Mediaistana.com — TANGERANG, 24 AGUSTUS 2026
Penulis: Tim Investigasi Media Independen
Tanggal Penerbitan: 24 Agustus 2026
Lokasi Penyelidikan: Jl. Kampung Narotok, RT 002/RW 06, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten

PEMBUKAAN: KETIKA KEBENARAN DIJUAL BELI DENGAN UANG HASIL KEJAHATAN

Di mana marwah insan pers? Di mana harga diri profesi yang seharusnya menjadi mata dan telinga rakyat, benteng terakhir kebenaran di tengah gelapnya penyimpangan kekuasaan? Pertanyaan ini kini bergema keras di kalangan jurnalis yang masih memegang teguh integritas, setelah terungkapnya sebuah fakta yang memalukan sekaligus mengerikan di Kota Tangerang:

Seorang bos dugaan pengoplosan dan penimbunan oli palsu berinisial MDN — yang beroperasi di Jl. Kp. Narotok, RT 002/RW 06, Kecamatan Pinang — seolah berkuasa mutlak mengatur, mengantrekan, membungkam, dan memperbudak ratusan insan pers dengan uang tunai.

Ini bukan sekadar pelanggaran hukum. Ini adalah penghinaan terbesar terhadap seluruh profesi jurnalistik di Indonesia. Ini adalah luka mendalam bagi ribuan jurnalis yang bekerja jujur setiap hari — yang nama baiknya kini tercemar, yang kredibilitasnya kini dipertanyakan masyarakat, semata-mata karena satu oknum yang merasa uang hasil kejahatan bisa membeli apa saja, termasuk keheningan media.

“Kami tidak diam melihat profesi kami diinjak-injak seperti lantai warung. Kami tidak diam melihat marwah insan pers diperjualbelikan oleh orang yang sama sekali tidak punya hak atasnya. Kalau hari ini kami diam, besok siapa pun yang punya uang bisa membeli kebenaran. Dan ketika kebenaran sudah dijual, negara ini tidak lagi punya masa depan.”
— Pernyataan Bersama Insan Pers Kota Tangerang yang Masih Menjaga Integritas

FAKTA DI LAPANGAN: ANTRIAN PANJANG, UANG DI TANGAN, MULUT DIKUNCI

Berdasarkan hasil penyelidikan mendalam tim investigasi media — melalui verifikasi langsung di lokasi, wawancara dengan saksi mata, konfirmasi dengan puluhan insan pers, dan penelusuran dokumen — diperoleh gambaran yang sangat memprihatinkan namun nyata adanya:
.
LOKASI DI BAWA HIDUNG APARAT, TAPI KEBAL HUKUM

– Pusat penimbunan dan pengoplosan oli palsu milik oknum MDN berlokasi di Jl. Kampung Narotok, RT 002/RW 06, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.
– Jarak dari lokasi ke Kantor Polsek Cipondoh hanya sekitar 1 kilometer — bisa dijangkau dalam hitungan menit berkendara. Namun berbulan-bulan berlalu, tidak ada penindakan tegas, tidak ada penggerebekan, tidak ada penangkapan. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang melindunginya.
– Warga sekitar sudah berulang kali melaporkan bau menyengat, limbah berbahaya yang dibuang sembarangan, serta aktivitas mencurigakan truk-truk yang masuk keluar di malam hari. Laporan itu seolah jatuh ke lubang terdalam — tak ada tanggapan, tak ada tindakan.

ANTRIAN WARTAWAN SEPERTI JUAL BELI SEMBAKO

– Ratusan insan pers berjejer mengantre di depan rumah/gudang milik oknum MDN — bukan untuk meliput berita, bukan untuk melakukan investigasi, melainkan untuk menerima uang tutup mulut.
– Ada jadwal yang diatur secara ketat: siapa datang pagi, siapa siang, siang sore. Bergantian, teratur, seperti shift kerja pabrik. Oknum MDN sendiri yang menentukan siapa boleh masuk dan siapa yang belum “kebagian”.
– Polanya persis sama: datang → diterima di ruang tertutup → diberi amplop berisi uang → pulang dengan diam seribu bahasa. Tidak ada berita, tidak ada laporan, tidak ada pembongkaran. Kejahatan terus berjalan mulus.
– Bagi yang menolak menerima uang: diancam, diintimidasi, dikatakan “tidak akan boleh meliput di wilayah ini lagi”. Bagi yang menurut: dijamin perlindungan, dijanjikan “rezeki berlanjut”.

