Editorial Redaksj

Selasa, (11/8/2026)Ada angka yang terlihat sederhana dalam lembar administrasi pemerintahan, tetapi di balik angka itu tersimpan kehidupan banyak manusia.

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) adalah salah satunya Bagi birokrasi, TPP mungkin merupakan bagian dari komponen penghasilan yang harus dihitung, diverifikasi, dianggarkan dan dibayarkan sesuai mekanisme. Tetapi bagi seorang ASN, TPP memiliki wajah yang jauh lebih manusiawi.

Di baliknya ada seorang ibu yang memikirkan kebutuhan rumah tangga.Ada seorang ayah yang menghitung biaya pendidikan anak.Ada keluarga yang menunggu untuk membayar kebutuhan sehari-hari.Ada pula berbagai kewajiban yang tidak bisa ditunda hanya karena proses administrasi belum selesai.

Karena itu, keresahan ASN terhadap TPP tidak boleh dipandang sebelah mata.Dan di sinilah sikap Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa patut mendapat perhatian.Gubernur tidak memilih untuk menutup telinga.

Ia tidak menganggap keresahan ASN sebagai persoalan kecil.Sebaliknya, suara itu didengar dan ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses penyelesaian persoalan TPP.

Inilah wajah kepemimpinan yang memahami bahwa di balik setiap kebijakan pemerintah selalu ada manusia yang merasakan dampaknya.Keseriusan yang Tidak Berhenti pada Simpati Namun keseriusan seorang pemimpin tidak cukup hanya ditunjukkan dengan rasa prihatin.

Keseriusan harus diwujudkan melalui kerja.Dan dalam persoalan TPP, pemerintah tidak hanya berhadapan dengan kebutuhan ASN, tetapi juga dengan aturan pengelolaan keuangan daerah dan kemampuan fiskal yang harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Maluku.Karena itu, kehati-hatian pemerintah bukan berarti ketidakpedulian.

Justru sebaliknya.Ketika uang yang dikelola adalah uang rakyat, setiap keputusan harus diambil dengan penuh tanggung jawab.

Gubernur Hendrik Lewerissa berada pada posisi yang tidak mudah.Di satu sisi, ada hak dan kebutuhan ASN yang harus diperhatikan.Di sisi lain, ada kewajiban pemerintah untuk memastikan setiap rupiah dibayarkan sesuai mekanisme, kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di antara dua kepentingan itulah seorang gubernur harus berdiri.Bukan mencari alasan.Bukan saling menyalahkan.Tetapi mencari jalan keluar.Pemimpin yang Mendengar adalah Pemimpin yang Hadir Sering kali masyarakat menilai kehadiran seorang pemimpin hanya dari apa yang terlihat di depan mata.

Padahal, ada bentuk kehadiran yang jauh lebih penting: kesediaan untuk mendengar.Mendengar keluhan ASN.Mendengar kegelisahan keluarga mereka.Mendengar persoalan yang terjadi di dalam birokrasi.Kemudian menjadikan suara itu sebagai bahan untuk mengambil keputusan.

Sikap seperti inilah yang sedang ditunjukkan Gubernur Hendrik Lewerissa.Ia memahami bahwa ASN bukan sekadar angka dalam daftar pegawai.ASN adalah manusia yang memiliki keluarga, kebutuhan, harapan, dan tanggung jawab kehidupan.

Maka ketika pemerintah mengatakan bahwa keresahan ASN didengar, kalimat itu semestinya dibaca sebagai bentuk komitmen bahwa persoalan tersebut tidak dibiarkan berjalan tanpa perhatian.

Tidak Mudah Mengelola Pemerintahan Kita perlu jujur mengakui bahwa mengelola pemerintahan daerah bukan pekerjaan sederhana.

Ada begitu banyak kebutuhan yang harus dibiayai.Ada pendidikan.Ada kesehatan.Ada infrastruktur.Ada pelayanan publik.Ada pembangunan antarpulau.Ada kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.Dan tentu saja ada kesejahteraan aparatur yang juga harus menjadi perhatian.

Semua itu harus berjalan dalam ruang fiskal yang memiliki keterbatasan.Karena itu, keputusan pemerintah tidak boleh lahir dari tekanan sesaat.

Seorang gubernur harus menghitung hari ini sekaligus memikirkan hari esok.Apa yang diputuskan hari ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat di kemudian hari.

Di sinilah keseriusan Gubernur Hendrik Lewerissa diuji. Dan keseriusan itu terlihat dari pilihan untuk tidak mengabaikan persoalan, tetapi berupaya mencari penyelesaian yang benar.

