kasdim 1710/Mimika, Mayor Inf Abdul Munir, mewakili Dandim 1710/Mimika, bertindak sebagai Inspektur Upacara dan membacakan amanat Dandim. Dalam amanat tersebut disampaikan rasa duka cita yang mendalam atas gugurnya salah satu prajurit terbaik Kodim 1710/Mimika, sekaligus penghargaan atas pengabdian dan jasa almarhum selama berdinas.

“Kepergian almarhum merupakan kehilangan besar bagi satuan dan keluarga. Namun kita semua harus bangga, karena almarhum gugur sebagai kusuma bangsa dalam tugas mulia menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Semoga pengabdian dan pengorbanannya menjadi teladan bagi kita semua,” demikian amanat Dandim yang dibacakan Mayor Inf Abdul Munir.

Sertu Arifin Cepa gugur pada Rabu, 11 Februari 2026, saat melaksanakan tugas pengamanan wilayah. Almarhum merupakan personel Koramil 1710-04/Tembagapura yang mengemban amanah sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Kampung Banti 2, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Ia gugur sebagai prajurit sejati dalam menjalankan tugas negara, demi menjaga stabilitas keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, sebagai wujud nyata dedikasi, loyalitas, dan pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upacara pemakaman dilaksanakan secara militer dengan penghormatan terakhir berupa tembakan salvo serta penyerahan bendera Merah Putih kepada pihak keluarga. Isak tangis pecah saat bendera pusaka yang menyelimuti peti jenazah diserahkan sebagai simbol penghormatan negara atas jasa dan pengabdian almarhum. Kepergian Sertu Arifin Cepa meninggalkan duka mendalam, namun juga semangat keteladanan tentang arti pengabdian tanpa pamrih bagi bangsa dan negara. (Pendim 1710/Mimika)

HAMDAN

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Parosil Mabsus–Mad Hasnurin Tegaskan Fondasi Lampung Barat Hebat dan Setia

Penulis
Hamdan
-
0

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Parosil Mabsus–Mad Hasnurin Tegaskan Fondasi Lampung Barat Hebat dan Setia

Jakarta -MEDIA ISTANA DISKOMINFO, LAMPUNG BARAT – Menjelang genap satu tahun kepemimpinan periode kedua (2025–2030), Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus bersama Wakil Bupati Mad Hasnurin (PM) menggelar refleksi kinerja di Lamban Dinas Bupati, Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri ratusan para wartawan dan awak media se-Kabupaten Lampung Barat, unsur Forkopimda, serta jajaran perangkat daerah.

Suasana refleksi berlangsung hangat, di hadapan insan pers, pasangan yang akrab disapa PM itu memaparkan capaian, tantangan, sekaligus arah kebijakan yang telah dan akan ditempuh dalam membangun Lampung Barat.

Tak terasa, pada 20 Februari 2026 mendatang, kepemimpinan Parosil Mabsus–Mad Hasnurin genap satu tahun sejak resmi dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada 20 Februari 2025 lalu.

Satu tahun pertama ini menjadi fondasi penting dalam menata arah pembangunan dan memperkuat komitmen menghadirkan kerja nyata.

Parosil menegaskan, periode awal bukan sekadar fase adaptasi, melainkan momentum konsolidasi dan percepatan program strategis.

“Satu tahun ini kami jadikan pijakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan program menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

PM bukan sosok baru dalam kepemimpinan Lampung Barat. Pada periode 2017–2022, keduanya telah memimpin daerah tersebut.

Parosil Mabsus memiliki pengalaman sebagai anggota DPRD sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Barat.

Sementara Mad Hasnurin merupakan purnabakti Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pengalaman birokrasi yang matang.

Perpaduan latar belakang politik dan birokrasi itu dinilai menjadi kekuatan dalam mengevaluasi serta mengoptimalkan kinerja perangkat daerah.

Dari sisi tata kelola pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tangguh bencana, capaian signifikan berhasil diraih.

Kualitas infrastruktur daerah melampaui target, dari 71,50 persen menjadi 72,08 persen.

Indeks kelestarian lingkungan hidup meningkat tajam dari target 67,23 menjadi 76,47.

Sementara indikator kesiapsiagaan bencana terealisasi 132,89 dari target 155,660, menunjukkan upaya berkelanjutan dalam memperkuat ketahanan daerah.

Pada sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengelola jaminan kesehatan masyarakat bagi 31.110 peserta melalui program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat.

Insentif tenaga kesehatan diberikan kepada 7 dokter PTT, 78 bidan, dan 37 tenaga kesehatan lainnya.