“Dia mengatur kami seperti karyawannya sendiri. ‘Kamu datang jam sepuluh, kamu setelah dia, jangan sampai ketemu’. Dia bilang: kalau ada yang tanya soal oli, bilang tidak ada apa-apa. Uang dikasih, beres. Itu bukan jurnalisme. Itu perbudakan. Kami dipermalukan.”
— Pengakuan salah satu wartawan yang datang namun menolak menerima uang, meminta identitas dirahasiakan demi keselamatan diri

UANG HASIL KEJAHATAN MEMBELI KEBENARAN

– Oli palsu yang diproduksi oknum MDN membahayakan nyawa jutaan konsumen — merusak mesin kendaraan secara tiba-tiba, memicu kecelakaan fatal, menipu masyarakat dengan harga murah namun kualitas mematikan.
– Keuntungan haram dari bisnis maut ini digunakan untuk membungkam media. Ratusan wartawan “dibayar” agar tetap diam. Artinya: kejahatan dibiarkan terus berjalan karena kebenaran sudah dibeli.
– Masyarakat kini mulai memandang semua insan pers dengan curiga. “Kamu dapat berapa?” — itulah sapaan yang kini diterima para jurnalis di lapangan. Marwah profesi yang dibangun puluhan tahun, dirusak dalam sekejap oleh satu oknum bernama MDN.

DASAR HUKUM YANG DILANGGAR — TIDAK BISA DIABAIKAN LAGI

Praktik dugaan ini melanggar ketentuan perundang-undangan secara bertumpuk, dan setiap pelanggaran memiliki sanksi pidana yang tegas:

No Dasar Hukum Pelanggaran Ancaman Pidana
1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 & 8 Menjual barang palsu/berbahaya Penjara 5 tahun + Denda
2 KUHP Pasal 382 Penjualan barang palsu/berkwalitas buruk Penjara 4 tahun
3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 Suap dan gratifikasi Penjara 4–20 tahun + Denda
4 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Pasal 69 Penimbunan & pembuangan limbah B3 tanpa izin Penjara 10 tahun + Denda
5 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 5, 6, 7 Penyalahgunaan profesi jurnalistik Sanksi administratif & etik
6 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 213 Pemerasan dan pengancaman Penjara 5 tahun

Ini bukan pelanggaran kecil. Ini adalah rangkaian kejahatan terorganisir yang menyerang keselamatan publik, lingkungan hidup, integritas profesi, dan fondasi negara hukum.

SUARA INSAN PERS: KEPADA PEMIMPIN NEGARA, KAMI MEMOHON TEGAS!

Kami, insan pers yang masih menjaga integritas dan harga diri profesi, tidak bisa tinggal diam lagi. Kami mengangkat suara kami dengan lantang dan tegas kepada para Pemimpin Bangsa:

🇮🇩 KEPADA BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRABOWO SUBIANTO:

“Bapak Presiden, Bapak pernah berkata dengan tegas: ‘Jangan sampai negara diatur oleh oknum preman. Jangan sampai hukum tumpul ke bawah, tajam ke atas. Siapa pun yang melanggar, proses — tanpa pandang bulu.’

Hari ini, Bapak, di Kota Tangerang, seorang bos dugaan oli palsu berinisial MDN seolah menjadi raja kecil. Dia mengatur ratusan insan pers dengan uang. Dia berlindung di jarak 1 kilometer dari kantor polisi tanpa tersentuh. Dia merasa kebal hukum.

