MEDIAISTANA.COM – NEGLASARI, KOTA TANGERANG — 11 AGUSTUS 2026 – Persoalan kebersihan lingkungan kembali menjadi sorotan. Dugaan tumpukan sampah di pinggir Jalan Ahmad Manunggal x Gang Teratai No. 151, RT 003/RW 02, Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, memunculkan pertanyaan tajam dari masyarakat: sejauh mana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang terhadap kondisi lingkungan di wilayahnya?

Informasi mengenai dugaan keberadaan sampah tersebut disampaikan oleh seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan. Warga berharap persoalan tersebut segera ditindaklanjuti dan tidak dibiarkan berlarut-larut.

Keluhan warga kemudian mendapat perhatian dari Saipul Bahri, masyarakat pemerhati kebijakan pemerintah dan lingkungan, yang mengecam keras apabila kondisi tersebut benar tidak mendapatkan penanganan dari instansi terkait.

“Saya mengecam keras apabila sampah menumpuk di lingkungan masyarakat tetapi tidak mendapatkan perhatian serius. DLH harus turun langsung, jangan hanya menunggu laporan menjadi viral. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan lingkungan masyarakat tetap bersih dan terawat,” tegas Saipul.

PERTANYAAN BESAR: SIAPA YANG MENGAWASI?

Persoalannya bukan hanya mengenai sampah yang diduga menumpuk. Pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana mekanisme pengawasan kebersihan lingkungan berjalan?

Apabila benar terdapat tumpukan sampah di lokasi tersebut, apakah petugas DLH tidak mengetahui kondisi itu? Apakah sudah ada laporan sebelumnya? Apakah lokasi tersebut masuk dalam rute pengangkutan sampah? Jika sudah pernah dibersihkan, mengapa sampah kembali muncul?

Pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka agar masyarakat mengetahui sejauh mana pemerintah bekerja menangani persoalan lingkungan.

Saipul Bahri menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya bergerak setelah persoalan mendapatkan sorotan media.

“Jangan tunggu masyarakat berteriak baru pemerintah bergerak. Jangan tunggu viral baru dilakukan pembersihan. Kalau memang ditemukan sampah, segera angkut. Kalau ada pihak yang membuang sembarangan, lakukan langkah sesuai aturan. Setelah dibersihkan, lakukan pengawasan agar tidak terulang,” ujarnya.

BUKAN SEKADAR ANGKUT SAMPAH

Menurut Saipul, penyelesaian persoalan sampah tidak boleh berhenti pada pengangkutan tumpukan sampah.

Pemerintah harus melihat akar persoalannya. Apakah terjadi pembuangan sampah sembarangan? Apakah pengangkutan tidak rutin? Apakah pengawasan lemah? Atau terdapat persoalan koordinasi di tingkat wilayah?

Jika hanya dibersihkan kemudian dibiarkan kembali, persoalan yang sama berpotensi terus berulang.

Karena itu, DLH diminta melakukan pengecekan, pembersihan, pengawasan, serta langkah pencegahan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

WARGA MINTA IDENTITAS DIRAHASIAKAN

Warga yang memberikan informasi memilih untuk tidak membuka identitasnya kepada publik. Permintaan tersebut dihormati redaksi.

Namun substansi laporan tetap perlu diverifikasi secara langsung oleh pihak berwenang. Redaksi tidak serta-merta menyimpulkan siapa yang bertanggung jawab atas munculnya sampah tersebut sebelum adanya pemeriksaan dan keterangan dari pihak terkait.

Di sinilah pentingnya DLH Kota Tangerang memberikan respons.

Jika laporan tersebut benar, masyarakat tentu menunggu tindakan nyata. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai kondisi lapangan, DLH juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan fakta sebenarnya.

PUBLIK TAGIH BUKTI KERJA

Masyarakat tidak membutuhkan perang pernyataan. Yang dibutuhkan adalah bukti kerja di lapangan.

Apabila DLH menyatakan akan melakukan penanganan, publik tentu dapat melihat hasilnya: apakah lokasi diperiksa, apakah sampah dibersihkan, dan apakah terdapat pengawasan setelah pembersihan.

Saipul Bahri kembali meminta pemerintah tidak menganggap persoalan lingkungan sebagai persoalan kecil.

“Lingkungan adalah ruang hidup masyarakat. Kalau ada masalah kebersihan, jangan dianggap remeh. Kami meminta pemerintah hadir dan bekerja. Jangan sampai masyarakat merasa harus berjuang sendiri untuk mendapatkan lingkungan yang bersih,” tegasnya.

DLH KOTA TANGERANG DITANTANG BUKTIKAN RESPONS

Kini bola berada di tangan DLH Kota Tangerang.

Apakah laporan masyarakat akan segera diverifikasi?

Apakah petugas akan turun ke lokasi?

Apakah dugaan tumpukan sampah akan segera ditangani jika terbukti?

Dan yang tidak kalah penting, apakah akan ada pengawasan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi?

Pertanyaan tersebut merupakan bagian dari hak publik untuk mengetahui bagaimana pelayanan kebersihan lingkungan dijalankan.

Hingga rilis ini diterbitkan, keterangan resmi DLH Kota Tangerang mengenai laporan tersebut masih diperlukan. Redaksi memberikan ruang seluas-luasnya kepada DLH maupun pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, bantahan, maupun penjelasan berdasarkan fakta lapangan.

Jangan biarkan laporan warga berhenti di meja birokrasi. Jangan tunggu sampah menjadi gunung baru pemerintah bergerak. Masyarakat meminta satu hal: TURUN KE LAPANGAN DAN BUKTIKAN KERJANYA.

Redaksi David E,S.E.