Program “Ambulan Hebat” turut diperkuat dengan dukungan 30 sopir, 1 petugas pendukung, 45 tenaga kesehatan, serta 4 orang tim monitoring.

Selain itu, 10 mahasiswa menerima beasiswa kedokteran sebagai investasi jangka panjang pemenuhan tenaga medis daerah.

Di bidang pendidikan, sebanyak 5.920 siswa setara SD dan SMP menerima seragam sekolah gratis.

Pemerintah juga memberikan beasiswa S1 Bahasa Lampung kepada 8 tenaga pendidik SMP sebagai upaya pelestarian bahasa dan budaya daerah.

Sektor perdagangan diperkuat melalui pengelolaan Pasar Tematik Wisata Lumbok Seminung dengan pembangunan dua unit sarana distribusi perdagangan.

Pada sektor perkebunan dan peternakan, Sekolah Kopi Lampung Barat menjadi salah satu program unggulan.

Sebanyak 50 peserta mengikuti pelatihan budidaya, 30 peserta green grading, 20 peserta roasting, 40 peserta barista, serta 10 tutor peningkatan kapasitas.

Program ini didukung operasional UPTD dan pemeliharaan kebun kopi ATP Korolla.

Di bidang sosial, bantuan sembako nutrisi diberikan kepada 750 lansia melalui program rehabilitasi sosial.

Sementara di sektor pangan, pemerintah membangun 15 unit prasarana irigasi, 2 unit pompa air, 1 unit jalan usaha tani yang masih dalam tahap pengerjaan, serta rehabilitasi sawah seluas 5 hektare guna mendukung swasembada pangan.

Menutup refleksi, Parosil menekankan bahwa capaian satu tahun pertama merupakan modal awal untuk melangkah lebih jauh.

Kabupaten Lampung Barat yang dinobatkan sebagai daerah paling aman se-Provinsi Lampung diharapkan terus menjaga stabilitas dan persatuan.

“Kemajuan daerah tidak hanya bertumpu pada pemerintah. Diperlukan sinergi seluruh elemen masyarakat. Dengan gotong royong dan optimisme, Lampung Barat akan semakin hebat dan setia pada cita-cita kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Refleksi satu tahun ini bukan sekadar laporan angka dan program, melainkan penegasan arah bahwa fondasi telah diletakkan.

Tantangan ke depan tentu tidak ringan, namun dengan pengalaman, konsolidasi, dan dukungan masyarakat, Lampung Barat optimistis melangkah menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera.

HAMDAN

AKBP Vicky Dzulkarnain Dilantik Sebagai Komando Resimen Mahasiswa Raden Intan Masa Bhakti 2026-2028

Penulis
ELMAN
-
0

Lampung l Mediaistana.com – Bertempat di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung kegiatan Pelantikan Komando Resimen Mahasiswa Raden Inten Lampung massa bakti 2026 – 2028, AKBP. VICKY DZULKARNAIN, S.Ag.,M.M. Kegiatan yang berlangsung, kamis (12-02-2026).

Acara Tersebut dihadiri Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Biro Organisasi., Drs. HERY SADLI, M.H, RADEN UMAR, MP.d., Kepala Kampus Diklat Konas, Komandan Resimen Mahasiswa Raden Inten Lampung masa bakti 2022 – 2025., AKBP. (Purn) MUCHTAR, S.E., S.H., M.H, DPP Ikantan Alumni Resiman Mahasiswa Indonesia (IARMI) Randen Intan Lampung, Dr. H. BUSTAMI ZAINUDIN, S.Pd.,M.H, Kasubdit IV Dit Intelkam Polda Lampung mewakili Dir Intelkam Polda Lampung, AKBP. SUBHAN, S.H.,M.H, Perwakilan Forkopimda Lampung, Perwakilan Kepala Rektor dan Kepala Sekolah di Provinsi Lampung, Perwakilan Ormas dan OKP, Perwakilan BEM dan UKM, Ikatan Alumni Menwa Raden Intan Lampung dan Menwa Raden Intan Lampung serta tamu undangan yang lain.

“Dalam amanatnya, Inspektur Kaderisasi Menwa Provinsi Lampung menjelaskan bahwa, Komandan Menwa Raden Intan Lampung merupakan Komandan Polisi Aktif, Resimen Mahasiwa adalah Organisasi yang di bentuk Negara yang saat ini masih Aktif,” jelasnya.

“Yang telah diatur oleh Kementerian Pertahanan Indonesia dari Pakaian yang melekat di Menwa bukan hanya asal tempel, dan dididik serta dilatih oleh TNI dan Polisi serta Basarnas dan lain-lain serta diakuin oleh negara,” ucapnya.