Kami mohon Bapak: jangan biarkan ini terjadi. Jangan biarkan marwah negara dan marwah profesi kami diinjak-injak. Turunkan tim khusus. Proses hukumnya. Tegas. Tanpa kompromi. Demi nama baik Indonesia.”*

KEPADA BAPAK KAPOLRI JENDERAL POLISI LISTYO SIGIT:

“Bapak Kapolri, institusi Bapak adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Namun di bawah hidung aparat, kejahatan terorganisir berjalan leluasa, sementara laporan masyarakat dikubur. Kami memohon: perintahkan penyelidikan transparan dan independen, bukan dari Polsek Cipondoh yang diduga memiliki keterkaitan, melainkan tim khusus dari luar wilayah. Bongkar jaringannya, tangkap pelakunya, proses sesuai hukum yang berlaku. Jangan biarkan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap kepolisian.”

KEPADA BAPAK KAPOLDA METRO JAYA:

“Wilayah hukum Bapak meliputi Kota Tangerang. Di wilayah itu, ada oknum yang merasa lebih kuat dari hukum. Kami memohon: ambil alih kasus ini. Jangan biarkan diselesaikan di tingkat yang sama yang selama ini membiarkan terjadi. Kami butuh keadilan, bukan alasan penundaan.”

KEPADA DEWAN PERS REPUBLIK INDONESIA:

“Lakukan sidang etik segera terhadap insan pers yang terbukti menerima suap dan menjual kebenaran. Cabut kartu jurnalistik mereka. Profesi ini bukan lapak jual-beli. Kalau kami tidak membersihkan barisan kami sendiri, masyarakat yang akan menghakimi kami semua. Dan kami tidak pantas dihakimi karena ulah segelintir orang yang menjual harga dirinya.”

TUNTUTAN TEGAS INSAN PERS — TIDAK BISA DITUNDA LAGI

TANGKAP OKNUM MDN SEKARANG JUGA — lakukan penggerebekan dan penyitaan barang bukti di lokasi penimbunan oli palsu di Jl. Kp. Narotok sebelum barang bukti dihapus.

. TIM KHUSUS INDEPENDEN — penyelidikan harus dilakukan oleh tim yang bukan berasal dari Polsek Cipondoh atau Polres Metro Tangerang Kota, untuk menghindari dugaan konflik kepentingan dan perlindungan oknum.

UNGKAP JARINGAN PELINDUNG — tidak mungkin MDN bisa berbulan-bulan bebas tanpa tersentuh sendirian. Siapa yang melindunginya? Siapa yang menerima bagian? Ikut tangkap dan proses semuanya.

4. LINDUNGI INSAN PERS YANG JUJUR — berikan perlindungan hukum dan keamanan kepada saksi mata dan wartawan yang berani menolak suap dan mengungkap kebenaran. Jangan biarkan mereka menjadi korban balas dendam.

AUDIT TOTAL LAPORAN MASYARAKAT — periksa laporan-laporan yang selama ini masuk ke Polsek Cipondoh terkait kasus ini. Mengapa tidak ada tindakan? Siapa yang menahan? Itu juga harus dipertanggungjawabkan.

: UANG BISA MEMBELI DIAM, TIDAK BISA MEMBELI KEBENARAN

*”Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda — dengarkanlah suara kami. Kami bukan menuntut hal yang berlebihan. Kami hanya menuntut satu hal: KEADILAN.

Kalau hari ini MDN dibiarkan, maka besok akan lahir seribu MDN lain. Mereka akan belajar bahwa: punya uang = bisa membeli keheningan media = bisa melanggar hukum sesuka hati = tidak ada yang berani menyentuh.

Itu bukan Indonesia yang kami banggakan. Itu bukan negara hukum yang kami perjuangkan.

Kami, insan pers yang masih punya harga diri, berjanji: Kami tidak akan diam. Kami tidak akan takut. Kami akan kawal kasus ini sampai pengadilan, sampai ke akar-akarnya, sampai kebenaran menang.

Marwah insan pers sudah diinjak. Sekarang saatnya marwah negara ditegakkan. Atas nama rakyat, atas nama kebenaran, atas nama Indonesia — TINDAK TEGAS SEKARANG!”*

— Disampaikan oleh Seluruh Insan Pers yang Menjaga Integritas, Kota Tangerang, 24 Agustus 2026

Pernyataan dan tuduhan dalam rilis ini berdasarkan kesaksian langsung saksi mata, verifikasi di lapangan, dan laporan masyarakat. Mediaistana.com membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak yang diduga — termasuk oknum MDN — untuk memberikan tanggapan dan pembantahan secara terbuka. Keadilan tidak memihak, kebenaran tidak bisa dibeli dengan uang.