MEDIAISTANA.COM – PENERTIBAN DIPERTANYAKAN, KOORDINATOR PKL BERINISIAL KSM DISEBUT, INSAN PERS DISEBUT MENDAPAT SOMASI. TANGERANG — 11 AGUSTUS 2026 – Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di kawasan GOR Gondrong, Kecamatan Cipondoh, kembali memantik sorotan publik. Lapak yang terus bermunculan di ruang publik membuat warga mempertanyakan efektivitas penertiban dan pengawasan pemerintah. Di tengah kondisi tersebut, muncul keterangan mengenai dugaan pungutan, pengaturan lapak, hingga pihak yang disebut berperan sebagai koordinator PKL.

Sejumlah pedagang yang mengaku terdampak menyebut adanya dugaan permintaan “jatah” terkait penggunaan atau sewa lapak. Nama berinisial KSM disebut sebagai pihak yang diduga berperan mengatur aktivitas PKL. Namun, informasi tersebut masih berupa dugaan dan membutuhkan pembuktian serta klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.

Jika benar terdapat pungutan tanpa dasar hukum, persoalannya bukan lagi sekadar ketertiban PKL. Aparat perlu menelusuri siapa yang menarik uang, atas dasar apa pungutan dilakukan, berapa besarannya, siapa penerimanya, dan apakah terdapat bukti transaksi atau komunikasi yang dapat diperiksa.

INSAN PERS DISEBUT DISOMASI

Persoalan juga berkembang setelah pihak yang disebut berkaitan dengan dugaan pungutan tersebut dikabarkan melayangkan somasi kepada insan pers yang melakukan konfirmasi.

Somasi merupakan hak hukum pihak yang merasa dirugikan. Namun, konfirmasi jurnalistik terhadap dugaan persoalan yang menyangkut kepentingan publik merupakan bagian dari proses memperoleh informasi. Karena itu, substansi somasi dan materi konfirmasi perlu dilihat secara utuh.

Pihak yang merasa dirugikan tetap memiliki hak jawab dan hak koreksi. Di sisi lain, media berkewajiban memastikan setiap tudingan didukung keterangan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

WARGA SOROT DUGAAN KETERLIBATAN OKNUM SATPOL PP

Sorotan warga semakin tajam setelah muncul tudingan mengenai dugaan adanya hubungan atau kerja sama antara pihak yang disebut sebagai koordinator PKL dengan oknum anggota Satpol PP.

Tudingan tersebut belum terverifikasi dan tidak dapat dianggap sebagai fakta tanpa pemeriksaan. Namun, karena menyangkut aparatur pemerintah, warga meminta persoalan tersebut diklarifikasi secara terbuka apabila terdapat laporan, saksi, atau bukti yang mendukung.

Pertanyaan warga sederhana: jika penertiban sudah dilakukan, mengapa aktivitas PKL kembali berlangsung?

Apakah pengawasan hanya berlangsung ketika petugas berada di lokasi?

Atau terdapat persoalan lain yang belum dibuka kepada publik?

“JANGAN SAMPAI PEMERINTAH KALAH”

Warga meminta pemerintah tidak hanya menertibkan pedagang sebagai lapisan paling bawah. Jika benar ada pihak yang mengatur lapak atau menarik keuntungan dari aktivitas PKL, pihak tersebut juga harus diperiksa berdasarkan bukti.

“Kami berharap penanganan pedagang kaki lima benar-benar tegas. Kalau memang melanggar aturan, harus ditindak dan ditertibkan sesuai ketentuan. Fasilitas umum bukan tempat untuk berjualan,” ujar warga.

Warga juga mengingatkan agar tidak muncul persepsi bahwa ruang publik dapat dikuasai oleh pihak tertentu.

Jangan sampai pemerintah justru terlihat tidak berdaya menghadapi pihak yang diduga mengatur aktivitas PKL.

Penertiban harus dilakukan secara konsisten. Jika fasilitas umum memang tidak diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan, pemerintah harus memastikan fungsi ruang tersebut dikembalikan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku.

PUBLIK TAGIH TINDAKAN, BUKAN SEKADAR PENERTIBAN

Persoalan GOR Gondrong tidak cukup diselesaikan dengan membongkar atau memindahkan lapak. Pemerintah perlu melihat seluruh rantai persoalan: keberadaan pedagang, pihak yang mengatur lapak, dugaan pungutan, mekanisme pembayaran, pengawasan aparat, hingga tindak lanjut terhadap laporan warga.

Jika dugaan pungli terbukti, proses hukum harus dilakukan.

Jika dugaan penyalahgunaan kewenangan aparat terbukti, pemeriksaan harus berjalan.

Jika tudingan tidak terbukti, pihak yang disebut harus diberi ruang klarifikasi.

Semua harus diuji berdasarkan bukti, bukan rumor maupun tekanan.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan pungutan, pengaturan sewa lapak, dugaan keterlibatan oknum aparat, serta peran pihak berinisial KSM masih merupakan informasi yang membutuhkan verifikasi dan klarifikasi resmi.

Media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi KSM, Satpol PP, Pemerintah Kecamatan Cipondoh, Kelurahan Gondrong, maupun pihak lain yang disebut.

Kini publik menunggu jawaban atas tiga pertanyaan utama:

SIAPA YANG MENGATUR LAPAK?

SIAPA YANG MENERIMA PEMBAYARAN JIKA MEMANG ADA?

DAN MENGAPA AKTIVITAS TERSEBUT MASIH DAPAT BERLANGSUNG DI RUANG PUBLIK?

Jawaban atas pertanyaan tersebut hanya dapat diberikan melalui transparansi, pemeriksaan, dan tindakan nyata sesuai hukum.

Redd David E,S.E.