ASN Tetap Melayani, Pemerintah Tetap Bekerja Di tengah proses penyelesaian TPP, ada satu pesan yang juga penting: pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti.

ASN tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik.Masyarakat tidak boleh menjadi korban dari persoalan administrasi pemerintahan.

Pada saat yang sama, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak aparatur mendapatkan perhatian dan penyelesaian.

Hubungan antara pemerintah dan ASN bukan hubungan saling berhadapan.Keduanya berada dalam satu rumah besar bernama pelayanan publik.

Karena itu, yang dibutuhkan bukan pertentangan, melainkan komunikasi.Bukan saling menuduh, melainkan saling memahami.Dan bukan kegaduhan, melainkan kerja nyata.Gubernur Tidak Menjanjikan Jalan yang Mudah, Tetapi Mencari Jalan yang Benar

Di tengah derasnya kritik dan tuntutan, seorang pemimpin terkadang tergoda mengambil keputusan yang paling mudah untuk meredakan keadaan.Namun pemerintahan tidak boleh dibangun hanya dengan keputusan yang mudah.

Pemerintahan harus dibangun dengan keputusan yang benar, legal, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Itulah sebabnya sikap Gubernur Hendrik Lewerissa untuk memastikan penyelesaian TPP tetap memperhatikan mekanisme, kemampuan keuangan daerah dan ketentuan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan.

Boleh jadi jalan yang ditempuh tidak selalu cepat.Tetapi yang terpenting adalah pemerintah tidak berhenti berjalan.Keseriusan bukan selalu tentang seberapa cepat sebuah masalah selesai.

Keseriusan juga terlihat dari seberapa sungguh-sungguh seorang pemimpin menghadapi masalah itu.Dan di sinilah publik perlu memberikan ruang kepada gubernur untuk bekerja.

Di Balik TPP, Ada Wajah-Wajah yang Menunggu Pada akhirnya, jangan pernah melihat TPP hanya sebagai angka.Di balik angka itu ada wajah.Ada keluarga.Ada harapan.Ada kebutuhan.Ada kehidupan yang terus berjalan.

Karena itu, pemerintah perlu terus membuka komunikasi dan memberikan kepastian mengenai proses penyelesaiannya.

ASN pun perlu tetap menjaga profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sementara publik perlu memberikan pengawasan secara sehat agar proses berjalan transparan dan bertanggung jawab.

Sebab pemerintahan yang baik bukanlah pemerintahan yang tidak pernah menghadapi persoalan.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berani mengakui adanya persoalan, mau mendengar suara yang terdampak, tidak lari dari tanggung jawab, dan bekerja sungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar.

Gubernur Hendrik Lewerissa telah memilih untuk mendengar.Kini keseriusan itu harus terus dikawal dengan kerja dan komunikasi yang terbuka.

Karena pada akhirnya, keberhasilan pemerintah bukan diukur dari seberapa indah sebuah pernyataan disampaikan.Keberhasilan diukur dari seberapa nyata keresahan dapat diubah menjadi kepastian.

Dan bagi para ASN yang sedang menunggu, pesan terpentingnya sederhana: Pemerintah mendengar. Pemerintah bekerja. Dan persoalan ini tidak boleh dibiarkan tanpa penyelesaian.

Sebab di balik TPP memang ada angka.Tetapi jauh lebih penting dari angka itu, ada keluarga yang menunggu, ada pengabdian yang harus dihargai, dan ada tanggung jawab pemerintah yang harus ditunaikan.

MEDIAISTANA.COM – TANGERANG — 11 Agustus 2026 – Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kembali menggunakan trotoar dan sejumlah ruang publik di wilayah Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, kembali menjadi sorotan masyarakat. Kawasan Poris Plawad Utara, Sipon hingga GOR Gondrong menjadi titik yang mendapat perhatian menyusul kembali terlihatnya aktivitas perdagangan di ruang yang semestinya dapat digunakan masyarakat.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penertiban dan pengawasan pemerintah. Sebab, persoalan PKL di sejumlah kawasan tersebut bukan perkara baru. Pemerintah sebelumnya telah melakukan sosialisasi, pembinaan dan penertiban. Namun, apabila aktivitas serupa kembali muncul, publik berhak mempertanyakan apa yang dilakukan setelah petugas meninggalkan lokasi.

Jika penertiban sudah dilakukan, mengapa persoalan yang sama kembali berulang?

Pertanyaan tersebut kini menjadi perhatian masyarakat.