Red David E SE

Mediaistana.com — TANGERANG, 24 AGUSTUS 2026
Lokasi GOR Gondrong, Jalan Sipon, Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang
Tanggal Penerbitan: 24 Agustus 2026

. FENOMENA: SETIAP HARI SAMA, TIDAK PERNAH BERUBAH

Sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, pola ini berulang tanpa jeda. Setiap hari, kendaraan berlogo Satpol PP Kota Tangerang memasuki kawasan GOR Gondrong. Petugas turun, berteriak singkat, meminta pedagang menggeser lapak sebentar. Kamera diaktifkan — bidik, jepret, dokumentasi lengkap. Lalu petugas kembali ke kendaraan, meninggalkan lokasi. Belum satu jam berlalu, lapak kembali berdiri rapi. Semuanya kembali seperti semula.

Ini bukan sekadar keluhan warga. Ini adalah fakta yang terekam dalam catatan harian awak media selama berminggu-minggu. Di bawah terik matahari maupun hujan, skenario “datang-foto-pergi” terus dipentaskan. Sebuah pertunjukan yang biayanya ditanggung dari uang pajak rakyat, dan penontonnya adalah warga yang semakin kecewa setiap harinya.

“Mereka datang bukan untuk menertibkan, mereka datang untuk memenuhi kuota laporan ke atas. Foto jadi, laporan terkirim, selesai tugas. Kami rakyat yang menelan pahitnya.” — seorang warga Gondrong, narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.

II. KEBENARAN DI LAPANGAN: FASILITAS UMUM HILANG DITELAN PASAR LIAR

Hari ini, siapa pun yang datang ke GOR Gondrong akan menyaksikan pemandangan yang memilukan:

– Lapangan olahraga yang seharusnya terbuka untuk umum penuh tertutup lapak pedagang
– Trotoar sepanjang jalan raya hingga ke akses pemukiman tidak tersisa satu jengkal pun untuk pejalan kaki
– Jalan Poris Plawad Utara dan kawasan Sipon semakin padat, semakin tidak terkendali
– Ruang publik yang dibangun dengan dana negara berubah menjadi kerajaan pribadi sekelompok orang

Lurah Poris Plawad Utara, Tony, secara terbuka membenarkan kondisi ini kepada awak media: “Pedagang kaki lima semakin menjamur di sepanjang trotoar, menghalangi jalan masuk warga. Kondisi ini nyata dan kita semua melihatnya.” Pengakuan ini adalah bukti resmi bahwa kegagalan penertiban bukanlah dugaan — melainkan fakta yang diakui oleh pejabat setempat.

DUGAAN JARINGAN: “SEMUA SUDAH KITA ATUR” — KETIKA OKNUM LEBIH BERKUASA DARI NEGARA

Namun yang jauh lebih mengkhawatirkan daripada sekadar penertiban yang mandul, adalah bukti adanya dugaan sistem perlindungan yang beroperasi di balik layar. Berdasarkan kesaksian langsung dari puluhan pedagang yang menjadi narasumber, muncul nama oknum berinisial KSM, yang disebut-sebut sebagai koordinator para pedagang.

Kepada para pedagang, KSM membual dengan penuh keyakinan:

“Tenang saja, semua sudah kita atur. Kalau ada Satpol PP mau datang, aku yang dapat kabar duluan. Aku kasih tahu kalian, kita pindah sebentar, mereka foto lalu pergi. Paling juga cuma laporan ke atas. Polisi mana yang berani menangkapku? Aku tidak akan pernah ditangkap.”

