Arisan Online Diduga Fiktif, Puluhan Warga Indramayu Laporkan Kerugian Rp 325 Juta

INDRAMAYU-MEDIAISTANA.COM
Puluhan warga Kabupaten Indramayu mendatangi Mapolres Indramayu, Senin (24/8), untuk melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan berkedok arisan online. Kerugian para korban dalam kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp325 juta.

Para korban didampingi kuasa hukum menyerahkan laporan resmi kepada kepolisian setelah menduga adanya kecurangan dalam mekanisme pengocokan arisan yang mereka ikuti.

Kuasa hukum korban, Ibnu Rohman, mengatakan laporan tersebut dibuat karena terdapat dugaan kuat bahwa pelaksanaan arisan tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang ditawarkan kepada para peserta.

Menurut Ibnu, terduga pelaku sebelumnya menawarkan arisan dengan iming-iming potongan relatif kecil serta kepastian pencairan bagi peserta.

Namun, dalam pelaksanaannya, proses pengocokan yang dilakukan secara siaran langsung melalui akun Facebook diduga tidak mencantumkan nama peserta yang sebenarnya.

“Modusnya bandar mengiming-imingi potongan yang tidak terlalu besar dan menjanjikan arisan ini jelas. Namun ketika pengocokan dilakukan secara live di Facebook, nama yang keluar ternyata bukan member atau anggota yang menyetor iuran rutin setiap bulan, melainkan nama orang lain. Arisannya diduga fiktif,” ujar Ibnu usai mendampingi para korban membuat laporan.

Ibnu menyebutkan, sementara ini sekitar 15 korban telah datang ke Mapolres Indramayu untuk melaporkan kasus tersebut. Jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pendataan belum seluruhnya selesai.

Dari pendataan sementara, total kerugian yang dialami para korban mencapai sekitar Rp325 juta.

“Untuk korban yang hadir saat ini kurang lebih hampir 15 orang. Belum termasuk korban lainnya. Kerugian yang terdata sejauh ini sekitar Rp325 juta. Identitas bandar sudah kami kantongi dan sudah dilaporkan,” katanya.

Salah seorang korban, Ruminih (29), warga Desa dan Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, mengaku telah mengikuti arisan tersebut sejak 2025.

Ruminih mengaku tertarik mengikuti arisan karena mengenal orang yang diduga menjalankan arisan tersebut. Ia bahkan mengambil dua slot arisan sekaligus.

Slot pertama sebesar Rp18 juta dengan janji pencairan Rp20 juta. Sementara slot kedua sebesar Rp13 juta dengan janji pencairan Rp14 juta. Dengan demikian, total uang yang telah disetorkan Ruminih mencapai Rp31 juta.

“Bulan ini seharusnya giliran saya mendapatkan arisan, tetapi orangnya malah kabur. Sebelumnya sudah pernah saya datangi ke rumahnya, tapi belum ada uangnya dan jawabannya selalu seperti itu,” ungkap Ruminih.

Ia mengatakan uang yang disetorkan sebelumnya dipersiapkan sebagai tabungan dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Namun hingga kini, dana tersebut belum juga kembali.

Para korban berharap laporan yang telah disampaikan kepada kepolisian segera ditindaklanjuti. Mereka meminta dugaan perkara tersebut diproses sesuai hukum dan pihak yang bertanggung jawab dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Kami berharap uang para korban bisa dikembalikan dan persoalan ini segera mendapat kepastian hukum,” pungkasnya.

Editor:Iyons74

NAMLEA — Polres Buru menggelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M di Masjid Ar-Riaayah Polres Buru, Rabu (26/8/2026) pukul 16.30 WIT. Kegiatan berlangsung khidmat dengan mengusung tema “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW, Melalui Polri Presisi Kita Wujudkan Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang, S.H., S.I.K., M.M., Wakapolres Buru Kompol Jufri Jawa, para Pju, Perwira dan Kapolsek beserta seluruh personel Polres Buru yang beragama Islam, tokoh agama Ust. Andi Muh. Ali, S.Ag., M.Ag., serta para Purnawirawan dan Warakawuri Polres Buru.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan lantunan ayat suci Al-Qur’an, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kapolres Buru.

Dalam sambutannya, Kapolres Buru menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan sekaligus meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, Rasulullah SAW telah memberikan keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kejujuran, kesabaran, kedisiplinan, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut dinilai sangat relevan untuk diterapkan oleh setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Sebagai anggota Polri, kita harus senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan sikap profesional, humanis, transparan, berkeadilan dan penuh tanggung jawab,” ujar Kapolres Buru.

Kapolres juga mengingatkan seluruh personel agar memandang kewenangan yang diberikan sebagai sebuah amanah untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Buru.