Kawasan Sipon sebelumnya telah menjadi sasaran penertiban oleh jajaran Satpol PP Kota Tangerang. Begitu pula kawasan GOR Gondrong yang pernah mendapat penanganan terkait aktivitas PKL melalui pendekatan persuasif, sosialisasi dan penertiban. Namun, munculnya kembali aktivitas perdagangan di ruang publik menunjukkan bahwa persoalan tersebut belum sepenuhnya selesai.

Dalam perspektif pengawasan, keberhasilan penertiban tidak semata-mata diukur dari jumlah personel yang diturunkan atau aktivitas penertiban pada hari pelaksanaan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah kondisi kawasan tetap tertib setelah operasi selesai.

Jika aktivitas kembali muncul, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana pengawasan pascapenertiban dilakukan, berapa jumlah PKL yang telah didata, bagaimana proses pembinaan berjalan, serta langkah apa yang diterapkan terhadap pelanggaran yang kembali terjadi.

Kembali munculnya PKL juga tidak serta-merta membuktikan adanya pembiaran oleh aparat. Kesimpulan tersebut membutuhkan bukti dan klarifikasi resmi. Namun, kondisi lapangan tetap menjadi alasan yang sah bagi masyarakat untuk meminta penjelasan.

Publik berhak mengetahui apakah persoalan disebabkan keterbatasan personel, belum tersedianya lokasi penataan, pedagang yang kembali secara mandiri, lemahnya koordinasi, atau faktor lainnya. Pemerintah perlu menjawab berdasarkan data dan fakta agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.

Persoalan penggunaan trotoar juga tidak boleh dilihat hanya dari sisi keberadaan PKL. Trotoar merupakan fasilitas bagi pejalan kaki. Ketika ruang tersebut digunakan untuk aktivitas perdagangan yang menghambat akses pedestrian, maka hak masyarakat atas fasilitas publik ikut dipertaruhkan.

Namun di sisi lain, pemerintah juga harus memperhatikan kondisi ekonomi para pedagang. Karena itu, solusi tidak cukup berupa penertiban semata. Pemerintah perlu memastikan adanya pendataan, pembinaan, penataan dan pengawasan yang berkelanjutan.

Pedagang membutuhkan kepastian tempat berusaha, sementara masyarakat membutuhkan kepastian bahwa fasilitas publik tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

Di sinilah efektivitas Satpol PP dipertanyakan. Bukan untuk menyerang institusi, melainkan untuk menguji konsistensi penegakan aturan di lapangan.

Wibawa penegakan aturan tidak ditentukan oleh seberapa sering operasi dilakukan, tetapi oleh seberapa konsisten ketertiban dapat dipertahankan setelah operasi selesai.

Masyarakat kini menunggu jawaban: berapa jumlah PKL yang terdata di Poris Plawad Utara, Sipon dan GOR Gondrong? Kapan terakhir dilakukan monitoring? Berapa kali penertiban dilakukan? Apakah terdapat pedagang yang kembali berjualan setelah ditertibkan? Bagaimana mekanisme pengawasan pascapenertiban? Apakah tersedia lokasi penataan atau relokasi? Dan apa langkah pemerintah terhadap pelanggaran yang berulang?

Pertanyaan tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial dan kepentingan publik.

Jangan sampai persoalan PKL hanya menjadi siklus yang terus berulang:

DITERTIBKAN — BUBAR — PETUGAS PERGI — KEMBALI BERJUALAN — MASYARAKAT MENGELUH — DITERTIBKAN LAGI.

Jika pola tersebut terjadi terus-menerus, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penataan dan pengawasan.

Media juga memberikan ruang kepada Satpol PP Kota Tangerang maupun Kecamatan Cipondoh untuk memberikan klarifikasi, data penertiban, hasil pengawasan dan langkah penanganan terbaru. Klarifikasi tersebut penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, persoalan PKL di Poris Plawad Utara, Sipon dan GOR Gondrong menjadi ujian bagi konsistensi pemerintah dalam menjaga ketertiban ruang publik.

Masyarakat tidak meminta pedagang dimusuhi. Masyarakat juga tidak meminta aparat bertindak sewenang-wenang.

Yang dituntut adalah kepastian aturan, kepastian penataan, kepastian pengawasan dan kepastian penegakan.

Sebab ketika trotoar kembali dipenuhi aktivitas perdagangan setelah penertiban dilakukan, pertanyaan publik menjadi semakin tajam:

“SUDAH DITERTIBKAN, LALU SIAPA YANG MENGAWASI?”

TANGERANG MENUNGGU JAWABAN. CIPONDOH MENUNGGU PEMBUKTIAN. PUBLIK MENUNGGU KETERTIBAN YANG NYATA, BUKAN SEKADAR OPERASI.

RED David E,S.E.