“Setiap Provinsi Kodam / Kasrem dulu merupakan Komandan Menwa dan Dandim merupakan struktur Menwa, Berdasarkan Keputusan Mentri Pertahanan bahwa yang menjabat Menwa bisa dipimpin oleh Alumni maupun yang masih Aktif di Menwa sehingga di berbagai Provinsi Komandan Menwa di Pimpin dari berbagai Kalangan,” jelasnya.

“Menurutnya ada 2 yang bisa membuat Negara maju yaitu, Kedisiplininan yang tinggi dan Nasionalisme yang tinggi, Perguruan Tinggi dan Instansi yang saat ini hadir, bisa memperhatikan generasi – generasi yang akan datang,” katanya.

Sementara Gubernur Lampung dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Biro Organisasi Drs Hery Sadli H.H, mengucapkan terima kasih kepada Komandan Menwa yang sebelumnnya, Hery Sadli menjelaskan Menwa harus siap menjadi komponen cadangan yang dibutuhkan oleh Negara. Menwa harus memiliki nilai Integritas dan tidak meninggalkan nilai Pendidikan.

Harus bisa Berkoordinasi dan Kontribusi nyata dengan TNI/POLRI bisa membantu turun ke Desa. Menwa bisa mengabdi untuk Kolaborasi dengan Forkopimda dan Organisasi lainnya.

“Kedepan pemerintah Provinsi Lampung berjanji akan mengusahakan agar Menwa dapat memiliki Kantor. Terakhir Gubernur Lampung mengucapkan selamat atas Komando Menwa terpilih semoga dapat menjalankan amanah sebaik – baiknnya,” pungkasnya.

Kegiatan yang berlangsung sampai pukul 15.10 WIB, berlangsung dalam keadaan aman dan kondusif. **

(TIM)

Kunjungan Kejati Sulbar ke Mamasa, Perkuat Sinergi Hukum dan Pembangunan Daerah

Penulis
Ansar
-
0

 

Mamasa MediaIstana.com – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat, Dr. Sukarman Sumarinton, S.H., M.H., didampingi Ketua Adhyaksa Dharmakarini Sulawesi Barat, Ny. Nina Sukarman, beserta jajaran pejabat Kejati Sulbar, melaksanakan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Kabupaten Mamasa, Rabu malam, 11 Februari 2026.

Kegiatan ramah tamah tersebut berlangsung di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Mamasa dan dihadiri langsung oleh Bupati Mamasa Welem Sambolangi bersama Wakil Bupati H. Sudirman. Turut hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamasa, para camat, serta tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Mamasa Welem Sambolangi menyampaikan harapannya agar kunjungan Kejati Sulbar tidak hanya bersifat kedinasan, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan potensi alam dan kekayaan budaya Mamasa ke tingkat yang lebih luas.

“Harapan kami, selama berada di Mamasa, Bapak Kajati dan seluruh rombongan menjadi bagian dari orang Mamasa. Dan ketika kembali ke tempat masing-masing, bantulah kami memperkenalkan Mamasa agar semakin banyak pengunjung datang menikmati keindahan alam dan budaya Mamasa,” ujar Welem.

Welem menegaskan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu mimpi besar Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dalam mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, upaya tersebut membutuhkan dukungan, sinergi, serta keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat.

Selain itu, Bupati Mamasa juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pendampingan hukum dan tata kelola pemerintahan yang selama ini telah dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan Negeri Mamasa. Ia berharap Kejati Sulbar yang baru dapat terus mendukung dan memperkuat nota kesepahaman (MoU) yang telah dibangun, khususnya dalam:

Pengawalan pemulihan keuangan daerah

Pengamanan aset-aset daerah

Pendampingan hukum dalam pelaksanaan program pembangunan

Sementara itu, Kepala Kejati Sulbar Dr. Sukarman Sumarinton, S.H., M.H., menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat implementasi pembinaan dan penegakan hukum di wilayah Sulawesi Barat, termasuk di Kabupaten Mamasa.

Ia menekankan pentingnya peran Kejari Mamasa untuk terus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam mengawal seluruh program pembangunan dan tata kelola pemerintahan agar berjalan secara akuntabel, transparan, profesional, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Sinergi antara Kejaksaan dan Pemerintah Daerah adalah kunci utama agar pembangunan berjalan tepat sasaran, bersih, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Kajati Sulbar.

Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum penguatan hubungan kelembagaan antara Kejaksaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, sekaligus memperkokoh komitmen bersama dalam membangun daerah yang berlandaskan supremasi hukum, integritas, dan pelayanan publik yang berkualitas.(Nurdin)

1...650651652...995Halaman 651 dari 995