Sementara itu, dalam tausiyah yang disampaikan oleh Ust. Andi Muh. Ali, S.Ag., M.Pd., jamaah diajak untuk menerapkan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam kepemimpinan, membangun kerja sama tim, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tulus dan tanpa pamrih.

Sebagai bentuk kepedulian dan berbagi kebahagiaan dalam momentum keagamaan tersebut, Kapolres Buru juga memberikan bantuan kepada para Warakuwuri, acara kemudian dilanjutkan dengan doa bersama, ramah tamah dn foto bersama.

Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H ini, Polres Buru berkomitmen menjadikan keteladanan Rasulullah SAW sebagai landasan moral dalam pelaksanaan tugas, sekaligus memperkuat semangat Polri Presisi untuk menghadirkan pelayanan yang profesional, humanis dan berkeadilan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat.

MEDIAISTANA.COM —PANDEGLANG, 26 AGUSTUS 2026
LELANG YANG TAK PERNAH ADA DI TELINGA PEMILIK
Bayangkan memiliki tanah dan bangunan yang telah diwarisi dan ditinggali selama puluhan tahun. Tiba-tiba ada orang asing datang dan mengaku: “Tanah ini sudah saya beli hasil lelang Bank BJB.” Lebih mengerikan lagi — Anda sama sekali tidak pernah diberitahu, tidak pernah dipanggil, tidak pernah diberi kesempatan melunasi utang. Proses hukum berjalan tanpa Anda tahu apa-apa. Inilah kenyataan pahit yang dialami Hj. Umamah binti Muhamad, warga Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang.

Ini bukan sekadar keluhan nasabah. Ini adalah skandal pelanggaran prosedur hukum yang terbukti dengan dokumen resmi, di mana Bank BJB Cabang Labuan diduga sengaja mengabaikan aturan hukum yang berlaku, dan Kantor Pos diduga ikut menutupi kelalaian fatal.

JEJAK FAKTA DI LAPANGAN

TITIK TERJADI: ASET DILELANG TANPA SEPENGETAHUAN PEMILIK

Pada Senin, 24 Agustus 2026, tim investigasi GWI Pandeglang mendatangi lokasi aset yang diklaim telah dilelang — tanah dan bangunan di Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi. Di sana, warga setempat bernama Ubad mengaku lelang diikuti oleh seseorang bernama Itang. Namun saat diminta menunjukkan risalah lelang resmi dari KPKNL Serang, Ubad tidak mampu menunjukkannya satu lembar pun.

Yang lebih mencurigakan: Hj. Umamah, pemilik sah aset, sampai hari ini tidak pernah menerima satu lembar surat pemberitahuan lelang pun. Baik sebelum lelang dilaksanakan pada 21 Juli 2026, maupun sesudahnya. Ia tidak pernah pindah alamat, tidak pernah menghilang. Ia tetap berada di rumahnya di Kp. Sidamukti RT 001 RW 002, Desa Sidamukti.

KONFRONTASI DENGAN BANK BJB CABANG LABUAN

Tim bersama debitur langsung menuju Bank BJB Cabang Labuan. Di hadapan awak media, petugas bernama Arnando F. Sihite dengan tenang membenarkan:

“Ya, aset Hj. Umamah sudah dilelang tanggal 21 Juli 2026 di KPKNL Serang.”

Dua bidang tanah yang dilelang:

– SHM No. 145 — 216 m² / 75 m², atas nama Hj. Umamah binti Muhamad
– SHM No. 320 — 64 m² / 55 m², atas nama Lukman Hakim

Ketika ditanya: “Di mana bukti surat pemberitahuan diterima debitur?”
Arnando menjawab ringkas: “Sudah dikirim lewat Kantor Pos.”

KANTOR POS MENGUNGKAP KEBENARAN — DAN BOHONGAN BANK

Tim tidak berhenti di sana. Kami langsung menelusuri jejak surat tersebut ke Kantor Pos. Ternyata surat itu bukan dikirim dari Labuan, melainkan dari Kantor Pos Panimbang. Di sana, dua petugas lapangan — Fahri dan Nopal Azhar — mengakui keberadaan surat tersebut. Namun pengakuan mereka mengguncang seluruh proses hukum:

“Surat itu ada pada saya sampai sekarang. Tidak disampaikan dengan alasan: Penerima tidak ada di tempat.”

DAN INILAH BUKTI BOHONGANNYA: Hj. Umamah membantah dengan tegas, dan membuktikannya:

“Saya selalu ada di rumah. Saya tidak pernah pindah. Dari dulu sampai sekarang saya menetap di Kp. Sidamukti RT 001 RW 002, Desa Sidamukti. Tidak pernah ada petugas Pos datang ke rumah saya.”