Pernyataan yang penuh kesombongan ini bukan sekadar omongan kosong. Ia didukung oleh realitas yang terlihat mata:

– KSM masih bebas berkeliaran di kawasan GOR Gondrong setiap hari
– Laporan pungutan liar yang diajukan korban ke Polsek Cipondoh gerak di tempat
– Awak media berulang kali mencoba mengonfirmasi ke Kanit Penyidik Polsek Cipondoh, namun tidak pernah mendapat jawaban yang memuaskan
– Beberapa kali awak media mencoba menghubungi Kasat Satpol PP serta Kasi Trantib Cipondoh melalui WhatsApp dan telepon — tidak pernah direspons, bahkan ada yang diduga memblokir nomor awak media

IV. PERTANYAAN BESAR YANG MENUNTUT JAWABAN

Jika penertiban lemah, jika laporan dikubur, jika oknum pungli berjalan bebas sambil menantang hukum — maka ini bukan lagi soal ketidakcukupan anggaran atau kurangnya personel. Ini adalah soal kemana arah kedaulatan negara di wilayah ini?

Kami mengajukan pertanyaan terbuka untuk publik:

Apakah penertiban yang mandul ini terjadi karena ketidakmampuan — atau memang tidak dikehendaki karena adanya kepentingan ekonomi politik di balik setiap lapak yang berdiri?

Mengapa Peraturan Daerah dibuat dengan seremonial yang megah, namun di lapangan diinjak-injak dengan terang-benderang tanpa ada satu pun yang ditindak tegas?

Dari mana datangnya keberanian oknum KSM menyatakan “polisi mana yang berani menangkapku”? Apakah ada sandaran kekuasaan yang melindunginya?

Untuk apa gaji pejabat dan aparat dibayar dari pajak rakyat jika yang dihasilkan hanyalah foto dokumentasi dan laporan bohong?

Apakah benar hukum di negeri ini berlaku: TAJAM KE ATAS, TUMPUL KE BAWAH?

V. TUNTUTAN RAKYAT: CUKUP SANDIWARA, KAMI MINTA KETEGASAN

Warga tidak menuntut hal yang mustahil. Mereka hanya menuntut hal-hal yang sederhana dan memang menjadi hak mereka:

🔹 Tertibkan PKL secara permanen, bukan untuk sesaat lalu dibiarkan kembali menjamur
🔹 Proses hukum laporan pungutan liar secara transparan — publik berhak tahu perkembangan setiap harinya
🔹 Usut tuntas dugaan keterlibatan oknum aparat yang diduga melindungi praktik pungutan liar
🔹 Audit menyeluruh kinerja Satpol PP Cipondoh dan Pemkot Tangerang dalam penertiban PKL
🔹 Kembalikan GOR Gondrong dan ruang publik lainnya untuk rakyat, bukan untuk kepentingan sekelompok orang

“Kami sudah muak dengan janji manis yang meleleh seperti es krim di siang bolong. Kami tidak butuh seremoni, kami butuh keadilan. Kami tidak butuh foto, kami butuh ketegasan. Kami rakyat, kami pemilik negara ini — bukan tamu yang harus memohon hak di negeri sendiri.” — Seruan warga Gondrong yang disampaikan kepada tim investigasi kami.

NEGARA HARUS MEMILIH — BERSAMA RAKYAT ATAU BERSAMA OKNUM?

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah berpesan dengan tegas: “Jangan sampai negara diatur oleh oknum preman. Jika ada aparat yang tidak tegas, berikan sanksi hingga pemecatan.”

Pertanyaannya kini tergantung di udara: Apakah pesan ini hanya akan terdengar megah di gedung istana, atau benar-benar akan dijalankan hingga ke tingkat kelurahan dan kecamatan di Kota Tangerang?

Warga sedang mengawasi. Media sedang mengawasi. Dan sejarah akan mencatat: pada titik ini, pihak mana yang dipilih oleh pemerintah — rakyat yang memberi mandat, atau oknum yang merampas hak rakyat.

Laporan Penyelidikan: Tim Investigasi Mediaistana.com
Sumber: Verifikasi langsung lapangan, wawancara warga & pedagang, konfirmasi pejabat setempat, dokumentasi aktivitas harian
Catatan: Semua pernyataan narasumber telah diverifikasi. Klaim dugaan keterlibatan oknum didasarkan pada kesaksian dan belum merupakan putusan pengadilan.
Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ke akar permasalahan.

Red David E SE