Editorial oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.

Ada harapan yang kadang tumbuh begitu lama hingga nyaris kehilangan bentuknya. Namun di Batabual, harapan itu tetap bertahan—mengendap dalam kesabaran masyarakat yang puluhan tahun menanti jalan yang layak, jembatan yang kokoh, dan akses yang manusiawi. Kini, ketika pemerintah akhirnya menempatkan ruas jalan Batabual sebagai prioritas, secercah cahaya itu kembali menyala.

Komitmen Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, untuk memprioritaskan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran bukan sekadar keputusan teknokratis. Ia adalah pernyataan keberpihakan. Di saat banyak wilayah berlomba-lomba menarik perhatian pembangunan, Batabual hadir dengan realitas yang tak bisa lagi ditunda: keterisolasian yang menghambat kehidupan dasar masyarakat.

Apa yang disampaikan Rustam Fadly Tukuboya mencerminkan denyut suara rakyat yang selama ini kerap tenggelam. Bahwa aspirasi ini bukan baru kemarin sore, melainkan jejak panjang dari generasi ke generasi. Dari era Karel Ralahalu hingga Murad Ismail, harapan itu tetap sama: membuka keterisolasian Batabual.

Editorial ini tidak hendak menafikan kritik. Kritik adalah bagian penting dalam demokrasi. Namun, kritik yang adil semestinya berpijak pada realitas. Dan realitas Batabual adalah kebutuhan mendesak akan infrastruktur dasar. Jalan bukan sekadar aspal yang membentang; ia adalah jalur kehidupan—menghubungkan anak-anak ke sekolah, orang sakit ke layanan kesehatan, dan hasil bumi ke pasar.

Langkah Pemerintah Provinsi Maluku menggandeng PT Sarana Multi Infrastruktur menunjukkan bahwa di tengah keterbatasan, masih ada keberanian untuk mencari jalan keluar. Ini bukan solusi instan, melainkan upaya strategis yang memerlukan komitmen berkelanjutan dan pengawasan publik.

Namun, harapan tidak boleh berhenti pada perencanaan. Masyarakat Batabual tidak hanya membutuhkan janji—mereka membutuhkan bukti. Realisasi pembangunan harus menjadi prioritas berikutnya, dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama.

Pada akhirnya, Batabual bukan sekadar tentang satu ruas jalan. Ia adalah cermin dari bagaimana negara hadir untuk mereka yang selama ini berada di pinggiran. Jika pembangunan ini benar-benar terwujud, maka ia bukan hanya menjawab harapan puluhan tahun—ia juga mengembalikan kepercayaan bahwa perhatian terhadap daerah terpencil bukan sekadar wacana.

Dan di situlah, pembangunan menemukan maknanya yang paling hakiki: menghadirkan keadilan, bukan sekadar kemajuan.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, kembali menjadi sorotan publik. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, komitmen Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menjadikan ruas jalan Batabual sebagai salah satu prioritas dinilai sebagai langkah strategis yang patut diapresiasi.

Anggota DPRD Buru Rustam Fadly Tukuboya, SH, menegaskan bahwa perjuangan masyarakat untuk mendapatkan akses jalan dan jembatan yang layak bukanlah hal baru. Aspirasi ini, menurutnya, telah disuarakan sejak puluhan tahun lalu, bahkan sejak masa kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya seperti Karel Ralahalu, Said Assagaff, hingga Murad Ismail.

“Ini bukan tuntutan baru. Sudah lama masyarakat Batabual menaruh harapan besar agar akses jalan dan jembatan dibangun. Karena itu, jika hari ini menjadi prioritas, ini adalah bagian dari perjuangan panjang masyarakat,” ujar Tukuboya, Minggu, (3/5/2026)

Ia juga menanggapi berbagai kritik yang dialamatkan kepada Gubernur Maluku terkait fokus pembangunan di wilayah tersebut. Menurutnya, kritik tersebut cenderung berlebihan dan tidak melihat realitas kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Terkadang kritik itu tidak proporsional. Padahal, kondisi infrastruktur di Batabual memang sangat membutuhkan perhatian serius. Ini bukan soal kepentingan sesaat, tapi menyangkut akses dasar masyarakat,” tegasnya.

Meski masa kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa baru berjalan sekitar satu tahun lebih, Tukuboya menilai kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat sudah terlihat jelas. Bahkan, meskipun gubernur belum sempat mengunjungi langsung wilayah Batabual, berbagai kebijakan dan terobosan untuk memperjuangkan anggaran pembangunan dinilai cukup konkret.

Salah satu langkah nyata yang disoroti adalah upaya Pemerintah Provinsi Maluku dalam mengajukan pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Skema pinjaman ini direncanakan untuk mendukung pembangunan sejumlah proyek strategis, termasuk ruas Jalan Batabual.

“Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah. Di tengah keterbatasan anggaran, masih ada upaya mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan,” tambah Tukuboya.

Masyarakat Batabual kini berharap agar rencana pembangunan tersebut dapat segera direalisasikan. Infrastruktur jalan dan jembatan dinilai sangat vital untuk membuka akses ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan di wilayah tersebut.

Dengan masuknya jalan Batabual sebagai prioritas, harapan lama masyarakat perlahan menemukan titik terang. Kini, publik menanti realisasi nyata dari komitmen tersebut di lapangan.