BUKTI TAK TERBANTAHKAN: DOKUMEN RESMI MENJADI SAKSI

BERITA ACARA TIDAK TERSEMPATKANNYA SURAT — NOMOR: 0119/LAB-KOM/PPK/VIII/2026

Dibuat di hadapan saksi-saksi independen pada 24 Agustus 2026, ditandatangani oleh:

1. Nopal Azhar — Mitra LPU Kantor Pos Panimbang (PIHAK PERTAMA)
2. Hj. Umamah binti Muhamad — Debitur/Penerima Surat (PIHAK KEDUA)
3. Fahri & M. Sutisna — Saksi-Saksi

Isinya jelas dan tegas: Surat pemberitahuan lelang tidak pernah disampaikan. Alasan “penerima tidak ada di tempat” dibantah oleh penerima yang selalu berada di rumah.

SURAT KETERANGAN DOMISILI KEPALA DESA — NOMOR: 470/03/Ds.2007/VIII/2026

Diterbitkan tanggal 26 Agustus 2026 oleh Kepala Desa Sidamukti, Toto Sugiharto, menerangkan secara resmi:

“HJ. UMAMAH, NIK: 3601295706790001, benar berdomisili di Kp. Sidamukti RT.001 RW.002 Desa Sidamukti, di rumah sendiri. Tidak pernah pindah.”

Dua dokumen resmi dari dua instansi berbeda saling menguatkan. Tidak ada celah untuk menyangkal.

ANALISIS HUKUM: PROSES LELANG INI CACAT HUKUM SECARA MUTLAK

PELANGGARAN UU NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN — PASAL 6

“Sebelum lelang, pemberi hak tanggungan wajib diberi pemberitahuan tertulis terlebih dahulu.”

TIDAK ADA PEMBERITAHUAN = LELANG BATAL DEMI HUKUM. Bank BJB melanggar ketentuan inti dari Undang-Undang ini. Proses lelang tanpa pemberitahuan adalah batal sejak awal.

PELANGGARAN POJK NO. 1/POJK.07/2013 — PASAL 3

“Pelaku jasa keuangan wajib bersikap jujur, adil, dan transparan kepada konsumen.”

Menyembunyikan informasi krusial seperti lelang aset adalah pelanggaran berat perlindungan konsumen. Bank BJB telah menempuh jalur penipuan prosedural.

PELANGGARAN UU NO. 38 TAHUN 2009 TENTANG POS — PASAL 32 & 33

“Penyelenggara Pos wajib menyampaikan kiriman tepat waktu dan sesuai alamat.”

Kantor Pos Panimbang diduga sengaja tidak menyampaikan surat, lalu membuat alasan palsu “penerima tidak ada di tempat.” Ini adalah kelalaian berat yang merugikan rakyat hingga ratusan juta rupiah.

KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

Akibat kelalaian dan dugaan pelanggaran terencana ini:

– Aset senilai ratusan juta rupiah terancam berpindah tangan tanpa sepengetahuan pemilik
– Debitur dibuat tidak punya kesempatan melunasi kewajiban
– Prinsip kepastian hukum diinjak-injak oleh lembaga yang seharusnya menjaga aturan
– Terjadi konspirasi keheningan antara Bank BJB dan Kantor Pos untuk menutupi ketidakberesan

TUNTUTAN TEGAS TIM INVESTIGASI & DEBITUR

M. Sutisna, Koordinator GWI Pandeglang, menegaskan:

“Dengan adanya Berita Acara Kantor Pos dan Surat Keterangan Desa, terbukti 100% prosedur pemberitahuan TIDAK DIJALANKAN. Ini bukan kelalaian — ini sengaja. Kami mendesak Bank BJB Cabang Labuan, KPKNL Serang, dan Kantor Pos Panimbang untuk: membatalkan lelang tersebut, mengusut tuntas siapa yang bertanggung jawab, dan memberikan keadilan kepada rakyat kecil. Jangan sampai aturan hukum hanya menjadi alat penguasa, bukan pelindung rakyat.”

Jika tidak ada itikad baik dalam 3×24 jam:

– Gugatan pembatalan lelang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Pandeglang
– Pengaduan resmi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
– Pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia
– Pelaporan dugaan tindak pidana kelalaian dan penipuan kepada pihak berwajib

TINDAK LANJUT HINGGA BERITA INI DITURUNKAN

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Bank BJB Cabang Labuan belum memberikan tanggapan resmi lebih lanjut. Pertanyaan besar kini menggantung di udara: Apakah lelang ini sengaja dipercepat tanpa pemberitahuan agar aset murah berpindah tangan? Siapa yang diuntungkan dari proses cacat hukum ini?

Rakyat sedang mengawasi. Hukum tidak boleh dimainkan oleh siapa pun, sekalipun itu lembaga keuangan negara. Keadilan bukan pemberian — itu hak yang harus diperjuangkan.

RED David E,S.E.